Jika Iran Diserang

Jika Iran Diserang

Muhammad Ja’far, PENGAMAT TIMUR TENGAH; PENELITI INDOPOL RESEARCH CENTER

Sumber : KORAN TEMPO, 2Februari 2012

Ibarat balon, potensi krisis yang kini melanda Amerika Serikat dan Eropa semakin menggelembung. Menyerang Iran secara militer, dengan tuduhan pengembangan senjata nuklir, bisa menjadi peniti peletusnya. Dan dentuman pecahan balon (efek krisis) akan terdengar di seantero global, termasuk Asia.

Kini, isu nuklir Iran semakin panas. Negara-negara Eropa menjatuhkan sanksi embargo minyak ke Iran. Langkah ini ditujukan untuk menekan Iran secara ekonomi, agar bisa melunak di tingkat negosiasi politik. Bahkan muncul opsi tentang serangan militer ke Iran, meski opsi ini belum menguat. Namun Iran menjawab tekanan itu dengan menunjukkan betapa pentingnya peran Iran sebagai salah satu penyuplai kebutuhan minyak dunia, termasuk suplai ke negara-negara Eropa.

Sebagai gambaran, 30 persen kebutuhan minyak domestik Yunani diimpor dari Iran. Saat ini, ekonomi Yunani sedang sekarat. Terhentinya suplai minyak Iran ibarat dicabutnya “slang oksigen”. Yunani akan kolaps. Lebih dari itu, jika Iran benar-benar menutup Selat Hormuz sebagai bentuk perlawanan, rembetan krisis semakin menjalar luas, karena 20 persen konsumsi minyak mentah dunia melewati selat itu.

Meski Arab Saudi menjamin akan mensubstitusi kebutuhan minyak yang hilang akibat penutupan Selat Hormuz dan tindakan militer akan segera dikerahkan untuk membuka kembali Hormuz, pasar minyak akan telanjur panik. Harga akan terkerek di atas US$ 100 per barel. Efeknya, instabilitas ekonomi global. Sekadar ilustrasi, jika harga minyak menyentuh titik US$ 150 per barel, subsidi bahan bakar minyak yang harus dikeluarkan pemerintah Indonesia sebesar Rp 200 triliun.

Kancah Politik

Kita tahu, ilmu pengetahuan tidak netral. Ada kuasa di dalamnya. Baik dalam mengkonstruksikan konsepsinya maupun mendayagunakan hasilnya. Diskursus nuklir adalah bukti otentik. Di kancah politik, ambivalensi nuklir terang sekali. Apalagi ditambah dengan karut-marut pola komunikasi politik dan strategi diplomasi. Kancah politik menyibak tirai klaim obyektivitas sains. Bahwa itu tak lebih dari ekspresi subyektivitas hegemoni sebuah nalar (Barat) di atas inferiorisasi nalar yang lain (Timur).

Amerika Serikat, Eropa, dan Israel semakin kuat menekan Iran untuk menghentikan program nuklirnya, atas tuduhan bertujuan militer. Sedangkan Iran sendiri menegaskan tujuan damai dari program nuklirnya itu. Dalam politik, obyektivitas memang sulit ditemukan. Kepentingan disepakati sebagai “subyektivitas yang paling obyektif”. Tapi setidaknya ada ukuran-ukuran yang bisa dijadikan sebagai standar moral dan etik.

Pertama, secara faktual, ada beberapa negara yang secara pasti memiliki senjata nuklir, termasuk Israel. Tentu menimbulkan “irasionalitas” tersendiri jika serangan militer terhadap Iran dinisbatkan pada argumentasi: menciptakan tata keamanan dan perdamaian global. Ini lebih kepada persoalan superioritas dan inferioritas kekuasaan dalam tata hubungan politik global.

Kedua, tuduhan penggunaan senjata pemusnah massal yang menjadi landasan keputusan invasi ke Irak pada 2003 tidak pernah terbukti secara ilmiah dan konkret hingga saat ini. Tuduhan itu menjadi “mitos ilmiah” dalam laboratorium kekuasaan. Fenomena itu membuktikan adanya jarak antara sains dan politik. Terjadi praktek politisasi ilmu(wan) atau “saintifikasi” politik. Ilmu(wan) digunakan untuk melegitimasi keputusan politik. Sebaliknya, sebuah keputusan politik diklaim memiliki basis argumentasi ilmiahnya (sains). Ada kuasa dalam ilmu. Ada ilmu yang merasuk dalam kekuasaan. Di sini, politik menyingkap secara jelas klaim obyektivitas dan netralitas ilmu pengetahuan sebagai sebuah mitos.

Ketiga, soal nuklir Iran menunjukkan adanya jarak antara prinsip politik dan pragmatisme ekonomi yang terjadi dalam tatanan relasi global saat ini. Larangan kepada berbagai negara untuk mengimpor minyak dari Iran menjadi strategi politis untuk menekan negeri itu. Mengucilkan Iran secara ekonomi diharapkan bisa meluluhkan diplomasi politiknya. Tapi, problematisnya, tingkat ketergantungan “bangunan ekonomi global” pada hasil minyak negara Timur Tengah, salah satunya Iran, sangat tinggi. Ibarat permainan tali-temali ala koboi, sanksi embargo minyak Iran akan menjerat laju ekonomi banyak negara, termasuk AS dan Eropa sendiri.

Selain itu, historisitas politik Iran sangat tidak asing dengan tindakan represi politik dan isolasi ekonomi. Satu tahun setelah berdirinya, negara Islam Iran sudah digempur oleh Saddam Husein. Setelah masa itu, Iran juga tumbuh dalam jeratan sanksi embargo ekonomi. Namun Iran dapat bertahan. Jadi, historisitas politik membuat negeri itu memiliki imunitas tersendiri terhadap tekanan politik dan embargo ekonomi. Kesimpulannya, jika serangan militer terhadap Iran dimaksudkan untuk tujuan ini, tidak akan terjamin efektivitasnya. Malah berefek pada lingkup global.

Risiko Serangan

Sebaliknya, serangan ke Iran memiliki risiko besar pada politik luar negeri dan ekonomi Negeri Abang Sam, Eropa, dan Israel sendiri. Cina dan Rusia, meskipun tidak akan sepenuhnya menunjukkan dukungan kepada Iran, tentu berharap serangan itu akan menyita cukup banyak energi politik dan militer Amerika Serikat. Semakin meneguhkan era transisional menuju semakin superiornya Cina.

Serangan ke Iran akan membuat Eropa, yang sedang membenahi ekonomi dalam negerinya, terbelah konsentrasinya. Akan ada alokasi dana baru untuk kepentingan militer di tengah resesi keuangan yang melanda. Sementara itu, untuk Israel, serangan ini memang dapat memperluas radius rasa amannya yang selama ini terganggu oleh pertumbuhan kekuatan Iran.

Namun, pada sisi yang lain, keuntungan ini harus dibayar mahal dengan kemungkinan masifnya serangan balik militer Iran ke beberapa jantung pertahanan dan kota Israel. Bagi negara Israel yang selama ini sangat menekankan “psikologi stabilitas”, kondisi seperti itu akan menjadi yang paling parah dalam rentang sejarah politiknya. Apalagi, posisi dan daya tawar politik Israel masih “goyang” seiring dengan pergantian kekuasaan di Mesir, Tunisia, Libya, dan Yaman. Ini bukan saat yang tepat bagi Israel untuk terlibat dalam sebuah perang.

Sementara itu, Iran sendiri memiliki daya tawar politik tinggi dan pengaruh kuat di beberapa negara ini: Lebanon, Suriah, Irak, dan Bahrain. Pemerintah Bahrain masih sibuk meredam gejolak revolusi yang potensial menaikkan kelompok Syiah ke kekuasaan. Sedangkan di Irak, faksi politik pro-Iran adalah mayoritas. Walaupun tidak memberikan dukungan langsung, Lebanon dan Suriah akan berada di belakang Iran. Semua ini memberikan kekuatan moral politis bagi Iran.

Walhasil, serangan ke Iran penuh risiko. Bukan menyelesaikan masalah, keputusan ini justru semakin meremukkan tata politik global dan menghantam ekonomi AS dan Eropa. ●

Sunni, Syiah, dan Ruang Kosong Budaya

Sunni, Syiah, dan Ruang Kosong Budaya

Muhammad Ja’far, PENELITI INDOPOL RESEARCH CENTRE

Sumber : KORAN TEMPO, 4 Januari 2012

“Nahdlatul Ulama (NU) itu Syiah minus Imamah. Syiah itu NU plus Imamah.” Demikian pernyataan populer almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur), cendekiawan NU. Terlalu banyak kesamaan antara NU dan Syiah. Bahkan peran dan posisi kiai dalam tradisi NU sangat mirip dengan peran dan posisi Imam dalam tradisi Syiah. Hanya, di NU konsep itu hadir dalam wujud budaya, sementara di Syiah dalam bentuk teologi. Ini substansi pernyataan Gus Dur di atas.

Namun sangat memprihatinkan, baru-baru ini terjadi tindak kekerasan terhadap muslim Syiah di Sampang, Madura, salah satu basis NU. Sebuah pesantren Syiah dibakar massa karena aliran itu dinilai sebagai ajaran sesat. Tindak serupa ini bukan yang pertama, baik di Madura maupun di daerah lain di provinsi yang sama, Jawa Timur. Sebelumnya, di Bondowoso, Pasuruan, Malang, dan Bangil pernah terjadi penyerangan terhadap muslim Syiah.

Eskalasi ini terjadi kira-kira dalam tempo empat tahun terakhir. Seharusnya ini menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta jajaran keamanannya untuk mengantisipasi dan mencari solusi. Sebelum eskalasi konflik terjadi, horizon keislaman di Jawa Timur sangat kondusif. Aroma Islam toleran sangat kuat di provinsi ini. Kekhasan corak keislaman seperti ini tak lepas dari akar budaya Nahdlatul Ulama (NU) yang tertanam kuat.

Said Agil Siradj, Ketua Umum Pengurus Besar NU, menegaskan bahwa selama ini Madura memiliki preseden positif soal hubungan antara muslim Sunni dan Syiah. Said mensinyalir kejadian ini diletupkan pihak ketiga yang ingin merusak keharmonisan tersebut.

Sunni-Syiah Saudara

Secara substansial, hubungan antar muslim Sunni dan Syiah tidak memiliki rintangan signifikan bagi terjalinnya keharmonisan. Karena dua mazhab dalam Islam ini justru memiliki banyak titik kesamaan ketimbang perbedaan. Teologi Syiah dan Sunni tidak memiliki perbedaan mendasar. Baik dalam hal konsep ketuhanan (tauhid), kenabian, kitab suci Al-Quran, maupun kepercayaan akan hari akhir dan persoalan teologis lainnya. Ini bisa dirujuk pada literatur teologi dan juga filsafat dari keduanya. Bahkan keduanya sering dipertemukan pada tokoh yang sama dengan pemikiran yang sepaham.

Kajian tentang dialog Sunni-Syiah semakin intensif menemukan banyak kesamaan di satu sisi, dan menyadari bahwa perbedaan yang selama ini digaungkan sebenarnya tidak menyangkut aspek yang fundamental dari ajaran masing-masing. Namun, sayangnya, semakin dekatnya persaudaraan antara pemikiran Syiah dan Sunni ini hanya berhenti pada tataran elite. Umat secara mayoritas belum diberi asupan dakwah yang memadai tentang persaudaraan Sunni-Syiah. Ibarat piramida, di pucuk sebenarnya bertemu, namun di bawah terpisah jauh. Karena itu, yang berkembang di tingkat massa justru kesalahpahaman satu dengan yang lain. Mulai soal teologi hingga syariah. Di antaranya, kesalahpahaman bahwa Al-Quran Syiah dan Sunni berbeda, soal nikah mut’ah, penghormatan kepada sahabat, tata cara ibadah salat, dan lain sebagainya.

Pada tingkat “elite”, kesalahpahaman ini dianggap tidak berdasar secara akademis, bahkan sekadar asumsi belaka. Namun, faktanya, kesalahpahaman ini fundamental, signifikan, dan berefek besar. Walhasil, ada jurang pemisah yang lebar antara proses dialog akademis pada tingkat intelektual dan pemahaman umat mayoritas. Ini terjadi karena belum dilakukan strategi dakwah yang secara serius berupaya untuk “membumikan” proses dialog yang terjadi pada tingkat “langit” tersebut. Kalaupun ada, hanya berupa produk buku dan produk akademis elitis lainnya. Padahal massa pada tingkat bawah memiliki “bahasa” tersendiri. Metode dakwahnya seharusnya dilakukan secara lebih sederhana.

Pendekatan Kultural

Sangat menarik bahwa ternyata, secara kultural, banyak tradisi keislaman yang dipraktekkan di Indonesia memiliki akar pada ajaran dan tradisi Syiah. Tradisi Tabok dan peringatan bulan Muharam adalah salah satu contohnya. Tradisi ini sudah berkolaborasi dalam berbagai budaya: Jawa, Sulawesi, maupun Sumatera. Pada tanggal 10 Muharam, kita bisa melihat gelaran tradisi tersebut dalam berbagai wajah budaya, namun satu substansi. Artinya, secara kultural masyarakat Indonesia memiliki ikatan sosiologis dan historis yang kuat dengan ajaran Syiah.

Tradisi-tradisi tersebut menunjukkan: pertama, bahwa di Indonesia pada dasarnya sudah terjalin harmoni yang kuat dan berlangsung berabad-abad antara Sunni dan Syiah. Demikian kuatnya hingga menyatu dalam sebuah tradisi bersama. Kedua, budaya adalah medium yang paling efektif sebagai pintu dialog dan harmoni. Sejauh ini, jalinan dialog dan harmoni Syiah-Sunni kurang memaksimalkan perangkat budaya sebagai mediumnya. Padahal dalam budayalah kita menemukan jejak-jejak harmoni antara muslim Sunni dan Syiah Indonesia.

Budaya sangat efektif untuk menerjemahkan hasil dialog akademis pada tingkat intelektual ke dalam bahasa-bahasa yang sederhana yang mudah dicerna oleh umat secara keseluruhan. Dan berbagai kesalahpahaman yang terjadi antara umat Islam Sunni dan Syiah Indonesia, salah satunya, disebabkan oleh absennya budaya sebagai perangkat dakwah dan dialog. Perangkat hardware (teologi, syariah, fiqh) lebih dikedepankan ketimbang software (budaya, akhlak, moral). Padahal yang kedua justru lebih efektif untuk membangun harmoni. Absennya budaya ini menciptakan sebuah “ruang kosong” yang menjadi jurang pemisah antara dialog akademis (elite agama) dan umat.

“Ruang kosong budaya” inilah yang kemudian diisi dan dimanipulasi oleh pihak atau kelompok tertentu, dengan kepentingan tertentu pula, untuk menciptakan kesalahpahaman-kesalahpahaman antara muslim Syiah dan muslim Sunni. Sebagaimana ditegaskan Said Agil Siradj. Dengan memanfaatkan “ruang kosong budaya” tersebut, pihak ketiga tersebut merekonstruksi sebuah pemahaman yang saling menyesatkan antara Sunni dan Syiah, sehingga muncul kecurigaan, kebencian, dan motif untuk berkonflik di antara keduanya.

Ke depan, agenda yang sangat penting untuk dilakukan adalah penelitian komprehensif, baik kualitatif maupun kuantitatif, tentang peta kesalahpahaman tersebut. Bagaimana proses terbangunnya kesalahpahaman itu, seperti apa pola dan modusnya, seberapa jauh efek sosial-kulturalnya?

Sebab, menurut saya, di tiap daerah, kesalahpahaman yang berkembang tidak sama karakteristiknya. Di beberapa provinsi, kesalahpahaman yang berkembang lebih kuat pada isu teologis, seperti kecurigaan bahwa Syiah memiliki Al-Quran yang berbeda. Sedangkan di provinsi lainnya, kesalahpahaman lebih mengarah pada aspek ibadah dan fiqh. Ini menunjukkan bahwa ada karakteristik yang berbeda, yang menimbulkan efek kesalahpahaman yang juga berbeda.

Dengan bekal pemetaan, kita bisa mendiagnosis “penyakit” kesalahpahaman ini. Setelah semua diketahui, akan lebih mudah untuk memberikan “obatnya”. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan budaya. Peta kesalahpahaman dapat dijadikan sebagai blueprint proses dialog Sunni-Syiah. Jadi, harus ada sebuah kajian dan penelitian yang komprehensif terhadap persoalan ini, sebagai bagian dari upaya dialog Syiah-Sunni. Walhasil, konflik yang terjadi di Sampang bisa dilihat dari sudut pandang ini. Konflik ini sengaja dilecutkan oleh pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan “kosongnya budaya”. ●