Pilpres dan Islam M Alfan Alfian  ;   Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

KORAN SINDO,  26 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

Belakangan ini berita tentang kunjungan para calon presiden (capres) ke tokoh-tokoh Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) kian ramai. Apa makna dari kunjungan-kunjungan itu? Secara politik kunjungan itu mencerminkan ikhtiar para capres mendekati dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dalam konteks Pilpres 2014, ikhtiar itu wajar dan lazim pula dilakukan semua bakal capres. Mereka tentu tidak dapat mengabaikan fakta Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Wajar apabila semua ingin menunjukkan, kalau memang terpilih sebagai pemimpin nasional, tidak akan meninggalkan aspirasi umat Islam. Dari sini setidaknya dua ormas Islam tersebut masih dihitung sebagai representasi Islam Indonesia. Selain punya jejak historis, mereka juga mencerminkan identitas Islam ”arus utama” yang moderat. Hubungan Islam dan politik sepanjang sejarah nasional kita mengalami fase-fase pasang naik dan turun. Tetapi, dewasa ini, setidaknya menurut analisis sejarawan M.C. Ricklefs, dalam bukunya ”Mengislamkan Jawa” (2013), ”Saat ini tidak ada lagi perlawanan yang signifikan terhadap proses islamisasi yang lebih dalam atas masyarakat Jawa. Yang ada hanyalah perbedaan pendapat mengenai bentuk kehidupan Islam macam apa yang perlu dibangun, sejauh mana keragaman dan pluralitas dalam Islam dapat diterima atau diinginkan, bagaimana masyarakat Islam mesti menjalin hubungan dengan kaum minoritas bukan muslim yang signifikan di tengah-tengah peran macam apa yang Islam (atau, malahan, agama secara umum) mesti mainkan dalam kehidupan publik”. Apabila melihat sejumlah nama yang meramaikan bursa capres 2014, sebagian besar justru bukan yang berasal dari kelompok Islam. Yang saya maksud dengan kelompok Islam adalah setidaknya yang memiliki keaktifan di organisasi-organisasi Islam. Atau memiliki pengalaman dengan pendidikan Islam yang intensif sehingga masuk kriteria, apa yang dipopulerkan Clifford Geertz, golongan santri, untuk membedakannya dengan abangan dan priyayi dalam suatu trikotomi yang unik dalam fenomena Islam Jawa. Kendatipun tesis Geertz segera gugur dewasa ini, justru ketika trikotomi itu menjadi sangat kabur dan susah ditemukan dalam realitas sosial keislaman di Jawa, ia masih dipandang lazim untuk mengulas fenomena politik yang disederhanakan. Misalnya, dalam perspektif Geertzian, sejumlah nama berikut adalah mereka yang meramaikan bursa kepemimpinan nasional dari golongan santri yakni Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Anies Baswedan, Hatta Rajasa, Anies Matta, Hidayat Nurwahid, Suryadharma Ali, Din Syamsudin, Hajriyanto Thohari, hingga Rhoma Irama. Selain itu, masuk ranah golongan nonsantri seperti Jokowi, Wiranto, Hary Tanoesoedibjo, Prabowo Subianto, Pramono Edhie Wibowo, Surya Paloh, Puan Maharani, Sri Mulyani, Agus Martowardojo, Ryamizard Ryacudu, Aburizal Bakrie, dan yang lain. Golongan nonsantri bukan berarti mereka yang tidak beragama Islam, melainkan lebih merujuk pada latar belakang aktivitas ”sosial-politik” mereka selama ini. Dalam perspektif ini kendatipun perbedaannya semakin tipis, kalangan ”aktivis santri” sering proaktif mempertanyakan ”komitmen politik nonsantri” terkait aspirasi umat Islam. Mereka bahkan berikhtiar memberi sejumlah catatan agar ”blangko politik” para bakal capres tidak kosong. Pendekatan demikian tampaknya jauh lebih elegan ketimbang melakukan ihwal yang tendensius dan destruktif. Dewasa ini memang bukan lagi era politik ideologi aliran sebagaimana tempo dulu. Aspirasi Islam dalam batas-batas tertentu telah ditampung oleh partai-partai terbuka (catch-all parties) melalui sayap-sayap keagamaan masing-masing. Inilah yang membuat apa yang pernah dikategorikan oleh Anies Baswedan sebagai ”nasionalis eksklusif” tidak ada lagi. Semua partai terbuka di Indonesia dewasa ini, masuk ke kategori ”nasionalis-inklusif”, justru karena telah menampung aspirasi keagamaan dalam sayap-sayap organisasi mereka. Di sisi lain, di ranah ”politik Islam”, atau dalam bahasa akademis politiknya sering disebut ”Islamis”, juga masih eksis partai-partai yang secara wacana dan simbolik mengidentifikasikan diri sebagai representasi politik Islam. Isuisu simbolik dewasa ini rentan tergeser oleh yang lebih substantif. Kalaupun masih ada isu ”ideologis”, biasanya hal yang sedemikian lebih terjadi di ranah tidak tampak (unseen), yang seringkali tidak dapat dihindarkan dari rumor dan gosip politik. Ada yang meyakini bahwa pertarungan ideologis masih terasa, di tengah-tengah bursa capres dan cawapres belakangan ini. Tetapi, tampaknya secara umum dunia politik populer kita tidak begitu suka dengan pendekatan demikian. Publik luas yang didominasi orangorang yang awam politik dan ”informasi terbatas” sangat dipengaruhi opini-opini tertentu dalam berbagai media. Hukum popularitas lazim mengalahkan pihak-pihak yang meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah ”meluruskan akal sehat”. Dalam perspektif demokrasi elektoral ”one man, one vote, one value”, konsekuensinya, meminjam ulasan Nurcholish Madjid tempo dulu, bahkan ”setan gundul” pun bisa terpilih asal populer. Popularitas memang setingkat di bawah elektabilitas, tetapi jelas untuk terpilih, orang harus populer. Popularitas tokoh, seringkali, bahkan melampaui isu-isu ideologis, identitas, atau keagamaan. Pihak yang mencoba mengingatkan soal-soal pertarungan politik ke ranah ideologis, identitas, dan keagamaan justru sering kontraproduktif. Popularitas, apalagi yang dimunculkan dari kebijakan dan sikap populisme tokoh, punya logikanya sendiri. Perekayasaan popularitas dewasa ini juga tak lepas dari penguasaan media sosial yang intensif. Kendatipun demikian, dalam konteks ini saya kira masuk akal manakala para bakal capres tetap mempertimbangkan ”representasi Islam” sehingga setidaknya tidak ada yang merasa ditinggalkan. Memang sepertinya hal demikian terdengar rancu. Tetapi dalam ranah dan konstelasi politik Indonesia, tidaklah demikian. Indonesia bagaimanapun negara demokrasi muslim terbesar. Karakter utamanya muslim-demokrat yang moderat dan tidak diragukan nasionalismenya. Dengan begitu, tidak terlalu sukar untuk menemukan sosok-sosok santri yang representatif untuk diakomodasi secara politik oleh siapa pun yang memenangkan pemilu. Kekuatan-kekuatan ”politik” Islam tentu saja tidak hanya bisa didapat dari ranah partai-partai Islam, tetapi juga masih ada ranah tokoh-tokoh Islam di partai-partai terbuka. Juga, mereka yang bergerak di ranah ”civil society” atau, dalam istilah Robert W Hefner, ”civil- Islam”. Dari ranah-ranah inilah, para bakal cawapres, setidaknya para bakal menteri ke depan, mesti dipertimbangkan. Di ranah bakal cawapres tentu diselaraskan dengan kebutuhan politik dan pengelolaan pemerintahan demi stabilitas politik. Idealnya sosoknya politisi yang berpengaruh, mampu melakukan fungsi ”stabilisasi parlemen”. Sedangkan para menteri idealnya tetap mereka yang profesional. Wallahua’lam. ●

Melengkapi Jokowi M Alfan Alfian  ;   Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

TEMPO.CO,  19 Maret 2014

                                

                                                                                         

                                                                                                             

Jokowi sudah mendapat mandat dari Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden PDIP. Terlepas dari pro-kontra, babak baru demokrasi elektoral 2014 dimulai. Megawati tengah benar-benar memakai Jokowi sebagai kartu politik rasionalnya. Keyakinan efek Jokowi akan melipatgandakan perolehan dukungan populer dalam pemilu legislatif tampak sekali merupakan pertimbangan utamanya. Analisis ragam temuan lembaga-lembaga survei menjadi rujukan yang tak terelakkan. Tentu terdapat faktor tersembunyi yang publik luas tidak tahu persis sehingga Megawati mendukung Jokowi. Tapi, yang jelas, Jokowi sudah disodorkan dan PDIP siap diuji dalam pemilu. Lazim terjadi dalam kompetisi elektoral, bahkan apabila urusannya terkait dengan perebutan kepemimpinan nasional ke depan, aneka pendapat atas Jokowi segera terlontar. Dalam proses politik di level elite, Prabowo Subianto dan pihak Partai Gerindra tampak sekali tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya, menyusul keputusan Megawati itu. Perjanjian Batu Tulis diungkit lagi. Yang mengemuka adalah perbedaan tafsir. Kubu Gerindra mengartikan PDIP ingkar janji. Kubu PDIP menafsirkan perjanjian tersebut otomatis gugur, menyusul kekalahan pasangan Megawati-Prabowo dalam Pilpres 2009. Di sisi lain, karena dianggap melanggar etika dan "hukum", Jokowi digugat ke pengadilan. Ini bagian dari dinamika. Jokowi memang fenomena politik ajaib dalam dinamika dan konstelasi politik saat ini. Karier politiknya melesat bak meteor, dari wali kota yang belum usai masa jabatan keduanya, kemudian terpilih sebagai gubernur. Belum dua tahun pula jabatan barunya ini usai, sekarang sudah jadi calon presiden. Terlepas dari moncernya peluang politik Jokowi, kritik terhadapnya mudah dilayangkan, bahwa ia tidak lepas dari problem etis kepemimpinan. Jawaban lazim yang sering mengemuka dari pendukung Jokowi biasanya dikaitkan dengan prioritas kebutuhan pemimpin nasional. Dalam politik, etika sangat subyektif. Lazim seorang politikus mengatakan bahwa dia bisa memutuskan dan melakukan apa saja, termasuk apabila orang lain mempermasalahkannya secara etis, asalkan tidak melanggar hukum formal. Dalam demokrasi prosedural, tentu saja pemenuhan prosedur politiklah yang dipentingkan, sementara etika selalu dipandang multitafsir. Publiklah yang pada akhirnya memberikan penilaian, betapapun tidak semua lapisan paham persoalan-persoalan keetisan demokrasi. Fenomena Jokowi memang segera jadi preseden bahwa, selama aturan mainnya tidak mempersoalkan wali kota aktif dicalonkan sebagai gubernur, atau gubernur aktif dicalonkan sebagai presiden oleh partai pengusung untuk dikompetisikan dalam perhelatan elektoral, Jokowi tidak sendirian. Ini persoalan tersendiri. Bahwa kelak harus ada aturan agar pejabat publik mengabdi kepada publik luas hingga akhir massa jabatannya. Paling tidak, ini pekerjaan rumah ke depan. Jokowi, secara perorangan, memang sangat populer belakangan ini sebagai capres. Ia terlontar sekaligus pelontar. Ia memperoleh momentum naik tangga kekuasaan, di tengah krisis model "kepemimpinan yang lain". Dengan posisinya sebagai ekstrem model kepemimpinan yang berbeda dengan model Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi naik daun. Ia mendekonstruksi kepemimpinan arus utama. Model blusukan, yang lazim saja dilakukan siapa pun, di tangannya menjadi "sesuatu". Jokowi kini berada dalam posisi ekstrem alternatif, dan itulah yang diyakini merevisi potensi golput. Jokowi, dengan gayanya, cenderung masuk ke kategori--meminjam Herbert Feith--solidarity maker. Ia tampil populis, dan seolah hanya dengan cara menyapa publik setiap saat, itulah model kepemimpinan yang terbaik untuk saat ini. Itu tidak salah, tapi belum sepenuhnya lengkap. Yang mendampinginya, sebagai calon wakil presiden, semestinya sosok dengan tipe administrator atau problem solver, yang memastikan sistem pemerintahan bekerja dengan baik dan efektif. Kimia politik atau kecocokan perlu, selain pasangannya itu bijak, kaya pengalaman, komunikatif, dan merupakan stabilisator hubungan eksekutif dengan lembaga lain, terutama parlemen. Kalau saja PDIP menang dalam pemilu kali ini, koalisi terbatas dengan yang lain, khususnya yang ber-"platform nasionalis" tetap diperlukan. PDIP membutuhkan kebersamaan. Karena itu, pasangan Jokowi seyogianya memang yang mengakomodasi mitra koalisi terbesarnya. PDIP mungkin bisa melengkapi pasangan Jokowi dengan kadernya sendiri atau yang non-partai, tapi tampaknya pilihan demikian akan lebih pas dalam konteks capres inkumben. Padahal PDIP sendiri selama ini berada di wilayah "oposisi". Dan seandainya memang masuk ke pemerintahan, kebersamaan politik diperlukan, demi stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Mungkinkah Jokowi menang? Kemungkinan kalah masih terbuka. Salah satu penentu kekalahannya, tidak tertutup kemungkinan, adalah ketidaktepatan memilih pasangan. ●

Dilema Politik PKS

Dilema Politik PKS M Alfan Alfian ;  Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

KORAN SINDO, 14 Mei 2013  

Hari-hari ini Partai Keadilan Sejahtera tengah menjadi sorotan berbagai media menyusul ”perseteruannya” dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pascapenetapan Presiden PKS Lutfhi Hassan Ishaaq (LHI) sebagai tersangka. 

Perseteruan yang dimaksud terutama merujuk pada reaksi elite-elite PKS yang merasa diperlakukan tidak adil oleh KPK dalam proses pengusutan kasus yang menimpa LHI. KPK memang terkesan mendramatisasi Ahmad Fathanah, sosok yang dikaitkan bekerja sama dengan LHI dalam kasus impor daging sapi, terutama dengan mengungkap berbagai perempuan yang ada di sekitarnya. 

Dalam konteks ini dapat dipahami manakala PKS menafsirkan bahwa ada upaya sistematis untuk menyudutkan PKS secara politik. Hingga tulisan ini ditulis, PKS diberitakan telah melaporkan beberapa penyidik KPK ke polisi dengan alasan mereka menyalahi standard operating procedure (SOP). PKS merasa terkepung oleh opini negatif yang terus-menerus menimpanya dan di sisi lain juga berupaya keras untuk bisa keluar dari tekanan opini negatif itu. 

Tamatkah sejarah masa depan politik PKS? Pertanyaan itu langsung menyodok, justru karena sangat beratnya cobaan yang dialami PKS kali ini. PKS tampak seperti berada di titik nadir citra kepolitikannya akibat kepungan opini negatif. Ibarat pertandingan tinju, PKS ditonjok-tonjok oleh opini negatif. Belum ”knocked out” atau KO memang, tetapi masih bergelayutan di tali ring. 

PKS mungkin akan seperti Muhammad Ali yang bergelayutan di ronde-ronde awal, tapi kemudian memukul habis Goerge Foreman dalam pertarungan tinju ”Rumble in The Jungle” 1974 di Kinshasa, Kongo (Zaire). Tapi, mungkin juga tidak. Politik bisa diibaratkan sebagai tinju, ini tidak sepenuhnya. 

Apa yang menimpa PKS bisa dilihat dari perspektif konspirasi, tetapi juga harus begitu. Yang jelas, PKS adalah partai politik peserta pemilu yang terus dipantau dan dinilai publik hingga puncaknya Pemilu 2014 kelak. 

Kalkulasi Suara 

PKS memang fenomena kesuksesan partai kader di Indonesia. Ia punya kader-kader militan sebagai pendukung tradisionalnya yakni yang telah tergembleng oleh situasi politik Orde Baru yang menekan ”gerakan Islam”. Mereka antitesis keadaan dan bangkit seiring dengan keterbukaan politik Era Reformasi. 

PKS berdiri pada 2002, yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) dan didirikan oleh aktivis-aktivis yang sama pada 1998, telah melalui tiga kali pemilu nasional, 1999, 2004, dan 2009, dan punya pengalaman ikut pilkada sejak penyelenggaraannya pada pertengahan 2005. 

Pada Pemilu 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dari jumlah total suara yang setara dengan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi di DPR. Dibandingkan dengan perolehan PK pada Pemilu 1999, yang hanya memperoleh dukungan suara 1,36% (1.436.565) atau setara tujuh kursi DPR, perolehan Pemilu 2004 itu sangat signifikan. 

Pada Pemilu 2009, angkanya tidak terlampau signifikan. PKS pada 2009 memperoleh dukungan suara yang merosot tipis dibanding sebelumnya, 8.206.955 (7,9%), kendatipun jumlah kursinya di DPR naik menjadi 57 kursi (10%). Dengan perolehan suara seperti itu, PKS menjadi partai Islam paling moncer, kalau bukan paling prospektif. 

Kendatipun ia masih mengandalkan raupan dukungan suara dari pasar tertutup (captive market) politik Islam. Para elite PKS tampak sadar bahwa untuk meraup dukungan suara lebih besar, swing voters di luar pangsa tertutup politik Islam adalah sasaran pokoknya. Bisa dipahami manakala PKS tampak berupaya untuk menunjukkan kepada publik sebagai partai Islam yang ”pluralis” kendatipun masih ada yang menilai ”setengah hati”. 

Militansi dan Inklusivitas 

Betapapun PKS telah berupaya untuk tampil pragmatis dalam pergaulan politik formal di parlemen, baik pusat dan daerah, dengan tidak terlampau memusingkan identitas ideologisnya dalam membentuk koalisi politik dalam pemerintahan maupun dalam berbagai pilkada, hal itu belum mampu memperkuat kesimpulan bahwa partai ini inklusif. 

PKS terkesan masih berjarak dengan muslim populer yang awam atau bukan santri dalam kategori Clifford Geertz, yang lebih luas ketimbang jamaah santrinya sendiri. Dalam hal ini, kader-kader PKS dituntut harus lebih kreatif lagi dalam berkomunikasi dengan berbagai spektrum masyarakat, berani merambah segmen yang lebih luas. Wajah partai di tingkat ”grass root” akan ditentukan sejauh mana kader-kadernya mampu berbaur dengan berbagai kalangan dan menjadi pelopor perubahan yang konstruktif sehingga segmen lebih luas akan simpati. 

Program-programnya seyogianya tidak yang karitatif dan simbolik, tetapi pemberdayaan. Dalam menghadapi badai politik kali ini, gerak cepat PKS cukup efektif dalam merapatkan barisan internalnya. Presiden PKS Anies Matta berpidato berapi-api ke mana-mana dan disambut antusias oleh para kadernya. Militansi tumbuh lagi. Tetapi, militansi saja tidak cukup untuk menjawab tantangan berat, kalau bukan dobel tantangan PKS. 

Tantangan pertama sudah terjawab yakni soliditas internal. Tantangan yang kedua berlipat-lipat yakni meyakinkan publik bahwa PKS tetap partai yang ”bersih dan profesional”. Dalam sebuah forum dengan saya, petinggi PKS Hidayat Nurwahid mengatakan bahwa PKS bukan partai malaikat, tetapi lazimnya yang lain partai manusia. 

Saya menangkap pesan bahwa ungkapan ”bukan partai malaikat” itu tampaknya merupakan semacam klarifikasi bahwa PKS bukan partai suci sesuci-sucinya. Karena itu, bisa dipahami manakala ”bersih dan profesional” adalah suatu tekad dan cita-cita yang berkonsekuensi, kalau publik menilai jauh dari idealnya, derajat kepercayaan ke PKS juga akan merosot. Demikian pula sebaliknya.

Pertaruhan 2014 

Sejarah masa depan PKS akan ditentukan oleh bagaimana elite-elite PKS merespons berbagai isu yang menimpa partainya saat ini, termasuk bagaimana menanggapi KPK. PKS masih punya waktu untuk berpemilu dan meraup dukungan suara setidaknya setara dengan perolehannya di Pemilu 2009. 

PKS memang menang dalam Pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara belum lama ini, tetapi yang harus diingat adalah karakter pilkada berbeda dengan karakter pemilu legislatif. Dalam pemilu legislatif ujung tombak kemenangan partai ada di para calon anggota legislatif. PKS telah memilih para kadernya untuk ditawarkan ke publik pada Pemilu 2014. 

Pemilih yang kritis akan mempertimbangkan banyak hal, termasuk citra partai secara keseluruhan. Elite-elite PKS harus bekerja keras untuk meyakinkan para pemilih kritis ini, selain menjaga pemilih tradisional untuk tetap percaya dan tidak lari atau golput. 

PKS masih punya peluang untuk bisa bertahan sebagai partai menengah, terutama apabila mampu mengubah negativitas opini yang bertubi-tubi saat ini menjadi hal yang sebaliknya. Hal ini tentu saja tidak mu dah. Wallahua’lam. ●

Ujian Berat Partai Demokrat

Ujian Berat Partai Demokrat

M Alfan Alfian, DOSEN FISIP UNIVERSITAS NASIONAL, JAKARTA

Sumber : SINDO, 7Februari 2012

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), kembali menggelar konferensi pers (5/2/2012), terkait perkembangan mutakhir partainya.

Sebelumnya politikus PD Angelina Sondakh ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sorotan dan bulan-bulanan opini tengah menimpa partai yang dipimpin Ketua Umum Anas Urbaningrum ini.Ujian berat sedang menimpa PD. Secara hukum, tanpa mengabaikan integritas KPK, tentu saja tekanan politik dan opini publik bukan penentu keputusan final KPK.

Setelah Angelina Sondakh ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, banyak yang mengajukan pertanyaan, apakah Anas Urbaningrum akan menyusul? Walaupun pertanyaan netral, itu menjadi bernuansa penghakiman manakala yang dikedepankan pengabaian asas praduga tidak bersalah. Bagaimanapun semua pihak harus yakin dan menghormati KPK, apa pun keputusannya kelak.

Ranah hukum berjalan sesuai prosedur dan prosesnya, terlepas dari dampak politik yang menyertainya. Dalam konteks inilah, kalau memang tidak ada cukup bukti, KPK tentu tidak dapat mencari-cari alasan untuk menjadikan Anas sebagai tersangka. KPK tentu diharapkan profesional dalam menegakkan hukum, tanpa terpengaruh oleh berbagai tekanan dan opini politik. Integritas KPK sangat dipertaruhkan dalam menjaga kewibawaan hukum.

Apa pun keputusannya tentu tetap akan berdampak politik bagi PD. Popularitas partai ini bisa terpengaruh. Berbagai kalangan mengaitkan bahwa anjloknya popularitas PD, sebagaimana ditunjukkan hasil beberapa survei mutakhir, terkait erat dengan kasus hukum yang menimpa kader-kadernya.Namun,perlu dicatat juga konteks anjloknya popularitas pemerintahan SBY.

Dinamika Internal

Sebagai pendiri dan tokoh utama,SBY adalah aktor paling penting dalam dinamika internal PD.Ketika ia memberikan konferensi pers, dan mengatakan bahwa Anas Urbaningrum tidak dinonaktifkan sebagai ketua umum partai,hal itu penting untuk mengakhiri spekulasi politik.

Bagaimanapun Anas masih tetap ketua umum partai. Dalam proses hukum yang berlangsung, statusnya bukan saksi atau tersangka. SBY masih mempercayakan penuh kepada Anas untuk memimpin partai dan melakukan konsolidasi internal. Di tingkat akar rumput, dukungan kepada Anas tampak belum tergoyahkan, kalau bukan cukup solid.

Salah satu faktor kemenangan Anas adalah dukungan yang merata di tingkat akar rumput.Ketika kasus Nazaruddin mengemuka,tidak terlihat ada gerakan politik yang signifikan berangkat dari akar rumput yang mendesak Anas mundur atau agar PD menggelar kongres luar biasa.

Namun, suara-suara demikian justru terdengar dari kalangan elite nasional, kecuali setelah SBY menggelar konferensi pers. Anas tampak tidak mudah terpancing atau reaksioner dalam menghadapi serangan dari berbagai penjuru angin, seolah-olah Anas bersalah secara hukum. Kesabaran politiknya membuat ia mampu bertahan dalam menghadapi dinamika politik yang tidak mudah.

Memulihkan Kepercayaan

Kepercayaan merupakan inti semua permasalahan yang mengemuka di PD saat ini. Fluktuasi kepercayaan publik terhadap partai ini wajar kalau anjlok, tetapi ini bukan fenomena permanen. PD masih punya kesempatan untuk memulihkan kepercayaan seiring waktu yang semakin mendekat 2014.

Penyelesaian kasus hukum yang menimpa kader-kadernya merupakan salah satu faktor apakah partai ini tetap memperoleh kepercayaan politik dari rakyat atau ditinggalkan secara signifikan. Faktor terpenting adalah reputasi dan keberhasilan pemerintahan SBY. Bagaimanapun PD merupakan partai penguasa dua periode.

Ia telah memiliki kesempatan untuk memperkuat infrastruktur dan jaringan organisasi.Juga telah punya kesempatan melakukan pengaderan internal yang relatif tertib.Yang dapat muncul di benak publik, manakala kasus hukum usai, bisa jadi tidak sepenuhnya membuat partai ini terpuruk. Namun,yang mungkin akan terjadi, ujian yang dihadapi sekarang, merupakan bagian dari proses pendewasaan politik partai.

Bagaimanapun PD dan partai-partai lain kelanggengannya ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu memperkuat kelembagaan politiknya. Dalam perspektif ini, yang membuat PD eksis dan berlanjut, bukan semata figur SBY lagi, melainkan kemapanan sistemnya. Figur tetap diperlukan dalam batas-batas kepemimpinan politik yang wajar.

Masa depan PD juga akan ditentukan oleh kesiapan partai-partai lain di tengahtengah persaingan politik semakin ketat, berikut kecenderungan- kecenderungan pemilih, khususnya pemilih pemula. Walaupun sudah mengalami beberapa kali pemilu sejak era reformasi,satu hal yang patut dipertimbangkan adalah karakter politik Indonesia yang anomali.

Dari pengalaman Pemilu 2009, misalnya mengemuka catatan bahwa kuantitas iklan politik,belum tentu sebanding dengan besarnya dukungan. Peristiwa hari ini tidak dapat diproyeksikan secara paralel pada 2014. Politik butuh hitung-hitungan matematis, tetapi politik bukan semata matematika. Tak salah apabila SBY menegaskan bahwa PD masih eksis hari ini.

Namun, ketika tertimpa ujian berat seperti saat ini ia seharusnya memicu kesadaran para aktor dan kadernya bahwa yang lebih penting dan mendasar tidak semata- mata eksis hari ini, tetapi seterusnya. Itu sangat besar bergantung pada kedewasaan sikap, bangunan soliditas, dan efektivitas kinerja para elitenya dalam melakukan konsolidasi internal partai.

Mungkinkah PD akan tetap menjadi partai pemenang Pemilu 2014? Jawabnya jelas, mungkinya,mungkinjugatidak. Wallahua’lam. ●