Gelembung Bernama Partai Demokrat

Gelembung Bernama Partai Demokrat

Yunarto Wijaya, DIREKTUR RISET CHARTA POLITIKA INDONESIA

Sumber : SINDO, 3Februari 2012

Ada yang menyebutnya sebagai“partai mercy”, ada juga yang menyebutnya “partai biru”, dan yang paling sering kita dengar tentu saja istilah “partainya SBY”.

Apa pun istilahnya, harus diakui partai ini telah menghasilkan pencapaian elektoral fenomenal dalam usianya yang masih belia.Pertanyaannya kemudian, apakah ini bersifat kontinu atau hanya sebuah gelembung yang rentan untuk pecah pada kondisi tertentu. Disebut gelembung manakala partai ini memang lebih terlihat sebagai sebuah mesin politik seorang tokoh dibandingkan tampil sebagai organisasi modern. Hal ini terlihat dari bagaimana kuatnya ketergantungan partai tersebut kepada sosok SBY yang ditempatkan sebagai ketua dewan pembina, ketua majelis tinggi, sekaligus ketua dewan kehormatan.

Kondisi inilah yang membantah klaim bahwa partai ini bisa diasosiasikan sebagai role model dari catch all party ala Kircheimer (1966) ataupun electoral professional party ala Panebianco (1988). Ketergantungan yang kuat seperti ini tentu saja menimbulkan pertanyaan banyak pihak mengenai bagaimana masa depan elektoral Partai Demokrat pasca-SBY lengser di 2014. Logika bahwa Partai Demokrat akan mengalami proses declining ketika tidak lagi memiliki magnet elektoral menjadi sangat masuk akal buat siapa pun yang mendengarnya.

Tantangan bertambah manakala situasi politik menempatkan partai ini menjadi pusat pemberitaan selama hampir setengah tahun terakhir. Sayangnya, pemberitaanpemberitaan ini didominasi oleh tone negatif dari kasus “Nazaruddin” yang kemudian memunculkan beberapa nama petinggi teras partai tersebut. Analisis media tracking Charta Politika Indonesia di enam media cetak nasional menemukan fakta bahwa Partai Demokrat adalah partai yang paling banyak diberitakan dimulai dari bulan Mei 2011 dengan 24% dari seluruh pemberitaan. Adapun pemberitaan tersebut didominasi oleh pemberitaan kasus Nazaruddin sebesar42% yangdidominasioleh tonenegatif sebesar 69%.

Residu Pascakongres

Permasalahan hukum sebenarnya bukan hanya dihadapi Partai Demokrat saja.Hampir semua partai besar pernah menghadapi kasus korupsi politikyangmelibatkankadernya. Bahkan Golkar pernah menghadapi situasi pada 2002 lalu ketika Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum harus ditahan sebagai tersangka dalam kasus dana non-budgeter Bulog.Yang mengejutkan adalah fakta bahwa Golkar malah kemudian berhasil memenangi Pemilu Legislatif 2004.

Dari perbandingan itu jelas terlihat bahwa permasalahan yang dihadapi Partai Demokrat bukan hanya kasus hukum, tetapi juga “kegagapan” secara institusional dalam menyikapi kasus tersebut. Pertarungan tone antarkader tanpa sadar telah mendegradasi kewibawaan partai ini baik di hadapan kader sendiri ataupun publik secara umum. Suka atau tidak,publik akan mengaitkan konflik internal ini dengan pertarungan yang terjadi di kongres bulan Mei 2010 lalu. Sulit untuk menghindari persepsi bahwa isu “pelengseran” Anas akan sangat ditentukan oleh hasil pertarungan antarfaksi sebagai residu pascakongres.

Faksionalisasi itu sendiri sebenarnya adalah suatu hal lumrah yang terjadi di sebuah partai politik. Ada tiga faktor yang biasanya membuat faksifaksi ini terpelihara: patronase, financial resources, dan struggle for power. Naif apabila kita berharap ada partai yang bisa menghilangkan tiga faktor tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana mengelolanya menjadi proses dialektika yang bersifat konstruktif. Dialektika yang berujung pada terbentuknya sintesis yang mengakomodasi kepentingan semua stakeholder partai.

Menuju 2014

Aura kompetisi menuju 2014 sudah mulai terasa.“Tsunami politik” yang mengguncang partai ini membuatnya beberapa langkah ketinggalan dalam persiapan secara elektoral. Ketika partai lain sudah berbicara mengenai calon presiden yang digadangnya,partai ini bahkan belum selesai dalam pertarungan menghadapi “dirinya”sendiri. Pembiaran kondisi seperti ini tentu saja akan berpengaruh pada tingkat elektabilitas Partai Demokrat.

Logika ini diamini oleh salah seorang Dewan Pembina yang mengakui bahwa dilihat dari survei internal, Partai Demokrat secara elektoral sudah berada di bawah Golkar dan PDIP. Secara taktis ada beberapa tindakan akselerasi yang seharusnya bisa dilakukan oleh partai ini dalam mengatasi ketertinggalannya. Pertama, tentu saja proses rekonsolidasi dari tingkat pusat sampai ke level daerah.

Konsolidasi ini harus dilakukan baik secara ad hoc berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi atau secara lebih luas berkaitan dengan pemenangan menuju 2014. Konsolidasi ini akan membutuhkan keterlibatan penuh SBY yang telanjur menjadi satu-satunya faktor pemersatu di tubuh partai. Dalam kasus hukum,SBY harus berani mengarahkan proses pembuatan keputusan internal partai yang memberikan kepastian secara politik. Jangan sampai kader dibiarkan menerka-nerka sikap politik SBY.

Secara lebih teknis, harus ada penegasan, apakah partai ini akan mendahulukan proses politik atau hukum dalam menempatkan kader-kadernya yang disebut dalam kasus Nazaruddin. Termasuk tentu saja bagaimana posisi Anas Urbaningrum sebagai ketua umum. Kepastian inilah yang kemudian harus ditaati oleh seluruh kader dalam menyikapi pertanyaan- pertanyaan baik dari media ataupun konstituen. Kedua, perlu dibuat suatu penyusunan strategi komunikasi politik disertai pembagian tugas yang bersifat otoritatif.

Partai harus membentuk tim khusus yang bertugas menjadi juru bicara berkaitan dengan kasus-kasus yang dihadapi sehingga bisa dipastikan bahwa apa yang keluar dari mulut mereka adalah suara resmi partai. Apabila kedua hal tersebut sudah berhasil dilakukan, partai juga bisa melakukan suatu terobosan dalam proses pencarian calon presiden di 2014 pada pemilu mendatang. Hal ini penting dilakukan untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada seorang tokoh yang sudah tidak lagi mencalonkan dirinya pada 2014 nanti.

Diperlukan suatu mekanisme demokratis yang betulbetul melibatkan seluruh pengurus daerah dalam memilih magnet elektoral baru ini. Karena harus bisa dipastikan bahwa nama yang muncul adalah nama yang bisa diterima oleh semua pihak dalam pemilu nanti.Langkah ini juga akan berfungsi sebagai jembatan dari proses transformasi partai ini dari sekedar mesin politik menjadi sebuah organisasi yang modern.

Tentu saja paparan di atas hanyalah sekelumit dari kompleksitas permasalahan yang dialami Partai Demokrat. Masih banyak tantangan yang akan dihadapi, bukan sekadar untuk bertahan di 2014, tetapi juga bagaimana partai ini bisa betul-betul eksis sebagai agen masyarakat dan bukan sekadar gelembung politik yang hanya bisa bertahan di ketinggian tertentu. Semoga! ●

Badai Internal Demokrat

Badai Internal Demokrat

Syamsuddin Haris, KEPALA PUSAT PENELITIAN POLITIK LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

Sumber : SINDO, 30Januari 2012

Ketika kalangan media bertanya kepada para elite Partai Demokrat tentang agenda dan hasil rapat Dewan Pembina di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,Puri Cikeas,Bogor, pekan lalu,hampir tak satu pun keterangan yang persis sama satu sama lain.

Tokoh A bilang B,politisi C mengatakan D,dan menteri E menyatakan F.Apa sesungguhnya yang terjadi di internal Demokrat? Tampaknya sulit dipungkiri bahwa agenda pertemuan Cikeas, Selasa pekan lalu, memang terkait isu penting,yakni mengantisipasi berbagai pilihan politik jika Ketua Umum Demokrat,Anas Urbaningrum, benar-benar dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, dugaan keterlibatan Anas dalam kasus suap pembangunan wisma atlet Palembang tak hanya “dinyanyikan” terus oleh Muhammad Nazaruddin, tetapi juga disebut dalam kesaksian Mindo Rosalina Manulang, salah seorang terdakwa, dan Yulianis, orang kepercayaan Nazar di Grup Permai yang dimiliki mantan Bendahara Umum Demokrat itu. Dewan Pembina Demokrat yang dipimpin Presiden SBY tentu merasa perlu mencari solusi politik terbaik apabila Anas terjerat perkara suap wisma atlet.

Mungkin karena begitu berisikonya dampak politik yang ditimbulkan bagi Demokrat jika hasil pertemuan Dewan Pembina dibeberkan secara publik,maka para peserta rapat Cikeas akhirnya memilih “bersilat lidah” kepada pekerja pers. Namun dilupakan oleh kalangan Demokrat, publik sebenarnya bisa “membaca” esensi pertemuan justru dari kesimpangsiuran keterangan para elite partai segitiga biru itu sendiri.Sekurangkurangnya publik menduga, badai politik internal tengah melanda partai yang digagas oleh SBY tersebut.

Skenario Pelengseran Anas

Kegelisahan kalangan Partai Demokrat pada umumnya, dan Dewan Pembina khususnya, bisa dipahami bukan hanya lantaran berbagai media menggoreng terus isu keterlibatan Anas dalam perkara suap wisma atlet dan kasus lainnya yang dituduhkan pada Nazaruddin. Faktor penting lain yang turut merisaukan kalangan Demokrat adalah fakta bahwa Ketua KPK yang baru,Abraham Samad, bukanlah pilihan para wakil Demokrat di DPR Senayan.

Itu artinya, Demokrat tidak bisa memastikan, apakah Anas bisa diselamatkan dari kemungkinan menjadi tersangka oleh KPK. Karena itu SBY selaku Ketua Dewan Pembina merasa perlu merumuskan skenario politik terbaik, baik sebelum maupun jika Anas benar-benar berstatus tersangka. Mengingat dampak buruknya bagi citra dan masa depan partai, skenario pelengseran Anas apa boleh buat harus diambil oleh Dewan Pembina Demokrat apabila proses hukum di KPK semakin mengarah pada penetapan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum 2004 ini sebagai tersangka.

Tiga skenario yang mungkin disiapkan bagi Anas di antaranya adalah: Pertama, penonaktifan sementara Anas sebagai ketua umum partai apabila KPK memutuskan untuk memanggil Anas sebagai saksi kasus suap wisma atlet atau perkara-perkara lain yang diungkap dan melibatkan Nazaruddin. Kedua, meminta Anas mundur dari posisinya sebagai pimpinan Partai Demokrat bila ada indikasi status Anas berubah dari saksi menjadi tersangka.Ketiga, penyelenggaraan kongres luar biasa jika Ketua Umum Demokrat tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dirangkap SBY

Skenario ketiga tak terhindarkan oleh Demokrat jika Anas tidak bisa diselamatkan dari status tersangka oleh KPK. Sebagai parpol pengusung pemberantasan korupsi, tentu amat memalukan bagi Demokrat bila ketua umum partai tersangkut kasus suap dan korupsi.Walaupun demikian, kongres luar biasa bukanlah perkara mudah bagi konsolidasi internal Demokrat mengingat semakin dekatnya momentum Pemilu 2014. Di sisi lain tidak mudah pula bagi Partai Demokrat dan SBY selaku Ketua Dewan Pembina mengeksekusi skenario pertama dan kedua.

Pilihan pada skenario pertama dan kedua tidak hanya akan mengundang resistensi faksi pendukung Anas di internal Demokrat, tetapi juga potensial menimbulkan konflik internal jika pejabat sementara ketua umum berasal dari faksi yang saling bersaing di internal partai.Karena itu jika skenario pertama dan atau kedua diambil,maka satu-satunya pilihan yang aman bagi Partai Demokrat adalah membiarkan posisi ketua umum partai dirangkap oleh SBY selaku Ketua Dewan Pembina hingga berlangsung kongres berikutnya.

Persoalannya, apakah Anas akan dipanggil sebagai saksi dan pada akhirnya menjadi tersangka kasus suap wisma atlet atau perkara lainnya, tentu berpulang kepada kemampuan KPK memastikan bukti hukum keterlibatan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam tersebut. Oleh karena itu, terlepas berbagai skenario yang disiapkan Dewan Pembina,terbongkarnya kasus suap wisma atlet tampaknya membuat Partai Demokrat semakin terpuruk.Merosotnya popularitas Demokrat di mata publik seperti direkam sejumlah lembaga survei beberapa waktu lalu mengindikasikan hal itu.

Ketika parpol lain mulai sibuk bersolek, mengonsolidasikan diri, dan bahkan menyiapkan para calon presiden menjelang pemilu mendatang, Partai Demokrat tampaknya masih akan terus dilanda badai politik internal. Badai itu berpeluang menjadi tsunami politik ketika Anas tidak bisa diselamatkan. Barangkali inilah ongkos politik yang harus dibayar tunai oleh setiap parpol berkuasa yang akhirnya lupa diri dan mabuk kekuasaan. Lalu,masih beranikah Partai Demokrat berkampanye “katakan tidak pada korupsi” jika beberapa orang pengurusnya dijerat pasal suap dan korupsi? ●

Badai Politik Demokrat

Badai Politik Demokrat

Ridho Imawan Hanafi, PENELITI DARI SOEGENG SARJADI SYNDICATE JAKARTA   

Sumber : SUARA MERDEKA, 28Januari 2012

PENYEBUTAN secara terus-menerus nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus M Nazaruddin membuat internal partai limbung. Ketua dewan pembina partai itu SBY bahkan mengagendakan pertemuan khusus anggota dewan pembina di kediaman Cikeas, Bogor (24/01). Forum itu memunculkan isu panas: pergantian ketua umum partai. Dapat dikatakan bahwa Demokrat saat ini dihempas badai politik, dengan posisi ketua umumnya yang rentan goyangan.

Kelimbungan internal itu ditengarai dari betapa kuatnya pengaruh penyebutan keterlibatan Anas dalam kasus korupsi terhadap citra dan masa depan partai. Dari pengadilan, kesaksian Mindo Rosalina Manulang dan Yulianis nyaring menyangkutpautkan Anas, yang bisa menguatkan persepsi publik bahwa partai itu dipimpin koruptor. Hasil survei dari berbagai lembaga juga menunjukkan menurunnya tingkat popularitas dan elektabilitas Demokrat.

Posisi Aman

Sebagai partai pemenang pemilu dan mendudukkan ketua dewan pembinanya sebagai presiden, penyebutan nama ketua umum partai dalam kasus korupsi tentu sebagai aib. Meskipun Anas secara hukum belum ditetapkan terlibat, secara moral politis memudarkan kewibawaan diri dan partainya.

Pemimpin partai menjadi aspek krusial dalam politik kepartaian. Lees-Marshment dan Rudd dalam Azwar (2009) mengemukakan bahwa aspek kepemimpinan menjadi penting karena menjadi pusat perhatian media, publik, dan para politikus. Persoalan itu membuat posisi Anas kini tidak nyaman. Dia dihadapkan pada dua posisi diametral: antara meletakkan jabatan dan bertahan.

Pada posisi pertama, ia harus siap menghadapi munculnya arus kuat yang menghendaki dirinya mundur. Arus ini kemungkinan dimotori pesaingnya tatkala kongres di Bandung. Namun bisa juga mendapat tambahan amunisi dari kelompok lain yang menghendaki partai dikelola oleh orang yang bersih, dengan dalih untuk menyelamatkan partai. Target terdekatnya minimal menonaktifkan Anas.

Namun upaya itu tidak mudah mengingat keterpilihan Anas, baik dengan desas-desus politik uang atau tidak, nyatanya ia memiliki basis pendukung. Kalau pun mengupayakan kongres luar biasa (KLB), perlu ada permintaan dari majelis tinggi partai atau sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC. Selain itu, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasannya.

Sejauh ini wacana KLB masih mentah. Anas yang kerap mengunjungi daerah terlihat cukup berhasil untuk sementara membuat pengurus daerah belum bergegas menyambut KLB. Sementara di sisi lain, SBY juga berusaha tidak mengotak-atik jabatan ketua umum partai. Melengserkan Anas dengan kekuasaan yang dimiliki, tanpa mekanisme yang diprasyaratkan organisasi, dapat mencederai citra politik SBY sebagai seorang demokrat.

Sebagai ketua dewan pertimbangan, timbang rasional sebagaimana karakter personalnya selama ini akan dilakukan SBY untuk melekasi persoalan partai. Anas dengan potensi dan kekuatan akan punya alasan melawan jika cara-cara yang dipakai tak elegan. Di sini, kesolidan partai rawan terancam andai cara yang ditempuh SBY meleset. Menanti kejelasan proses hukum, saat ini yang bisa dilakukan SBY hanya mencari ancang-ancang sambil mempersiapkan vonis penyelesaian. Dalam arti lain, yang sedang dicari adalah jalan yang tidak gaduh.

Hanya saja ketidaklekasan seperti itu menambah beban dilema bagi Demokrat. Dua tahun menjelang pemilu bukanlah waktu panjang bagi partai yang sekarang sedang dilanda badai politik. Sementara, partai lain sudah bersiap melakukan berbagai hal untuk merebut simpati pemilih, Partai Demokrat masih terjepit problem internal. ●