Sikap AS dalam Krisis Suriah

Sikap AS dalam Krisis Suriah Chusnan Maghribi ;  Alumnus Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

SINAR MERDEKA, 17 Mei 2013

SALAH satu objek yang menarik perhatian publik internasional dalam krisis Suriah yang sudah berlangsung 26 bulan ini adalah sikap Amerika Serikat (AS). Tak disangkal, Negeri Paman Sam itu termasuk pihak paling getol mendukung Arab Spring 2011 untuk mengakhiri kekuasaan rezim-rezim otoriter Arab.

Ketika Arab Spring mulai menerjang Suriah 26 bulan lalu pun pemerintahan Barack Hussein Obama mendukung penuh kubu oposisi di bawah payung Dewan Nasional Suriah (SNC) pimpinan Burhan Ghalioun. Di luar pasokan persenjataan militer, AS menerjunkan agen CIA serta memberikan bantuan medis dan peralatan komunikasi senilai 15 juta dolar AS kepada oposisi Suriah. Seperti halnya Uni Eropa (UE) dan sahabat-sahabat (oposisi) Suriah di Timur Tengah (Timteng), semisal Arab Saudi dan Qatar, AS pun menginginkan Presiden Suriah Bashar al-Assad segera tumbang.

Namun, setelah cukup lama pasukan oposisi di bawah komando Tentara Pembebasan Suriah (FSA) tak kunjung berhasil mendongkel rezim Assad, sikap AS tampak berubah: Washington mulai skeptis (ragu) mendukung oposisi. 

Tanggal 2 Mei lalu, saat Menteri Pertahanan Inggris Philip Hammond berkunjung ke Washington dan meminta pemerintah AS mau kembali mempersenjatai tentara oposisi, Presiden Obama tidak serta merta menyetujuinya. Obama mengatakan negaranya masih perlu mempertimbangkan lagi upaya mempersenjatai kelompok oposisi Suriah. Ini selain bisa dibaca sebagai keragu-raguanan AS, sekaligus sebagai  ketidakmauannya gegabah mendudukung oposisi Suriah. Mengapa sikap AS berubah seperti itu?

Dalam persepsi AS, Suriah jelas berbeda secara mendasar dari Tunisia, Mesir, Libya ataupun Yaman. Apabila badai Arab Spring di negara-negara tersebut sebatas mengganti rezim, di Suriah tidaklah demikian. 

Masyarakat Sunni selaku penduduk mayoritas di Suriah menginginkan syariat Islam sebagai konstitusi negara setelah Bashar al-Assad tumbang. Keinginan itu terlihat nyata sekurang-kurangnya saat mereka menggelar aksi massa di seluruh Suriah pada 22 Februari 2013. Mereka bergerak di Aleppo, Douma, Yabrud, Salqin Killy, Idlib, Tariq Halab, Horan, Homs, Bezah, Binnisy, dan Ma’arit Mishriyin. 

Dalam aksi tersebut ribuan orang menyanyikan nasyid ’’Revolusi Kami, Revolusi Islam’’. Di antara mereka ada yang membawa poster bertuliskan ’’Satu Umat, Satu Bendera, Satu Negara’’ dan kalimah tauhid.
Di luar itu, sejak Suriah mulai bergolak dua tahun lalu banyak kelompok milisi (brigade) mujahidin bermunculan, di antaranya Brigade Anshar Al-Syria, Brigade Abdullah Ibnu Al-Zubair Brigade Rijalullah, Brigade Syuyyuf Ar-Rahman, dan Brigade Ar-Razaq. Mereka berkolaborasi membentuk brigade koalisi Anshar Al-Khilafah (pendukung khilafah).

Berebut Minyak

Bukan cuma itu, muncul pula kelompok ekstremis Jabhat An-Nusra yang sudah lama diidentifikasi oleh AS sebagai kelompok teroris yang berkaitan langsung dengan kelompok teroris global Al-Qaeda yang sepeninggal Usamah bin Ladin dipimpin Ayman Az-Zawahiri. Mereka bersama pasukan FSA menggempur pasukan rezim Assad.       

Keadaannya menjadi lebih rumit dan sulit karena para milisi itu saling berebut ladang minyak khususnya di Provinsi Deir Al-Zor, sebuah kawasan produksi minyak terpenting Suriah bagian timur laut. Dilaporkan, pasukan FSA kerap bertempur dengan milisi Jabhat An-Nusra untuk menguasai ladang-ladang, fasilitas produksi ,dan jaringan pipa minyak di Deir Al-Zor.

Abu Ramzi, pegawai minyak negara di Damaskus menyebutkan, dengan menguasai jaringan pipa para milisi dapat mengebor pipa dan menyedot minyak yang mengalir. Ribuan barel minyak mentah berhasil mereka selundupkan ke Turki tiap hari menggunakan truk-truk tanker kecil melewati jalan desa menuju pintu perbatasan Bab A-Hawa ataupun Tal Abiad. 

An-Nusra sejauh ini memanfaatkan keuntungan finansial dari penguasaannya atas sejumlah ladang minyak di Deir Al-Zor itu untuk membeli lebih banyak lagi senjata.

Jadi, adanya kemungkinan Suriah akan dijadikan sebagai sebuah negara Islam pasca-Assad dan kemenonjolan kelompok ekstremis (teroris) An-Nusra di tengah perlawanan oposisi terhadap rezim Assad itulah yang agaknya menyebabkan pemerintah AS mengubah sikap  dalam krisis Suriah. 

Amerika yang semula bersemangat mendukung kubu oposisi, belakangan ragu-ragu, dan tak mau gegabah lagi mendukung. Tentu, keraguan-raguannya itu ikut andil bagi kemenguatan kembali posisi militer loyalis Assad di medan perang beberapa pekan terakhir. Realitas ini dikhawatirkan bisa membuat krisis Suriah makin berlarut-larut. Negeri Syam itu makin tenggelam ditelan arus perang saudara tiada akhir yang makin banyak merenggut korban jiwa. ●

Ujian Berat PM Razak

Ujian Berat PM Razak Chusnan Maghribi ;  Alumnus Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

SUARA MERDEKA, 04 Mei 2013

Malaysia menggelar Pilihan Raya (pemilihan umum-Red) Ke-13 pada 5 Mei mendatang. Sebanyak 579 calon anggota legislatif (caleg) akan memperebutkan 222 kursi parlemen federal dan 1.321 caleg lain akan berkompetisi mengisi kursi parlemen di 12 negara bagian, kecuali Sarawak.

Jumlah caleg sebanyak itu terdiri atas kandidat dari partai berkuasa Barisan Nasional (BN), dan partai oposisi Pakatan Rakyat (PR). Barisan Nasional adalah aliansi 14 partai politik, yaitu United Malays National Organization (UMNO) selaku ujung tombak, Malaysian Chinese Association (MCA), Malaysian Indian Congress (MIC), 

Kemudian, Gerakan Rakyat Malaysia, Pesaka Bumiputra Bersatu Sarawak, Sarawak United Peopleís Party, Sarawak Progressive Democratic Party, Parti Rakyat Sarawak, United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organization, Parti Bersatu Sabah, Sabah Progressive Party, Parti Bersatu Rakyat Sabah, Liberal Democratic Party, dan Peopleís Progressive Party. 

Adapun Pakatan rakyat adalah koalisi tiga partai (Partai Keadilan Rakyat/ PKR, Partai Islam Pan-Malaysia/ PAS, dan Partai Aksi Demokrat/ DAP). PR dipimpin mantan wakil perdana menteri (PM) Anwar Ibrahim yang pernah dipenjara karena tuduhan pelecehan seksual. Kedua kubu akan memperebutkan sekitar 13,3 juta suara pemilih, 2,6 juta di antaranya pemilih perdana (pemula).

Para analis di Malaysia menengarai pemilu kali ini akan menjadi pesta demokrasi paling sengit sejak negeri jiran itu merdeka 1957. Pemilu kali ini diperkirakan berlangsung lebih ketat ketimbang pemilu 2008  yang melambungkan perolehan kursi oposisi hingga 83 kursi (36,9% dari 222 kursi parlemen federal). Bukan hanya itu, pemilu ke-12 juga mengantarkan oposisi menguasai parlemen di 4 negara bagian (Kedah, Kelantan, Penang, dan Selangor).

Kenyataan itu tentu membuat oposisi tak lagi bisa dianggap lemah sekaligus menyebabkan BN di bawah kepemimpinan PM Najib Tun Razak agak tertekan dan menjalani pemilu ke-13 ini sebagai ujian cukup berat. Mampukah Razak lulus dari ujian itu, dengan memenangi pemilu secara gemilang guna mempertahankan dominasi kekuasaan BN yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad?

Sejak mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan dari PM Abdullah Ahmad Badawi tahun 2008, Najib Tun Razak menyadari penuh bahwa kepemimpinannya tidaklah ringan. Selain menghadapi fakta BN hanya menguasai parlemen secara simple majority (mayoritas sederhana), tak lagi mayoritas mutlak, ia  juga menghadapi gempuran kritik nyaris tanpa henti dari kubu oposisi, terutama menyangkut penyelenggaraan pemerintahan bersih.

Pembersihan Birokrasi

Fakta itu menuntut pemerintahan BN di bawah Razak bekerja ekstrakeras dan habis-habisan merebut hati dan pikiran sebanyak mungkin rakyat supaya hasil buruk pemilu ke-12 tidak terulang. Berbagai program pemerintah pun diimplementasikan, di antaranya program pemberian bantuan langsung tunai yang dinamai Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BRIM) untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. 

Dengan BRIM, pemerintahan Razak memberikan bantuan RM 1.000 (sekitar Rp 3,2 juta) tunai pada tiap keluarga yang berpendapatan kurang dari RM 3.000 (Rp 9,6 juta) per bulan. Dalam waktu dua tahun terakhir pemerintahan Razak sudah menyalurkan dana bantuan tunai 2 miliar dolar AS (Rp 19,5 triliun) kepada keluarga miskin. BRIM akan dilanjutkan jika BN berhasil memenangi pemilu ke-13.

Di luar itu, PM Razak yang juga merangkap jabatan menkeu juga memberikan bonus uang kepada karyawan BUMN, termasuk Petronas, perusahaan minyak nasional Malaysia, Pos dan Telkom; sebagai apresiasi pemerintah terhadap pekerja yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara. Besaran bonus ditentukan minimal RM 500 (Rp 1,6 juta). Untuk melawan gempuran kritik oposisi,  Razak melancarkan pembersihan birokrasi pemerintah dari pejabat korup dengan memecat pejabat tinggi negara yang korupsi, seperti Menteri Pariwisata Ng Yen Yen dan Menteri Urusan Perempuan Shahrizat Jalil. 

Selain itu, Razak menghapus undang-undang keamanan yang dianggap represif  semisal Internal Security Act (ISA) guna membuktikan kepada publik bahwa pemerintahannya betul-betul reformis dan demokratis. Persoalannya, apakah semua yang dilakukan itu sanggup membantu Razak lulus uji dengan membawa BN menang gemilang dalam pemilu hari Minggu lusa? ●

Geliat Demokrasi di Myanmar

Geliat Demokrasi di Myanmar

Chusnan Maghribi, ALUMNUS HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Sumber : SUARA MERDEKA, 30Januari 2012

”ASEAN menjadi pihak yang paling berkompeten mengawasi kelanjutan proses demokratisasi di Myanmar”

PELAN tapi pasti, roda demokrasi di Republik Uni Myanmar menggeliat bergerak maju. Dimulai langkah junta menyelenggarakan pemilu untuk memilih 440 anggota Majelis Rendah (parlemen) pusat dan daerah pada 7 November 2010, membentuk pemerintahan sipil di bawah pimpinan presiden terpilih U Thein Sein Maret 2011, dan membubarkan pemerintahan junta militer Myanmar State Development and Peace Council (SDPC) pimpinan Jenderal Than Swe April 2011.

Termasuk meningkatkan kebebasan pers, gencatan senjata dengan gerilyawan dari sejumlah etnis pemberontak, membebaskan ratusan tapol penting, di antaranya pemimpin oposisi prodemokrasi Aung San Suu Kyi, hingga dialog yang muaranya membolehkan wanita peraih Nobel Perdamaian 1991 itu mendaftarkan diri sebagai calon legislator dalam pemilu sela pada 1 April 2012 guna memperebutkan 48 kursi parlemen yang ditinggalkan anggotanya untuk menduduki kabinet. Suu Kyi mendaftar (18/01/12) sebagai calon wakil daerah Kawhmu, distrik miskin di Selatan Yangon, yang pada 2008 porak-poranda diterjang badai siklon Nargis.

Banyak pihak awalnya menganggap pemilu November 2010 hanya demokrasi pura-pura junta guna menyenangkan masyarakat internasional agar tidak lagi menekan Myanmar. Ketidakpercayaan ini muncul lantaran selama 7 tahun sejak tujuh langkah road map to democracy diumumkan PM Khin Nyunt pada 2003, junta belum memperlihatkan konsistensinya untuk mengimplementasikan peta jalan itu.

Apakah menggeliatnya demokrasi tersebut serta merta membuat publik dunia harus percaya 100 persen bahwa demokratisasi di negeri berluas wilayah 678.033 km2 dan kini berpenduduk sekitar 60 juta jiwa itu terus berlanjut, dan karenanya ke depan tak perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya kemandekan, bahkan kemunduran demokrasi yang tengah berjalan di jalur yang benar itu?

Tentu saja tidak. Pasalnya, cengkeraman militer atas kekuasaan di Myanmar berlangsung kelewat lama, kurang lebih 49 tahun, sejak Jendral Ne Win melakukan kudeta Maret 1962. Sebagaimana terjadi di banyak negara yang lama dikuasai militer, masa transisi (dari masa otoriter diktator ke demokrasi) tidak berlangsung mulus, lazim ditandai adanya kelompok militer yang mengidap penyakit post power syndrome. Pada masa transisi menuju demokrasi, kelompok militer pengidap penyakit itu biasa melakukan manuver-manuver politik, untuk menghambat, bahkan mengganjal kelanjutan proses demokratisasi.

Langkah Mundur

Apalagi di Myanmar yang pemerintahannya sekarang dikendalikan partai pemenang pemilu, yaitu Union Solidarity and Development Party (USDP) yang notabene bentukan junta. Menjelang pemilu 2010 banyak jenderal menanggalkan baju militernya lalu masuk menjadi pengurus partai itu. Kalangan analis membaca hal itu sebagai strategi militer untuk tetap berkuasa di panggung politik pascapemilu. Kenyataannya USDP meraup 76,5 persen kursi parlemen dalam pemilu tersebut.

Seandainya dalam pemilu sela 1 April mendatang 48 kursi parlemen yang diperebutkan disapu bersih partai Suu Kyi (National League for Democracy (NLD), selaku partai oposisi utama masih memiliki kekuasaan minimal yang diperkirakan belum cukup memadai untuk mengimbangi dominasi USDP dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Dampaknya, kebijakan politik negara akan senantiasa dikendalikan dan diselaraskan dengan selera USDP, sebagai kendaraan politik militer. Hal inilah yang semestinya diwaspadai lantaran hal itu dapat membuat cacat demokrasi yang tengah tumbuh di republik yang merdeka pada 4 Januari 1948 itu.

ASEAN yang selama ini berperan penting atas capaian langkah maju demokrasi di negara itu tentu menjadi pihak yang paling berkompeten untuk mengawasi dan terus membimbing kelanjutan demokratisasi di Myanmar agar tunas demokrasi yang tumbuh tidak mengalami stagnasi, apalagi langkah mundur di tengah jalan.●