Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Indonesia 2012. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Indonesia 2012. Tampilkan semua postingan

Minggu, 29 Januari 2012

Indonesia economy 2012: Bright, but can it be sustained?


Indonesia economy 2012:
Bright, but can it be sustained?
Lili Yan Ing & Chatib Basri, LECTURERS AT THE FACULTY OF ECONOMICS,
UNIVERSITY OF INDONESIA
Sumber : JAKARTA POST, 29Januari 2012



The Indonesian economy has shown its resilience in the face of consecutive global crises since 2008 by maintaining growth at an average of 6 percent from 2008 to 2011. Even though the global economic outlook continues to deteriorate and financial markets continue to be volatile, Indonesia is not highly integrated into the world market and the real economy remains little affected. It is even expected to record growth of around 6 percent in 2012, but will it be sustained?

Please keep in mind that, firstly, the Indonesian economy is still heavily reliant on the domestic market and less on exports and investment, with around 60 percent of GDP attributable to domestic consumption. Secondly, Indonesia’s exports have been largely dominated by natural resource-intensive commodities. In fact, the contribution of such exports (agricultural commodities and mining and minerals) to total export value has increased from 18 percent in 2000 to 42 percent in 2010, while that of exports of manufactured goods has decreased from 35 percent to 20 percent over the same period.

Why could relying heavily on natural resources be a problem for sustained development even though Indonesia has a comparative advantage in those products?

First, relying on natural resource-intensive exports could lead to volatile growth as prices and production of these commodities are relatively volatile. Second, natural resources do not generate much employment, unlike manufacturing industries and related services.

Even though these enclave sectors typically operate at very high productivity, they cannot absorb the surplus labor from agriculture. Moreover, compared to these sectors, the agriculture and mining sectors offer relatively lower wages for secondary school graduates who make up the bulk of Indonesia’s labor force (World Bank Economic Quarterly, December 2011).

Last, there is little transfer of technology in resource-intensive sectors. Economies with a revealed comparative advantage in primary products have less of an advantage in the sense that development in the natural-resource sector brings less structural transformation compared to manufacturing industries. The larger the proportion of natural resources in exports, the smaller the scope of productivity-enhancing structural change (McMillan and Rodrik (2011).

Considering these reasons, it is time for Indonesia to revive its manufacturing sector as it cannot always rely on its abundant natural resources. Indonesia should put more effort into developing its high-value added and employment-generation sectors such as the manufacturing sector and leave other businesses to go on as usual.

A decade of slow growth which was just 4.5 percent from 2000 to 2010 down from 12.8 percent in the decade prior to the Asian Crisis deserves special attention from both the Indonesian government and the private sector to work together to ensure manufacturing regains its growth and development. Manufacturing is the key sector in creating high-value jobs as well as technology transformation.

This year is actually a good moment for Indonesia to regain its competitiveness in the manufacturing sector. The Indonesian economy is not only a growing market but also an attractive investment destination. This allows firms to operate at economies of scale and thus improve competitiveness.

Indonesia is not only a growing market but also one of the most promising investment destinations in the coming decades. Indonesia has a growing domestic market with an annual income per capita of US$3,000 in 2011 and a rising middle class. This is coupled with the fact that 65 percent of the 237 million population constitute a labor force with unit labor costs lower than that of China and Vietnam, particularly since 2008 and 2011. On top of that, Indonesia has recently attained an investment grade of BBB- from Fitch Ratings.

While there are opportunities, there must be challenges. While we could name from A to Z challenges and things that should be fixed to increase investment in the manufacturing sector and improve manufacturing competitiveness, Indonesia could start the reform with easy and zero-cost steps.

First, simplify business registration. Second, speed up full implementation of electronic tax filing and payment systems. Third, incentivize labor training. Fourth, improve efficiency at the ports including customs and payment systems.

This is the time for Indonesia to articulate a master plan for developing the manufacturing corridor with real action, don’t let Indonesia just be a plan master.

Rabu, 11 Januari 2012

Ekonomi Indonesia 2012 dan Samba Consensus

Ekonomi Indonesia 2012 dan Samba Consensus
Berly Martawardaya,  DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA (FEUI)  
Sumber : SINDO, 12 Januari 2012



Sebuah negara berkembang dengan jumlah penduduk besar dan sumber daya alam yang kaya (minyak, besi, dan sebagainya) dan tanah yang subur masih memiliki proporsi penduduk miskin yang tinggi dan birokrasi yang berbelit serta kesenjangan antardaerah.

Namun, berkembangnya sektor petrokimia, komputer, industri berat, dan pesawat dipadu dengan sistem jaminan sosial yang kuat telah mengurangi jumlah penduduk miskin secara drastis. Tingkat kesenjangan terendah dalam 30 tahun terakhir dan 20 juta rakyatnya keluar dari garis kemiskinan dalam dekade ini. Negara tersebut telah mencapai investment grade (BBB-) dan baru saja menembus pertumbuhan ekonomi 7,5% sehingga total GDP telah melebihi Inggris dan menjadi ranking enam ekonomi terbesar di dunia.

Tingkat utang bersih (net external debt) negatif alias bukannya meminjam justru menjadi negara yang memberikan pinjaman. Investor asing dengan tekun meletakkan pabrik di negara tersebut untuk menjangkau pasar regional dan negara tetangga. Terdapat 36 perusahaan dari negara tersebut di Fortune 2000 dengan 11 di Fortune 500. Perusahaan minyak nasional yang menghasilkan lebih dari 2 juta barel per hari dan mengelola ladang minyak di puluhan negara meraih ranking 4 Fortune 500. Negara tersebut dihormati di arena diplomasi internasional dan menjadi anggota berbagai lembaga,termasuk G-20.

Prestasi olahraga yang menjulang menjadi modal untuk dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia dan Olimpiade pada dekade mendatang. Indonesia pada 2030? Salah! Negara yang digambarkan adalah Brasil pada 2011. Indonesia dan Brasil memiliki banyak kesamaan dari segi potensi dan permasalahan. Kita perlu belajar banyak dari Brasil dalam memanfaatkan potensi dan mengatasi masalah.

Pada dekade 70-an Indonesia disebut satu grup dengan Newly Industrialized Country (NIC) dan macan ekonomi Asia seperti Taiwan,Korea Selatan, dan Singapura. Saat ini kita hampir disusul oleh Vietnam. Langkah pertama adalah industrialisasi. Sekitar 55 % dari perusahaan Brasil di Fortune 500 adalah industri berbasis pertambangan.Brasil tidak berpuas hati dengan menjual sebanyak- banyaknya hak menambang kekayaan alamnya yang pada perusahaan asing dan duduk manis menikmati dividen.

Sebaliknya, Brasil menggabungkan kedekatan dengan lokasi tambang, efisiensi produksi, dan tenaga kerja yang kompetitif untuk membangun perusahaan kelas dunia seperti Vale di pertambangan (ranking ke-20 di Fortune 500),CSN pada sektor semen dan besi (ranking ke-342),danGeraupadaindustri besi baja (ranking ke-398). Brasil juga berani membangun industri high tech sehingga etanol, komputer, petrokimia, dan pesawat menjadi produk ekspor dan penghasil devisa yang kompetitif. Investasi jangka panjang,fisik dan sumber daya manusia, tidaklah kecil, tapi sudah menunjukkan hasilnya.

Kedua, dukungan sektor perbankan. Bank di Brasil berperan sebagai motor perkembangan lokal. Untuk mengurangi spekulasi maka tingkat kecukupan kapital (capital adequacy ratio) bank di Brasil 37% lebih tinggi dari standar minimal internasional. Ketiga, membangun sistem jaminan sosial. Presiden Lula da Silva yang baru saja meletakkan jabatan setelah memegang mandat selama dua periode. Selamamasa kekuasaannya Lula yang berasal dari partai buruhdanorang tuanya pekerja pabrik secara konsisten melakukan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Sistem jaminan sosial di Brasil adalah gabungan antara ikan dan pancing. Untuk ikannya terdapat Bolsa Familia (Dana Keluarga) di mana dilakukan transfer dana sekitar Rp1 juta per bulan langsung ke 12 juta penduduk miskin Brasil. Program ini terbesar di dunia dalam kategorinya. Penerima Bolsa Familia harus memastikan bahwa anak merekamasuksekolahdanmendapat perawatan kesehatan teratur sehingga anak keluarga miskin tetap sehat dan mendapat pendidikan sehingga generasi mendatang lebih kompetitif.

Dengan dana 0.4% dari PDB, program ini menjangkau 25% penduduk.Karena efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan, Bolsa Familia ditiru banyak negara di dunia. Pancingnya adalah program pinjaman mikro bernama CrediAmigo (Pinjaman Teman) yang dilakukan melalui Banco do Nordeste, bank pembangunan milik pemerintah di daerah timur laut di mana terjadi konsentrasi tertinggi kemiskinan di Brasil.

Selama pemerintahan Lula sebagai presiden sejak 2003 hingga 2011, penerima kredit mikro naik dari 200.000 hingga melebihi 800,000 klien dan total portofolio USD463 juta dan kredit macet hanya 1,1%. Atas keberhasilannya, program ini dianugerahi Award for Excellence in Microfinance oleh Inter- American Development Bank (IDB) pada 2011. Namun,tak ada gading yang tak retak.Perekonomian Brasil juga memiliki permasalahan yang belum terjawab secara memuaskan.

Sebagian besar hutan Amazon berada di dalam batas negaranya.Ekspansi ekonomi membutuhkan lahan dan sedikit demi sedikit terjadi konversi lahan hutan ke pertanian dan industri.Pembangunan jalan menembus hutan Amazon memicu protes masyarakat. Dilema menyeimbangkan antara lingkungan dan pertumbuhan ekonomi juga dihadapi Indonesia dan perlu dikaji secara seksama. Volatilitas harga komoditas (kedelai, kopi, besi, dan minyak) juga dialami Brasil sebagai produsen besar.

Karena tidak semua dijual dalam bentuk bijih (besi diolah lempengan, mobil, dan pesawat), dampaknya dapat diminimalisasi. Kuatnya sektor perbankan (tiga perusahaan di Fortune 101) menopang pertumbuhan Brasil di sektor jasa. Washington Consensus yang berbasis pada privatisasi dan liberalisasi serta sektor swasta memiliki banyak dampak negatif bila diterapkan di Indonesia dengan tenaga kerja mayoritas masih berpendidikan rendah dan low-skill.

Beijing Consensus yang berporos pada sistem otoritarian dan peran negara yang sangat dominan untuk habis-habisan mendorong ekspor juga tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Pada 2012 mari perbaiki ekonomi Indonesia gaya samba ala Brasil!