Jejak Menuju Kemenangan Rakyat J Kristiadi  ;   Peneliti Senior CSIS

KOMPAS,  18 Maret 2014

                                     

                                                                                         

                                                                                                             

KETEGANGAN pendukung dan simpatisan Joko Widodo (Jokowi) menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai kandidat presiden lumer setelah Jokowi ditetapkan secara resmi oleh PDI-P, Jumat Paing, 14 Maret 2014, pukul 14.40. Publik menghargai Megawati karena ia berani dan legawa melakukan anomali politik. Lazimnya ketua umum partai politik, dengan berbagai alasan, ngotot mencalonkan diri meski dari segi elektabilitas ibaratnya mengakali kemustahilan. Megawati justru memilih Jokowi yang bukan dari turunan biologis Soekarno. Keputusan politik yang tidak hanya dilandasi kalkulasi politik, tetapi juga hasil renungan olah pikir, olah rasa, olah batin, serta ketajaman intuisi politiknya. Megawati telah mampu manjing ajur-ajer manunggal roso dengan kawulo dasih (pribadinya telah luluh dan melebur menjadi satu dengan rakyatnya). Indeks Harga Saham Gabungan langsung naik dan rupiah menguat (Kompas, 15 Maret 2014). Megawati telah memberikan pelajaran politik, menjadi ”oposisi” tidak mati, bahkan menjadi sakti. Suasana kebatinan dan pengalaman asketis Megawati, tirakat dan menyangkal diri (self-denial), serta menjauhkan dari kuasa dan nikmat daging mendorong ia mengajak Jokowi melakukan ziarah dan napak tilas perjuangan Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia. Ia ingin Jokowi melakukan olah batin dan menghayati cita-cita Soekarno bukan hanya dengan indoktrinasi, melainkan juga melakukan ziarah politik-spiritual, nyekar, ke makam Soekarno di Blitar. Lawatan sarat makna. Pertama, Jokowi diharapkan semakin menghayati dan mempertajam intuisi dan kognisi politiknya terhadap cita-cita Soekarno yang berjuang mengangkat harkat dan martabat rakyat marhaen (rakyat kecil). Kedua, Megawati juga ingin menegaskan laku ziarah tersebut menjadikan Jokowi bukan lagi orang luar, melainkan sudah jadi ”trah” (keluarga besar) Soekarno. Simbol yang memberikan atribut Jokowi sehingga ia adalah ahli waris dan sekaligus pelaku untuk mewujudkan cita-cita Soekarno. Yang tidak kalah penting, Megawati juga ingin melaksanakan pitutur luhur yang secara tekstual bersifat lokal, tetapi maknanya berlaku universal. Trahing kusumo rembesing madu, wijining tapa lan tedaking andono warih. Arti tekstualnya, pemimpin seyogianya berdarah biru dan benih dari seorang pertapa. Namun, maknanya sangat universal. Pemimpin harus berbudi luhur, bijak bestari, bersifat kesatria, peka dan paham kemauan rakyat, disegani musuh, dan dihormati kaum kerabatnya. Pembekalan batiniah Megawati kepada Jokowi sangat penting, mengingat bangsa Indonesia dewasa ini menghadapi tiga problem besar yang berkelindan satu sama lain. Pertama, absennya niat politik (political will) pemegang otoritas kekuasaan untuk membuat kebijakan yang sepenuhnya memihak kepada rakyat. Praktik 15 tahun terakhir kebijakan umum merupakan produk transaksi kepentingan kekuasaan.  Kedua, banalisasi kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi politik. Para pelaku mungkin menganggap menguras kekayaan negara absah kalau demi ”perjuangan” partai. Alasan pembenar yang mulia, tetapi dilakukan dengan cara yang nista. Ketiga, menguatnya sindrom Lord Acton, sindrom kecenderungan pemegang kuasa menyalahgunakan kekuasaan dengan korupsi. Ragam dan magnitudo simtom korupsi sangat epidemik dan telah menjalar ke sekujur tubuh politik. Tantangan itu memerlukan pemimpin yang bersih dan mempunyai kemampuan menggalang serta memadukan niat politik dari seluruh komponen bangsa untuk mengatasinya. Pilihan Megawati adalah Jokowi. Megawati mencalonkan Jokowi bukan karena elektabilitasnya, melainkan kader gemblengannya itu dinilai mampu memikul tanggung jawab besar. Namun, pencalonan Jokowi menimbulkan kontroversi di tataran etika. Beberapa kalangan menganggap pencalonan Jokowi tidak etis karena tugas gubernur lima tahun, tetapi belum dua tahun sudah bersedia dicalonkan sebagai presiden. Etika berkaitan dengan norma tentang perilaku baik dan buruk. Dalam perspektif etika personal, Jokowi harus jujur dan bertanya kepada dirinya, apakah dorongan jadi presiden karena niat baik atau sekadar nafsu kuasa? Kalaupun didasari niat luhur, ia masih harus membuktikan, pada saat berkuasa, kebijakannya berpihak kepada rakyat. Dalam sudut pandang etika sosial, norma yang mengatur kepatutan berperilaku dalam masyarakat, mungkin dapat dibenarkan. Alasan utama, harapan masyarakat sangat besar agar Jokowi, bermodal rekam jejak kebijakan sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, meski terbatas, dianggap memihak rakyat. Maka, ia patut dicalonkan sebagai presiden. Alasan penting lain, membuat ”Jakarta Baru” juga sangat bergantung pada niat politik pemegang kekuasaan pemerintahan, yaitu presiden. Perlu diingat, meski elektabilitas Jokowi sebagai kandidat presiden seakan tidak dapat dihentikan, diharapkan Jokowi tidak boleh puas diri, apalagi takabur dan telengas. Terlebih mengingat pengalaman kiprah PDI-P pasca reformasi yang dipersepsikan sebagai parpol yang digdaya kalau dianiaya, tetapi memetik nestapa saat berkuasa. Ingatan publik, pada Pemilu 1999, ketika PDI-P didera siksa selama puluhan tahun, jaya dengan perolehan suara sekitar 33 persen. Namun, setelah mengenyam kuasa, justru pada Pemilu 2004 menuai duka, perolehannya hanya sekitar 20 persen. Semoga pelajaran ini tidak terulang andai kata PDI-P menjadi partai penguasa pasca Pemilu 2014. Jadi, meski jejak kemenangan rakyat sudah diukir, memikat rakyat dengan kebijakan yang memihak kepada wong cilik merupakan perjuangan yang tidak ringan. Selamat berjuang! ●

Efek Pencapresan Jokowi FS Swantoro  ;   Peneliti dari Soegeng Sarjadi Syndicate Jakarta

SUARA MERDEKA,  17 Maret 2014

                              

                                                                                         

                                                                                                             

”LAYAR pertunjukan” Pilpres 2014 pelan-pelan terbuka lebar. Satu per satu kandidat mulai terlihat nyata dan genderang perang sayup-sayup telah terdengar. Mulanya, Aburizal Bakrie, pengusaha mapan, pemilik Bakrie Group dan Ketua Umum Partai Golkar, dicalonkan sebagai presiden oleh partainya. Kemudian, Wiranto mantan panglima ABRI, yang kini Ketua Umum Partai Hanura dicalonkan partainya. Begitu pula Prabowo Subianto, mantan danjen Kopassus dan Pang­kostrad, yang kini Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, resmi dicalonkan. Terkini, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menerima mandat dari Megawati Soekarno­putri, selaku Ketua Umum PDIP, untuk menjadi capres. Meski kontestasi pilpres baru dilaksanakan 9 Juli mendatang, suasana kemenangan sepertinya sudah terlihat nyata dari sekarang. Tarik ulur pencapresan yang selama ini muncul di atas permukaan, telah dijawab Megawati lewat perintah harian partai dengan tulisan tangan yang dibacakan Ketua Bapilu, Puan Maharani. Pencapresan Jokowi akan memengaruhi peta politik Indonesia ke depan. Dari hasil survei berbagai lembaga dalam tiga bulan terakhir, diprediksi Jokowi akan melenggang menuju kursi RI 1. Bahkan banyak pendukung partai besar dan tengah, yang lari meninggalkan gelanggang guna mendukung pencapresan Jokowi. Itulah efek Jokowi. Saya sependapat dengan Sukardi Rinakit (2014) bahwa melalui kematangan Megawati Soekarnoputri, terbukti ia anak biologis dan ideologis Bung Karno. Bukan kekuasaan untuk diri sendiri yang ingin digapai tapi nasib bangsa Indonesia ke depan. Itulah mimpinya tentang Indonesia Raya. Pada saat republik ini mengalami krisis pemimpin yang berintegritas dan berkualitas, serta lama merindukan pemimpin yang merakyat, Mega dengan jiwa besarnya, bak negarawan yang galau akan nasib rakyat dan bangsanya, mengajak seluruh rakyat yang punya mata hati keadilan dan kejujuran untuk mendukung Jokowi sebagai capres dari PDIP. Begitu pula banyak orang menyebut 2014 adalah tahun politik, dan Megawati memandang lebih dari itu. Baginya, tahun ini merupakan tahun penentuan bagi Indonesia, untuk menjadi bangsa yang kembali pada akar sejarah. Bangsa yang mandiri, beradab, dan menjadi pelita bagi bangsa-bangsa lain sebagaimana amanat UUD 1945. Menurut Mega, persoalan fundamental bangsa sekarang ini adalah kehilangan jejak sejarah. Banyak generasi muda tak paham sejarah bangsanya sendiri. Itu sungguh mengkhawatirkan. Bagaimanapun bangsa akan mengetahui jati dirinya bila memahami akar sejarah. Tanpa mengenal jejak sejarah, bangsa ini akan kehilangan arah dan menuju negara gagal. Bagi Megawati, seorang pemimpin ideal adalah yang taat pada konstitusi negaranya (Kompas, 17/3/14). Itu sebabnya, ia merasa galau akan jejak sejarah bangsa kita yang mungkin hilang. Dengan kondisi bangsa seperti sekarang, ia juga resah akan tantangan yang dihadapi pemimpin Indonesia ke depan. Ia tidak hanya resah dan berpangku tangan. Mandat Kader Sebagai tokoh politik yang matang dan berpengalaman memimpin partai, Mega membuktikan mampu melahirkan kader muda potensial yang menjadi pemimpin daerah. Dari sentuhan tangannya, lahir pemimpin potensial, seperti Gubernur DKI Joko Widodo, yang di pundaknya akan mengemban tugas berat tapi mulia, memimpin negara-bangsa lewat kontestasi Pilpres 9 Juli 2014. Dalam banyak kesempatan Mega berpesan (seperti ketika diwawancarai MetroTV), seorang pemimpin harus punya kesabaran revolusioner, yakni kesabaran yang bergerak dan tak hanya menunggu dan berpangku tangan. Menghadapi Pilpres 2014, Megawati berhitung bagaimana mengajukan calon pemimpin yang diusung partainya, sekaligus dikehendaki rakyat. Kalkulasi itu tak hanya penting bagi PDIP, tapi merupakan kepentingan lebih besar bagi negara-bangsa. Meski mendapat hak prerogatif dari Kongres III PDIP untuk menentukan capres yang diusung partainya, Megawati lebih memilih memberikan mandat itu kepada kadernya, yaitu Jokowi. Langkah itu jarang kita jumpai sekarang ini. Bahkan ada partai besar yang bapaknya ketua umum dan anaknya sekjen. Di negara komunis dan sosialis pun fenomena itu tak pernah terjadi. Dalam konteks itu, terlihat nyata kematangan Megawati, bukan loyang melainkan emas. Pencapresan Jokowi selain merupakan kematangan Megawati, juga merupakan wujud gerakan politik perubahan. Dalam konteks demokrasi dan tumbuhnya masyarakat madani,  Jokowi harus bisa menawarkan perubahan agar Indonesia makin maju, berdaulat, dan sejahtera. Bila ia terpilih dalam Pilpres 9 Juli nanti, gerakan politik perubahan harus jadi alternatif membangun demokrasi yang menyejahterakan rakyat. Kalangan pengusaha juga menilai langkah PDIP mengusung Jokowi sudah tepat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, keputusan partai banteng moncong putih tersebut merupakan jawaban atas harapan rakyat yang menginginkan perubahan. Para pengusaha akan mendukung pencapresan itu, terutama bila Jokowi mampu menawarkan agenda perubahan, seperti perbaikan infrastruktur, pembenahan sektor ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Terlepas dari semua itu, patut menggarisbawahi kesederhanaan Jokowi yang genuine, autentik dengan pribadinya, tak boleh berubah. Pasalnya, dari kesederhanaannya itu melekat roh kejujuran dan keberanian. ●