Syiah dan Ironi Negara

Syiah dan Ironi Negara

Fajar Kurnianto, PENELITI PUSAT STUDI ISLAM DAN KENEGARAAN (PSIK)

UNIVERSITAS PARAMADINA JAKARTA

Sumber : SINAR HARAPAN, 30Januari 2012

Suryadharma Ali, Menteri Agama Republik Indonesia, menegaskan aliran Syiah bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai pernyataan personal atau pendapat pribadi, ini sah-sah saja.

Tapi, dalam kapasitas dia sebagai Menteri Agama yang antara lain punya tanggung jawab untuk menciptakan harmoni di tengah masyarakat majemuk, terutama dalam soal agama dan keyakinan individual, pernyataannya cukup mengganggu dan meresahkan.

Menteri Agama merupakan representasi dari negara. Dengan demikian, ini menjadi preseden buruk terhadap negara bahwa negara tidak adil terhadap kaum minoritas.

Syiah Bukan Islam?

Dalam sejarahnya, Syiah lahir dari rahim Islam, yakni kecintaan terhadap Ahlul Bait (keluarga Nabi) yang setelah wafatnya Nabi Muhammad terepresentasikan pada sosok Ali yang tiada lain adalah anak dari pamannya, Abu Thalib. Ali dan keluarganya, Fatimah (istri) dan dua anaknya, Hasan dan Husein. Berturut-turut kemudian keturunan dari Hasan dan Husein. 

Fatimah adalah putri kesayangan Nabi Muhammad yang melihat detik-detik beliau wafat. Hasan dan Husein adalah cucu Nabi yang sangat beliau cintai. Ada begitu banyak sabda Nabi tentang pujian terhadap Ali, Fatimah, Hasan, dan Husein.

Ali pernah diberi kepercayaan penuh oleh Nabi untuk menjadi pemegang panji perang di Khaibar. Sebelum memberikan panji itu, beliau mengatakan orang yang memegang panji inilah yang akan berhasil merebut Benteng Khaibar yang sulit ditembus siapa pun, dan orang itu adalah Ali.

Fatimah disebut Nabi sebagai pemimpin kaum perempuan yang masuk surga. Hasan dan Husein adalah dua cucu kesayangan beliau. Kepada seluruh kaum muslimin, Nabi memerintahkan mereka untuk mencintai keduanya sebagaimana beliau mencintai keduanya.

Mencintai Ahlul Bait adalah termasuk ajaran Islam. Ini yang dipegang kuat tidak hanya oleh Syiah, tapi juga Sunni. Karena itu, pernyataan Suryadharma Ali bahwa ajaran Syiah bertentangan dengan Islam tidak memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, orang Syiah juga berpegang pada Alquran. Rukun iman dan Islam mereka juga sama. Syahadat mereka juga sama.

Ada lebih banyak persamaan antara Syiah dan Sunni dibandingkan perbedaannya. Perbedaan yang mungkin agak mencolok adalah dalam soal fikih (yurisprudensi Islam). Syiah memiliki ulama-ulama fikih yang berbeda dengan ulama-ulama Sunni. Perbedaan fikih dalam Islam bukan sesuatu yang prinsipil.

Perbedaan lainnya, bisa disebut adalah pergerakan. Sebagian orang menyebut Syiah adalah gerakan politik dibandingkan aliran atau mazhab keagamaan. Sejarah Syiah banyak diidentikkan dengan upaya-upaya merebut kekuasaan. 

Dinasti Fatimiyah yang pernah berjaya di Mesir (909-1171) adalah dinasti bermazhab Syiah. Revolusi Iran pada 1979 juga digerakkan orang Syiah.

Tapi, salahkah jika Syiah mengambil jalan politik? Dalam kenyataannya, Syiah tidak juga mengurus masalah politik semata, tapi juga keagamaan. Ada Syiah sebagai gerakan politik, ada Syiah sebagai aliran keagamaan. Kedua model Syiah ini yang sekarang terwujud di Iran pascarevolusi Islam.

Berbeda dengan Syiah, riwayat aliran Sunni tidak begitu “bersahabat” dengan politik. Tapi jangan lupakan fakta sejarah bahwa meski tidak terlibat politik, Sunni ternyata cukup “bersahabat” dengan kekuasaan, siapa pun pemegang kekuasaan, atau seburuk dan sejelek apa pun kekuasaan itu.

Ini dapat dimaklumi, karena salah satu doktrin yang dipegang Sunni soal kekuasaan adalah jangan sekali-kali memberontak terhadap penguasa. Doktrin ini banyak dimanfaatkan para penguasa untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan. Oleh sebab itu, mazhab Sunni paling disenangi penguasa muslim, karena bisa dijadikan sebagai alat meraih dukungan politis.

Ironi Negara

Pernyataan Suryadharma Ali bahwa aliran Syiah bertentangan dengan ajaran Islam jelas tidak memiliki dasar, baik ditinjau dari sudut sejarah Syiah maupun dari sudut doktrin-doktrin yang dipegang Syiah. Islam dan Syiah tidak bisa dilepaskan.

Tidak ada yang namanya Syiah-Kristen, Syiah-Hindu, Syiah-Buddha, Syiah Konghucu, atau yang lainnya. Syiah adalah Islam, seperti halnya Sunni yang identik dengan Islam.

Forum-forum internasional juga mengakui Syiah sebagai bagian dari Islam. Dengan demikian, sangat disayangkan pernyataan itu keluar dari seorang menteri, representasi dari negara, atau simbol negara, yang harusnya menjamin kehidupan beragama yang harmonis dalam kemajemukan.

Tapi sepertinya Suryadharma Ali memang harus mengatakan demikian dalam posisinya itu. Tentu ada kepentingan lain yang menguntungkan dirinya sebagai pribadi ataupun sebagai salah satu dari sekrup kekuatan politik.

Salah satu bahaya dari “perselingkuhan” antara agama dan politik memang adalah munculnya sosok-sosok yang lebih mementingkan keuntungan diri dan kelompoknya, meski itu dengan menyudutkan dan menekan kelompok lain.

Selalu, yang menjadi korban politik semacam ini adalah kelompok atau masyarakat minoritas. Negara yang mestinya bersikap adil dan mengayomi minoritas malah menjadi instrumen atau alat untuk menekan minoritas.

Negara yang mestinya berdiri di atas semua golongan tampaknya saat ini justru sebaliknya, berada di bawah satu golongan. Negara sepertinya telah diperalat suatu kelompok tertentu, nyaris tanpa daya. Atau memang ada semacam simbiosis mutualisme, hubungan saling menguntungkan antara kelompok itu dengan negara.

Jika betul demikian, betapa lemahnya posisi negara, betapa lemahnya posisi seorang Suryadharma Ali, sehingga untuk memperkuatnya perlu injeksi-injeksi penyengat yang memicu dukungan politis, meski itu mengorbankan rasa keadilan dalam masyarakat majemuk di negeri ini. Ironis. ●

Gus Dur dan Penghormatan atas Perbedaan

Gus Dur dan Penghormatan atas Perbedaan

Fajar Kurnianto, PENELITI PUSAT STUDI ISLAM DAN KENEGARAAN (PSIK)

UNIVERSITAS PARAMADINA JAKARTA

Sumber : SINAR HARAPAN, 2 Januari 2012

Tanggal 30 Desember, dua tahun lalu, KH Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur wafat. Seluruh elemen masyarakat bangsa kehilangan salah satu putra terbaiknya yang telah berjuang sepanjang hidupnya demi cintanya pada bangsa dan agamanya.

Spirit yang terus ia jaga warisan dari mendiang kakeknya, KH Hasyim Asy’ari, tokoh pendiri Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU). Ia telah menghadap Tuhan, tapi pemikirannya tentang keislaman dan keindonesiaan akan terus membumi di negeri ini. Pemikiran yang didasari etos penghormatan atas perbedaan.

Pemikiran Keislaman

Terkait dengan pemikiran keislaman Gus Dur, beliau pernah mengatakan Islam itu ibarat hutan belantara. Dari jauh terlihat seragam, satu warna, berwarna hijau, tapi jika dilihat lebih dekat ternyata ada banyak pohon yang bermacam-macam.

Inilah gambaran Islam menurut Gus Dur; satu nama, tapi ada beraneka ragam tafsir di dalamnya. Penafsiran tentang Islam tidak homogen, tetapi heterogen. Semuanya dalam bingkai Islam, dan Islam sesungguhnya memayungi heterogenitas tafsir tentangnya.

Dalam khazanah pemikiran Islam, setidaknya ada dua model tafsir. Ada tafsir yang disebut dengan tafsir “bir ra’yi”, tafsir yang menggunakan atau berdasarkan logika akal.

Ada pula tafsir yang disebut dengan tafsir “bil ma’tsur”, tafsir yang berdasarkan pada teks-teks suci lainnya; menafsirkan ayat Alquran dengan ayat Alquran lain, dengan hadis Nabi, perkataan sahabat Nabi, pengikut sahabat (tabiin), dan pengikut tabiin (tabiut tabiin).

Dua model tafsir ini adalah kekayaan khazanah Islam yang menurut Gus Dur harus dihargai. Tidak ada perlunya memaksakan satu model tafsir atas model tafsir lainnya, karena secara metodologi memang berbeda, dan tidak ada monopoli tafsir.

Gus Dur amat mengecam upaya-upaya pemaksaan atas satu tafsir dan kemudian merasa tafsirnya paling benar. Ini karena hakikatnya, masing-masing orang berbeda dalam sudut pandang dan pemikiran, tidak mungkin dipaksa untuk ikut pada satu tafsir.

Pemaksaan terhadap satu tafsir menurut Gus Dur adalah tindakan otoriter dalam beragama. Otoritarianisme dalam agama sama tidak produktifnya dengan otoritarianisme dalam politik atau kehidupan berbangsa dan bernegara yang pluralistik.

Masyarakat Islam sifatnya pluralistik dalam hal pemahaman. Menurut Gus Dur, memaksakan agama pada orang yang berlainan agama saja tidak boleh, apalagi memaksakan satu pemahaman pada tubuh masyarakat Islam sendiri.

Gus Dur amat menjunjung tinggi pluralitas pemahaman dalam masyarakat Islam. Pluralitas ini bukanlah halangan dan penghambat dalam Islam, tetapi justru aset berharga untuk memajukan Islam dan umat Islam.

Dalam pluralitas masyarakat Islam, masing-masing pemahaman tentang Islam dihargai dan dijunjung tinggi. Dengan pluralitas pemahaman yang dihargai ini, diskursus tentang Islam akan terus dan semakin hidup, sehingga pemahaman atas Islam semakin inklusif, tidak eksklusif.

Islam hakikatnya bersifat inklusif, selalu terbuka untuk ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tetap tidak kehilangan roh sejatinya yang toleran dan menyampaikan pesan-pesan damai.

Pemikiran Keindonesiaan

Indonesia adalah bangsa yang pluralistik, multikultural, multietnik, dan multiagama. Menurut Gus Dur, tugas kita semua, terutama negara, adalah menjamin kehidupan yang multi ini agar tetap rukun, damai, dan tidak terjadi konflik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah asas tunggal yang menjadi landasan bersama untuk itu.

Negara ini bukan negara agama, tetapi juga bukan negara atheis. Artinya, agama melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara bukan dalam pengertian formalisme agama, tetapi agama menjadi roh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gus Dur sangat mengutamakan integrasi dan persatuan bangsa di atas segalanya. Karena itu, segala upaya yang mengarah pada disintegrasi bangsa harus dicegah. Gus Dur sangat membela kaum minoritas, salah satu dasarnya adalah agar integrasi bangsa tetap terjaga.

Ini pemikiran cemerlang dari Gus Dur yang hampir-hampir langka dipraktikkan para pemimpin di negeri ini, yang kebanyakan lebih cenderung pada suara mayoritas. Etnis Tionghoa sangat berterima kasih pada sosok Gus Dur yang memberikan kebebasan pada mereka untuk mempraktikkan ibadah mereka secara tenang, hal yang tidak pernah terjadi pada masa rezim Orde Baru.

Munculnya berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia yang bergaris keras amat dikecam Gus Dur. Kelompok-kelompok ini menurutnya tidak menguntungkan bangsa, tetapi justru merugikan bangsa secara keseluruhan.

Menurut Gus Dur, mayoritas bukan untuk menindas dan berbuat seenaknya sendiri. Mayoritas seharusnya melindungi dan mengayomi minoritas.

Ini karena hakikatnya, semua berada dalam lingkungan satu bangsa satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang hak-haknya dijamin penuh. HAM dengan demikian amat dijunjung tinggi Gus Dur. Setiap pelanggar HAM harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu.

Saat ini, Indonesia sedang dan terus-menerus membangun demokrasinya. Gus Dur sudah jauh-jauh hari memperjuangkannya, bahkan ketika rezim Orde Baru berkuasa. Gus Dur yakin, hanya dengan Indonesia yang semakin demokratis, kehidupan berbangsa dan bernegara akan jauh lebih baik dan maju.

Kehidupan demokratis yang menjamin kebebasan berpendapat, berkarya, dan bereskpresi, tanpa dihalang-halangi gaya rezim yang otoriter. Falsafah Pancasila menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku, agama, ras, dan agama tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Indonesia akan tetap eksis jika demokrasi sejati hidup. ●