Peran Jalur Minyak Indo-ASEAN

Peran Jalur Minyak Indo-ASEAN

Eddy Purwanto, MANTAN DEPUTI BADAN PELAKSANA KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI BP MIGAS

Sumber : KORAN TEMPO, 24 Januari 2012

Jalur minyak Indo-ASEAN adalah garis imajiner yang menggambarkan alur minyak dan gas alam. Garis ini bermula di Australia, menyeberang ke Timor Leste, masuk ke wilayah Indonesia dari Papua, Jawa, Kalimantan, perairan Natuna, lalu berbelok ke utara menuju Laut Cina Selatan dan berujung di Da Nang, Vietnam. Jalur ini akan memainkan peran vital dalam pemenuhan energi dunia. Itu sebabnya, penulis menamakannya "Jalur Minyak Indo-ASEAN", terinspirasi oleh Jalur Sutera yang menghubungkan perdagangan dan politik Asia, Eropa, dan Afrika sejak dua abad sebelum Masehi.

Kehadiran Presiden Barack Obama di Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Bali, November lalu, jadi momen bersejarah karena mengabarkan rencana peningkatan level eksistensi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyatakan keterlibatan mereka di kawasan itu merupakan satu tugas diplomasi yang jadi prioritas di dasawarsa mendatang. Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Obama singgah di Australia dan bersepakat dengan Perdana Menteri Julia Gillard untuk menempatkan 2.500 marinir Amerika di Darwin, Australia Utara.

Di antara sekian pendorong peningkatan atensi itu adalah ketahanan energi. Amerika khawatir lonjakan kebutuhan energi Cina akan menggiring Negeri Tirai Bambu mencari tambahan pasokan dari mancanegara dan berujung pada peningkatan pengaruh politik, ekonomi, dan militer Tiongkok secara global. Pada Agustus 2010, International Energy Agency Paris melaporkan bahwa Cina telah menggeser Amerika sebagai pengguna energi nomor satu, dengan selisih konsumsi sekitar 4 persen.

Ketika Hu Jintao mengambil alih kursi kepresidenan Republik Rakyat Cina pada 2002, dia mengeluarkan doktrin bahwa pasokan minyak dan gas vital penting bagi ketahanan ekonomi dan nasional. Dia juga mengirim angkatan lautnya ke Laut Cina Selatan dan menimbulkan keresahan di negara-negara ASEAN. Desember lalu, secara mengejutkan, Presiden Hu memerintahkan Angkatan Laut agar mempercepat transformasi dan mempersiapkan diri jika dibutuhkan untuk perang. Pernyataan ini ia sampaikan sebulan setelah kesempatan penempatan marinir Amerika di Darwin. Wajar jika Amerika, juga Cina, memandang penting Asia Tenggara. Di sana terbentang Jalur Minyak Indo-ASEAN, rantai sumur minyak dan gas yang mungkin jadi pemasok energi mereka di masa datang.

Sumber Energi Masa Depan

Dalam dasawarsa terakhir, konstelasi sebaran cadangan minyak dunia telah bergeser. Organisasi negara eksportir minyak, OPEC, menyatakan negara pemilik cadangan minyak terbesar bukan lagi Arab Saudi, melainkan Venezuela, sebesar 296,5 miliar barel. Namun kebijakan nasionalisasi minyak yang dicetuskan Presiden Hugo Chavez jadi batu ganjalan bagi perusahaan minyak Amerika dan sekutunya untuk masuk negara itu. Akibatnya, Amerika perlu melirik kawasan lain yang lebih akomodatif. Setelah "sukses" di Libya, alternatif yang relatif damai adalah Jalur Indo-ASEAN, sekaligus membatasi ruang gerak pesaing utama, Cina.

Bentangan Jalur Minyak Indo-ASEAN dimulai dari Australia. Tidak disangka sebelumnya bahwa Australia akan menemukan lapangan gas raksasa Gorgon di lepas pantai Australia Barat dengan cadangan gas mencapai 40 triliun kaki kubik. Operator dan pemilik saham terbesar Lapangan Gorgon adalah perusahaan minyak Amerika, yaitu Chevron, sebesar 47 persen, dan ExxonMobil 25 persen. Pemilik lainnya adalah Shell dari Belanda 25 persen, dan sisanya perusahaan Jepang. Rencana produksinya mencapai 15 juta ton gas alam cair atau LNG per tahun yang sebagian besar akan diekspor ke Jepang melalui gerbang Indo-ASEAN. Selain Lapangan Gorgon, ExxonMobil asal Amerika juga jadi operator di lapangan besar lain, yaitu Scarborough dengan cadangan sebesar 8 sampai 10 triliun kaki kubik.

Di Timor Leste, lumbung minyak utama adalah Bayu Undan dengan cadangan minyak 400 juta barel, dengan operator yang juga dari Amerika, ConocoPhillips. Disusul Lapangan Greater Sunrise dengan cadangan minyak 300 juta barel. Di Papua, ada Lapangan Tangguh dengan cadangan gas 12 triliun kaki kubik, bertetangga dengan lapangan Masela di Laut Arafuru dengan cadangan gas sekitar 6 triliun kaki kubik. Bergeser ke barat, terbentang Lapangan Banyu Urip di Cepu, Jawa Tengah, yang diperkirakan mengandung cadangan minyak lebih dari 450 juta barrel. Mobil-Cepu bersama Ampolex, keduanya anak perusahaan ExxonMobil, menguasai 45 persen saham.

Lumbung migas berikutnya adalah Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang menyumbang 30 persen produksi gas Indonesia. Potensinya yaitu 12 triliun kaki kubik dan sahamnya dimiliki Total Indonesie dari Prancis dan Inpex dari Jepang. Dengan potensi demikian besar, tidak heran sederet perusahaan seperti Chevron dari Amerika mengincar pengelolaan blok ini saat kontrak berakhir pada 2017, bersaing dengan dua perusahaan sebelumnya. Juli 2011, Perdana Menteri Prancis Francois Fillon menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Kuat dugaan, salah satu agenda adalah mempertahankan eksistensi Total di Blok Mahakam, dan mematangkan kehadiran Total di Blok East Natuna.

East Natuna di Laut Natuna disebut sebagai ladang gas terbesar di Asia Timur dengan cadangan sekitar 222 triliun kaki kubik. Dari jumlah itu, sekitar 46 triliun kaki kubik dinyatakan komersial. Pemerintah menunjuk Pertamina menjadi operator, namun karena membutuhkan investasi sampai 30 miliar dolar Amerika Serikat, mereka butuh partner. Pertamina diharapkan akan menguasai 40 persen saham, sisanya dibagi dengan ExxonMobil, Total Indonesie, dan Petronas dari Malaysia.

Di wilayah Indocina, menurut laporan yang terbit Agustus lalu, ExxonMobil menemukan lapangan gas besar dilepas pantai Da Nang, Vietnam. Raksasa minyak dari Amerika Serikat itu menerima konsesi di Blok 117, 118 dan 119 dari Vietnam yang bersikukuh wilayah tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif mereka. Cina menolak kesepakatan itu dan mengklaim lapangan gas ada di wilayah mereka. Tidak lama kemudian mereka meluncurkan uji coba kapal induk baru di Laut Cina Selatan dan menggelar latihan militer tidak jauh dari kawasan sengketa.

Jalur Minyak Indo-ASEAN bermuara di Laut Cina Selatan. Letaknya strategis bagi jalur perdagangan lintas negara karena setiap tahun digunakan sebagai jalur niaga--sebagian besar minyak dan gas cair dari dan ke Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika--dengan nilai 5 triliun dolar Amerika Serikat. Bagi Cina, jalur ini sangat vital karena 80 persen impor minyak dan gas datang via perairan ini.

Beberapa kepulauan di Laut Cina Selatan, seperti Paracel dan Spratly, diperkirakan mengandung sumber daya minyak dan gas dalam jumlah masif. Menurut hitungan ahli geologi Cina yang dikutip oleh The US Energy Information Agency, EIA, perairan itu berpotensi mengandung cadangan minyak sebesar 213 miliar barrel, atau 80 persen cadangan minyak Arab Saudi.

Apabila volume seluruh potensi minyak dan gas yang berada di Jalur Indo-ASEAN digabungkan, kawasan ini akan jadi lumbung energi yang patut diperhitungkan Amerika dan sekutunya. Tidak mengherankan apabila mereka buru-buru meningkatkan pengaruh politik dan kekuatan militer di Asia-Pasifik, khususnya kawasan Asia Tenggara. Dari pangkalan militer di Australia dan Singapura, mereka bisa mengawal eksplorasi dan eksploitasi tambang di jalur tersebut.

Indonesia Pantang Terlena

Persaingan pengaruh Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina membuat Asia Tenggara rawan konflik. Hampir dua dasawarsa Indonesia memendam bibit-bibit sengketa bilateral dengan Negeri Tirai Bambu. Beberapa kali negara raksasa itu menyinggung isu perbatasan di kawasan Natuna yang kaya gas. Mereka mengklaim kepulauan itu sebagai wilayahnya berdasarkan peta teritorial Cina yang diresmikan pada 1995. Selama ini, jalinan diplomasi kedua negara mampu mendinginkan isu tersebut. Natuna tetap di pangkuan Ibu Pertiwi dan jadi tumpuan energi kita. Namun isu ini bisa kembali jadi bola panas seiring meningkatnya aktivitas militer Cina dan Amerika. Kesalahpahaman kecil bisa menimbulkan kemarahan Cina dan membuka luka lama akan perebutan teritori.

Mulai 2012, Indonesia harus pandai-pandai menari dan berdendang di antara dua tambur yang bertalu bersahutan, namun tidak seirama. Sembari berharap agar tabuhan itu bukan berasal dari genderang perang. ●

Kedaulatan Migas Indonesia 2012

Kedaulatan Migas Indonesia 2012

Eddy Purwanto, MANTAN DEPUTI BP MIGAS

Sumber : KOMPAS, 16 Januari 2012

Hakikat kedaulatan migas sebagai bagian dari kedaulatan energi adalah kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi nasional. Berarti, secara neto tak ada lagi impor minyak dan BBM.

Namun, sejak menjadi negara pengimpor neto minyak tahun 2004, Indonesia bergantung kepada negara lain dan tidak lagi memiliki kadaulatan energi.

Kedaulatan atas penguasaan volume produksi di dalam negeri menjadi sangat strategis karena terkait langsung besaran volume impor minyak (dan BBM) serta besaran subsidi BBM yang bermuara pada defisit APBN.

Bagi negara dengan tingkat ketergantungan energi relatif tinggi kepada negara lain, kedaulatan atau penguasaan volume migas menjadi sangat strategis karena langsung terkait hajat hidup rakyat.

Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, kedaulatan energi Indonesia jauh lebih rentan. Malaysia melalui Petronas mempunyai akses penguasaan migas di 30 negara di luar Malaysia. Untuk meningkatkan kedaulatan energi, Indonesia diharapkan mampu mengembangkan volume cadangan migas dalam negeri melalui akselerasi kegiatan kebumian, baik kelengkapan data geologi dan geofisika—terutama di Indonesia timur dan wilayah perbatasan—maupun sarana penunjang non-kebumian untuk memperbaiki iklim investasi. Untuk penguasaan migas di luar negeri, pemerintah perlu segera memfasilitasi Pertamina agar memperoleh konsesi lapangan migas di luar negeri.

Bagaimana dengan sektor gas? Beruntung Indonesia belum menjadi negara net-pengimpor gas. Walau kekurangan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik, Indonesia masih dianggap mempunyai kedaulatan energi dari sektor gas. Saat ini Indonesia belum punya beban impor gas dan belum punya beban langsung subsidi gas sehingga pemerintah tampaknya belum berniat mengangkat lifting gas menjadi asumsi dasar APBN.

Apabila Menteri Keuangan memutuskan menggabung lifting minyak dengan lifting gas sebagai asumsi makro APBN, tingkat keberhasilan lifting pemerintah akan lebih baik. Namun, sejauh model kontrak production sharing contract (PSC) yang terkait penguasaan volume tak direvisi, hal ini tidak banyak memengaruhi kedaulatan migas dan pengurangan defisit APBN.

Jalan Pintas

Sejak dulu kedaulatan Indonesia terhadap volume lifting migas nasional hanya separuh, separuh lagi dikuasai oleh kontraktor. Padahal, model PSC memungkinkan para investor meminta pengembalian biaya pemulihan (cost recovery) dalam bentuk volume minyak dan gas.

Fasilitas ini menguntungkan investor. Pertama, investor mempunyai akses penguasaan volume yang dapat dibawa langsung ke negerinya. Kedua, investor mempunyai akses untuk menjual volume tersebut dengan harga premium. Ketiga, investor memiliki akses untuk tukar guling (swap) antarpemangku kepentingan dalam dan luar negeri.

Sebelum menjadi negara net-pengimpor minyak, model PSC tidak menjadi masalah. Namun, sebagai negara net-pengimpor minyak, pemerintah perlu mempertimbangkan model kontrak yang lebih berdaulat.

Besarnya volume migas Indonesia yang dikuasai kontraktor tergantung dua variabel utama, yaitu harga minyak dan biaya pemulihan. Semakin tinggi biaya pemulihan, semakin banyak volume yang harus diserahkan kepada kontraktor sehingga pengendalian dan pengawasan biaya perlu lebih ditingkatkan. Namun, semakin tinggi harga minyak dunia, volume yang diserahkan mengecil karena harga minyak jadi faktor pembagi.

Penguasaan volume oleh kontraktor atas pengembalian biaya pemulihan sebesar 30-35 persen volume lifting jelas mengurangi akses Indonesia untuk kedaulatan migas di dalam negeri.

Guna mengangkat kedaulatan migas nasional, ke depan pemerintah perlu merevisi model kontrak migas agar formula pengembalian biaya pemulihan tidak lagi dalam bentuk volume, tetapi diganti dengan dollar; tidak lagi dalam bentuk inkind, tetapi tunai (cash) dengan patokan harga pasar atau Indonesia Crude Price (ICP). Yang penting investor tetap diuntungkan.

Keuntungan bagi Indonesia adalah jika volume migas untuk kilang BBM dan sektor pengguna migas di dalam negeri bertambah, jumlah impor minyak dan BBM berkurang, jumlah subsidi untuk BBM berkurang yang semuanya akan bermuara pada pengurangan defisit APBN. Yang paling penting adalah kedaulatan energi nasional meningkat sejalan dengan berkurangnya tingkat ketergantungan impor dari negara lain.

Pada kontrak-kontrak migas ke depan, seyogianya pemerintah mempertimbangkan model kerja sama yang tidak harus menyerahkan volume sebagai bagi hasil atau keuntungan usaha investor. Lebih baik diganti dalam bentuk pembayaran tunai. Volume lifting minyak dan gas bumi sebanyak mungkin harus tetap berada di Bumi Pertiwi, terutama jenis-jenis minyak yang dapat diolah kilang minyak dalam negeri.

Cara lain menahan volume lebih banyak di dalam negeri terkait kontrak ekspor gas dengan formula harga ”kurang menguntungkan” adalah dengan mengirim gas ke luar negeri sebatas volume gas bagian kontraktor. Sedangkan volume gas bagian pemerintah ditahan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik yang membengkak.

Penghitungan Akuntansi

Walaupun secara fisik sulit membagi gas menjadi dua bagian, pemisahan volume gas bagian kontraktor dengan bagian pemerintah sangat dimungkinkan melalui model penghitungan akuntansi. Dengan demikian, dapat dipastikan berapa gas bagian kontraktor yang boleh diekspor.

Secara kontraktual memang perlu dicermati hubungan dengan pihak pembeli yang mungkin saja menuntut karena volume berkurang dan dianggap sebagai pelanggaran kontrak jual-beli gas, tetapi demi kedaulatan migas model ini pantas untuk dikaji lebih saksama.

Beberapa cara lain untuk menguasai volume yang relatif lebih kecil adalah penyerahan hak royalti FTP (first tranche petroleum). Bagian kontraktor tidak lagi menggunakan volume migas, tetapi dibayar tunai. Demikian juga keuntungan bagian BUMD atau perusahaan daerah pada lapangan migas, sebaiknya dibayar dengan dollar (cash).

Tentu saja semua opsi masih harus dipertimbangkan untung ruginya bagi iklim investasi hulu migas di Indonesia, tetapi selama investor masih memiliki portofolio keuntungan yang wajar, tidak perlu terlalu khawatir mereka akan kabur meninggalkan Indonesia.

Hal utama terkendalanya iklim investasi hulu migas di Indonesia adalah menumpuknya hambatan ”nonteknis” yang harus segera diselesaikan secara lintas sektor, baik di pusat maupun daerah, mulai dari perizinan, pembebasan lahan, hingga masalah otonomi daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam penegakan kedaulatan migas adalah mempersempit ruang gerak para pemburu rente yang menjadi parasit di lingkaran elite politik yang justru berupaya melanggengkan impor. ●