Kebangkitan Industri Nasional Firmanzah  ;   Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KORAN SINDO, 31 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Ekonomi dunia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami perlambatan dan dirasakan banyak negara. Dampak dari krisis utang Eropa dan pengurangan stimulus moneter di Amerika Serikat (AS) berpengaruh cukup luas terhadap kinerja ekonomi di banyak negara, tidak hanya negara maju tetapi juga emerging-economies. Dampak yang cukup terasa adalah penurunan pasar ekspor global dan berdampak pada penurunan kinerja manufaktur di banyak negara. Termasuk di banyak negara Eropa, China, Jepang, dan India. Rilis data manufaktur negara China, Jerman, AS, dan Uni Eropa menunjukkan tren memburuk. Data purchasing managers index (PMI) China yang dikeluarkan HSBC Holdings Plc dan Markit Economics turun ke 48,1 di bulan Maret atau turun dari 48,5 di bulan Februari. Begitu pula dengan indeks manufaktur Jerman bergerak turun ke 53,8 di bulan Maret atau turun dari 54,8 pada bulan Februari. Sementara hal yang sama terjadi dengan aktivitas manufaktur AS yang juga turun menjadi 55,5 pada bulan Maret dari 57,1 pada bulan sebelumnya. Hal berbeda ditunjukkan ekonomi Indonesia selama tiga tahun terakhir dari 2011, 2012, dan 2013. Sektor industri nonmigas nasional semakin menegaskan arti strategis bagi perekonomian nasional. Hal ini tecermin dari sejumlah indikator: pertama, dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan industri nonmigas lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB nasional. Pada tahun 2011, industri nonmigas tumbuh 6,74% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 6,49%. Pada 2012, industri nonmigas tumbuh 6,42%, lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional sebesar 6,26% dan pada 2013, pertumbuhan ekonomi nonmigas tumbuh sebesar 6,1%, sementara PDB tumbuh 5,78%. Kedua, penyerapan tenaga kerja di sektor industri nonmigas juga terus meningkat, yaitu pada 2005 sebesar 11,84 juta tenaga kerja sampai akhir 2013 meningkat 20% dan menjadi lebih dari 14,81 juta tenaga kerja. Ketiga, dari sisi nilai ekspor sektor industri nonmigas juga mengalami peningkatan tajam lebih dari 50% dari tahun 2005 yang senilai USD55,57 miliar menjadi lebih dari USD113 miliar. Keempat, dari sisi investasi, terjadi peningkatan tajam investasi di sektor industri nonmigas baik PMDN maupun PMA dari tahun 2005 hingga 2013. Pada 2005, nilai investasi PMDN sebesar Rp20,99triliunmeningkatmenjadi lebih dari Rp 51 triliun pada 2013. Sementara nilai investasi PMA pada 2005 hanya berkisar USD3,5 miliar, meningkat tajam sebesar USD15,86 miliar. Kelima, tidak hanya di sektor industri besar, untukindustrikecildan menengah (IKM) juga menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Pada 2010, terdapat 2,75 unit usaha IKM dan pada 2013 diperkirakan unit usaha IKM meningkat mencapai lebih dari 3,49 juta. Tren peningkatan pertumbuhan industri nonmigas terjadi pada periode 2009–2011. Pada 2009, pertumbuhan industri nonmigas hanya sebesar 2,56% meningkat tajam menjadi 6,74% pada 2011. Bahkan untuk sektor industri automotif, Indonesia dianggap sebagai negara yang akan menjadi basis produksi industri automotif kawasan Asia-Pasifik. Beberapa faktor menjelaskan mengapa sektor industri nonmigas nasional menunjukkan kebangkitan akhir-akhir ini: pertama, stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban nasional yang semakin kondusif pasca-Pemilu 2009. Indonesia mampu mengawal transisi demokrasi pascareformasi secara aman, damai dengan stabil. Kedua, fundamental ekonomi yang semakin baik dan masuknya Indonesia dalam investment-grade turut mendorong semakin besarnya minat berinvestasi di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Ketiga, daya beli masyarakat yang terjaga serta kemampuan Indonesia dalam mengelola inflasi semakin baik. Besarnya ekonomi domestik menjadi faktor penarik bagi kebangkitan industri manufaktur nasional. Keempat, hadirnya MP3EI turut memberikan andil signifikan bagi investor baik dalam negeri (BUMN dan swasta) maupun asing untuk ikut membangun infrastruktur dan sektor riil di tanah air. Kelima, komitmennasional dalam hal industrialisasi dan hilirisasi juga membuat semakin derasnya investasi di sektor nonmigas. Keenam, semakin membesarnya ruang fiskal yang tecermin pada peningkatan anggaran belanja negara dalam APBN turut memberikan andil bagi berkembangnya sejumlah industri strategis nasional seperti PT Pindad, PTPAL, PT Dirgantara Indonesia. Semakin berkembangnya industri-industri strategis nasional akan menarik industri terkait dalam mata rantai produksi. Komitmen pembangunan industrialisasi yang tertuang dalam tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) tentunya merupakan basis pembangunan industri nasional. Untuk mengejawantahkan kebijakan industri nasional tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan pembangunan industri. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 kluster industri prioritas yang direncanakan dari pusat (by design). Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah masing-masing. Melalui kebijakan industrialisasi dan hilirisasi, industri nasional akan terus meningkat dan menjadi salah satu lokomotif perekonomian nasional melalui meningkatnya nilai tambah industri, meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan, menguatnya struktur industri, peningkatan persebaran pembangunan industri, dan meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. Tren positif dengan outlook stabil serta menjanjikan mendorong sektor industri nonmigas (manufaktur) nasional untuk terus menguat seiring sejumlah reformasi struktural yang sedang berlangsung. Dengan mempertahankan tren positif seperti ini, saya percaya tidak dalam waktu yang lama, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi berbasis industri yang terkemuka di kawasan Asia-Pasifik. ●

Emerging-Country di Tengah Gejolak Ekonomi Firmanzah  ;   Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KORAN SINDO,  24 Maret 2014

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                      

Seperti negara emerging lain, ekonomi Indonesia tengah bersiap menghadapi dua tantangan baru ekonomi dunia, yaitu menjelang berakhirnya suku bunga murah negara maju dan dampak pelemahan ekonomi Asia, terutama China, Jepang, dan India. Tulisan saya di media ini tahun lalu (25/11/13), Antisipasi Akhir Suku Bunga Ultra-Rendah, telah memperkirakan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat setelah bank sentralnya, The Fed, mengakhiri kebijakan Quantitative Easing III. Unconventional monetary-policy berupa pembelian obligasi dan surat utang sebesar USD85 miliar akan terus diturunkan dan pada akhirnya digantikan dengan kebijakan konvensional yaitu melalui mekanisme suku bunga acuan (Federal Fund Rate). Indikasi penggunaan kebijakan moneter yang konvensional semakin diperkuat dengan keputusan Gubernur The Fed Janet Yallen setelah pertemuan FOMC, Rabu (19/3), memangkas kembali stimulus sebesar USD10 miliar, sehingga menjadi USD55 miliar tiap bulannya. Selain itu, pernyataan Janet Yallen tentang rencana The Fed menaikkan suku bunga dari 0,25% menjadi 1% pada akhir 2015 dan 2,25% pada 2016 telah menciptakan kepanikan di pasar keuangan global. Kondisi di atas telah memicu keluarnya dana asing dari pasar keuangan Asia dan kembali ke Amerika Serikat. Sebenarnya, awal Maret 2014, seiring dengan semakin membaiknya fundamental ekonomi dan stabilnya situasi politik di Asia Tenggara, kepercayaan investor global semakin tinggi. Data dari Bloomberg menyebutkan, sepanjang dua pekan awal Maret, investor asing mencatatkan pembelian saham di Indonesia, Thailand, dan Filipina sebesar USD1,6 miliar. Hal ini turut berkontribusi pada peningkatan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun, pengumuman hasil rapat FOMC The Fed terakhir telah membuat pasar keuangan panik. Sejumlah mata uang seperti baht Thailand, peso Filipina, yuan China, ringgit Malaysia dan won Korea Selatan terdepresiasi cukup tajam terhadap dolar AS. Rupiah pada penutupan perdagangan Kamis (20/3) terdepresiasi 1,16% menjadi Rp11.446,3 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan Jumat (21/3) rupiah kembali ditutup menguat 0,18% menjadi Rp11.425 per dolar AS. Efek kepanikan pasar juga tercermin pada IHSG, di mana pada penutupan Kamis (20/3) sempat turun 122,48 poin atau 2,54% dan menyentuh 4.698,97. Kemudian ditutup menguat tipis 1,24 poin pada perdagangan Jumat (21/ 3) dan berada di level 4.700,21. Dalam jangka pendek, ekonomi Indonesia 2014-2016 akan disibukkan dengan perumusan kebijakan antisipasi pengurangan dan penghentian QE III dan dinaikkannya suku bunga acuan The Fed. Pembalikan modal ke negara maju perlu kita antisipasi bersama karena berdampak kepada nilai tukar rupiah, IHSG, inflasi, cadangan devisa, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Di saat ekonomi Indonesia fokus untuk mengantisipasi hal ini, tantangan kedua yang perlu mendapatkan perhatian serius yakni pelemahan ekonomi negara-negara kekuatan ekonomi utama Asia seperti China, Jepang, dan India. Sepanjang 2013 hingga triwulan 1-2014, ekonomi Jepang, China dan India terus melemah serta mengalami perlambatan di luar perkiraan banyak kalangan. Antisipasi pembalikan arah pertumbuhan negara-negara besar Asia seperti Jepang, India, dan China membutuhkan perhatian khusus mengingat dampaknya berpeluang besar menekan ekonomi Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ekonomi Jepang yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia semakin tertekan akibat melebarnya defisit transaksi berjalan periode Januari 2014 yang mencapai 1,59 triliun yen. Pertumbuhan ekonomi Jepang di kuartal terakhir 2013 juga hanya mampu menyentuh angka 0,7% atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yakni 1,0%. China menurunkan proyeksi pertumbuhannya tahun 2014 ke level 7,5% atau lebih rendah dari target sebelumnya 7,7%. Sejumlah indikator periode Januari- Februari menunjukkan perlambatan baik pada sisi produksi, permintaan, maupun investasi. Misalnya data output manufaktur tumbuh 8,6% selama Januari-Februari 2014 atau lebih kecil dari proyeksi 9,5% dan merupakan kinerja terburuk dalam lima tahun terakhir. Data indikator pembelanjaan konsumen atau penjualan ritel hanya tumbuh 11,8%, lebih rendah dari prediksi 13,5%. Sama halnya dengan ekonomi India yang sepanjang 2012-2013 mencatatkan pertumbuhan di bawah 5% atau terendah dalam 10 tahun terakhir. Pada kuartal terakhir 2013, pertumbuhan ekonomi India tercatat 4,7% atau melambat dari kuartal sebelumnya yang mencapai 4,8%. Dengan kedua tantangan ini, potensi terganggunya pertumbuhan di emerging countries akan semakin besar. Hal ini tercermin dari kepanikan beberapa bank sentral di negara berkembang seperti Afrika Selatan, Brasil, dan Turki yang menaikkan suku bunga secara ekstrem setelah menghadapi lonjakan inflasi dan pelarian modal. Ini juga mulai dirasakan di negara-negara lainnya seperti Malaysia dan Thailand setelah melemahnya ekonomi utama Asia seperti China dan Jepang. Perlambatan negara-negara berkembang akibat kedua tekanan di atas mendorong restrukturisasi arus modal keluar dan upaya stabilisasi melalui sejumlah instrumen kebijakan. Bank Dunia memproyeksikan aliran modal masuk (capital inflow) ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada 2014 hanya di angka USD818,1 miliar atau menurun 21,2% dibandingkan tahun lalu USD1.038,5 miliar. Arus modal cenderung tertarik ke negaranegara yang memiliki prospek pertumbuhan ekonomi tinggi. Secara umum, pelemahan ekonomi Jepang, China dan India sebagai kekuatan ekonomi yang berpengaruh di dunia dan Asia memiliki dampak bagi negara-negara berkembang Asia, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, Jepang, China dan India merupakan mitra strategis baik dalam hal perdagangan, maupun investasi. Untuk memitigasi risiko pelemahan ekonomi di ketiga negara tersebut, fundamental ekonomi nasional terus diperkuat seiring dengan sejumlah agenda percepatan pembangunan yang sedang berjalan. Sejumlah paket kebijakan juga telah dikeluarkan sejak pertengahan 2013 yang diarahkan pada penguatan fundamental ekonomi dan upaya mitigasi risiko pelemahan ekonomi global termasuk melambatnya ekonomi Asia. Dan kita patut bersyukur fundamental ekonomi nasional terus menguat dalam beberapa waktu terakhir. Pertumbuhan ekonomi di 2014 dipertahankan pada level yang cukup tinggi di atas 5,7% dengan laju inflasi sekitar 4,5%. Nilai tukar rupiah terapresiasi mencapai hampir 7% sepanjang 2014 dan IHSG menembus batas psikologis di level 4.700. Hal ini didorong oleh derasnya aliran modal masuk sepanjang Januari-Februari 2014. Aliran dana masuk di pasar obligasi domestik per Februari 2014 mencapai Rp16,3 triliun atau naik sekitar 200% dari Januari 2014 sebesar Rp5,16 triliun. Besarnya minat investor ini mengonfirmasi menariknya iklim ekonomi sebagai dampak dari semakin menguatnya fundamental ekonomi nasional. Hal ini tentunya membedakan Indonesia dengan negara berkembang lainnya yang menghadapi fenomena capital outflow. Kendati demikian, perlambatan China, Jepang, dan India tetap harus diperhatikan untuk mengantisipasi potensi tekanan yang berimbas terhadap ekonomi nasional. ●

Antisipasi Pelemahan Ekonomi Asia Firmanzah  ;   Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KORAN SINDO,  16 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                                                                             

Sepanjang triwulan akhir 2013 hingga awal 2014, beberapa kekuatan ekonomi Asia mengalami pelemahan, di antaranya Jepang, India, dan China. Ketiga negara tersebut selama ini dipandang sebagai penggerak ekonomi global, khususnya di kawasan Asia. Melemahnya ekonomi Jepang, China, dan India mengirim sinyal kompleksitas pemulihan global yang semakin tinggi. Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia belum berhasil menunjukkan kinerja terbaiknya pascakrisis 2008. Defisit transaksi berjalan Jepang semakin dalam seiring kinerja perdagangan yang juga memburuk. Ekonomi Jepang pada kuartal terakhir 2013 hanya bertumbuh 0,7% atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 1%. Adapun defisit transaksi berjalan mencapai 1,59 triliun yen (USD15,4 miliar) yang sebagian besar diakibatkan laju impor yang jauh melebihi ekspor. Di sisi lain China dan India yang sepanjang 2009–2011 menjadi katalisator pertumbuhan Asia dan dunia masih tertekan oleh kinerja ekonomi domestiknya. India pada triwulan terakhir 2013 hanya mampu tumbuh 4,7% dan sepanjang 2012–2013 hanya tumbuh kurang dari 5%. Ini jauh dari kinerja sebelumnya yang mampu mencapai 8–9% pada periode 2008–2010. Inflasi yang meroket di India memaksa bank sentral India menaikkan suku bunga acuan beberapa waktu lalu ke level 8%. Nilai tukar rupee juga terus tertekan sepanjang triwulan akhir 2013 hingga awal 2014. Di sisi lain, upaya rebalancing pertumbuhan China juga belum menunjukkan hasil menggembirakan. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) China tahun 2014 ditargetkan berada pada level 7,5% atau lebih rendah dari target sebelumnya 7,7%. Perlambatan ini dipandang sebagian kalangan sebagai imbas dari perubahan strategi pertumbuhan China sehingga terjadi beberapa penyesuaian yang berdampak pada laju ekonomi domestik. Kendati demikian, pada periode Januari–Februari 2014, sejumlah indikator ekonomi China relatif menurun yang memicu spekulasi sulitnya pertumbuhan 7,5% dicapai hingga akhir tahun. Bahkan sejumlah analis memperkirakan pada kuartal I/2014 pertumbuhan ekonomi China berada di bawah 7,5%. Data industri manufaktur China hanya tumbuh 8,6% di bawah target 9,5% dan merupakan kinerja industri terburuk dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan investasi aset tetap mencapai level terendah sepanjang 13 tahun terakhir sebesar 17,9% atau lebih kecil dari proyeksi 19,4%. Neraca perdagangan China juga menunjukkan anjloknya kinerja perdagangan pada Februari 2014 dengan defisit mencapai USD22,9 miliar (bulan sebelumnya surplus USD31,9 miliar). Ekspor tumbuh negatif 18,1%, sementara impor tumbuh positif 10,1%. Otoritas keuangan China juga melansir besaran dana pinjaman yang disalurkan periode Februari 2014 sebesar 644,5 miliar yuan atau lebih rendah dari 1,32 triliun yuan pada Januari 2014. Kondisi ini menjadi jawaban dari melemahnya permintaan komoditas China akibat memburuknya sejumlah indikator ekonomi negara itu. Hal ini tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap permintaan komoditas global mengingat China merupakan salah satu negara dengan permintaan komoditas terbesar selama 10 tahun terakhir. Bagi Indonesia, pelemahan ekonomi Asia, khususnya China, mendorong terus dilakukannya penguatan struktur dan fundamental perekonomian. Sepanjang 2013 hingga awal 2014, pemerintah terus mendorong sejumlah kebijakan ekonomi sebagai stimulus untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja ekonomi domestik. Pada 2013, ekonomi nasional tertekan oleh melebarnya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, dan ancaman risiko inflasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi secara bertahap masing-masing paket pertama pada Agustus 2013 dan paket kedua Desember 2013. Paket kebijakan ekonomi ini diarahkan untuk memperkokoh fundamental ekonomi dan upaya mitigasi risiko ketidakpastian global yang semakin kompleks. Paket pertama dilakukan melalui upaya perbaikan neraca transaksi berjalan, penguatan nilai tukar, menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat dan tingkat inflasi, serta menstimulasi investasi. Sementara paket kedua ditempuh dengan mengedepankan perbaikan neraca perdagangan melalui pengurangan impor barang konsumsi dan mendorong nilai ekspor melalui peraturan kemudahan impor tujuan ekspor. Paket ini diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan dan mempersempit defisit neraca transaksi berjalan. Kedua paket itu telah menghasilkan sejumlah perbaikan yang menggembirakan, termasuk penguatan fundamental yang sedang berlangsung saat ini. Inflasi sepanjang 2013 dapat dikendalikan dan ditekan ke level 8,3%, nilai tukar rupiah terus menguat, dan iklim investasi terus membaik. Memang beberapa target dari paket kebijakan masih menyisakan sejumlah tantangan seperti perbaikan neraca transaksi berjalan yang belum optimal dari kedua paket tersebut. Untuk itu, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan paket kebijakan ekonomi ketiga yang fokus pada penyeimbangan neraca pembayaran dan perbaikan neraca transaksi berjalan. Paket kebijakan ekonomi ketiga itu akan diarahkan untuk memperbesar dan menahan aliran modal tetap berada di pasar domestik. Paket tersebut akan mengatur lebih lanjut repatriasi keuntungan investor asing sehingga dapat diinvestasikan kembali di Indonesia. Relaksasi investasi ini diharapkan dapat memperkecil defisit neraca transaksi berjalan sekaligus menstimulasi investasi lainnya yang distribusinya akan diarahkan pada pembangunan sektor riil. Tentunya revisi daftar negatif investasi (DNI) tetap mengedepankan kepentingan nasional serta terus mendorong pengusaha lokal untuk lebih berperan dalam sistem perekonomian nasional. Paket kebijakan ekonomi ini tentu sangat diharapkan dapat semakin memperkokoh struktur fundamental ekonomi nasional yang kini terus menguat seiring dengan bekerjanya paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pada 2013. ●

Menjaga APBN dan Kesehatan Fiskal

Menjaga APBN dan Kesehatan Fiskal Firmanzah ;  Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KORAN SINDO, 07 Mei 2013

Hingga akhir triwulan I/2013, sinyal pemulihan global akibat krisis fiskal, khususnya di Eropa, masih menyisakan banyak pertanyaan. 

Krisis yang berlangsung sejak 2008 itu terus menekan ekonomi zona euro dengan dinamika yang bervariasi dari stagnasi hingga kontraksi ekonomi. Dana Moneter Internasional (IMF) beberapa waktu lalu memprediksi ekonomi zona euro akan berkontraksi sebesar 0,3% tahun ini atau dengan skenario lebih pesimistis dibanding tahun 2012 yang berkontraksi 0,1%. Dampak krisis fiskal membuat sektor riil tidak bergerak, pengangguran meningkat tajam, dan tergantungnya banyak negara Eropa atas dana talangan, baik dari IMF ataupun Uni Eropa. 

Sebagai respons atas hal itu, otoritas Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan pengetatan fiskal untuk dapat menahan terperosoknya ekonomi Eropa lebih dalam. Kebijakan pengetatan fiskal ini diharapkan dapat membantu penyehatan kapasitas fiskal yang tertekan utang yang demikian besar. Defisit fiskal yang besar sebagai akibat dari besarnya pos pengeluaran (termasuk kewajiban pembayaran pokok utang dan bunga) dibanding pos penerimaan negara menyebabkan ruang fiskal menjadi sangat terbatas. 

Defisit fiskal di sejumlah negara di Eropa semakin besar, bahkan beberapa di antaranya mencapai dua digit seperti Spanyol (26,3%) dan Portugal (17,5%). Kebijakan fiskal merupakan instrumen yang digunakan tidak hanya dalam mengelola keuangan negara, tetapi juga instrumen untuk menggerakkan ekonomi suatu negara. Melalui manajemen fiskal dengan tingkat kedisiplinan tinggi, instrumen fiskal diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Pengalaman Indonesia tahun 1998 dan krisis Eropa 2008, kesehatan dan kapasitas fiskal sebagai pendulum ekonomi sangat ditentukan oleh pengelolaan dan kedisiplinan fiskal yang tinggi. Indonesia sangat menjaga kesehatan fiskal pasca-Reformasi sehingga investasi terus berlanjut, ekonomi resilienterhadap krisis sub-prime mortgagedan krisis Eropa, bergeraknya sektor riil, serta terpenuhinya target pembangunan nasional. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hingga 2012 telah menunjukkan peningkatan kapasitas yang tidak hanya progresif tapi juga prospektif. 

Ruang fiskal terus diperlebar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menopang berbagai program pembangunan yang sedang berjalan. Setidaknya dibanding 2001, kapasitas fiskal 2012 telah bertumbuh 353% pada pos pembelanjaan dan 351% pada pos pendapatan negara. Ruang fiskal ini akan terus diperbesar seiring semakin meningkatnya penerimaan dan membesarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan di sejumlah sektor. Tahun 2013, ruang fiskal ditargetkan mencapai Rp1.657,9 triliun dan pada 2014 direncanakan mencapai Rp1.900 triliun. 

Kapasitas fiskal yang memadai disertai stabilitas makro yang terjaga menjadi kunci pencapaian ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Alokasi anggaran pada sektorsektor kunci seperti pendidikan dan sektor penopang kesejahteraan masyarakat terus ditingkatkan di samping pembangunan infrastruktur pada enam koridor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi disertai membesarnya kelas menengah menjadi manifestasi dari keberhasilan pengelolaan fiskal dalam mendorong sektor-sektor ekonomi produktif. 

Bagi Indonesia, kesehatan fiskal merupakan penyangga sekaligus pendorong bagi sejumlah agenda pembangunan yang tertuang baik dalam RPJP maupun RPJMN. Sepanjang 2007–2012, profil realisasi defisit fiskal Indonesia di bawah 2% kecuali tahun 2012 sebesar 2,23% (tetapi masih dalam rentang toleransi 3% dari PDB). Bandingkan dengan Irlandia sebesar 13,1%, Yunani 9,8%, Spanyol 8,5%, Prancis 5,2%, dan Belanda 4,7%. Meningkatnya defisit fiskal 2012 disebabkan peningkatan defisit keseimbangan primer (primary balance) yang mencapai Rp45,5 triliun (sementara realisasi tahun 2011 masih surplus Rp8,5 triliun). 

Melonjaknya belanja negara merupakan salah satu unsur yang menjadi katalisator defisit keseimbangan primer, khususnya realisasi belanja subsidi energi 2012 yang mencapai Rp306,5 triliun (naik 151% dari Rp202,4 triliun yang tercatat di APBN-P 2012). Peningkatan realisasi subsidi energi disebabkan melonjaknya realisasi subsidi BBM yang mencapai Rp211,9 triliun atau kelebihan 154,2% dari pagu sebesar Rp137,5 triliun dan realisasi subsidi listrik mencapai Rp94,6 triliun atau kelebihan 145,6% dari pagu Rp65 triliun. 

Untuk mengantisipasi potensi risiko defisit fiskal di tengah tekanan global economic slowdown, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, kedisiplinan fiskal terus ditingkatkan dengan prinsip kehatihatian yang adaptable. Artinya kedisiplinan fiskal yang ditempuh tetap memperhitungkan fleksibilitas fiskal termasuk ketika ruang ekspansi memungkinkan untuk dilakukan, khususnya ditujukan bagi agenda pembangunan yang sedang berjalan. Kedua, instrumen impor khususnya impor migas yang mengalami peningkatan cukup besar beberapa waktu terakhir akan ditekan melalui pengendalian BBM bersubsidi. 

Di sejumlah negara seperti Brasil, Yaman, Afrika Selatan, Cile, Peru, Turki, dan Ghana, pengendalian BBM bersubsidi telah berhasil mengatasi kesehatan fiskal negara-negara tersebut. Bahkan negara seperti Turki, Brasil, Afrika Selatan telah mampu mengonversi defisit fiskal menjadi surplus fiskal di sektor energi melalui kebijakan reformasi subsidi BBM. Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir telah melakukan sejumlah kajian dan simulasi terkait kebijakan BBM bersubsidi untuk merespons lonjakan subsidi BBM. 

Sejumlah opsi sedang dimatangkan berikut simulasi dampak dari kebijakan pengendalian BBM bersubsidi ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan agar BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Di samping itu, sedapatnya kebijakan pengendalian BBM bersubsidi disertai dengan sejumlah program prorakyat sehingga daya beli masyarakat khususnya golongan miskin dan rentan miskin dapat dipertahankan. Ketiga, efisiensi belanja negara terus ditingkatkan di lingkup kementerian, lembaga, dan nonlembaga. 

Terkait dengan efisiensi konsumsi energi di lingkup pemerintahan, Presiden SBY telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 13 Tahun 2011 untuk menekan lonjakan konsumsi energi, khususnya BBM, sehingga alokasi anggaran subsidi BBM dapat ditekan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas belanja negara Presiden SBY telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2011 yang menekankan peningkatan kualitas belanja negara. 

Keempat, optimalisasi penerimaan pajak terus ditingkatkan mengingat 80% penerimaan negara bersumber dari pajak. Meningkatnya penerimaan pajak dalam postur APBN selama 10 tahun terakhir berdampak pada semakin kecilnya porsi utang sebagai sumber pembiayaan dalam APBN. Rasio utang terhadap PDB terus mengecil hingga 24% di akhir 2012 (bandingkan tahun 2001 yang mencapai 77%). Kelima, kinerja perdagangan luar negeri terus ditingkatkan melalui diversifikasi pasar dan mengidentifikasi potensi pasar-pasar nontradisional. 

Melemahnya permintaan global dalam beberapa waktu belakangan juga telah memberi efek tekanan pada ekspor nasional. Bahkan tahun 2012, neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit USD1,6 miliar di mana ekspor menurun menjadi USD190,04 miliar (dari USD203,5 miliar di 2011), sementara impor meningkat mencapai USD191,69 miliar (dari USD177,43 miliar di 2011). ●