Rubah dan Buaya : Duet Ideal 2014 Satrio Wahono  ;   Pengajar FE Universitas Pancasila, Penulis Animal-Based Management

JAWA POS, 01 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Menjelang perhelatan besar pemilihan presiden 2014, publik bertanya-tanya pemimpin seperti apakah yang akan muncul tahun depan? Juga, apakah duet pemimpin presiden dan wakil presiden mendatang akan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas? Untuk menjawab itu, orang mau tak mau akan menengok prototipe pemimpin sukses dalam sejarah Indonesia. Tanpa banyak perdebatan lagi, rasanya, prototipe itu bisa ditemukan dalam duet Soekarno-Hatta sebagai dwitunggal yang mampu membangun bangsa ini dari nol menjadi merdeka dan berwibawa. Menariknya, duet tersukses itu sejatinya kombinasi dari kepemimpinan rubah dan buaya. Kepemimpinan Rubah Rubah tersohor sebagai perlambang bagi kecerdikan yang dekat dengan kemampuan strategi dan perancangan tipu-muslihat. Isaiah Berlin dalam esainya The Hedgehog and the Fox (dalam Russian Thinkers, 2002) menganalisis rubah sebagai perlambang "orang yang mengejar banyak tujuan yang sering tidak berkaitan atau kontradiktif." Dia tidak terkungkung pada satu sudut pandang tertentu, tapi justru berkelana menelusuri bidang-bidang lain dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, Nicolo Macchiaveli dalam The Prince (terjemahan, Gramedia, 1995) menasihati penguasa Firenze, Lorenzo de Medici, untuk bertindak laiknya rubah yang menaklukkan lawan dengan strategi. Dalam kata-kata sang filsuf, "seorang penguasa harus meniru perbuatan seekor rubah." Tak ayal, nasihat Machiavelli ini membuat Lorenzo Medici dikenal sebagai salah seorang bangsawan yang mengayomi banyak orang dan menciptakan suasana kondusif bagi pemikiran kreatif pada masanya. Dalam the Medici Effect (Serambi, 2007), Frans Johansson menceritakan pada masa pemerintahan Medici di Italia abad ke-15 terjadi ledakan kreativitas yang dahsyat. Kala itu, Medici mendanai para pencipta gagasan dari berbagai disiplin. Hasilnya, kota tersebut menjadi episentrum ledakan kreatif. Efek berpadunya beragam pemikiran dari berbagai disiplin berbeda inilah yang disebut sebagai Medici Effect atau pemikiran titik temu dan menyintesis (intersectional) yang menjadi bahan bakar dahsyat untuk mengobarkan inovasi. Dari perspektif ini, Soekarno jelas perwakilan dari karakter rubah yang memiliki pikiran serbabisa dan komprehensif. Soekarno adalah seorang insinyur yang memiliki jiwa seni luar biasa dan kemampuan retorika berpidato yang dahsyat. Belum lagi pemikiran-pemikiran cemerlangnya mampu melintasi berbagai disiplin: politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Karena itulah, Soekarno mampu menyajikan visi-visi cemerlang di masanya guna menyalakan harapan dan kebanggaan bagi rakyat Indonesia yang kala itu masih terpuruk ekonominya. Alhasil, meskipun miskin, masyarakat Indonesia merasa punya martabat sebagai warga negara Indonesia serta menyatu sebagai satu bangsa kompak oleh visi sang Proklamator. Kepemimpinan Buaya Sementara itu, buaya dalam literatur kepemimpinan punya banyak sifat positif. Misalnya, ia disiplin dan fokus. Rhenald Khasali dalam salah satu artikelnya (2009) pernah mengutarakan, buaya adalah hewan berdarah dingin yang cocok untuk menyerang. Ia pemberani karena tidak perlu pergi beramai-ramai. Selain itu, buaya bersikap disiplin, tidak suka menunda-nunda, selalu mem-follow up, dan kuat dalam hitung-hitungan ekonomi. Dalam bahasa manajemen, karakter buaya ini identik dengan tipe kepemimpinan eksekutor. Dalam Alpha Male Syndrome (Serambi, 2007), Ludeman dan Erlandson mengklasifikasikan sifat alfa eksekutor adalah memburu hasil dengan disiplin tanpa kenal lelah, hebat dalam hitung-hitungan, memberikan masukan balik, dan menggerakkan orang-orang untuk bertindak. Kelemahannya, mereka terlalu mengurusi hal mikro, tak sabar, amat kritis, awas terhadap kelemahan, dan suka memperlihatkan ketidakpuasan alih-alih apresiasi. Nah, Bung Hatta termasuk tipe pemimpin seperti ini. Lihat saja, Bung Hatta terkenal sebagai pakar ekonomi yang selalu berpikir rasional dalam tindak-tanduknya. Beliau juga sangat terkenal dengan sikap disiplin dan tepat waktunya. Salah satu prestasi Bung Hatta adalah memasukkan perlindungan HAM dalam UUD 1945, sesuatu yang ditentang Soekarno. Hatta menyangkal pendapat Soekarno bahwa proteksi HAM itu kebarat-baratan dan akan merusak spirit kolektif Indonesia. Menurut Hatta, proteksi HAM perlu dimasukkan ke dalam konstitusi guna menjamin pemimpin Indonesia mendatang -yang belum tentu sebaik Soekarno-Hatta- tidak akan sewenang-wenang melanggar hak rakyat. Beranjak dari kondisi di atas, mafhumlah kita bahwa kepemimpinan rubah dan buaya saling melengkapi dan akan ideal jika berkumpul dalam satu tubuh organisasi pemerintahan. Karena itu, bangsa ini perlu memilih kombinasi pemimpin rubah dan buaya untuk 2014 nanti. Semoga itu yang terjadi nanti! ●

Model Iuran JKN Satrio Wahono  ;   Pengajar FE Universitas Pancasila

REPUBLIKA, 25 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Pada 1 Januari 2014 lalu Indonesia membuka babakan baru bagi pemenuhan kesejahteraan warganya. Itulah momen ketika negara memberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat Askes sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini sungguh melegakan. Apalagi dalam sistem ekonomi pasar, program seperti JKN mutlak sebagai bemper untuk membantu nasib kaum yang tergilas oleh persaingan pasar sehingga mereka bisa tetap mempunyai daya beli yang di perlukan bagi satu sistem ekonomi. Hanya saja, tetap ada yang perlu dikritisi dari pelaksanaan JKN ini, utamanya dari segi iuran yang harus dibayar rakyat sebagai peserta program asuransi sosial ini. Tiga prinsip Merujuk Dinna Wisnu (Politik Sistem Jaminan Sosial, Gramedia, 2010, halaman 26), ada tiga prinsip penarikan iuran dalam satu program asuransi sosial yang diselenggarakan negara. Pertama, prinsip Beveridge alias prinsip pasar. Menurut prinsip ini (yang namanya diambil dari ekonom Inggris pelopor sistem jaminan sosial di sana), jaminan sosial didanai pemerintah lewat pajak. Rakyat tak perlu menerima tagihan atas layanan kesehatan. Karena mengandalkan pajak maka iuran ini meniscayakan porsi jumbo proporsi upah yang dipotong, yaitu berkisar 20 hingga 50 persen. Kedua, prinsip Bismarck (diambil dari nama kanselir Jerman penggagas sistem jaminan sosial nasional). Berdasarkan prinsip ini, jaminan sosial didanai bersama-sama oleh pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Subsidi iuran diberikan hanya untuk golongan tak mampu atau kalangan yang dianggap penting, seperti militer. Ketiga, prinsip pasar, seperti dilakukan oleh Medicare di Amerika Serikat (AS). Jaminan sosial didanai oleh iuran pekerja dan pengusaha saja, dikelola oleh lembaga swasta, tetapi ada aturan pemerintah yang menjadi patokan pengelolaan. Lalu, bagaimana Indonesia? Sebagaimana disosialisasikan pemerintah lewat berbagai iklan layanan masyarakat, JKN merupakan satu program yang wajib diikuti semua warga masyarakat tanpa terkecuali. Adapun para peserta JKN terbagi-bagi lagi. Ada peserta dari kalangan pegawai formal yang bekerja di lapangan pekerjaan formal, ada dari kalangan profesional atau pekerja informal, dan ada dari golongan tak mampu. Berdasarkan kategori peserta maka program JKN mensyaratkan peserta menjadi pengiur. Artinya, semua peserta wajib mengiur untuk mengikuti JKN. Peserta dari kalangan pegawai formal akan mengiur bersama-sama dengan perusahaan. Pekerja informal atau profesional harus membayar iuran penuh. Terakhir, pengiur yang berasal dari kalangan tak mampu akan diberikan subsidi oleh pemerintah. Dengan kata lain, Indonesia lebih memilih prinsip Bismarck dalam menarik iuran sebagai sumber pendanaan JKN, mengikuti jejak Jerman, Perancis, Belanda, dan Swiss. Inilah yang perlu dikritisi. Sebagai contoh, salah sasaran adalah isu klasik yang kerap mendera program bantuan sosial di Indonesia. Sering kali, orang mampu justru menerima bantuan subsidi, sementara mereka yang miskin atau tidak terdaftar sebagai penduduk--karena mereka warga pendatang yang belum memiliki KTP, misalnya dinyatakan tak berhak mendapatkan subsidi sehingga harus membayar iuran JKN. Isu lain lagi, pekerja informal seakan menjadi warga negara kelas dua atau "tengah-tengah". Sebab, di satu sisi mereka tidak berhak menerima subsidi karena dianggap memiliki pekerjaan. Di sisi lain, mereka tidak memiliki atasan atau pihak pemberi pekerjaan (employer) untuk ikut menanggung iuran mereka. Padahal, mayoritas kaum pekerja di Indonesia adalah pekerja informal. Parahnya lagi, tidak semua dan justru banyak tenaga kerja informal yang pendapatannya minim dan pas-pasan untuk bertahan hidup semata, apatah lagi untuk membayar iuran JKN. Kelompok ini pun menanggung beban ganda dan mengalami ketidakadilan. Mengingat potensi ketidakadilan dan masalah sebagaimana disebut di atas, prinsip Bismarck sejatinya kurang cocok diterapkan di Indonesia. Menurut hemat penulis, Indonesia bisa mengatasi isu-isu di atas dengan menerapkan prinsip Beveridge, seperti di terapkan di Inggris, Spanyol, Selandia Baru, dan negara-negara Skandinavia. Artinya, pemerintah harus memajaki lebih tinggi kalangan berpendapatan menengah ke atas untuk memberikan subsidi silang kepada sesama warga negara yang kurang mampu. Dengan kata lain, penghitungan iuran JKN akan lebih simpel karena masyarakat tidak perlu lagi mendapati penghasilannya dipotong ganda oleh pajak plus iuran JKN. Tetapi, cukup masyarakat membayar pajak saja, dengan masyarakat kelas menengah ke atas membayar pajak lebih tinggi. Sepintas terkesan kurang adil, tetapi, redistribusi kekayaan dan pendapatan akan lebih terjamin sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi. Juga, menjamin terciptanya satu sistem sosialekonomi yang lebih berkeadilan. Kita bisa merujuk prinsip keadilan yang terkenal dari teoretikus politik masyhur, John Rawls (A Theory of Justice, Oxford University Press, 1973, halaman 83), "ketidaksamaan atau kebijakan diskriminatif itu sah selama itu menguntungkan secara maksimal golongan yang paling tertinggal" Aspek historis Apalagi prinsip Beveridge ini juga diterapkan di Inggris, yang secara historis merupakan kiblat bagi pelaksanaan JKN di Indonesia. Sebab, pendiri Askes sekaligus mantan menteri Kesehatan Gerrit Agustinus Siwabessy memang terinspirasi dari studinya terhadap sistem kesejahteraan di bidang kesehatan di Inggris ketika beliau bertugas mengurusi satu bangsal di Rumah Sakit Hammersmith, London. Dengan kata lain, grand design awal Askes memang mengambil model dari Inggris, yang menerapkan prinsip Belveridge. Dalam hal ini, kebijakan diskriminatif (inequalities) memajaki lebih tinggi kelas berpendapatan menengah ke atas menjadi sah selama hasil pajak itu digunakan untuk menalangi iuran golongan tak mampu dan kelas pekerja informal berpendapatan pas-pasan. Dengan begitu, semoga pelaksanaan JKN dapat berjalan lebih optimal untuk menciptakan rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. ●

Mari Bangkitkan Film Olahraga

Mari Bangkitkan Film Olahraga Satrio Wahono ;  Magister Filsafat UI dan Pengajar FE Universitas Pancasila

SINAR HARAPAN, 17 Mei 2013

Melihat industri perfilman kita, tak urung sudah ada perkembangan menggembirakan. Sejumlah film Indonesia, seperti 5 cm dan Ainun dan Habibie laris manis menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Genre film yang disajikan para sineas kita juga sudah mulai bervariasi: thriller, laga, drama romantis, komedi, dan sebagainya. Sayangnya, masih ada satu fakta memprihatinkan yang tercecer dalam dunia sinema kita, yaitu tetap langkanya film-film lokal bertemakan olahraga.

Padahal, Salim Said pernah berteori (Prisma 1, 1990, Budaya Pop Budaya Massa) bahwa produk seni dan budaya—termasuk film—mencerminkan realitas masyarakatnya.

Nah, tesis sederhana ini relevan apabila dikaitkan dengan prestasi dunia olahraga kita! Lihat saja, di tengah terpuruknya prestasi dunia olahraga kita, mulai dari sepak bola hingga badminton, langka pula produk film kita yang mengangkat tema olahraga. Wajar bila kita bertanya ke mana film olahraga kita?

Sekilas Sejarah

Menengok ke belakang, kita dapat menemukan bahwa film olahraga sempat mendapat angin di Indonesia saat prestasi olahraga kita juga sedang mencapai puncaknya pada 1980-an dan awal 1990-an.

Kala itu, dunia olahraga kita memang sedang menikmati masa keemasannya. Kontingen Indonesia adalah langganan juara umum perhelatan olahraga dua tahunan se-Asia Tenggara SEA Games.

Dunia bulu tangkis pun sedang jaya-jayanya dengan selalu merebut juara di ajang prestisius individual semisal All England maupun beregu seperti Thomas Cup. Nama Ellyas Pical juga menggetarkan kancah tinju internasional saat meraih juara tinju dunia dengan mengalahkan Judo Chun pada 1986.

Sementara itu, jagat persepakbolaan kita tak kalah harumnya. Timnas kita mampu menyabet medali emas di SEA Games dan hampir lolos ke Piala Dunia dengan pemain-pemain dahsyat seperti Ricky Yacob, Elly Idris, dan kiper Hermansyah.

Pada kurun waktu bersamaan, kita menyaksikan film-film bertemakan olahraga bermunculan. Sutradara legendaris Sjumandjaja membesut film bertemakan tinju, Opera Jakarta, berdasarkan karya novel berjudul sama buah karya  Arswendo Atmowiloto. Film yang juga berlatar belakang kisah kasih tak sampai seorang petinju urakan bernama Yoko ini sangat fenomenal karena laris manis dan mampu menyapu banyak Piala Citra.

Satu lagi film bertema dunia tinju yang kira-kira dibuat dalam penggal waktu bersamaan adalah Rio Sang Juara. Film bertarikh 1989 yang dibintangi Willy Dozan dan Sophia Latjuba ini sukses dan diapresiasi positif oleh penonton.

Pada 1986 pula, Indonesia diramaikan film bertema atletik, Gadis Marathon, dengan bintang Roy Marten dan Jenny Rachman. Rasanya jadi bukan kebetulan jika pada periode munculnya film-film ini kita mendapati Ellyas Pical mengharumkan nama bangsa di jagat tinju dunia.

Prestasi Mardi Lestari pun mengibarkan bendera merah putih di ajang-ajang lari cepat (100 meter dan 200 meter) internasional bergengsi, bahkan sempat memecahkan rekor Asia untuk lari 100 meter.

Sayangnya, film olahraga kita lalu layu sebelum berkembang. Sejak medio 1990-an hingga detik ini, terjadi kemandekan paralel antara dunia olahraga dan dunia film olahraga kita.

Prestasi sepak bola kita mundur drastis, sementara kinerja cabang bulu tangkis tak semegah dulu sesudah masa puncak Susi Susanti - Alan Budikusuma - dan Ricky Subagja/Rexy Mainaky menyabet medali emas Olimpiade 1996. Dunia tinju tak luput mengalami tidur panjang sebelum terbangunkan oleh nama Chris John pada pertengahan 2000-an.

Di sisi lain, dunia film tidak melihat lahirnya karya-karya baru bertemakan olahraga sejak 1990-an. Selain dua jilid film Garuda di Dadaku (sepak bola), Tendangan dari Langit (sepak bola), dan King (bulu tangkis), yang patut disebut pada era 2000-an hanyalah film Liar besutan Rudi Sudjarwo (balap motor) dan Romeo dan Juliet arahan Andi Bakhtiar Yusuf.

Film terakhir ini cukup menarik karena menceritakan fenomena perseteruan abadi antara fans fanatik kesebelasan Persija Jakarta, Jakmania, dan suporter setia Persib Bandung, Viking.

Fakta miskinnya film olahraga kita di atas kian membuat hati miris apabila kita bandingkan dengan Amerika, negara yang kita tahu punya prestasi olahraga menjulang. Hollywood sebagai kiblat perfilman Amerika begitu produktif melahirkan film-film bertemakan dunia olahraga.

Tentu menempel dalam ingatan film tinju Rocky yang dibintangi Sylvester Stallone dan The Champ yang dibintangi Jon Voight. Deretan film olahraga di sana begitu panjang. Untuk menyebut beberapa: The Road to Victory(sepak bola, Sylvester Stallone), Kingpin(boling, Woody Harrelson), Miracles(hoki es, Kurt Russell), Cool Runnings(Olimpiade musim dingin, John Candy), dan Seabiscuit (pacuan kuda, Tobey Maguire).

Bahkan, tak terhitung film bertemakan trio olahraga kebanggaan Amerika: bisbol, futbol, dan bola basket. Perwakilan utama film tentang bisbol adalah Bull Durham (Kevin Costner), sementara representasi film bola basket adalah White Men Can't Jump (Woody Harrelson) dan Coach Carter (Samuel L Jackson). Film futbol yang menarik adalah We Are Marshall (Matthew McConaughey), Remember the Titans (Denzel Washington), dan Any Given Sunday(Dennis Quaid).

Saatnya Bangkit

Kembali ke tesis awal Salim Said, tampaknya memang ada keterkaitan antara realitas sosial kemasyarakatan, yaitu prestasi olahraga kita, dan produk seni-budaya yang dihasilkan masyarakat tersebut, dalam konteks ini produk film.

Artinya, jika kita mulai menghasilkan film olahraga yang bermutu, niscaya itu akan berkontribusi pada usaha membangkitkan prestasi olahraga kita. Karena itu, marilah sineas kita mulai menengok kembali genre olahraga yang terabaikan selama ini. Dengan demikian, kita di masa depan dapat menyaksikan para atlet kita mempersembahkan prestasi membanggakan bagi para pencinta olahraga di negeri ini. Semoga! ●

Menggagas Pendidikan Kedesaan

Menggagas Pendidikan Kedesaan Satrio Wahono ;  Sosiolog dan Magister Filsafat UI

SINAR HARAPAN, 04 Mei 2013

Salah satu tujuan pendidikan hakiki adalah memanusiakan manusia. Artinya, pendidikan seyogianya mampu membangunkan potensi manusia menjadi nyata dan mengoptimalkannya. Sosok konkret yang didambakan pendidikan adalah pribadi berkarakter, berakhlak, cerdas, dan mandiri, baik mandiri dari segi pemikiran maupun pencarian penghidupan.

Sayangnya, masih banyak institusi pendidikan kita—mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi—yang masih melupakan esensi di atas. Lihat saja, betapa banyak lulusan sarjana atau sekolah menengah atas yang justru tidak mampu bersaing di dunia kerja alias menjadi “pengangguran intelektual”. Alih-alih menjadi kontributor bagi dunia kerja dan perekonomian, mereka justru menjadi beban masyarakat.

Inilah akibat para perencana pendidikan di negeri ini yang sering mementingkan aspek nilai kognitif (aspek kuantitatif), terlalu berpikir ahistoris, dan acap miskin orientasi. Padahal, khazanah negeri kita memiliki sejumlah visi pendidikan alternatif yang bisa berperan penting meningkatkan keterhubungan (linkage) antara pendidikan dan kemandirian pencarian nafkah (livelihood). Salah satunya adalah konsep pendidikan kedesaan.

Ki Sarino

Sejarah pendidikan kedesaan dapat dilacak jauh hingga ke Ki Sarino Mangunpranoto (1910-1983), salah satu murid Ki Hajar Dewantara (1889-1959) di Taman Siswa. Ki Sarino jugalah yang mendirikan Taman Madya (setingkat SMU) dan Taman Dewasa di bawah payung Taman Siswa pada 1949. Pada masa Orde Baru pun, beliau pernah menjadi menteri pendidikan.

Menurut Ki Sarino, “Pendidikan Kedesaan” atau pendidikan farming (Pertanian), adalah pendidikan yang berfokus pada pedesaan (Surjomihardjo, Prisma, 1984). Sebagai perwujudan konkret, Ki Sarino mendirikan Sekolah Farming Menengah Atas (SFMA) di Semarang pada 1959.

Berdasarkan konsep ini, Ki Sarino menyadari bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah masyarakat agraris pedesaan dengan sumber daya pertanian berlimpah. Maka itu, Ki Sarino menginginkan masyarakat pedesaan mampu mengolah sumber daya itu demi bisa hidup berkecukupan, juga mampu memiliki mental dan pemikiran modern.

Jadi, modernisasi dalam pertanian bukan bersibuk pada kecanggihan teknologi, melainkan lebih pada mentalitas modern. Makanya, Pendidikan Kedesaan Ki Sarino mengutamakan pendadaran akal dan mental dari masyarakat banyak untuk mencapai keterampilan hidup (life-skills) atau sarana penghidupan ekonomi.

Jadi, ada tiga keunggulan pendidikan kedesaan. Pertama, jebolan pendidikan kedesaan diharapkan dapat terintegrasi baik dengan masyarakat. Ini karena berbekal pengetahuan praktis yang mereka dapatkan selama pendidikan, mereka bersama-sama masyarakat akan mampu bahu-membahu mengangkat taraf pemikiran (mental modern) sekaligus penghidupan komunitas (ekonomis).

Kedua, alumni pendidikan kedesaan akan menjadi pribadi yang seimbang. Selain memiliki pikiran cerdas dan terbuka yang mampu beradaptasi dengan perubahan, mereka juga memiliki bekal keterampilan praktis untuk mencari penghidupan sendiri. Artinya, mereka mampu memadukan aspek kognitif (pengetahuan) dan aspek praktis-aplikatif dari pengetahuan tersebut (kegunaan di lapangan).

Ketiga, pendidikan kedesaan mampu menggugah anak didik supaya menjadi pribadi yang cendekia, maju, mandiri, dan berguna bagi masyarakat sebab mereka akan mampu berwirausaha dan membuka lapangan kerja.Dengan membuka lapangan kerja bagi sebanyak mungkin orang, akan tercipta efek berganda (multiplier effect) besar yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang memeratakan hasil kegiatan ekonomi ke masyarakat lebih luas.

Dengan kata lain, inti pendidikan bagi Ki Sarino adalah menyiapkan anak didik menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri dan lingkungan. Konsep pendidikan kedesaan semacam ini jelas relevan di tengah pendidikan di Indonesia saat ini yang terlalu berorientasikan pada aspek kognitif anak didik demi mencapai sasaran-sasaran kuantitatif seperti nilai ujian.

Sementara itu, aspek praksis terkompromikan. Lahirlah generasi masa depan yang tidak seimbang. Mereka hanya cerdas akal tapi kurang berakhlak, serta tidak memiliki keterampilan memadai untuk hidup mandiri, apalagi memberikan manfaat bagi orang lain.

Oleh karena itu, seyogianya kita mengangkat kembali konsep Pendidikan Kedesaan; sehingga Indonesia akan memiliki generasi masa depan yang cerdas, cakap, gemar bekerja keras, terampil, mandiri, prigel, bermental wirausaha, pandai mengolah sumber daya alam yang tersedia, serta berguna bagi masyarakat kebanyakan. Semoga!  ●