Para Pejuang Demokrasi Komaruddin Hidayat ;   Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

KORAN SINDO,  28 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

Saya bertemu beberapa teman yang sekarang tengah berjuang memenangkan kontestasi dalam pemilihan calon legislatif 9 April nanti. Di antara mereka ada yang sangat yakin, percaya diri, pasti akan lolos duduk sebagai wakil rakyat. Ada lagi yang setengah yakin, namun tetap optimistis. Ada lagi yang mengeluh kehabisan amunisi tenaga, waktu, dan uang. Karena merasa sebagai pejuang demokrasi yang hendak memperjuangkan aspirasi rakyat, ada yang kemudian minta dukungan dana ke sana kemari. Pejuang kebangsaan itu berhak mendapatkan dukungan rakyat, sebagaimana para pejuang kemerdekaan dahulu juga dibantu rakyat, moral maupun materiil. Namun, ada juga pikiran usil. Benarkah semua peserta pileg itu valid disebut sebagai pejuang rakyat dan kebangsaan? Secara umum, saya ingin berprasangka baik saja. Satu hal yang pasti, agenda demokratisasi politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan mesti didukung. Di dalam demokrasi tersimpan sebuah nilai dan cita-cita mulia, yaitu sebuah pengakuan akan hak-hak asasi individu untuk mendapatkan hak politik, keamanan, dan kesejahteraan sebagai warga negara yang sah dan baik. Demokrasi ingin memberikan kesempatan yang sama pada siapa pun untuk tampil menjadi wakil rakyat, jadi pemimpin, dan berhak menyuarakan aspirasinya melalui aturan yang ada. Bahwa dalam praktiknya antara cita dan realita demokrasi terhadap jarak menganga, itu tidak aneh dalam perjalanan sejarahnya. Jadikanlah itu sebagai agenda perjuangan yang mesti dibenahi. Bukankah hal yang serupa juga terjadi pada agama? Antara kemuliaan ajaran agama di satu pihak dan perilaku umatnya di pihak lain sering kali berseberangan dan bertabrakan? Yang mesti dilakukan oleh pimpinan parpol adalah menegakkan aturan dan etika yang jelas dan tegas, jika terdapat kader parpol yang merusak kemuliaan citacita demokrasi harus diamputasi. Sebagaimana yang terjadi pada tubuh Mahkamah Konstitusi, ketika salah seorang anggotanya merusak prinsip dan etika MK, maka harus dipecat, bahkan masuk tahanan KPK. Jadi, agenda perjuangan demokrasi dihadapkan pada beberapa medan tantangan. Pertama, tantangan dari dalam parpol sendiri. Bisa saja terjadi, parpol teriak-teriak memperjuangkan demokrasi, namun kultur yang dibangun dalam tubuhnya tidak demokratis. Kedua, ketika kader parpol berhasil duduk di lembaga wakil rakyat atau tubuh pemerintahan, prinsipprinsip demokrasi yang menekankan transparansi dan fairness dalam persaingan dan pertarungan politik, semua itu menguap. Faktor uang dan koncoisme sering kali merusak nilainilai dasar demokrasi, sehingga nama dan konsep demokrasi menjadi luntur, kehilangan makna dan wibawa di mata masyarakat. Ikon pejuang demokrasi yang melekat pada Bung Hatta semakin sulit dijumpai padanannya. Ketiga, meskipun sistem demokrasi dianggap paling baik di antara yang lain, sehebat apa pun demokrasi tetap memiliki kekurangan. Dan lagi, demokrasi bukanlah tujuan akhir. Dia sebagai instrumen untuk meraih tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, cerdas, makmur dan terlindungi hak-hak sipilnya. Makanya menjadi ironis ketika mereka yang tampil menjadi wakil rakyat dan petinggi di negeri ini berkat reformasi dan gerakan demokratisasi, lalu lupa diri. Dalam waktu yang sangat singkat, sebagian dari mereka hidupnya berubah. Secara materi menjadi kaya raya, sementara rakyat daerah pemilihannya tetap miskin, sarana dan mutu sekolah tak berkembang, infrastruktur semakin rusak. Orang pun bertanya-tanya, lalu rakyat mendapatkan keuntungan apa dari hiruk-pikuk demokrasi dan reformasi yang telah menelan biaya mahal dan membuat rakyat dirusak mentalnya dengan money politics? Ada lagi keluhan warga, garagara desentralisasi telah memunculkan istilah ”putra daerah asli” dan ”nonasli”. Sebuah keluarga yang telah puluhan tahun tinggal di satu daerah tibatiba dianggap warga pendatang dan hak politiknya terganjal, karena bukan putra daerah asli. Ketika berlangsung pencalonan wakil rakyat, bupati, wali kota ataupun gubernur, isu putra daerah dan pendatang lalu dimunculkan. Inikahdemokrasi yang hendak mengangkat hak warga negara secara setara di depan hukum? Gara-gara bukan putra daerah, meskipun secara moral-intelektual lebih berkualitas, kalah oleh putra daerah yang mutunya di bawah standar. Demikianlah, masih banyak deviasi dan anomali dari hirukpikuk reformasi dan demokrasi yang mesti diselesaikan oleh para wakil rakyat dan kabinet mendatang. Jadilah pejuang demokrasi yang benar, bukannya sekadar pencari kerja dan popularitas. Rakyat sudah lelah, ingin perubahan dan perbaikan. Perjuangan politik tentu saja memerlukan ongkos. Tetapi yang namanya money politics, jelas merusak kemuliaan politik dan merusak mental rakyat. ●

Agama dan Pemilu Komaruddin Hidayat  ;   Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

KOMPAS,  25 Maret 2014

                                                                                         

                                                      

EMOSI dan keyakinan agama masyarakat Indonesia sangat kental sehingga opini dan pilihan keberagamaan seseorang akan selalu berpengaruh ketika mengambil keputusan penting, termasuk dalam peristiwa pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Ketika seseorang memilih wakil rakyat dan pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), sangat mungkin muncul pertimbangan afiliasi keagamaan seseorang. Jangankan di Indonesia yang masyarakatnya dikenal religius, di Amerikat Serikat yang pemerintahannya sekuler pun pengaruh Protestan masih sangat kuat dalam setiap pemilu. Aspirasi dan emosi keagamaan setidaknya terekspresikan dalam empat domain, yaitu individual, komunal, kelembagaan, dan negara. Pada domain individual dan komunal, ekspresi keagamaan di Indonesia masih sangat kuat dan bahkan berkembang. Tempat-tempat ibadah dan pengunjungnya terus bertambah jumlahnya. Namun, pada domain kelembagaan, terutama lembaga kepartaian, spirit dan identitas keagamaannya semakin mencair. Tentu saja lembaga partai politik mesti dibedakan dari lembaga sosial-keagamaan seperti halnya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) yang jelas-jelas karakter dan jati dirinya memang penyebar dan pengayom kehidupan beragama. Mencairnya simbol agama Ketika simbol dan ekspresi keagamaan masuk ke wilayah publik, baik partai politik maupun negara, aspirasi satu agama akan bertemu atau mungkin berbenturan dengan aspirasi agama lain, mengingat ruang publik adalah ruang bersama yang sangat plural dan diatur dengan etika dan hukum positif sekalipun bisa saja sumbernya dari nilai-nilai agama. Simbol dan kaidah agama yang dominan pada wilayah pribadi dan komunal ketika memasuki ruang publik dan negara mesti berkompromi dan taat pada dominasi hukum positif mengingat Indonesia bukanlah negara agama. Mencairnya simbol-simbol agama pada lembaga partai politik disebabkan oleh tiga hal. Pertama, karena sikap kedewasaan dalam beragama dan berpolitik yang lebih mengedepankan substansi dan prestasi nyata mengingat ruang publik mestilah bersifat inklusif sehingga tidak memicu segregasi sosial berdasarkan sentimen etnis dan agama yang pada urutannya akan memperlemah kohesi bangsa. Kedua, berdasarkan kalkulasi politik bahwa lembaga partai politik yang kental dengan jargon dan simbol agama ternyata selama ini semakin berkurang peminatnya. Oleh karena itu, akhir-akhir ini banyak partai politik, yang semula eksklusif dengan ciri keagamaannya, membuka diri bagi pemeluk agama lain dan menonjolkan semangat nasionalisme dengan harapan akan semakin memikat warga negara lintas etnis dan agama. Ketiga, partai politik tidak perlu menonjolkan ciri keagamaan secara eksklusif mengingat negara Indonesia menganut falsafah dan ideologi Pancasila yang menempatkan ketuhanan pada sila pertama. Sampai hari ini, siapa pun yang terpilih menjadi presiden, apa pun asal partai politik dan etnisnya, pasti seorang Muslim yang juga setia pada Pancasila. Dengan demikian, tuntutan pada komitmen keberislaman seorang pemimpin dan politisi bukan terletak pada penampilan formal-simbolis keislamannya, tetapi lebih pada kualitas kepemimpinannya dan karya nyatanya dalam memajukan bangsa dan melayani rakyat. Dalam kaitan ini, ekspresi dan komitmen keagamaan seseorang pada ranah publik dan negara diharapkan lebih substantif, fungsional, dan kontributif bagi upaya-upaya mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat. Adapun wacana keagamaan yang bersifat normatif-eskatologis biarlah itu bergerak pada wilayah individual-komunal. Ruang publik dan jabatan kenegaraan yang diperebutkan banyak partai politik lebih memerlukan kualitas dan otoritas yang menjamin kesuksesan seseorang dalam melayani rakyat ketimbang simbol-simbol primordialisme etnis dan agama. Pernyataan ini tidak berarti anti agama dan mendukung paham sekularisme dalam sistem kepartaian di Indonesia, tetapi hanya ingin menekankan bahwa ekspresi keagamaan dalam ruang publik dan komunal itu berbeda. Oleh karena itu, menjadi krusial ketika partai politik dan ormas keagamaan merebut ruang publik dengan mengedepankan semangat komunalisme keagamaan sehingga merusak kohesi dan kerukunan sosial yang dijaga dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kepentingan bangsa Tidak bisa dimungkiri bahwa banyak tokoh dan parpol yang berusaha menjaring dukungan massa selama masa kampanye dengan melekatkan jargon dan identitas keagamaan. Namun, ketika mereka telah masuk wilayah pemerintahan serta jabatan publik, loyalitas, dan etika yang mesti dikedepankan, hendaknya bersifat inklusif dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan agama dan kelompoknya. Mereka mesti mampu membuktikan bahwa penghayatan dan komitmen keberagamaannya justru memperkuat agenda bangsa dan negara demi melindungi dan menyejahterakan rakyat. Spirit dan nilai-nilai ini telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa, apa pun agama dan etnis mereka. Sejauh ini sebagai warga negara, saya merasa bangga bangsa ini mampu melewati tikungan terjal yang mengancam keutuhan Indonesia. Proses demokratisasi berjalan dengan damai meskipun ongkosnya terlalu mahal. Banyak politisi dan birokrat yang diharapkan mengawal proses demokratisasi dan reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif, justru mabuk kekuasaan dan jabatan. Mereka telah mengubah konsep harga diri yang berdasarkan integritas dan kompetensi menjadi konsep yang dangkal, yaitu formula wani piro? Kamu berani membayar berapa? ●

Agama dan Politik Komaruddin Hidayat  ;   Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

KORAN SINDO,  21 Maret 2014

                          

                                                                                         

                                                      

Tak terhitung lagi berapa jumlah buku dan artikel yang membahas hubungan antara agama dan politik. Isu ini selalu jadi bahan diskusi yang tak kunjung selesai dari dekade ke dekade baik di Barat maupun di Timur. Isu ini bahkan mempunyai akar kesejarahan ke abad-abad lalu. Sebuah teori mengatakan, politik pada awalnya dilahirkan oleh agama. Misi Rasul Tuhan dengan agama yang dibawa pada urutannya membentuk jejaring kekuasaan untuk menyebarkan dan mewujudkan doktrinnya. Ini berarti agama mesti memiliki kekuasaan politik. Kekuasaan politik yang dilahirkan agama ini semakin diperlukan ketika gerakan keagamaan menghadapi musuh yang merasa terancam oleh gerakan kenabian. Karena itu, para Rasul Tuhan selalu dihadang dan diancam oleh rezim kekuasaan yang ada. Tak mengherankan makanya ketika membaca kisah Ibrahim, Musa, Jesus, dan Muhammad yang berhadapan secara frontal dengan rezim tiran yang menindas rakyat. Sebuah kekuasaan politik mesti dihadapi dengan kekuasaan politik. Jadi, punya alasan logis-historis bahwa agama dan politik tak bisa dipisahkan. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad setelah pindah ke Madinah lalu menyusun kontrak sosial politik yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Salah satu warisan budaya yang sangat fenomenal yang diwariskan Nabi Muhammad adalah komunitas politik religius yang berpusat di Madinah yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi dengan berbagai inovasi dan deviasinya. Di Barat pun tak jauh berbeda. Negara Vatikan meskipun sebagai institusi moral-keagamaan, tak pernah lelah memberikan perhatian dan pesan moral pada kehidupan politik ketika politik dinilai telah merendahkan derajat kemanusiaan dan menjadi sumber perang. Jadi, agama dan politik tidak mungkin dipisahkan. Para biksu Buddha di Thailand pun sekali-sekali terlibat dalam gerakan politik dengan membawa pesan moral keagamaan. Rasanya, tak mungkin politik steril dari agama. Hanya format hubungannya yang mengalami perbedaan dan perubahan dari zaman ke zaman, berbeda antara negara yang satu dan yang lain. Baik agama maupun politik pada awalnya mulia dan suci, tujuannya untuk mengangkat harkat-derajat kemanusiaan didasarkan pesan-pesan Ilahi. Namun, dalam perjalanannya panggung politik jadi ajang perebutan kekuasaan dengan mengkhianati pesan mulia agama. Agama dan politik lalu dipisahkan secara tegas. Agama ditempatkan pada wilayah pribadi, paling jauh wilayah komunal, lalu politik melekat pada wilayah negara dan pemerintahan. Agama jangan lagi mencampuri politik dan negara. Namun, di Indonesia tidak sejauh itu yang terjadi, negara bahkan memberikan dukungan, pengakuan, dan perlindungan pada agama. Hanya, posisi agama tidak lagi punya wibawa dan pengaruh efektif sebagaimana zaman keemasan agama ketika melahirkan komunitas sebagaimana masa Nabi Muhammad di Madinah. Dunia telah berubah. Sosok suci seorang Nabi tak lagi ada. Masyarakat dunia mungkin telah merasa dewasa dengan warisan agama para Rasul Tuhan dan dukungan iptek yang dibangunnya. Yang kadang membuat sedih adalah ketika ajaran agama lalu dipelintir dan dimanipulasi sebagai instrumen perebutan kekuasaan politik, bukan sebagai rujukan etika berpolitik. Sampai di sini posisi dan hubungan antara agama dan politik menjadi berbalik. Bukan agama membimbing bagaimana berpolitik yang anggun dan terhormat, melainkan agama dibajak dijadikan jampi-jampi politik. Agama yang tegas mengajarkan hidup bersih antikorupsi, tetapi banyak orang yang selalu mengusung simbol dan identitas agama telah melakukan korupsi. Agama lalu kehilangan ethosdan daya dobraknya dalam memberantas korupsi, melainkan ajarannya dikonstruksi sedemikian rupa sehingga pemahaman dan pengamalan agama dijadikan mekanisme penyucian dosa dari korupsi. Sebuah pemahaman yang jelas tidak berdasar pada ajaran dasar agama. Berbagai tindakan pidana ingin diputihkan dengan zikir-zikir dan ritual keagamaan, sebuah paham dan praktik keagamaan yang justru merusak martabat agama. ●

Generasi yang Hilang  Komaruddin Hidayat  ;   Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

KORAN SINDO,  14 Maret 2014

                                                                                                    

                                                                                         

                                                                                                             

Jam terbang saya lumayan tinggi dalam memberikan workshop dan diskusi di lingkungan BUMN atau perusahaan swasta dengan topik kepemimpinan atau masalah kebangsaan. Dibandingkan dunia parpol ada kesan dan perbedaan mencolok dalam hal regenerasi kepemimpinan. Di perbankan, misalnya, saya bertemu profesional muda dengan jabatan dan tanggung jawab besar. Mereka memiliki latar belakang pendidikan bagus, sebagian besar pernah studi diluarnegeri, danrekamjejakjenjang karier transparan. Ketika dipromosikan, yang menjadi pertimbangan pun jelas. Begitu pun ketika menduduki jabatan lebih tinggi, tugas dan target yang diemban juga memiliki ukuran jelas sehingga akhirnya mudah menilai seseorang itu gagal atau sukses. Banyak kolega saya yang umurnya belum mencapai 45 tahun sudah memiliki posisi amat strategis dan bertanggung jawab mengelola dana ratusan triliun. Belum lagi mereka yang bergerak di dunia bisnis. Kompetensi dan kemampuan komunikasinya sangat mengesankan, termasuk dengan mitra-mitra asing. Namun, suasana ini sulit saya temukan di dunia politik dan parpol. Di sana terjadi kemandekan kaderisasi dan proses rekrutmennya kurang didukung oleh rekam jejak pendidikan dan prestasi yang bagus di masa lalu. Suasana di lingkungan parpol dan LSM agak mirip. Siapa yang aktif yang akan lebih berpeluang naik. Jadi, aktivisme lebih menonjol, dan idealnya didukung oleh intelektualisme. Tergolong sedikit jumlahnya mereka yang termasuk aktivis politik sekaligus intelektual yang berkarakter. Jika kita amati, terdapat indikasi hilangnya sebuah generasi. Ada mata rantai generasi emas anak bangsa yang hilang dalam rekrutmen politik. Fenomena ini akan mudah dilihat jika kita bandingkan dengan regenerasi di dunia bisnis, dunia kampus, dan kalangan profesional. Semula dengan hadirnya era reformasi dan multipartai kita berharap akan bermunculan kader-kader muda calon negarawan melalui jalur kepartaian. Kita sempat optimistis dengan masuknya para aktivis kampus dan tokohtokoh gerakan mahasiswa bergabung ke parpol serta duduk di kursi DPR. Ada juga aktivis muda yang berkiprah di daerah. Namun, bersama berjalannya waktu, optimisme itu memudar. Tentu saja masih ada beberapa politisi muda yang bertahan di jalan yang lurus. Namun kesan dan persepsi masyarakat yang lebih menonjol mereka sangat kecewa bahwa para politisi muda itu pada berguguran di tengah jalan. Sangat rapuh ketika dihadapkan pada godaan materi. Mereka seakan mabuk dengan jabatan barunya, popularitas, dan fasilitas. Padahal, masyarakat, tetangga rumahnya, dan teman sekolahnya masih ingat dan menjadi saksi bagaimana kehidupan ekonomi sebelum dan sesudah bergabung ke parpol. Perubahannya sangat drastis. Sulit dicerna nalar awam, dari mana asal-usul kekayaan yang tibatiba mencolok, dari mana mobil dan rumahnya yang mewah, dan gaya hidup keluarga yang berubah. Karenanya, masyarakat tidak kaget, bahkan mungkin ada yang senang, ketika banyak politisi dan pejabat publik yang akhirnya berurusan dengan KPK dan penjara. Hal yang sangat menyedihkan, mereka itulah yang semula diharapkan menjadi wakil generasi muda bangsa yang akan mengganti generasi senior sebelumnya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah yang muda tidak tahan godaan dan kagetan, ataukah yang tua tidak membimbing dan melindungi terhadap kader-kadernya? Lebih memilukan lagi andaikan yang terjadi adalah sebuah konspirasi dan koalisi busuk dan murahan antara yang tua dan muda untuk menjarah uang dan fasilitas negara hanya untuk memenuhi selera dan tuntutan gaya hidup hedonis. Kemuliaan politik menjadi rusak. Politik yang awalnya bertujuan menyelenggarakan pemerintahan untuk melayani, mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat, dibajak hanya untuk menyejahterakan kelompok. Ini sebuah pengkhianatan yang lebih keji dari penjajahan bangsa asing di masa lampau. Hilangnya sebuah generasi itu sangat berdampak jauh bagi masa depan bangsa. Ibarat hutan jati yang ditebang namun tidak disiapkan generasi pohon yang muda sebagai penggantinya, maka hutan itu akan mengalami kerusakan panjang dengan berbagai dampaknya. Demikianlah, panggung politik ini semakin heboh, seru, mahal ongkosnya, namun miskin kader dan bintang-bintang calon negarawan yang diharapkan oleh masyarakat yang telah dahaga untuk maju dan bangkit. Suasana ini akan terasa berbeda ketika kita masuk di kalangan profesional. Di sana kita tidak sulit menemui anak-anak muda yang cerdas, gesit, dan mitra serta jaringan kerjanya lintas bangsa. Hanya saja, dikhawatirkan jangan sampai para profesional muda itu kurang memahami dan mencintai bangsa dan rakyatnya. Ini merupakan gejala yang mesti kita perhatikan dengan saksama, karena mereka merasa kurang tertarik dengan panggung politik, yang memang kurang menarik ditonton dan ditiru. ●

Festive Culture

Festive Culture Komaruddin Hidayat ;  Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

KORAN SINDO, 24 Mei 2013

Dari sekian banyak predikat yang dilekatkan pada manusia, salah satunya adalah homo festivus. Ini karena manusia sangat senang dan kreatif mencipta acara festival, acara pesta perayaan. 

Coba saja perhatikan, masyarakat dan bangsa mana pun di dunia pasti memiliki tradisi festival yang pada umumnya dan pada mulanya berkaitan dengan keyakinan keagamaan. Banyak festival yang sampai sekarang masih kental warna agamanya, namun banyak juga yang dimensi agamanya hilang, yang bertahan tinggal festivalnya yang bersifat profan. Acara festival selalu tampil dalam bentuk kemeriahan publik, disertai nyanyian-nyanyian dan tarian. 

Mengapa festival selalu bertahan dan dipertahankan? Satu, festival mampu mengikat emosi warga komunitas, mengusir rasa sepi dan terasing dari komunitasnya. Seseorang dengan mudah lebur ke dalam keramaian publik, terlebih lagi jika ada musik dan tarian massal. Lebih semangat lagi jika festival itu diperlombakan, maka emosi dan identitas kelompok kian menguat. 

Dua, festival bisa mengobati kegelisahan (axiety) warga masyarakat ketika merasa kehilangan makna dan arah dalam hidup, sehingga dengan festival mereka diingatkan akan nilainilai warisan masa lalu serta cita-cita hidup yang lebih tinggi, terutama ketika seseorang ikut festival keagamaan. Yang paling kolosal adalah festival haji. Sebuah ritual keagamaan yang dirayakan secara spektakuler, melewati sekatsekat etnis dan bangsa, yang semuanya terarah untuk memuji Allah. 

Di situ terdapat unsur bacaan puji-pujian, gerakan yang terstruktur, dan pakaian ihram yang khas. Tiga, setiap festival selalu melahirkan suasana kegembiraan dalam kebersamaan. Dimensi estetika tak pernah ketinggalan. Dalam festival budaya, olahraga dan kenegaraan selalu mengundang kreasi baru dari tahun ke tahun. 

Dalam festival kenegaraan, faktor uang dan ongkos lain yang diperlukan, tak lagi menggunakan logika bisnis. Negara tak segan-segan mengeluarkan biaya tinggi. Di situ telah terjadi sakralisasi dan mitologi, sekalipun di luar domain agama. Kalau dalam ritual agama terjadi sakralisasi terhadap simbol dan instrumen keagamaan, dalam festival kenegaraan sakralisasi dilekatkan pada simbol-simbol negara seperti bendera, tanah air, dan para pahlawan bangsa. 

Di luar festival agama dan negara, masyarakat juga sangat kreatif dan produktif mencipta festival lain. Misalnya peristiwa ulang tahun, pernikahan, open house, dan lainnya. Semakin banyak penduduk bumi, semakin banyak jumlah dan ragam penyelenggaraan festival. Mari kita amati kehidupan sekeliling kita sendiri maupun melalui pemberitaan di media massa. 

Selalu saja ada panggung pesta, perayaan, perlombaan karya seni, dan ritual kehidupan yang memiliki pola sama, lalu diulang- ulang dengan berbagai modifikasi dan tambahan aksesori seiring dengan kemajuan teknologi. Indonesia, yang dikenal sebagai masyarakat majemuk, sungguh kaya ragam festival yang diselenggarakan masyarakatnya. 

Kini kemajemukan tadi ditambah lagi oleh munculnya ormas, parpol, forum, paguyuban, asosiasi hobi, organisasi profesi, dan entah apa lagi yang masing-masing pasti memiliki agenda festival, sehingga mendorong lahirnya apa yang disebut festiveculture. Tren ini tentu menjadi sasaran dan peluang bagi kalangan perancang mode, koreografer, dan industri hiburan serta media sosial seperti televisi. 

Di luar keluh kesah dan hiruk-pikuk kegiatan politik dengan bumbu korupsi yang kadang menyebalkan, festival kehidupan tetap berjalan dan semakin meriah karena telah membaur berbagai ritme, gaya dan pola hidup dalam panggung budaya dan agama. Saya sering tercenung ketika duduk di airport, mengamati lalu-lalang orang melakukan perjalanan. Bandar udara selalu saja ramai dan masing-masing pribadi atau kelompok memiliki agenda serta tujuan yang berbeda. 

Di situ terdapat kemeriahan, kegembiraan, keluh kesah, kekecewaan, dan perasaan lain, namun semuanya berlangsung bagaikan sebuah ritme dan festival kehidupan itu sendiri. Hal serupa juga terjadi di perkantoran, mal, pusat-pusat industri, kantor birokrasi dan sebagainya. Sekali lagi, hidup itu sendiri merupakan festival yang mesti dirayakan. Bagaimana cara mencapainya dan untuk kepentingan apa dan siapa, serta apa niatnya, tergantung pribadi masing-masing. ●

Dinamika Politik Indonesia

Dinamika Politik Indonesia Komaruddin Hidayat ;  Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

KORAN SINDO, 17 Mei 2013

Terdapat berbagai variabel yang membuat politik Indonesia berlangsung dinamis. Beberapa faktor dimaksud antara lain: satu, masyarakat Indonesia memiliki sejarah dan tradisi panjang pergerakan sosial, terutama dalam perjuangan kemerdekaan. 

Bahkan organisasi keagamaan ikut memiliki andil dan peran yang sangat besar, seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926) yang keduanya merupakan pengawal paham Islam moderat dan setia pada Pancasila. Dua, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas belasan ribu pulau dan memiliki keragaman bahasa, budaya dan agama, ikut serta melahirkan dinamika sosial budaya yang pengaruhnya sangat dirasakan masuk ke ranah politik. Tiga,masyarakat Indonesia yang sedemikian majemuk memerlukan waktu yang tidak pendek untuk membangun kohesi berbangsa dan bernegara. 

Kelahiran “negara Indonesia” tidak serta-merta melahirkan “bangsa Indonesia” yang solid, karena “keindonesiaan” kita masih dalam proses menjadi. Empat, kita belum memiliki tradisi yang kuat dan rasional dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Sejak merdeka tahun 1945 sampai sekarang kita masih bingung mencari model, trial and error sehingga masyarakat juga belum bisa menghargai secara proporsional jasa-jasa “Bapak Bangsa”. 

Lima, sistem politik dan pemerintahan yang dibangun pasca-Soeharto, yang dikenal dengan era reformasi, hal yang lebih menonjol adalah kebebasan berekspresi, pembatasan jabatan presiden, dan desentralisasi. Namun, penegakan hukum dan kultur politik sangat mengecewakan sehingga mendevaluasi gerakan reformasi dan demokratisasi. Akibatnya, masyarakat semakin apatis dan kecewa terhadap partai politik (parpol) dan politik. 

Diduga, sentimen deparpolisasi dan golput semakin meningkat secara signifikan. Memasuki tahun 2013-2014 ini suhu politik memanas. Masyarakat ingin sekali mengakhiri berbagai potret suram kehidupan bernegara dan berbangsa yang ditandai dengan maraknya korupsi dan pembangunan yang mandek. Enough is enough. Bisakah parpol dan wakil rakyat memenuhi harapan masyarakat? 

Tiga parpol yang menempati posisi di atas adalah Golkar di bawah kendali Aburizal Bakrie, PDIP di tangan Megawati Soekarnoputri, dan Partai Demokrat (PD) dalam kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa parpol lain tampaknya berusaha membuntuti, seperti Gerindra dengan tokoh Prabowo Subianto dan NasDem dengan Surya Paloh. 

Namun, kalangan pengamat maupun para pelaku politik masih bingung ketika ditanya, parpol apa yang bakal jadi pemenang pemilu dan siapa yang bakal tampil menjadi pasangan capres-cawapres. Situasi ini sangat berbeda dari masa Orde Baru yang jauh-jauh hari sudah bisa dipastikan pemenangnya. 

Dilihat dari daftar caleg sementara (DCS), aktivis dan peminat masuk parpol meningkat, namun kualitasnya diragukan sehingga respek dan kepercayaan masyarakat terhadap anggotalegislatifmenurunkarena posisi itu dipersepsikan tak lebih sebagai lapangan kerja baru. Parpol dinilai gagal melahirkan politisi dan negarawan yang menjadi model dan harapan masyarakat. 

Saat ini nasib negara berada di tangan pemerintah, sementara pemerintah dikuasai parpol, dan parpol miskin dana dan negarawan, sehingga berita yang muncul selalu saja seputar korupsi baik di kalangan legislatif maupun eksekutif. Iklim kebebasan tanpa dikawal dengan penegakan hukum yang tegas dan adil serta politisi dan jajaran birokrat yang cerdas dan berintegritas telah melahirkan suasana hiruk-pikuk, keluh kesah dan menguapnya aset masyarakat dan negara, moral maupun material. 

Bagi kalangan pengusaha, stabilitas politik, kepastian hukum, dan infrastruktur yang baik sangat diperlukan. Sangat disayangkan kondisi ketiganya minus dan belum ada tanda-tanda akan terjadi perbaikan signifikan. Mengingat politik selalu meniscayakan mobilisasi massa, maka simbol, lembaga, dan tokoh keagamaan selalu diperhitungkan dalam percaturan politik. 

Menarik diperhatikan, terjadi kecenderungan menu-runnya daya tarik keagamaan ketika diharapkan menjadi tenaga magnet untuk menarik massa. Parpol yang selama ini selalu dikaitkan dengan semangat dan ciri keagamaan, justru mengalami penurunan. Sementara itu, parpol yang dianggap nasionalis atau sekuler justru berusaha mengakomodasi dan mempromosikan nilai-nilai dan simbol keagamaan. 

Situasi ini mengingatkan kita pada slogan dan pemikiran yang pernah dilontarkan almarhum Nurcholish Madjid: Islam Yes, Partai Islam No. Tak mengherankan jika parpol yang selama ini dianggap eksklusif sebagai pertain keagamaan mulai membuka diri untuk menerima kader yang berbeda keyakinan agamanya. 

Variabel lain yang membuat panggung politik kian tampak heboh dan sulit diprediksi adalah munculnya kekuatan opini lewat lembaga survei dan media sosial. Penggunaan televisi untuk memersuasi massa masih tetap dianggap paling efektif sehingga muncul istilah telepolitics, meskipun komunikasinya satu arah (one-way traffic communication). Iklan politik telah menjadi bagian dari industri kapitalis yang bergerak dalam bidang media sosial. 

Hal ini sangat berkaitan dengan lembaga survei politik yang berusaha membentuk opini massa untuk memilih partai dan tokoh tertentu, sekalipun dengan mengorbankan otentisitas parpol dan tokohnya. Dengan kata lain, di samping adanya parpol, media massa tertentu telah mengalami metamorfosis menjadi aktor dan kekuatan politik yang efektif untuk membangun wacana dan opini. 

Objektivitas pemberitaan semakin tergeser. Instrumen media massa dalam pencitraan politik sangat efektif untuk memengaruhi opini para pemilih pemula, mengingat mereka sangat minim informasi tentang kiprah dan rekam jejak masa lalu para calon presiden dan calon wakil presiden 2014 nanti. 

Dengan demikian, sesungguhnya peran parpol dan media massa sangat strategis, apakah mereka akan membuat perubahan dan perbaikan politik di Indonesia ataukah akan menjaga status quo yang mendatangkan pesimisme bagi masa depan bangsa. Persepsi Indonesia sebagai negara kaya harus diubah karena yang sesungguhnya terjadi tidaklah demikian. 

Betul alamnya kaya, tetapi benarkah negara, pemerintah, dan rakyatnya hidup produktif dan kaya? Dengan demikian kita semua terpacu bangkit, membangun tradisi kerja keras dan kerja cerdas. ●

Ditinggal Mati Orang Terdekat

Ditinggal Mati Orang Terdekat Komaruddin Hidayat ;  Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

KORAN SINDO, 10 Mei 2013

  

Semua penduduk Bumi yakin dan sepakat akan kematian, sekalipun mereka berbeda soal keyakinan agama. Tak ada yang paling pasti dan diyakini secara bulat, kecuali tiap orang pasti akan mati. 

Semua keluarga pernah mengalami ditinggal mati orang terdekatnya. Hanya, masing-masing orang akan merasakan respons yang berbeda, berkaitan siapa yang meninggal. Orang tua ditinggal anak, anak ditinggal orang tua, suami ditinggal istri, istri ditinggal suami, pasti berbeda respons keluarga yang ditinggal. Begitu pun faktor usia juga memengaruhi seseorang bagaimana menyikapi peristiwa kematian. 

Dari sekian pembicaraan dengan orang yang ditinggal mati pasangan hidupnya, istri ditinggal suami atau suami ditinggal istri, ada cerita yang sangat menarik dan pantas jadi renungan kita bersama. Pertama, semua yang dijalani bersama akan muncul menjadi kenangan yang sangat indah. Bahkan apa yang dulunya jadi bahan pertengkaran dan dirasakan negatif, setelah pasangannya meninggal akan berubah menjadi indah dan ingin sekali diulang. 

Pendeknya, kenangan yang muncul semuanya serbaindah. Kedua, kebersamaan selama hidup yang dijalani belasan atau puluhan tahun, setelah pasangannya meninggal dirasakan terlalu singkat dan cepat berlalu. Sejak dari awal perkenalan, pernikahan, dan diakhiri dengan perpisahan, durasi waktunya dirasakan sangat pendek. Terbayang dengan disertai penyesalan, mengapa waktu masih hidup dulu banyak kesempatan yang disia-siakan untuk membuat memori indah yang lebih banyak lagi. 

Ketiga, sangat sulit melupakan kebiasaan yang dulu dijalani bersama, sehingga tanpa disadari sering berbicara atau melakukan sesuatu seakan pasangan hidupnya masih ada bersamanya. Keempat, ada rasa kesepian yang kadang muncul sangat mencekam, namun sungguh tidak mudah mencari pengganti pasangan hidup. Problem laki-laki dan perempuan yang ditinggal mati pasangannya akan berbeda, namun tetap tidak mudah untuk memasuki pernikahan baru. 

Terlebih mereka yang sudah memiliki anak, akan menjadi pertimbangan utama andaikan mau menikah lagi. Kelima, siapa pun yang menikah dengan duda atau janda karena ditinggal mati, mesti memiliki daya empati dan kesabaran, karena pasangan yang sebelumnya akan selalu menjadi kenangan sangat indah yang tak tergantikan. Mesti sabar andaikan pasangannya memuji-muji pasangan sebelumnya. 

Demikianlah, masih banyak cerita otentik dari mereka yang ditinggal mati orang terdekatnya. Mereka menyarankan, problem apa pun yang menimpa kehidupan rumah tangga hendaknya diatasi dengan sabar untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, karena sesungguhnya durasi kehidupan ini teramat singkat. Itu dirasakan terutama bagi mereka yang ditinggal mati pasangannya. 

Waktu puluhan tahun menjalani rumah tangga itu seakan dilipat atau disimpan dalam memori disket yang sangat berharga. Usahakan jangan sampai patah di tengah jalan agar tidak meninggalkan luka di kemudian hari. Nantinya pasti akan menyesal dan tak ada jaminan lebih baik andaikan ganti pasangan hidup. Tentu saja nasihat ini tidak absolut, karena ada juga pasangan suami-istri yang sangat sulit dipertahankan. Namun, perpisahan itu tetap akan meninggalkan luka, terlebih jika sudah memiliki anak. 

Dari pengalaman dan cerita seputar kematian ini, pada akhirnya yang paling peduli untuk berbagai duka dan memberi semangat adalah keluarga inti. Ketika sehat, tenar, dan asyik dengan kariernya, seseorang mungkin saja lebih banyak berkiprah keluar, bahkan kurang peduli pada keluarga. Namun, fondasi terkuat untuk membangun karier kehidupan tak lain adalah keluarga. Hubungan anak-orang tua serta suami-istri adalah paling primer. Keluarga sering diibaratkan sebagai tempat berlabuh. 

Setelah jauh dan letih mengarungi lautan dengan menempuh bahaya, tempat berlabuh yang didambakan adalah keluarga. Di situ tempat berbagi semua suka dan duka serta menyegarkan kembali, sehingga siap untuk menghadapi pelayaran berikutnya. Manusia itu diciptakan untuk hidup abadi. Sementara dunia ini diciptakan sebagai persinggahan sementara. 

Rasulullah bersabda, dunia ini tempat bercocok tanam sebagai bekal perjalanan berikutnya setelah kematian dan untuk beramal meninggalkan warisan bagi anak-cucu yang akan datang. Tempat konsolidasi untuk bercocok tanam dan meninggalkan generasi penerus adalah keluarga. Oleh karena itu, pembangunan bangsa dan generasi unggul selalu bermula dari pembangunan rumah tangga yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. 

Rumah tangga itu ibarat sebuah kapal, akan dirasakan indah dan menyenangkan perjalanannya kalau terjadi kekompakan, keharmonisan, dan memiliki tujuan serta nilainilai yang sama antara semua penumpangnya. Bayangkan saja, apa yang terjadi dengan sebuah acara rekreasi, tur atau perjalanan bersama jarak jauh, kalau antara sesama teman perjalanan saling tengkar dan menyakiti. ●