Politik Silsilah Munawir Aziz ;   Peneliti

TEMPO.CO,  28 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

Sejauh mana silsilah berfungsi sebagai amunisi politik dan legitimasi citra seorang tokoh? Dalam pertarungan politik pada awal 2014 ini, politik simbol dan pertautan silsilah menjadi penting untuk meningkatkan citra dan membangun legitimasi kultural. Jejak politik di negeri ini memberi ruang bagi kekuatan kultural untuk melapangkan jalan masuk ke istana negara. Namun seberapa efektifkah jalur silsilah dalam historiografi politik Indonesia? Aswab Mahasin, dalam sebuah esai pada 1980-an, mengkritik tentang paradoks silsilah yang digunakan sebagai legitimasi politik. Mahasin mengisahkan tentang seorang tokoh keturunan Arab yang masuk ke jalur politik, tapi melupakan jalur kulturalnya sebagai pengembang misi ideologis agama. Alih-alih berbuat banyak untuk kelompoknya, justru tokoh keturunan Arab tersebut menyeberang ke sebuah partai yang memberi jabatan struktural untuk kontribusi politiknya. Inilah yang dicap Mahasin sebagai jualan silsilah. Aswab Mahasin menggarisbawahi bahwa yang diperlukan oleh Indonesia adalah kontribusi dan kerja nyata, bukan sekadar jualan silsilah untuk merebut simpati publik. Tentu saja hal ini menjadi perdebatan sengit di antara kolega Aswab Mahasin dan cendekiawan pada masa itu. Istilah jualan silsilah kembali menjadi topik penting pada ronde pertama kontestasi politik di tahun ini. Seorang calon presiden, dalam kampanye terbuka, menunggang kuda dan diapit dua punggawa yang membawa bendera. Tokoh tersebut menautkan diri sebagai keturunan Pangeran Diponegoro (1785-1855), tokoh besar keturunan Keraton Yogyakarta yang berani melawan penjajah Belanda pada kurun 1825-1830. Kisah Perang Jawa menjadi penanda atas perjuangan, pertarungan ideologi, dan epik kepahlawanan Pangeran Diponegoro: Sultan Ngabdulkamid Erucakra Sayyidin Panatagama Kalipatullah, gelar yang diemban pada paruh pertama abad XIX (Peter Carey, 2014). Lalu bagaimana relevansi kisah Diponegoro dan politik citra calon presiden itu? Ada sebuah ruang kosong yang hendak dibentuk melalui narasi sejarah, yakni menautkan kepahlawanan dan perjuangan Diponegoro dengan perjuangan bangsa Indonesia saat ini: menjadi bangsa yang mandiri dan berani melawan penjajahan ekonomi dari bangsa asing. Inilah sebuah tanda dan penanda yang menjadi jembatan kampanye sekaligus amunisi untuk meraup simpati massa. Sementara calon presiden dan politikus yang lain berusaha membangun citra diri dengan bahasa politik kerakyatan, makan di warteg, ngobrol di angkringan, dan berbasah-basah melawan banjir. Inilah parade citra di tengah pertarungan politik. Bahwa, kontestasi politik tidak hanya bicara tentang parpol, survei dan massa, tapi juga simbol-simbol dan modal kultural atas silsilah. Kebangsawanan dan trah sebagai penerus kerajaan Jawa menjadi barometer untuk menjemput nilai dan modal kultural. Politik silsilah ini senada dengan feodalisme bangsawan pada awal abad XX, yang justru menggerus perjuangan kemerdekaan. Abdoel Rivai (1871-1937) pada sebuah esai di Bintang Hindia (1920) melawan dengan menegaskan bahwa bangsawan pikiran lebih penting daripada bangsawan silsilah yang belepotan dengan feodalisme. Bahwa, sesungguhnya, pada momentum politik tahun ini, yang terpenting kontribusi dan rekam jejak nyata, bukan sekadar pamer silsilah. ●

Ratu Adil dan Mistifikasi Politik Munawir Aziz  ;   Peneliti, visiting researcher di Goethe Universitat Frankfurt Jerman, Direktur the North Coast Center (NCC) Staimafa Pati

SUARA MERDEKA,  22 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

TAMPILNYA Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden dari PDIP, menjadi penanda pertarungan politik di panggung terbuka. Jokowi menerima mandat tertulis dari Megawati Soekarnoputri, sang pe­mimpin dan simbol trah Soekarno di partai banteng moncong putih. Tentu saja, tampilnya Jokowi membawa beberapa catatan penting di tengah pertarungan politik yang semakin panas, mendekati pemilu legislatif pada 9 April dan pemilihan presiden pada 9 Juli mendatang. Kehadiran Jokowi tidak saja menandai era baru dalam tradisi politik PDIP bahwa trah biologis Soekarno, dapat digantikan trah ideologis. Trah ideologis Soekarno diwarisi oleh Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra dan barisan putra-putri Bung Karno. Juga, Puan Maharani sebagai putri Megawati, yang mewarisi sikap teguh dan karakter sang ibu. Pewarisan trah biologis menuju trah ideologi ini penting, untuk menandai gerak langkah PDIP di tengah pertarungan politik yang makin kencang. Jokowi mewarisi ide-ide pemikiran Soekarno, dengan memperhatikan nasib wong cilik. Ia menjadikan Solo sebagai kota yang nyaman, dengan program kesejahteraan rakyat dan penghijauan, juga pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Provinsi Jawa Tengah. Sementara, ketika menangani DKI Jakarta, Jokowi tampil lugas dengan gaya blusukan. Duetnya bersama Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) menjadi simbol kepemimpinan yang lengkap: Jokowi tampil sebagai pribadi yang mengayomi rakyat, terjun langsung ke jantung problem sosial, dan kokoh dengan prisipnya. Sementara, Ahok mengimbangi dengan menghantam preman-preman Ibu Kota, dan berani membereskan birokrasi yang ruwet dengan kepentingan politik. Kolaborasi Jokowi-Ahok inilah yang menjadikan ide Jakarta Baru dapat dilaksanakan. Kepemimpinan sekitar 1 tahun 6 bulan Jokowi-Ahok menjadi penanda baru tentang bagaimana mengurai problem sosial Ibu Kota, yang menjadi cermin masalah bangsa. Ratu Adil  Tampilnya Jokowi tidak tanpa hantaman. Ia diserang oleh Prabowo yang menagih janji Megawati dalam perjanjian Batu Tulis. Kubu PDIP mengelak serangan Partai Gerindra dengan menunjukkan kegagalan koalisi Megawati-Prabowo pada Pemilu 2009. Sementara, serangan dengan isu ideologi dan agama juga menghantam Jokowi. Ia dituduh mewariskan pemerintahan kafir, karena memberikan tonggak kepemimpinan kepada FX Hadi Rudyatmo sebagai wali kota Solo. Profil Ahok sebagai penerus Jokowi dalam tampuk kuasa DKI Jakarta juga menjadi basis kampanye negatif untuk menjatuhkan capres PDIP. Tapi, apa sebenarnya yang menjadikan Jokowi melejit? Selain strategi politik, pemilihan isu dan ketepatan figur, yang menjadi instrumen adalah Jokowi sebagai antitesis dari politikus-penguasa saat ini. Di tengah riuhnya panggung demokrasi yang disesaki oleh politikus korup, bermental kolonial dan pribadi pengeluh, Jokowi tampil sebaliknya: ia mampu menyelami problem sosial warga, lewat gaya blusukan, dan siap bergumul dengan wong cilik yang selama ini terpinggirkan. Jokowi juga hadir di tengah kerinduan rakyat tentang sosok Ratu Adil. Ia tampil laiknya rakyat merindukan Diponegoro, Tjokroaminoto, Soekarno dan Jenderal Soedirman. Jokowi menggunakan sentuhan satriya piningit untuk membawa api inspirasi dan penggerak perubahan rakyat, yang tengah terkapar karena bencana dan politik korup. Inilah peran Jokowi yang dirindukan oleh rakyat. Figur Jokowi juga identik dengan Jenderal Soedirman. Simbol jenderal revolusi dan perang gerilya ini menjadi bahan kampanye tim sukses PDIP di media sosial. Jokowi disandingkan sebagai figur yang siap bekerja dan bergerilya untuk mengurai masalah rumit bangsa, sekaligus memberikan solusi nyata. Tentu saja, problem di Solo dan DKI Jakarta tidak sebanding dengan problem sosial Indonesia, yang merentang luas dari persoalan ekonomi, sumber daya alam, pertahanan, ideologi, dan agama. Jangan sampai Jokowi hanya menjadi korban dari mistifikasi politik. Dengan menempatkan simbol Ratu Adil dan satriya piningit, perlu komunikasi politik yang cerdas dan mengena di tengah kegelisahan bangsa. Pilihan cerdas isu kampanye, strategi koalisi dan ketepatan memilih pasangan calon wakil presiden (cawapres) adalah bagian dari membongkar mistifikasi politik. Semoga Ratu Adil bukan sebatas jargon politik, ia sejatinya harus hadir di tengah bangsa yang kehilangan visi. ●

Akar Kepemimpinan Munawir Aziz ;   Peneliti dan Penulis Buku

TEMPO.CO,  20 Maret 2014

                                    

                                                                                         

                                                      

Isu kepemimpinan menjadi bagian penting dalam ritme pemilihan umum. Orang-orang di negeri tengah demam pemimpin. Demam ini tampak di televisi, koran, majalah, hingga warung-warung kopi. Dari Jakarta hingga ke pelosok-pelosok desa. Wajah calon pemimpin memaksa mata untuk melotot atau sekadar melirik mereka. Hasilnya? Pelbagai karakter kepemimpinan tampak tersebar, siap disajikan, dan dikonsumsi publik. Tentu saja, laiknya masakan yang dihidangkan: ada yang ditelan, ada yang dimuntahkan. Inilah gambaran pertarungan politik menjelang pemilihan umum legislatif maupun presiden. Dari peta pertarungan politik-survei lembaga, catatan media, atau indeks media sosial-yang tampak menonjol adalah sosok Jokowi. Sosok ini sudah ditetapkan sebagai calon presiden dari PDIP, setelah mendapat mandat tertulis dari sang ratu: Megawati Soekarnoputri. Pembacaan dari pelbagai sisi menjadi menarik untuk menafsirkan Jokowi. Apa yang menjadikan Jokowi tampil sebagai figur yang kuat dalam kepemimpinan? Tentu saja, setting politik, strategi media, dan kampanye simpatik yang dilakukan Jokowi selama ini menjadi instrumen utama. Tapi, akar kepemimpinan menjadi penting di tengah pertarungan dengan tokoh-tokoh lainnya. Jokowi memahami benar konteks dan teks. Ia mampu membahasakan teks dengan bersandar pada konteks. Ketika di Solo, ia menggunakan strategi priayi Jawa yang menebar kharisma. Hubungan dengan Keraton Solo dijaga rapi, lalu menyiapkan akar kekuasaan dan komunikasi terbuka dengan masyarakatnya. Kemudian, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia tampil sebagai figur yang terbuka, dengan segala strategi komunikasi dan blusukan politiknya. Inilah yang menandai akar kepemimpinan Jokowi. Jokowi mampu mentransformasikan nilai, akar kepemimpinan, dan lobi-lobi kekuasaan yang menjadi bagian dari strategi sang pemimpin. Ia mampu berbicara dengan bahasa petani, bahasa pedagang, bahasa wong cilik, sekaligus mengikuti logika bahasa politis, bahasa cukong, bahasa wartawan luar negeri, hingga diplomat internasional. Strategi komunikasi inilah yang tidak dimiliki oleh calon-calon presiden yang lain: kuatnya akar kepemimpinan. Dengan penggunaan bahasa yang tepat sasaran inilah Jokowi mampu menciptakan kondisi bahwa dirinya adalah berita. Gaya kepemimpinan, formulasi bahasa, dan visi kebijakan inilah yang mendorongnya tampil sebagai petarung yang menguasai medan, tanpa lupa menyapa lawan. Jangan lupa, hadirnya Jokowi di panggung-panggung politik juga menggunakan simbolisasi pemimpin. Ketika di Solo, Jokowi menghadirkan dirinya sebagai Joko Tingkir, sang penguasa kerajaan Pajang. Simbolisasi ini penting untuk menguatkan akar kepemimpinan. Saat ini, simbol Jenderal Soedirman-sang pahlawan revolusi-menjadi strategi untuk menguatkan akar kepemimpinan Jokowi. Simbolisasi pemimpin menjadi energi yang digerakkan untuk menguatkan visi dan mengeksekusi misi. Di ronde awal pertarungan, Jokowi sudah memiliki amunisi kuat dan energi segar: ia memiliki akar kepemimpinan kuat. Inilah yang tidak dimiliki oleh petarung-petarung lain di tengah ambruknya makna politik pencitraan yang menjadi strategi penguasa dalam satu dekade terakhir. ●

Siklus Kekerasan terhadap Ahmadiyah

Siklus Kekerasan terhadap Ahmadiyah Munawir Aziz  ;  Alumnus Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM)

SUARA MERDEKA, 11 Mei 2013

"Upaya menghadirkan kembali pemahaman toleransi antarumat beragama sangat krusial dan mendesak"

INDONESIA saat ini adalah negeri yang dikelilingi oleh kekerasan dan kecemasan. Pelbagai kasus menjadi bagian dari narasi kehidupan dan ritme sosial politik. Kasus terbaru adalah penyerbuan terhadap komunitas penganut Ahmadiyah di Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Bogor. Pada Minggu  (5/5/13) pagi, kampung Ahmadiyah di kawasan ini diserbu ratusan orang tak dikenal, yang kemudian merusak dua masjid dan 20 rumah di Kecamatan Salawu dan Singaparna. Penyerangan ini terjadi setelah sebelumnya  penganut Ahmadiyah menyelenggarakan pengajian.

Kejadian itu menambah panjang kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah, sebagai kelompok minoritas. Kasus kekerasan atas nama agama, meningkat drastis di Indonesia pada reformasi, terutama sekitar 10 tahun terakhir. Kekerasan atas nama agama, juga melengkapi kasus kekerasan lain yang terjadi merata dari Sabang sampai Merauke. Jika kita mengulas memori, tentu akan hadir kembali sketsa kasus kekerasan agraria di Bima (Desember 2011) dan Mesuji (11 November 2011), sengketa Syiah di Sampang (29 Desember 2011 dan 26 Agustus 2012).

Laporan riset Center for Religious and Cross-Culture Studies (CRCS) UGM 2012, menyebutkan ada dua masalah mendasar dalam peta konflik kekerasan antaragama yang menjadi subpembahasan pada diskursus toleransi di Indonesia; kasus penodaan agama dan masalah rumah ibadah. Terdapat 22 kasus penodaan makna agama, dari kasus Pendeta Haddassah Werner, MTA, dan konflik Rois Hukuma-Tajul Muluk pada kasus Syiah Sampang.

Lalu, bagaimana melihat kasus penyerbuan terhadap Ahmadiyah yang terus berulang di Indonesia? Penyerangan terhadap warga Ahmadiyah dan kelompok minoritas lain di negeri, sejatinya merupakan siklus kekerasan yang terus berulang. Komunitas penganut Ahmadiyah di Cikeusik Bogor, Lombok dan beberapa kawasan lain menjadi korban dari sikap diskriminatif yang tidak membuka ruang dialog dan memberi kesempatan untuk mempraktikkan ritual ibadah.

Ahmadiyah menjadi isu yang terus menerus digulirkan dalam konteks relasi antaragama ataupun internal Islam. Produksi wacana tentang Ahmadiyah telah menjadi siklus untuk menyelenggarakan kekerasan demi kekerasan.

Kasus Ahmadiyah dan juga Syiah telah menjadi bagian dari panggung politik kekuasaan. Isu tentang kedua komunitas ini mengundang perdebatan, yang sampai sekarang masih belum surut, dengan menyeret kasus-kasus kekerasan yang menyertai. Jika merunut kasus tentang kekerasan agama, pemerintah telah berusaha mencipta jembatan solusi, dengan menandatangani SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006. SKB ini berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. Surat keputusan ini merupakan revisi dari SK Nomor 01/BER/mdn-mag/1969. Meski banyak kejanggalan dan kekurangan serta menuai penolakan, SKB ini wujud dari usaha untuk mencari alternatif.

Memperburuk Citra

Jika merenungi secara mendalam, rentetan kasus kekerasan di negeri ini mengancam integrasi bangsa. Keindonesiaan kita menghadapi tantang berat berupa kekerasan dan ketidakpercayaan pada golongan maupun komunitas lain. Padahal, dalam inti terdalam kemanusiaan kita, menghargai liyan (the other) merupakan watak dasar manusia Nusantara, yang sudah teruji berabad-abad.

Padahal, sejarah interaksi warga di Indonesia mengunggulkan dialog dan musyawarah daripada kekerasan. Perebutan otoritas untuk menafsirkan golongannya yang paling benar dengan menghalalkan kekerasan, pada akhirnya hanya memperburuk citra Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.

Dalam konteks ini, usaha untuk menghadirkan kembali pemahaman toleransi antarumat beragama sangat krusial dan mendesak dilakukan. Pemikiran Gus Dur tentang konsep pribumisasi Islam menemukan konteks tepat. Pribumisasi Islam merupakan pengejawantahan konsep dasar memahami Islam Nusantara dan relasi dengan agama maupun kepercayaan lain, karakter Islam sebagai wacana normatif sedangkan praktik Islam sebagai gerakan kontekstual (Wahid, 1998, Imdadun Rahmat, 2003: xx). Penjernihan makna ‘’Islamku Islam Anda, Islam Kita’’ merupaka kata kunci untuk membangun kembali harmoni.

Lalu, dengan dasar apa untuk membendung sekaligus melampaui kekerasan-kekerasan yang terjadi? Pemahaman tentang perbedaan dan kebinekaan merupakan bagian penting dari proses panjang ‘’menjadi Indonesia’’. Saya kira, saat ini, proses menjadi Indonesia masih berlangsung, meskipun secara definitif bangsa ini merdeka pada 17 Agustus 1945, ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan negeri ini dari cengkeraman kolonial. Tetapi, nilai dasar dari usaha menghadirkan Indonesia dengan segala konsekuensi moralnya, dengan memberi ruang dialog bagi perbedaan etnis dan agama, masih perlu kembali diperkuat. ●