Revolusi Putih dan Gizi Bangsa Ali Khomsan ;   Guru Besar dan Ketua Program Studi S-3 Ilmu Gizi Manusia IPB

MEDIA INDONESIA,  27 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

GIZI berperan penting untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Oleh sebab itu, politikus hendaknya juga melek terhadap persoalan-persoalan gizi yang dihadapi segenap anak bangsa. Coba kita tengok data indeks pembangunan manusia (IPM). Indonesia harus puas berada di bawah Filipina, Sri Lanka, dan Thailand. Kita hanya menang sedikit dan berada satu-dua tingkat di atas Vietnam. Tentu saja untuk mengejar IPM Malaysia atau Singapura masih jauh panggang dari api. Ketika usia harapan hidup manusia Indonesia baru sedikit di atas 70 tahun, Malaysia sudah hampir 75 tahun dan Singapura 80 tahun. Bila batasan masalah kesehatan dicerminkan oleh prevalensi penderita gizi kurang sebesar 10%, hampir seluruh provinsi di Indonesia tidak terbebas dari masalah tersebut. Wilayah Indonesia Timur ialah yang paling berat menghadapi persoalan gizi. Diketahui bahwa kematian balita terkait erat dengan masalah gizi. Kontribusi kurang gizi terhadap kematian balita ialah 54%. Selain itu, penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan juga menyumbang terjadinya kematian balita, tetapi tidak setinggi kurang gizi. Sungguh tepat kiranya jika para politikus yang kini sedang berlomba untuk menjadi wakil rakyat mengungkit fenomena kegagalan pembangunan gizi di Tanah Air. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 mengungkap potret buram dunia pergizian di negeri ini.  Keberhasilan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak berbanding lurus dengan perbaikan gizi masyarakat. Prevalensi gizi buruk meningkat menjadi 5,7% dari 4,9% di 2010. Adapun prevalensi gizi kurang naik dari 13% pada 2010 menjadi 13,9% di 2013. Anak stunting (bertubuh pendek) juga meningkat menjadi 37,2%, padahal pada 2010 `hanya' 35,6%. Hilangnya identitas gizi dalam pembangunan harus dicegah, yakni dengan menjadikan gizi sebagai isu politik. Investasi di bidang gizi adalah investasi berdurasi panjang. Karena itu, dampaknya mungkin h baru akan muncul setelah beberapa p dekade. Kalau semua pihak sudah u, menyadari hal ini dan mereka tidak n hanya berpikir jangka pendek untuk rkepentingan sesaat, kepentingan sesaat, bangsa kita akan mampu mengatasi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Gizi perlu menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang tidak terlepas dari program penanggulangan kemiskinan. Pola pangan bangsa kita yang lebih banyak mengandalkan nasi sebagai sumber karbohidrat dan protein su dah harus dikoreksi. Dengan menye jahterakan rakyat, membuka peluang kerja, mengatasi pengangguran, dan memperbaiki upah buruh, barulah kita dapat `menyuruh' masyarakat untuk berdiversifikasi dalam kon sumsi pangan. Tidak perlu lagi ada lomba tumpeng nonberas di acara peringatan HUT kemerdekaan ka rena diversifikasi konsumsi ke arah nonberas akan terwujud bila hidup masyarakat semakin makmur. Pangan-pangan tertentu yang selama ini nyaris tidak terjangkau daya beli masyarakat, seperti susu dan daging, niscaya akan bisa diakses oleh rakyat manakala mereka terbebas dari kungkungan kemiskinan. Berpuluh-puluh tahun kita mengenal empat sehat lima sempurna, tetapi ironisnya bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang sangat sedikit minum susu. Tren peningkatan konsumsi susu di Indonesia berlangsung sangat lambat. Pada 1970 bangsa kita hanya mengonsumsi susu 1,82 kg/kapita/tahun dan pada 2000 meningkat men jadi 6,50 kg. Jadi, selama 30 tahun hanya terjadi peningkatan 4,68 kg. Saat ini konsumsi susu orang Indonesia hanya sekitar 7-8 liter per tahun. Kalau kita ingin mengejar konsumsi susu seperti orang Amerika (100 liter/kapita/ tahun), mungkin kita harus menunggu sampai 600 tahun. Revolusi putih untuk menggalakkan minum susu harus dicanangkan. Budaya minum susu secara tidak langsung diperkenalkan oleh penjajah Belanda. Namun, pada saat itu kita sebagai inlander yang hanya melihat dan mungkin meneteskan air liur di saat bangsa penjajah menikmati susu. Sementara bangsa Indonesia harus berjuang keras untuk merebut kemerdekaan sehingga makan pun seadanya. Minum susu sekadar mimpi di zaman itu. Tertanam di benak kita bahwa kalau ingin mempunyai postur tinggi besar seperti orang Belanda dan ingin berkuasa seperti bangsa penjajah, minumlah susu. Pada awal 1950-an Prof Poorwo Sudarmo (Bapak Gizi Indonesia) mencetuskan empat sehat lima sempurna dengan menempatkan susu pada urutan terakhir. Karena ada kata `sempurna', seolah-olah susu adalah penyempurna makanan kita seharihari.  Padahal, barangkali saja susu diletakkan di urutan terakhir karena bangsa kita belum begitu mengenal susu dan juga susu masih merupakan barang langka yang harganya mahal. Budaya minum susu yang masih sangat rendah bisa dipahami dari beberapa segi, antara lain susu masih dianggap barang luks. Saat ini harga 1 liter susu setara dengan harga 2 kg beras. Dapat dimaklumi kalau mayoritas masyarakat Indonesia lebih mementingkan membeli pangan sumber karbohidrat daripada sumber protein/mineral. Yang penting perut seluruh anggota keluarga bisa kenyang, sementara gizi urusan belakangan. Dengan menaruh harapan besar bahwa Pemilu 2014 akan menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, seyogianya nasib rakyat juga harus membaik. Bangsa ini tidak fobia minum susu, hanya belum ada kesempatan. Rakyat Indonesia sekarang sedang menunggu terjadinya perubahan nasib sehingga berkemampuan ekonomi setara dengan bangsa-bangsa tetangga yang sudah berlari meninggalkan kita. `You are what you eat', demikian kata pepatah. Bangsa ini akan terus berkubang dengan persoalan gizi manakala kosumsi pangannya tidak membaik. Kualitas asupan gizi antara lain ditentukan oleh seberapa banyak pangan hewani (termasuk susu) yang dikonsumsinya. Semakin tinggi kontribusi pangan hewani dalam asupan gizi masyarakat, suatu bangsa akan dikatakan semakin sejahtera. Pangan hewani adalah komoditas elastis yang sangat peka dengan kemampuan daya beli rakyat. ●

Mencegah Generasi Pendek

Mencegah Generasi Pendek Ali Khomsan ;  Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat FEMA IPB

KOMPAS, 14 Mei 2013

Orang pendek banyak yang cerdas karena jarak perut dengan otaknya tidak terlalu jauh. Tentu saja ini hanya anekdot. Yang benar adalah anak pendek terancam perkembangan kognitif dan kecerdasannya sehingga sulit menjadi aset bangsa.

Kerisauan jajaran kesehatan tentang anak pendek di Indonesia bisa dimaklumi. Prevalensinya mencapai 35 persen. Artinya, 1 dari 3 anak di Indonesia bermasalah gizi kronis yang mengancam masa depannya.

Persoalan anak pendek sejatinya telah berlangsung lama, tetapi kita baru sadar sekarang. Padahal, urusan gizi yang kita hadapi dari dahulu hingga kini mungkin memberikan kontribusi signifikan terhadap prestasi anak-anak bangsa.

Memprihatinkan

Data kualitas SDM Indonesia memang memprihatinkan. Banyak anak didik memiliki lower order thinking skills. Mengacu pada studi Trends in International Math and Science Survey 2007, anak-anak Indonesia yang memiliki performa rendah dan di bawah rata-rata berjumlah 78 persen, Hongkong 15 persen, Taiwan 14 persen, Singapura 12 persen, dan Korea 10 persen. Tantangan ke depan sungguh berat karena performa tinggi baru diraih oleh 5 persen anak Indonesia.

Adalah suatu ironi manakala kita semua tahu tentang banyaknya kasus gizi kurang dan gizi buruk yang menimpa anak-anak kita, tetapi perhatian terhadap program gizi masih setengah hati. Revitalisasi posyandu dan implementasinya di lapangan juga nyaris tidak terdengar.

Di tengah-tengah kegalauan kita untuk segera dapat mengatasi persoalan gizi, pantaslah disyukuri ketika Pemerintah Amerika Serikat menghibahkan dana Rp 1,3 triliun kepada Indonesia untuk perbaikan gizi pada awal masa pertumbuhan (Kompas, 25/4/2013). Pemanfaatan dana yang besar ini jangan salah sasaran dan tentu saja jangan dikorupsi. Kasihan anak-anak kita. Anak usia balita Indonesia, apalagi dari keluarga miskin, selama ini harus menerima pelayanan posyandu seadanya dengan bantuan bubur kacang hijau atau sebutir telur sebulan sekali. Rasanya sulit bagi bangsa ini untuk segera lepas dari masalah gizi.

Titik lemah

Pemberian makanan tambahan di posyandu selama ini menjadi titik paling lemah karena terbatasnya dana pemerintah. Program pemberian makanan pendamping ASI tidak mempunyai daya ungkit kuat untuk memecahkan masalah gizi karena cakupannya rendah dan mungkin dengan kuantitas yang tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak.

Mencegah generasi pendek tidak bisa dengan program-program gizi yang selama ini dilakukan dengan derajat biasa-biasa saja. Diperlukan upaya atau gerakan luar biasa dengan dukungan berbagai sektor serta intervensi dari berbagai pintu masuk untuk mengentaskan gizi anak.

Seribu hari pertama kehidupan manusia merupakan awal penting bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Di saat itu, fondasi tumbuh kembang anak sedang diletakkan sehingga pemenuhan gizi tidak boleh diabaikan, bahkan sejak janin masih dalam kandungan.

Periode emas adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan fase seribu hari pertama kehidupan. Fase ini tidak dapat diputar kembali (the point of no return). Setiap orangtua perlu memberi perhatian lebih kepada anak dalam periode tersebut karena kecukupan gizi pada periode ini menentukan kecerdasan dan masa depan anak.

Kecukupan gizi pada saat tersebut akan memungkinkan anak tumbuh dengan baik dan jaringan saraf di otaknya terhubung secara optimal. Semakin banyak jaringan saraf yang tersambung, semakin cepat anak menangkap informasi. Proses perkembangan pun akan semakin sempurna dan anak tumbuh cerdas.

Oleh karena itu, intervensi gizi makro dan mikro pada ibu hamil dan anak di bawah usia tiga tahun menjadi kunci penting untuk mengatasi anak pendek. Pertumbuhan anak perlu didukung konsumsi pangan berkualitas tinggi terutama pangan hewani (ikan, daging, telur, dan susu).

Rendahnya daya beli masyarakat, apalagi harga daging sapi yang hingga kini tetap bertengger pada kisaran Rp 100.000 per kg, menyebabkan rakyat miskin lebih dominan mengonsumsi pangan nabati yang kualitasnya tidak setinggi pangan hewani.

Intervensi gizi makro dapat dilakukan dengan memberikan bantuan pangan gratis atau bersubsidi, terutama pangan sumber karbohidrat dan protein. Sementara itu, gizi mikro dapat diberikan baik dalam bentuk suplemen maupun pangan-pangan tertentu yang sudah difortifikasi dengan gizi mikro.

Peran serta semua

Mengatasi masalah gizi bangsa bukan melulu tanggung jawab pemerintah. Pihak swasta juga dapat berpartisipasi untuk berkiprah menurunkan prevalensi masalah gizi, antara lain melalui kegiatan berbasis CSR (tanggung jawab sosial perusahaan), pelatihan kader gizi, ataupun bantuan pangan untuk kelompok-kelompok yang rawan gizi. Pemerintah sebaiknya juga membuka tangan bila ada perusahaan swasta yang ingin berpartisipasi membantu mengatasi persoalan gizi.

Masyarakat miskin hendaknya menjadi fokus dalam memerangi persoalan generasi pendek ini. Kemiskinan adalah penyebab utama timbulnya masalah gizi. Faktor lain mungkin akan memperburuk situasi seperti aspek kurangnya pengetahuan, tabu makanan, dan kebiasaan makan.

Jumlah penduduk Indonesia yang banyak dapat menjadi beban atau aset pembangunan, bergantung pada kualitasnya. Saat ini, dengan menyadari banyaknya anak kurang gizi dan anak pendek, rasanya kita masih berharap-harap cemas kapan bangsa ini akan tinggal landas. ●