Pemimpin Berhati Nurani

Pemimpin Berhati Nurani Anhar Gonggong ;  Sejarawan SUARA KARYA, 21 Mei 2013

Dalam memaknai Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap tanggal 20 Mei, yang sangat penting adalah menangkap makna perjuangan para pemimpin pergerakan nasional dalam menegakkan atau merumuskan negara Indonesia. Para pemimpin dari presiden hingga kepala desa, anggota legislatif, anggota yudikatif, para menteri dan birokrat dari pejabat eselon I ke bawah, perlu melakukan perenungan untuk meneladani kepemimpinan para tokoh pergerakan nasional masa lalu.

Di tengah kondisi karut-marut bangsa saat ini, para pemimpin negeri ini--yang tergolong orang-orang pintar--ditantang menunjukkan keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Dalam memimpin, mereka perlu lebih mengedepankan hati nurani dengan belajar dari tokoh-tokoh pergerakan nasional, termasuk para pendiri bangsa; Soekarno-Hatta. Sebagai orang-orang pintar pada zamannya, Soekarno yang seorang insinyur ITB dan Hatta yang ekonom lulusan Rotterdam dalam memimpin tetap punya hati nurani. Mereka lebih baik keluar masuk penjara daripada tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda.

Hal ini terjadi karena mereka adalah sosok pemimpin yang mampu melampaui dirinya. Mereka bekerja dan berjuang bukan semata untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, demi rakyat Indonesia. Demikian pula halnya, para tokoh pergerakan nasional lainnya, seperti Sutomo dan HOS Tjokroaminoto.

Ini berbeda dengan kondisi sekarang. Sosok pemimpin yang sesungguhnya hampir tidak ada. Yang ada adalah pejabat-pejabat dan birokrat-birokrat yang bekerja demi kepentingan diri dan kelompoknya. Di antara mereka bahkan banyak yang terlibat korupsi, menggarong uang rakyat. Fakta wakil rakyat membolos kerja, pejabat tersangka korupsi masih menerima gaji Rp 60 juta per bulan, hal ini menggambarkan bahwa para pemimpin sudah tidak menghargai lagi negara. Mereka kurang memiliki tanggung jawab terhadap negara.

Kalau dicermati secara saksama, dari zaman kemerdekaan hingga sekarang, musuh kita adalah kemiskinan. Ini terjadi karena kita masih lemah dalam berbagai sektor. Dari sisi kekuatan militer, misalnya, seperti pernah disampaikan Dubes RI untuk Malaysia Rusdihardjo bahwa kekuatan pertahanan Indonesia hanya 30 persen dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia 70 persen. Padahal pada zaman Soekarno tahun 1960-an, kekuatan militer Indonesia berada di nomor empat di Asia.

Dalam mencanangkan arah pembangunan bangsa, empat pilar yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika hanya digunakan sebatas retorika. Padahal, yang terpenting bagaimana menerjemahkan isi Pembukaan UUD 1945, khususnya pada penggalan kalimat "menciptakan masyarakat adil dan makmur" serta yang dipertegas dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalau garis pembangunan yang disusun Bappenas selalu berdasar pada makna isi Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan berbangsa adalah menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat, maka musuh kemiskinan akan bisa dikalahkan. Namun, yang terjadi sekarang, kesenjangan makin lebar. Hanya kelas menengah yang menikmati hasil pembangunan. Restoran-restoran, hotel-hotel, dan mal-mal lebih didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sementara mayoritas rakyat kelas menengah ke bawah tetap hidup dalam keterpurukan.

Jadi, yang menikmati keadilan sosial baru sebatas para pejabat, anggota DPR, birokrat-birokrat berpenghasilan besar, serta masyarakat kelas menengah ke atas. Keadilan dan kemakmuran pun hanya bagi segelintir orang, bukan bagi seluruh rakyat. ●

Kebangkitan versus Bad News

Kebangkitan versus Bad News Sirikit Syah ;  Dosen Stikosa dan Analis Media

JAWA POS, 20 Mei 2013

APA yang kita pikirkan ketika menghadapi peringatan Hari Kebangkitan Nasional hari ini? Kita perlu bertanya: Apakah Indonesia sudah benar-benar bangkit?

Bangsa kita, yang waktu itu belum bernama Indonesia, mulai bangkit dari keterlenaan ''diurusi'' oleh penjajah, ketika para pemudanya bersatu padu. Para saudagar muslim yang berkecukupan tak berdiam diri dalam gelimang kekayaan. Mereka membangun syarikat dagang yang kemudian menjadi cikal bakal partai politik di Indonesia. Para bangsawan juga tidak berdiam diri di dalam kedaton. Bahkan, kaum terpelajar seperti Soekarno, Hatta, dokter Tjipto Mangunkusumo, dan para pemuda Nusantara yang ber-privilege pendidikan tinggi hingga ke negeri Belanda juga bersepakat untuk membangkitkan bangsa yang kelak dinamai Indonesia. 

Betul-betul membanggakan. Para kaum elite cerdik cendekia, kaum pedagang (pebisnis), dan kaum berdarah biru yang hidupnya nyaman bersatu padu dengan gerakan rakyat tertindas, memikirkan bagaimana agar bangsa bangkit dan merdeka. Ini betul-betul khas founding fathers bangsa Indonesia. Mereka bukan golongan miskin dan tak berdaya, tapi mereka tak terlena dengan kenikmatan sosial dan tak puas bila seluruh bangsa belum bangkit.

Sekarang, apakah kita sudah bangkit? Tampak para pemuda kita terpotret menjalani hidup sebagai preman dengan geng motor, kapak merah, kelompok Klewang, tawuran, seks bebas, serta tersaruk-saruk dalam aneka problem sosial. Pemuda yang tampak baik-baik, keluaran pondok pesantren, malah terlibat kasus suap dan korupsi yang dihiasi kehadiran perempuan-perempuan penghibur. Para intelektual yang terjun ke politik dan birokrasi melebur diri dalam kultur pencurian uang rakyat. Di mana kebangkitan pemuda Indonesia?

Di sinilah peran media massa dipertanyakan. Apakah sudah cukup adil dalam memotret kebangkitan bangsa Indonesia? Atau hanya bersikukuh pada jargon klise bad news is good news? Sebagai contoh selera atau pilihan media: pekan lalu teater mahasiswa dari Jurusan Sendratasik (seni rupa, drama, tari, dan musik) FBS Unesa meraih juara pertama tingkat dunia di Maroko. Beritanya diselipkan di halaman dalam tanpa foto; sedangkan halaman depan dihiasi headline dan foto Achmad Fathonah dan beberapa perempuan yang terlibat kasus suap daging sapi impor. Segmen-segmen pertama berita televisi juga diisi kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh geng motor. Padahal, banyak prestasi lain yang luar biasa. Memang diliput media, tetapi tak segegap gempita berita kebusukan.

Media massa terpaku bahwa konflik laku dan hanya bertugas memotret kenyataan. Padahal, paradigma baru jurnalisme yang disebarluaskan oleh Johan Galtung dkk di Eropa diakui lebih bermanfaat: media massa tak hanya mengawasi (watch), tapi juga berpartisipasi dan ''memungkinkan'' (participate dan enable). Dalam liputan konflik, media massa boleh berpartisipasi dan mewadahi kemungkinan damai. Dalam laporan korupsi, media massa juga berhak menyeleksi narasumber mengacaukan ke solusi. The media have the power. Sudah sepatutnya power itu digunakan sebijaksana mungkin.

Dalam waktu dekat, Indonesia akan mengalami dua tahun yang istimewa: 2035 dan 2045. Pada 2035, Indonesia bersama beberapa negara berkembang saat ini, antara lain Brasil, akan mengalami bonus demografi. Negara didominasi penduduk berusia produktif 18-40 tahun, yang angkanya bisa mencapai 60 persen. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa, aset bangsa yang amat potensial.

Kecuali, kondisi tidak disiapkan dari sekarang. Bila 60 persen penduduk Indonesia pada 2035 adalah kaum muda produktif, tetapi tak tersedia lapangan kerja, dan mereka juga tak memiliki keterampilan atau mindsetwirausaha (entrepreneurship), apa jadinya? Di titik ekstrem, kita mencemaskan mereka akan menjadi ''preman''. Pendidikan kewirausahaan dapat mencegah hal itu sehingga mereka kelak menciptakan pekerjaan. Dengan begitu, tahun 2035 Indonesia akan menikmati bonus demografinya.

Tahun 2045, Indonesia mengalami tahun emas. Satu abad Indonesia. Pertanyaannya, pada saat itu, apakah kita semua sudah bangkit, bangun dari tidur, terentas dari kemiskinan, melek huruf dan angka, cukup gizi, dan menikmati infrastruktur yang layak? Kita mungkin sudah merdeka 100 tahun, tapi apakah kita sudah berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, berkeadilan sosial, berkedaulatan, dan sejahtera? Itu juga harus dibangun dari sekarang.

Dalam renungan kebangkitan nasional hari ini, alangkah indah berpikir positif dan optimistis. Banyak pejabat korup dan pemerintahan salah kelola, tapi jangan itu membunuh optimisme kita. Francis Fukuyama menulis dalam bukunya The Great Disruption tentang ambruknya moral dan peradaban bangsa Amerika (penembakan masal di sekolah-sekolah di AS yang terjadi setiap tahun merupakan bukti teori Fukuyama). Namun, Fukuyama meyakini akan munculnya tatanan baru yang lebih baik. Kita juga tak perlu banyak menghujat koruptor. Bila tiba waktunya pilkada atau pemilu, jangan lagi pilih mereka atau golongan/partai mereka. Kita bangun tatanan sosial baru. ●

Semangat Baru Bangsa

Semangat Baru Bangsa Benny Susetyo ;  Pemerhati Sosial

KORAN SINDO, 20 Mei 2013

Bila apa sebagian besar yang ada di Bumi Pertiwi ini sudah bukan menjadi milik kita sendiri, lalu nasionalisme seperti apa yang seharusnya kita raih untuk mengukuhkan semangat Kebangkitan Nasional ini? 

Apa yang masih relevan untuk menjadikan Kebangkitan Nasional ini memiliki makna dalam situasi dan konteks Indonesia kekinian? Merefleksikan peringatan Kebangkitan Nasional kali ini kita ditantang menafsirkan ulang makna kebangsaan kita yang makin lama makin pudar. Pudarnya makna kebangsaan kita sadari bukanlah karena dijajah secara fisik oleh bangsa lain, melainkan justru karena kita sering terjajah oleh perilaku bangsa sendiri. 

Fakta sudah kita lihat bersama-sama, rakyat terjajah oleh penguasanya. Penguasa terjajah oleh bangsa lain dalam berbagai modus dan bentuknya. Dengan kalimat lain, bangsa ini terjajah akibat ulah penguasanya yang tidak mementingkan harga diri bangsa dan hanya mengejar keuntungan pribadi dan golongan. 

Kemandirian Ekonomi Politik 

Rasanya kita sudah hampa visi untuk keluar dari krisis. Seolah kita tidak tahu apa masalah yang terjadi. Padahal faktual bahwa persoalan besar Indonesia saat ini adalah masalah kemandirian ekonomi dan politik. Kita menghadapi masalah besar bagaimana mewujudkan kemandirian bangsa ini dalam konteks global. Kita ditantang untuk mewujudkan keseimbangan di antara pertarungan hebat pasar global di satu sisi dan keharusan mempertahankan nilai-nilai bangsa ini di sisi lain. 

Pertarungan global ditandai dengan fakta kekuatan kapital global yang menggilas hampir seluruh kekuatan kebangsaan ini. Efek dari pasar global tanpa kita sadari telah menggilas sendi-sendi perekonomian masyarakat kecil. Maka itu, dalam tata global seperti itu, bagaimana kita bisa dan sanggup melakukan kontekstualisasi nilai-nilai Kebangkitan Nasional ini. 

Dengankatalain, sejauhmana esensi Kebangkitan Nasional dalam makna kontekstualnya menjadi spritualitas baru bangsa ini untuk menata kembali keadaban publik yang sudah hancur dieksploitasi oleh pemilik modal besar. Esensi Kebangkitan Nasional adalah mengembalikan kepercayaan diri bahwa bangsa ini memiliki harga diri. Perlu tumbuh kesadaran bahwa pemilik modal besar itulah yang selama ini mendikte kekuatan negara untuk menjadikan rakyat sebagai tumbal. 

Elite politik tampak membiarkan dirinya tercebur dalam pusaran arus global tanpa proteksi. Kebanggaan diri sebagai bangsa bukan lagi menjadi acuan. Orientasi hidup lebih pada upaya personal semata: memperkaya diri dengan menduduki jabatan-jabatan tertentu untuk mendapatkan akses di mana kekayaan mudah didapat. Walau dalam mulut mereka menyatakan diri sebagai reformis, sebetulnya batin mereka sebagaimana tercermin dalam tindakan- tindakannya layaknya karakter Orde Baru. 

Keberpihakan pada Rakyat 

Memberi makna Kebangkitan Nasional kali ini tentu harus bisa mewujudkan kesadaran elite politik dan para penyelenggara pemerintahan untuk memelihara esensi nasionalisme dalam wujud nyata. Berbalik dan berputar arah untuk kembali memihak rakyat. Melalui jalan itulah kemandirian bangsa ini bisa ditegakkan. Keberpihakan itu harus mewujud dalam berbagai kebijakan yang prorakyat, bukan propemodal. Orientasi pembangunan harus ditujukan untuk kesejahteraan bersama. 

Secara kontekstual hanya dengan cara itulah kita berhasil mengimplementasikan makna hakiki Kebangkitan Nasional. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarah. Memaknai Kebangkitan Nasional secara aktual dan kontekstual atas Kebangkitan Nasional harus didasarkan pada situasi kekinian Indonesia. Memberi makna yang lebih aktual dan sesuai dengan kebutuhan kebangsaan kini adalah penting bagi Indonesia yang sedang dilanda krisis multidimensi ini. 

Dengan demikianlah, bangsa ini bisa menghormati sejarah. Di sinilah makna nasionalisme patut kita renungkan. Seringkali bangsa ini dibutakan bahwa nasionalisme harus dimiliki setiap kepala dan dipraktikkan seperti chauvinisme. Pokoknya nasionalisme! Right or wrong is my country. Kita tak sadar bahwa semakin lama rakyat semakin sadar bahwa pembelaan yang membabi buta atas bangsa semakin lama semakin tak ada artinya. 

Salah satu sebabnya kekuasaanpolitikyang kerap berlaku tak adil. Sampai kini dalam realitas politik Indonesia sendiri, nasionalisme lebih dimaknai sebagai sammel begriff yakni suatu pengertian yang mencakup segala hal yang bersifat “anti”: antipenjajahan, antiasing, anti-Barat, dan sebagainya. Makna nasionalisme juga dimaksudkan sebagai keutuhan kebangsaan, tidak ada disintegrasi, dan kaum separatisme harus ditumpas. Nasionalisme seringkali dipraktikkan dengan tetesan darah. 

Semangat Baru 

Sudahsaatnyakita menyadari bahwa makna nasionalisme dulu dan kini sangatlah berbeda. Jika nasionalisme Era Kemerdekaan dahulu adalah semangat yang melandasi para pejuang untuk melawan penjajah, makna nasionalisme saat ini adalah sebuah semangat untuk memerangi kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Memerangi kemunduran sikap hidup yang pasrah serta memerangi mentalitas korup. 

Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam menghadapi globalisasi ini. Dalam situasi genting ketika hampir sebagian besar aset kita dikuasai oleh bangsa asing, berapa banyak dari para elite yang masih sanggup berteriak nasionalisme? Ketika rakyat mengalami kelaparan di tengah sumber daya alamnya yang berlimpah, apa yang sedang para elite pikirkan? 

Nilai-nilai kebangsaan akan hidup bila ia menjadi bagian cara hidup para pemimpin dan elite bangsa ini untuk berkeutamaan dalam kehidupan mereka. Dalam konteks inilah bangsa ini harus bangkit untuk merumuskan hidup baru, habitus baru, keadaban baru, memerangi korupsi, memerangi kejahatan lingkungan, dan menatap masa depan secara optimistik. ●

Hari Kebangkitan Nasional

Hari Kebangkitan Nasional Daoed Joesoef ;  Alumnus Université Pluridisciplinaires Panthéon-Sorbonne

KOMPAS, 20 Mei 2013

Jika katak tercemplung ke dalam baskom berisi air mendidih, langsung melompat ke luar, maka ia selamat. Jika tercemplung ke dalam baskom berisi air dingin dan air berangsur-angsur dipanaskan, ia akan tetap berenang ria di baskom, merasa kebutuhan alaminya diperhatikan, sampai akhirnya mati sebagai rebusan konyol, sebab ketika sadar bahwa air semakin mendidih, ia tidak kuasa lagi melompat ke luar dari baskom karena kekuatannya sudah habis dikuras gerakan renang ria.

Nasib kita akan sama dengan keadaan katak dalam kasus kedua itu, terbuai oleh kekeliruan dari kebijakan penguasa negeri di hampir semua bidang kehidupan. Dampak kekeliruan itu mudah dipahami dalam konteks suhu yang berangsur-angsur memanas. Ia tak begitu tragis dari hari ke hari, tetapi beda antara prareformasi dan pascareformasi, bahkan antara sekarang dan masa depan, sungguh tragis.

Sisa-sisa kesadaran

Maka, mari bangkit di Hari Kebangkitan Nasional. Sebelum terlambat kumpulkan sisa-sisa kesadaran, jangan terus dibuai angka-angka tipuan yang meluncur dari mulut pemerintah, bahkan elite politik tak segan pakai atribut agama sebagai bungkus kebohongan. Ya ampun, lies, damned lies and income statistics alias GNP!

Tanggal 20 Mei diresmikan jadi Hari Kebangkitan Nasional berhubung pada hari itu, di tahun 1908, dibentuk organisasi Budi Utomo, dipelopori beberapa pemuda terdidik, antara lain R Soetomo dan R Goenawan Mangoenkoesoemo. Organi- sasi ini lahir sebagai hasil perpaduan antara semangat nasional dalam menentang penjajah dan kesadaran intelektual tentang kemajuan nasional melalui pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Dari sepak terjangnya, jelas bahwa para pemuda terdidik dan tercerahkan itu mengarahkan pikiran dan perbuatan mereka secara organisatoris ke masa depan, satu masa depan yang bermuara pada pembentukan satu negara-bangsa.

Kita perlu bangkit bersama sebab (hendaknya) menyadari bahwa kita berada dalam satu perlombaan antara kesanggupan human yang terbatas dan bahaya yang kian meningkat dari lingkungan fisik dan teknologis. Saban kali kita mengintroduksi sistem, metode kerja, alat atau paradigma baru, saban kali kita mengadakan pembaruan kelembagaan atau keorganisasian, saban kali itu pula kita sebenarnya membuat lingkungan kita semakin kompleks.

Cara apa pun yang kita pakai menghadapi situasi seperti itu, terang kita masih jauh dari batas biologis, tetapi saya khawatir kita sudah membentur batas psikologis yang ada. Namun, ”masa depan” tetap jadi acuan berpikir dan bertindak. Perlu disadari bahwa ia tak dapat diramalkan atau diketahui secara tepat sebelumnya dengan menggunakan bola kristal apa pun.

Masa depan itu sulit diramalkan, mungkin karena masa depan itu tak kita siapkan dengan baik sejak sekarang. Maka, sikap logis yang harus kita ambil menghadapi masa depan bukan meramalkannya, melainkan membangunnya secara metodis dan sistematis melalui rangkaian kebijakan yang dilancarkan berturut-turut, berkesinambungan, demi terciptanya masa depan yang didambakan dan mencegah masa depan yang tidak dikehendaki.

Salah satu kebijakan pokok pemerintah demi membangun masa depan itu adalah kebijakan pendidikan dan kebudayaan, sebab salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan itu berupa kemajuan dan intelegensi manusia, dua unsur yang merupakan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan par excellence untuk mengembangkannya di kalangan warga negara kita. Namun, sudah rahasia umum betapa kementerian ini tak menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu ideal kemerdekaan nasional dan termaktub dalam UUD 1945.

Nyaris semua konsep yang mendasari kebijakan kementerian ini ditolak Mahkamah Konstitusi. Berarti yang diporakporandakan oleh kebijakan pendidikan pemerintah adalah merusak masa depan melalui kebingungan yang ditimbulkannya di kalangan para peserta didik.

Tiga konsep

Pembangunan masa depan melalui kegiatan pendidikan dan kebudayaan tak hanya bertujuan menempa kemampuan anggota masyarakat membangun dirinya secara individual. Pendidikan dan pengembangan kebudayaan harus mampu memantapkan kesatuan sosial terhadap mana kita hendak hubungkan usaha pembangunan itu.

Setiap kali kita melangkah ke masa depan ketika bertekad membangun masa depan, kita tak boleh lupa berpaling sejenak ke masa lalu karena ia dalam dirinya merupakan koordinat yang mengingatkan apakah gerakan kita ke masa depan itu sudah melenceng atau tidak. Berarti kita, terutama para pengambil keputusan, perlu membaca sejarah perjuangan nasional kita yang serba unik.

Jadi, kesadaran yang kita bangkitkan di Hari Kebangkitan Nasional kita pakai untuk membenahi paling sedikit tiga konsep. Pertama, konsep pembangunan pendidikan dan kebudayaan selaku jalur pokok pemerataan dalam proses pembangunan negara-bangsa. Melalui pemerataan pendidikan, kita berupaya agar setiap warga negara, di mana pun dia berada, dapat memiliki kemampuan yang diperlukan guna berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, tidak hanya sebagai penonton.

Kedua, konsep pembangunan nasional selaku pengukuh tekad berbangsa. Bangsa pada asasnya adalah tekad hidup bersama. Jadi ia bukan menyatakan suatu fakta mapan, tidak pernah in actu, tetapi selalu in potentia. Dengan kata lain, ”bangsa” bu- kan menarasikan keadaan, melainkan suatu kemauan untuk bergerak bersama- sama, suatu usaha kolektif, yang bagi kita berupa ”pembangunan nasional”.

Ketiga, konsep pembangunan pertahanan dan keamanan nasional, guna menjaga apa-apa yang sudah kita peroleh dari pembangunan dan mempertahankan eksistensi kita selaku negara-bangsa maritim yang berposisi strategis, di antara dua benua dan dua samudra. Kita tidak boleh lenyap dari peta negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat di muka bumi.

Konsep itu diniscayakan karena ketiga jenis pembangunan tadi perlu bersinergi demi wujudnya masa depan yang kita dambakan sejak zaman prakemerdekaan. ●

Menghidupkan Api Kebangkitan

Menghidupkan Api Kebangkitan Yudi Latif ;  Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

KOMPAS, 20 Mei 2013

Kebangkitan Nasional tidaklah datang sebagai tiban, tetapi sebagai hasil usaha sadar untuk belajar dan berjuang.

Meminjam ungkapan Bung Karno, ”Hidup sesuatu bangsa tergantung dari vrijheids-bewustzijn, kesadaran kemerdekaan-kebangkitan bangsa itu; tidak dari teknik; tidak dari industri; tidak dari pabrik atau kapal terbang atau jalan aspal.”

Dalam mengusahakan kebangkitan kembali bangsa Indonesia di tengah era kebangkitan Asia, kita bisa menjadikan pengalaman kebangkitan masa lalu kaca benggala untuk memandang masa depan. Kebangkitan bangsa Indonesia di zaman kolonial Belanda bermula dari kesadaran keterbelakangan dan ketertindasan yang membangkitkan semangat kemajuan dan kemerdekaan.

Fajar kesadaran pertama-tama berpendar di lingkungan kaum guru. Profesi guru pada pergiliran abad ke-19-20 menghimpun porsi terbesar dari orang-orang pribumi berpendidikan terbaik. Sebagai pendidik, mereka merasa paling terpanggil mengemban misi suci mencerahkan saudara-saudara sebangsa. Selain itu, fakta bahwa profesi guru kurang dihargai dibandingkan posisi-posisi administratif (pangreh praja) membangkitkan hasrat untuk menjadi artikulator gagasan ”kemadjoean”, sebagai tolok ukur baru dalam menentukan kehormatan sosial.

Kaum guru melancarkan tuntutan dan kritik lewat majalah pendidikan yang mulai muncul sekitar 1880-an, seperti Soeloeh Pengadjar di Probolinggo dan Taman Pengadjar di Semarang. Media itu memainkan peran penting dalam mengartikulasikan aspirasi guru bagi penghapusan diskriminasi dalam pendidikan. Menjelang akhir abad ke-19, perkumpulan guru paling berpengaruh terbentuk, bernama Mufakat Guru, cabang-cabangnya bermunculan di sejumlah kabupaten dan kewedanaan Jawa.

Politik etis

Tujuan Mufakat Guru membuka jalan bagi para guru untuk bersatu dan berdiskusi mengenai permasalahan dan isu ”kemadjoean”. Tuntutan utama dalam proyek emansipasi kaum guru itu diarahkan pada transformasi di bidang pendidikan, dengan peluasan akses pribumi terhadap persekolahan modern, kepustakaan dan pengajaran bahasa Belanda, yang dipandang sebagai paspor menggapai kemajuan.

Tuntutan emansipasi kaum guru itu memperoleh momentum dengan kemunculan Politik Etis awal abad ke-20. Dampak buruk rezim perekonomian liberal menciptakan iklim opini baru di negeri Belanda yang lebih mendukung aktivitas negara dalam persoalan kesejahteraan di tanah jajahan, yang mendorong kemenangan sayap kanan, Partai Kristen, pada Pemilu 1901. Partai ini memperkenalkan Politik Etis, dengan menempatkan pendidikan sebagai prioritas program kesejahteraan.

Di bawah semangat etis, sistem pendidikan direorganisasi dan disesuaikan untuk memenuhi tuntutan baru, yang melahirkan beragam lembaga pendidikan, dan memperluas akses pribumi ke pendidikan modern. Reorganisasi terpenting terjadi pada sekolah kejuruan. Pada 1900-1902, sekolah Dokter-Djawa diubah menjadi STOVIA (School tot Opleiding Van Inlandsche Artsen). Dengan lama pendidikan 9-10 tahun, STOVIA merupakan level pendidikan tertinggi yang ada di Hindia hingga dua dekade pertama abad ke-20.

Situasi ini memberikan modal kultural bagi pelajar dan mantan pelajar sekolah ini untuk mengambil alih kepemimpinan inteligensia baru yang sebelumnya dipegang para guru. Tokoh terkemuka dari kalangan mantan pelajar Dokter-Djawa/STOVIA pada awal abad ke-20 adalah Wahidin Sudiro Husodo, Abdul Rivai, Tirto Adhi Surjo, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Surjaningrat.

Meski telah mencapai level pendidikan tertinggi, prestise sosial dan imbalan ekonomis yang diterima lulusan STOVIA masih mengecewakan. Posisi Dokter-Djawa di pemerintahan dianggap sama dengan posisi mantri. Peran utama mereka sebagai vaksinator tak menumbuhkan rasa hormat seperti halnya lulusan OSVIA (sekolah pangreh praja) yang bekerja di pos-pos administrasi pribumi. Gaji lulusan STOVIA setelah belajar 9-10 tahun umumnya hanya sepertiga dari gaji para lulusan OSVIA yang lama studinya hanya lima tahun.

Perasaan terampas dan terhina ini diperparah oleh krisis ekonomi global 1903 yang memiliki efek destruktif bagi kondisi perburuhan di Hindia. Gerakan emansipasi dari diskriminasi sosial-ekonomi kaum inteligensia baru ini menemukan rangsangan kebangkitannya dari kemunculan gelombang Kebangkitan Asia (Aziatisch Reveil); disimbolkan oleh kemenangan Jepang atas Rusia 1905, Revolusi Turki Muda 1908, gerakan pembebasan dan nasionalis lain di Asia.

Para intelektual organik dari strata inteligensia ini percaya bahwa ide kemajuan haruslah ditanam di atas basis sosial yang berbeda; terbentuk dari mereka yang memiliki ”modal kultural” seperti kualifikasi pendidikan, keterampilan dan bahasa. Untuk itu, mereka terdorong untuk menemukan sebuah batas spasial imajiner antara diri mereka dan aristokrasi tua dengan memancangkan tanda.

Seorang lulusan sekolah Dokter-Djawa, Abdul Rivai, sebagai seorang editor majalah Bintang Hindia, pada 1902 mulai memperkenalkan istilah ”bangsawan pikiran” (prestise sosial berbasis penguasaan ilmu) yang dikontraskan dengan ”bangsawan oesoel” (prestise berbasis keturunan). Selanjutnya, konstruksi ikutan dibuat untuk mempertautkan kode ”bangsawan pikiran” dengan komunitas imajiner baru, ”kaoem moeda”; sedangkan ”bangsawan oesoel” diasosiasikan sebagai ”kaoem toea”.

Salah satu eksperimen kaum muda untuk memperjuangkan kemajuan adalah pendirian perkumpulan Budi Utomo (BU) pada 1908. Dengan melancarkan kritik terhadap kegagalan kepemimpinan priayi tua dalam melindungi kepentingan rakyat, pada awalnya BU bermaksud memperjuangkan kepemimpinan kaum muda. Meski terbukti, pengaruh kaum tua masih terlalu kuat, membuat BU segera dibajak kalangan priayi konservatif.

Meski begitu, BU menjadi tonggak penting dalam pertumbuhan gerakan kebangkitan berbasis ”bangsawan pikiran”. Berpijak pada peta-jalan yang telah dipancangkan generasi sebelumnya, angkatan baru kaum terdidik bergerak lebih maju dengan mencampakkan kata bangsawan yang mendahului kata pikiran. 

Seseorang menulis di Sinar Djawa (4 Maret 1914): ”Dengan pergeseran waktu, telah muncul jenis bangsawan baru, yakni ’bangsawan pikiran’. Namun, jika bangsawan pikiran ini hanyalah kelanjutan dari bangsawan usul, maka perubahan dan pergerakan tak akan pernah lahir.”

Maka, tanda baru segera dicipta, tanda yang sepenuhnya bebas dari imaji kebangsawanan, dan berkhidmat sepenuhnya pada pikiran. Tanda itu bernama ”kaum terpelajar” atau ”pemuda-pelajar”, atau sering kali diungkapkan dalam bahasa Belanda, jong. Dalam tanda dan peta-jalan seperti inilah generasi Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Natsir dibesarkan. Semua tokoh ini lahir pada dekade pertama abad ke-20, dan semua tak bisa dikatakan sebagai anak priayi tinggi. Mereka mendapatkan keuntungan bisa memasuki sistem pendidikan Eropa karena pengenduran prasyarat keturunan berkat perjuangan generasi sebelumnya.

Perjuangan kebangkitan bermula dari kerja wacana. Aktivitas pergerakan politik generasi Soekarno berjejak pada kekuatan diskursif-argumentatif lewat kelompok studi, kerja jurnalistik, dan kesastraan. Sejak 1924, Hatta terlibat aktif di Perhimpunan Indonesia berikut jurnalnya, Indonesia Merdeka, seraya tak lupa menulis puisi-puisi patriotik. Pada 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studieclub berikut jurnalnya, Indonesia Moeda. Pada saat sama ia aktif sebagai editor majalah SI, Bandera Islam (1924-1927), bahkan selama pembuangan menulis naskah drama.

Seperti Hatta, Sjahrir aktif di Perhimpunan Indonesia dan kelak berperan penting dalam jurnal Daulat Rakyat. Ia pun dikenal sebagai pemain sandiwara dengan erudisinya yang luas di bidang kesusastraan. Natsir mengikuti beberapa kelompok diskusi dan terlibat intens di Persatuan Islam. Sejak 1929 ia menekuni kerja jurnalistik sebagai ko-editor dari jurnal Pembela Islam.

Eksperimen kaum muda

Menulis adalah mencipta, dan mencipta selalu mensyaratkan membaca. Semakin banyak mencipta, semakin banyak membaca; semakin kaya bacaan, semakin kaya hasil penciptaan. Yang pertama mereka ciptakan adalah nama. Tanda pengenal diri yang memberi kesadaran eksistensial. Jika tak suka dengan rumah kolonial, hal pertama yang harus dirobohkan adalah tanda-tanda yang diciptakannya. Jika Belanda menandai tanah-air ini sebagai Hindia-Belanda, yang diperjuangkan generasi Soekarno adalah memberi nama baru kepada tumpah darahnya, ”Indonesia”.

Dengan penemuan nama ”Indonesia”, sentimen sempit etno-nationalism bertransformasi menuju keluasan semangat civic nationalism: keragaman etnis, agama, dan kelas sosial bertaut ke dalam kesatuan tanah-air, bangsa, bahasa persatuan. Monumennya dipancangkan pada Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Dari sanalah kemerdekaan Indonesia menemukan jangkarnya.

Mimpi kebangkitan baru

Berdiri di awal milenium baru, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan menyaksikan gerak sejarah yang berulang dan hilang. Kesadaran kebangkitan nasional di masa penjajahan mendapatkan inspirasi dari gelombang Kebangkitan Asia; disertai usaha sadar kaum terdidik saat itu membumikan inspirasi ini dalam kenyataan Indonesia dengan mengerahkan daya cipta dan daya juang.

Sekarang, kita kembali memimpikan kebangkitan nasional, diinspirasikan oleh kebangkitan Asia sebagai pusat baru peradaban dunia, ditandai oleh kemajuan fenomenal yang dicapai China, India, dan negara lain di kawasan Asia Pasifik. Namun, yang terasa hilang dari rantai sejarah bangsa ini adalah kekuatan daya cipta dan daya juang. Terdapat tanda-tanda bahwa ”pikiran” dan keberaksaraan tak lagi jadi ukuran kehormatan.

Inteligensia dan politisi berhenti membaca dan mencipta karena kepintaran kembali dihinakan oleh ”kebangsawanan baru”: kroni, nepotisme, dan kemewahan. Pendidikan tidak lagi menjadi sarana pembebasan dan pencerahan, melainkan menjadi mata rantai penindasan dan penggelapan. Tantangan tidak dijawab oleh perjuangan menggeluti kenyataan, melainkan ditutupi oleh rekayasa pencitraan.

Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional, yang harus kita tangkap adalah apinya, bukan abunya. Mengagungkan kebangkitan masa lalu tanpa kesediaan menghidupi apinya hanya akan membuat bangsa ini mewarisi abunya. Seperti diingatkan Bung Karno, ”Kita bangsa Indonesia, kita pemimpin-pemimpin Indonesia, tidak boleh berhenti, tidak boleh duduk diam bersenyum simpul di atas damparnya kemasyhuran dan damparnya jasa-jasa di masa lampau. Kita tidak boleh teren op oud roem, tidak boleh hidup dari kemasyhuran yang lewat, oleh karena jika kita teren op oud roem, kita nanti akan jadi bangsa yang ngglenggem, satu bangsa yang gila kemuktian, satu bangsa yang berkarat”. ●