Membuat Mobnas Keroyokan

Membuat Mobnas Keroyokan

Bambang Setiaji, GURU BESAR DAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Sumber : JAWA POS, 23 Januari 2012

MENCERMATI serunya perbincangan mobil nasional (mobnas), universitas kami punya pengalaman. Teman-teman dari fakultas teknik mesin dan teknik industri mendapat tugas dari direktur Pengembangan SMK Mendiknas untuk ikut mendesain mobil Esemka.

Mereka terobsesi bisa memiliki atau minimal menyewa mesin pres atau stamping. Tujuannya, chassis dan bodi mobil bisa dipres dengan cepat dan produksi massa bisa dilakukan. Satu menit enam pintu bisa dicetak -hitung sendiri sehari berapa ribu pintu bisa diproduksi.

Bandingkan dengan sistem kerajinan tangan yang mengandalkan ketok. Itu diistilahkan Empu Gandring, mengacu pembuat keris yang menggunakan metode ketok satu demi satu. Satu pintu tak dapat diselesaikan dalam sehari karena ada saja di sana sini yang perlu sentuhan.

Wajar mereka sering berpikir seperti itu. Yaitu, mencari yang terbaik dan tercepat. Tapi, saya mengingatkan perlunya menciptakan teknologi yang memiliki standar dan presisi tinggi, namun tetap berbasis manual. Satu pintu itu jangan dicetak dalam sepuluh detik, tetapi mungkin setengah hari.

Alat cetaknya cukup kecil, bisa dijinjing dan bisa diubah-ubah untuk beberapa fungsi. Tidak menggunakan listrik atau dinamo, tetapi justru mengandalkan kekuatan fisik anak-anak SMK. Fisik mereka yang kerempeng agar bisa menjadi berotot dan berubah menjadi cekatan dan sehat. Saya melihat alat seperti itu digunakan untuk membuat daun pintu kayu dalam pembuatan furnitur.

Mengapa perlu alat manual? Tenaga kerja kita sangat besar, yang menganggur saja sepuluh juta orang, belum lagi yang setengah menganggur. Mereka tentu siap dan senang jika benar benar dibuka lowongan untuk bekerja di pabrik mobil nasional. Atau minimal membuka warung di sekitarnya. Sebab, anak-anak SMK tentu ''lapar'' bekerja seharian.

Jelas, membuat pabrik mobil nasional diperlukan investasi triliunan rupiah. Belum lagi membuat kantor-kantor distributor dan jaringan marketing. Jika pabrik mobil yang dibayangkan itu menggunakan mesin pres dengan daya tekan dua ribu ton, sehari bisa dicetak sekian ribu bagian.

Kalau demikian halnya, kecuali mahal, mobil nasional mungkin segera jenuh memenuhi pesanan dalam negeri. Mobil nasional harus berhadapan dengan made in Jepang, Korea, dan Tiongkok. Selain tidak menyelesaikan pengangguran, ekspor mobil akan menjadi PR yang kedua.

Mobil nasional Esemka seyogianya tetap menjadi alat pembelajaran dan harus lebih maju. Sebab, itu dilengkapi dengan mesin cetak berbasis manual yang memiliki presisi tinggi, portabel, adjustable, dan sesedikit mungkin menggunakan listrik. Mobil nasional itu dibuat oleh jutaan anak sekolah, di berbagai daerah, dan benar-benar bersifat nasional.

Industri keroyokan, gotong royong, itu sesuai dengan kondisi penawaran tenaga kerja yang over suplai Kapasitasnya yang terbatas justru tidak diperlukan investasi besar, investasi distributor, dan investasi marketing. Kapasitasnya sesuai dengan perkembangan reguler marketing-nya. Orientasinya melayani permintaan dalam negeri di pasar input melibatkan industri pengecoran logam dalam negeri, industri karet, kaca, dan lain-lain dalam negeri.

Marketing Stan Tujuh Belasan

Anak-anak kita terbukti mampu. Selain mobil SUV rakitan Esemka yang keren, sebenarnya ada yang tak kalah menarik. Yaitu, mobil mini truk atau pikap buatan SMK Muhammadiyah 2 Borobudur. Mobil SUV yang keren sebenarnya masih berbasis impor, anak-anak hanya merakit. Sementara mobil pikap itu 90 persen buatan lokal.

Mobil tersebut dapat dikembangkan di masa depan dan harus dapat dijual lebih murah kepada masyarakat. Penggunanya adalah petani, pedagang, angkot. Kalau toh memasuki balai kota, maqom-nya adalah armada pengangkut sampah yang bisa masuk di kampung-kampung.

Pemasarannya? Saya teringat 17 Agustusan di Pacitan. Di sana tentu dibuka stan tujuh hari tujuh malam. Stan itu disediakan pemerintah kecamatan untuk menjual berbagai produk pekerjaan tangan atau prakarya anak-anak sekolah.

Dulu, setiap anak dalam satu semester diwajibkan untuk membuat prakarya satu buah dan berbahan baku 100 persen lokal. Misalnya, gayung dari batok kelapa, sendok sayur dari batok kelapa, kipas tangan, sapu, asbak, hiasan dinding, dan lukisan. Bapak camat akan berkeliling melihat stan-stan itu untuk menyemangati dan sesekali membeli barang-barang itu.

Pada era modern ini, sudah sewajarnya ada BUMN yang bertugas seperti stan tujuh belasan itu. Tugasnya, mendisplai hasil karya anak anak sekolah, mengusahakan perizinan agar mobil hand made atau prakarya anak-anak sekolah itu dapat digunakan di jalan. Pembelinya tentu masyarakat karena menjadi mobil murah. Demikian juga, para pejabat, tidak hanya memberikan semangat, wajib membeli karya anak bangsa itu. Disebut mobil nasional apabila ada politik ekonomi seperti itu. ●

Reinkarnasi Mobil Nasional

Reinkarnasi Mobil Nasional

Bambang Setiaji, REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Sumber : SINDO, 11 Januari 2012

Mobil nasional yang pernah populer menjelang krisis ekonomi 1997 tiba-tiba bereinkarnasi di Kota Solo,ketika Wali Kota Solo bertekad menjadikan mobil Kiat Esemka buatan anakanak SMK bersama bengkel karoseri Sukiat menjadi mobil dinas pejabat-pejabat Balai Kota Solo.

Wali Kota Solo menuai keuntungan politik dengan menjadikan dirinya ikon pasar tradisional dan kini menjadi ikon pengembangan mobil rakyat, sekaligus ikon industri tinggi nasional. Setelah dipopulerkan oleh media cetak dan elektronik dengan harga kurang dari setengah di kelasnya, pesanan mobil Kiat Esemka terus mengalir sampai ratusan buah,tentu saja melampaui kapasitas produksinya.

Kebijakan untuk memproduksi mobil nasional pernah populer pada 1996, menjelang krisis ekonomi, ketika Presiden menunjuk PT Timor yang menggandeng perusahaan mobil Korea,KIA ,untuk melaksanakan produksi mobil nasional. Harga Timor pada waktu itu sekitar 50% dari harga mobil di kelasnya, karena Timor memperoleh keringanan bea masuk komponen. Kebijakan memberi keringanan bea masuk tersebut bertujuan memacu alih teknologi industri mobil di mana KIA berjanji akan memberikan yang diinginkan Indonesia.

Alih teknologi dari mobil-mobil yang dirakit di Indonesia ternyata berjalan lambat. Indonesia cenderung hanya dijadikan sebagai pasar daripada sebagai mitra produsen. Seiring dengan kebijakan mobil nasional adalah industri pesawat terbang yang telah berkembang lebih dulu dengan memberi kesempatan Habibie mengembangkan ide-idenya melakukan lompatan teknologi. Apakah hanya rumor atau kenyataan, kemudian Indonesia diserang melalui pasar keuangan. Data menunjukkan bahwa sebelum krisis keuangan terjadi lonjakan masuk valuta asing sampai empat kali lipat, dana itu diinvestasikan di sektor pasar modal yang bersifat jangka pendek.

Uang masuk yang bersifat jangka pendek tanpa sadar dibelanjakan kembali ke negara asal untuk membeli komponen impor dan untuk membiayai sektor riil yang berjangka panjang, misalnya sektor properti. Setahun kemudian, bertepatan dengan kegaduhan politik, dana jangka pendek tersebut ditarik hampir secara bersamaan.Kebutuhan valuta asing menjadi tidak terpenuhi dan mendorong harga valuta asing meningkat sampai enam kali lipat dalam waktu singkat dan kemudian turun pada posisi sempat kali lipat.Rencanarencana bisnis menjadi berantakan, perusahaan tidak dapat membayar angsuran, dan akhirnya perbankan mengalami masalah besar.

Gagasan mobil nasional kandas,bahkan industri dirgantara yang sedang merencanakan produksi pesawat jet dengan kapasitas menengah juga kandas. IPTN melakukan PHK tenaga-tenaga ahli yang sudah dibiayai dengan sangat mahal kemudian tersebar di berbagai negara hingga kini.

Indonesia Terbuai

Hampir satu setengah dasawarsa sejak krisis, rencana pengembangan industri berteknologi tinggi menghilang. Indonesia terbuai semakin jauh dari kemajuan sisi produksi dan hanya menjadi negara pasar yang mengimpor barang industri dari menjual bahan-bahan dasar seperti berbagai bahan tambang,minyak dan gas, kayu,garmen,dan mengekspor TKW yang penuh derita.

Pemerintah yang tidak pernah bisa mayoritas dengan sistem kepartaian yang begitu banyak,sibuk dengan kegaduhan politik.Pemerintah menjadi kehilangan fungsi kepemimpinan. Wali Kota Solo dengan jeli menangkap kekosongan dan peluang kemajuan ini dengan memelopori penggunaan mobil produksi anak-anak SMK. Produk-produk ini sebenarnya tidak terlepas dari impian mobil nasional pada 1990-an. Mesin mobil Timor dipilih oleh direktur pengembangan SMK dan didistribusikan kepada beberapa SMK dalam keadaan belum dirakit.

Anak-anak kemudian berlatih merakit mesin, dan merangkai dengan berbagai bagian lain.Produksi mobil bukan hanya di SMK di Solo, tetapi juga SMK yang lain. Asosiasi SMK ini kalau dikumpulkan dan disupervisi kualitasnya pada standar tertentu, akan terbentuk suatu industri mobil yang melibatkan industri-industri komponen yang dikerjakan oleh banyak daerah. Hal ini benarbenar nasional yang membedakannya dari mobil nasional yang pertama.

Kemauan Politik

Embrio industri mobil nasional yang sekarang sungguh berbeda dengan rencana mobil nasional pertama yang diserahkan secara penuh ke satu perusahaan. Industri mobil sekarang perpaduan aspirasi bawah dan atas, dimotori oleh direktur pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan semula bertujuan pembelajaran.Para siswa SMK ternyata sangat antusias dan telah menghasilkan berbagai jenis mobil. Masalah yang menghadang tentu tidak ringan bagi mobil nasional ini.

Masalah-masalah yang dihadapi antara lain belum terdapatnya payung hukum lembaga pendidikan yang menghasilkan produk yang tergolong barang mewah.Masalah kelayakan, masalah perizinan, dan masalah perpajakan. Semua ini memerlukan tekad politik seluruh komponen bangsa seperti para politisi Senayan dan berbagai kementerian terkait, sehingga syarat pertama mobil nasional harus murah sehingga diminati masyarakat, menjadi mobil rakyat, dan dengan demikian bisa memberi kesempatan berkembang kepada industri tersebut.

Dukungan media yang besar terlihat bisa menjadi penekan departemen yang mungkin akan menghambat mobil nasional dan tentu saja harus diwaspadai industri yang ada yang akan mengganjal sebagaimana mobil nasional yang pertama. Politik anggaran juga bisa dilakukan dengan sangat bermakna bagi perkembangan industri berteknologi tinggi.

Misalnya, alihalih menghambat,pemerintah dapat memperluas terobosan Wali Kota Solo dengan menetapkan mobil nasional yang diproduksi di banyak tempat menjadi mobil wajib dibeli oleh semua departemen,pusat dan daerah yang menggunakan uang negara.Industri tinggi lain juga dapat memperoleh perlakuan serupa seperti industri informasi, komputer, dan telekomunikasi (ICT) yang merupakan pintu gerbang menuju negara dengan industri modern. ●

Freeport, Mesuji, dan Sape

Freeport, Mesuji, dan Sape

Bambang Setiaji, REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Sumber : SINDO, 3 Januari 2012

Pelajaran apa yang dapat dipetik dari kasus Mesuji (Lampung dan Sumatera Selatan) dan Sape (NTB) juga sebelumnya belum kering darah pejuang buruh di Freeport?

Yaitu keberpihakan politik ekonomi pemerintah terhadap kekuatan modal dan asing berhadapan dengan usaha rakyat atau nasib rakyat. Negara sudah gagal merumuskan politik ekonomi yang tepat dan hanya mengalir dengan dalih demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan. Memang investasi baik domestik maupun asing sangat diperlukan terutama untuk menciptakan berbagai bisnis yang dapat mengurangi tekanan pengangguran—yang harus dijadikan sasaran kebijakan ekonomi.

Pengangguran adalah berarti kefakiran atau ketiadaan penghasilan yang merupakan puncak dari kemiskinan. Di samping pengangguran terbuka,berjuta rakyat berada pada pekerjaan transitori atau pekerjaan ala kadarnya yang bersifat sementara sambil menunggu pekerjaan yang lebih permanen. Pentingnya investasi tersebut tidak berarti modal dapat berbuat apa saja,tapi harus terdapat skenario yang dibimbing oleh akal sehat.

Membiarkan semua kekuatan modal yang sering dapat memainkan apa saja atau menggiurkan siapa saja, termasuk membeli berbagai perizinan tentu akan mematikan usaha rakyat. Lebih dari itu ternyata harus dibayar sampai tertumpahnya darah rakyat yang tentu saja marah ketika satu satunya lahan atau usaha bisnisnya dilindas atas nama kompetisi atau liberalisasi, demokrasi, dan keterbukaan.

Di negara penganjur liberalisme seperti Amerika Serikat kebebasan tidak sampai melindas atau bersaing mematikan untuk melindungi usaha dasar seperti pertanian dan usaha kecil. Persaingan yang mematikan dilarang dengan Undang-Undang Antipersekongkolan.

Sebagai negara yang lebih sosialis sebagaimana amanat UUD 45 yang dilukiskan sebagai “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, sehingga kompetisi dan kekuatan modal tidak dapat dibiarkan melindas sektor-sektor yang dapat dikerjakan rakyat atau yang akan menyengsarakan rakyat.

Usaha Rakyat

Dalam kasus Mesuji misalnya rakyat sudah memiliki tanah secara turun-temurun dalam jumlah yang cukup untuk menopang keluarga. Akan tetapi, yang diperlukan kebijakan yang mengarahkan agar modal tidak berada atau berbenturan pada sektor yang bisa dilakukan rakyat, tapi pada industri pengolahannya. Industri pengolahan ini akan sangat berperan dalam menyerap hasil produksi rakyat dan memberi lapangan kerja tambahan bagi keluarga sekitarnya.

Demikian juga di NTB dan di beberapa tempat yang lain, kolaborasi dapat dilakukan dengan memisahkan sektor yang dapat dikerjakan rakyat dan sektor yang sebaiknya dikerjakan kekuatan modal. Itulah makna ekonomi disusun dalam usaha bersama yang sangat berbeda dengan politik ekonomi dewasa ini yang sangat liberal. Saat ini swasta dan modal dapat berperan di sekor apa saja dan malangnya disertai menggusur apa yang sudah dapat dilakukan rakyat.

Situasinya dapat digambarkan seperi zaman kolonial di mana sektor bisnis besar VOC menggusur usaha rakyat disertai kekerasan yang diperkuat kekuatan bersenjata. Di sektor kehutanan yang di dalamnya terdapat masalah pelestarian yaitu tanggung jawab menanam kembali, rakyat sudah terbukti dapat melestarikan bahkan secuil tanah dalam industri pertanian.Bisa dimodelkan misalnya satu keluarga melakukan bagi hasil dengan pemerintah dengan jalan mengelola hutan.

Misalnya umur kayu dua puluh tahun, seorang keluarga mengelola 20 hektare dan memanen satu tahun satu hektare. Hasilnya dibagi dengan negara, tentu rakyat akan menjaganya untuk penanaman kembali sebagai tradisi sebagaimana pelestarian padi dan sawah selama ini yang terbukti betapa rakyat sangat committed. Pada prinsipnya ekonomi kekeluargaan adalah ekonomi yang dipikirkan supaya pasar yang diizinkan beroperasi secara normal tidak berbenturan atau menyakiti atau melindas usaha rakyat.

Di dalamnya ada kebaikan hati atau keberpihakan. Keberpihakan ini juga tidak boleh semena-mena yang dapat diselewengkan menjadi tindakan korup. Kejujuran harus menjadi sistem yang menyertai yang dirumuskan secara cerdas, jadi di samping kebaikan hati, ekonomi kekeluargaan juga memerlukan kecermatan sistem yang dengan cerdas dirancang supaya sehingga terhindar dari penyelewengan dari tujuannya yang mulia.

Kendali Modal

Corak ekonomi dalam satu dekade ini sangat mengusik rasa keadilan. Pertama, ekonomi tumbuh dan mencapai pendapatan per kapita USD3000 atau hampir Rp30 juta per orang per tahun,tetapi sebagian besar rakyat hidup dengan upah minimum kurang dari Rp1 juta per bulan untuk satu keluarga kecil. Dengan kata lain selama satu dekade ini ekonomi menjadi sangat timpang. Kedua,ekonomi mengalami pertumbuhan yang terjadi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi, tetapi kelihatannya dengan menyisihkan usaha rakyat.

Kondisi ini disertai pula dengan pengangguran yang senantiasa meningkat yang merupakan angkatan kerja yang penuh harapan selepas dari sekolah menengah dan bahkan pendidikan tinggi. Ketiga, kekuatan modal tidak diarahkan misalnya untuk masuk kepada industri pengolahan dengan membawa teknologi baru yang diperkenalkan kepada tenaga kerja Indonesia.

Keempat, modal berkolaborasi dengan kekuatan bersenjata karena modal memiliki potensi benturan kepentingan dengan masyarakat atau bersifat substitusi dan bukannya komplementer di mana modal mengambil peran di sektor sekunder dan tersier yang justru mewadahi usaha rakyat.

Akhir dari cerita ini bisa dibayangkan bahwa apa yang sedang terjadi selama ini adalah absennya politik ekonomi atau keberpihakan yang dipikirkan dengan akal sehat yang mengarahkan kekuatan ekonomi menuju sasaran keadilan dan kekeluargaan atau kolaborasi antarpelaku yang kokoh sebagaimana dibayangkan dalam model ekonomi UUD 45. ●