Indonesia Tanah Airku

Indonesia Tanah Airku

Soegeng Sarjadi, PENDIRI SOEGENG SARJADI SYNDICATE

Sumber : KOMPAS, 20 Januari 2012

Betapa prihatin saya menyaksikan kegaduhan politik akhir-akhir ini. Banyak politisi dan kaum pergerakan terjebak pada pandangan sempit dan pendek. Seolah-olah Indonesia hanya terdiri atas sejengkal tanah dan seember air.

Mereka gaduh untuk masalah-masalah yang sebenarnya sepele, seperti renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR, toilet, dan parkir motor di DPR. Akan tetapi, mereka tidak gaduh untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara adidaya pada masa depan. Padahal, Tanah Air memberikan sumber kemakmuran bagi seluruh anak bangsa.

Dengan bahasa lain, silakan DPR membuat ruang rapat yang mewah, tetapi jangan korupsi! Penekanan untuk tidak korupsi itulah yang seharusnya digaduhkan secara simultan dengan tuntutan untuk membuat strategi besar pembangunan nasional.

Dengan segala kegaduhan yang berlangsung selama ini, penulis menganggap bahwa para politisi kita secara umum melihat Tanah Air sebatas susunan ribuan pulau yang dilintasi garis khatulistiwa. Tanah Air hanya dilihat dari posisinya yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan diapit oleh Benua Asia dan Australia serta batasan-batasan fisik yang lain.

Padahal, seperti dinyatakan Daoed Joesoef, ”Indonesia Tanah Airku” (ini judul asli artikel beliau, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) juga mencakup suatu kemauan, usaha, dan ruang gerak transisi ke arah penyempurnaan tempat setiap orang seharusnya hidup bahagia.

Absennya Visi Berbangsa

Kegaduhan politik seperti yang sekarang ini terjadi, yang di dalamnya didominasi praktik korupsi seperti kasus Nazaruddin, sebenarnya sudah bisa diperkirakan jauh-jauh hari.

Ketika banyak pengusaha memasuki ranah politik dan ikut bertempur merebut posisi eksekutif dan legislatif serta ketua umum partai, kebajikan (virtue) politik bergeser dari medan pertempuran yang seharusnya berlandaskan tebalnya cita-cita dan ketulusan hati untuk mengabdi kepada rakyat menjadi sekadar tebalnya dana yang dimiliki. Di sini berlaku hukum milik para saudagar, yaitu setiap kepala bisa dibeli!

Sebagai pelaku usaha, saya memahami betul kuatnya syahwat tersebut. Ia pasti merangsek ke mana saja: ke setiap celah dan simpul-simpul yang lemah, termasuk ke jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam konteks ini, selama ini kesalahan cenderung ditimpakan kepada eksekutif, utamanya presiden. Sementara itu, riil politik yang berlaku adalah penyelenggaraan negara berjalan semi-parlementer. Seharusnya parlemen juga harus memikul tanggung jawab pada setiap kebijakan yang diambil pemerintah, dan tidak meributkan masalah-masalah yang tidak mendasar, seperti renovasi toilet dan moratorium koruptor.

Semua itu menunjukkan absennya visi berbangsa pada elite politik pada umumnya. Salah satu penyebabnya adalah kuatnya cengkeraman karakter pragmatis pengusaha pada ranah politik.

Padahal, ”Indonesia Tanah Airku” saat ini, dengan produk domestik bruto (PDB) sekitar 800 miliar dollar Amerika Serikat, sudah menempati posisi ke-16 dalam kelompok negara G-20. Suatu capaian yang dari segi magnitude-nya rasanya mustahil dapat diraih Malaysia dan Singapura yang sering kita puji. Apabila PDB tersebut merangkak naik menjadi 1.000 miliar dollar AS atau lebih, pintu gerbang menuju negara adidaya dipastikan terbuka lebar.

Seharusnya di situlah visi anak bangsa ditancapkan. Dengan konstruksi seperti itu, republik ini seharusnya tidak geger berkepanjangan siang dan malam hanya untuk, misalnya, kasus Bank Century yang melibatkan uang sebesar Rp 6,7 triliun.

Indonesia tidak akan kiamat hanya karena masalah tersebut. Indonesia juga tidak akan kiamat karena renovasi ruang rapat mewah di DPR. Apabila seluruh energi disatukan, dari tekad dan kecerdasan anak bangsa sampai pada kemampuan ekonomi dan kekuatan militer, visi kejayaan global Tanah Airku seperti era Sriwijaya dan Majapahit pasti akan kembali terengkuh.

Adalah menyedihkan ketika mesin ekonomi jalan seperti sekarang, kita tidak tertantang untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran yang masih membelit bangsa ini. Seharusnya seluruh komponen bangsa tinggal mematok kebijakan yang tepat dan pasti sehingga problem kemiskinan dan pengangguran akan terseret dan mengempis dengan sendirinya.

Keberanian untuk mematok kebijakan seperti memupus subsidi premium, misalnya—yang dibarengi dengan program aksi yang menjamin rakyat miskin bukan saja tidak terdampak, tetapi justru hidup akan lebih baik—adalah tantangan yang harus segera dijawab.

Keputusan itu bisa menghemat sekitar Rp 130 triliun per tahun. Dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan usaha ekonomi produktif rakyat. Jika praksis itu yang berlaku, kekhawatiran akan terjadinya instabilitas politik lebih bersifat utopis daripada realistis.

Catatan Akhir

Hal yang harus diwaspadai dari absennya visi berbangsa dan bernegara adalah apabila ”kue” pembangunan menjadi semakin besar. Ini akan mengancam kelangsungan hidup Tanah Airku.

Mengapa? Karena tikus-tikus koruptor yang bergerombol di banyak tempat dengan jubah politisi dan penegak hukum, untuk menyebut beberapa contoh, pasti akan rebutan untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu, mereka harus dibuat jera dengan undang-undang pembuktian terbalik atau bahkan dekrit presiden.

Dengan semua langkah itu, setiap anak bangsa ikut meletakkan satu batu bata untuk membangun Indonesia adidaya: Indonesia Tanah Airku! ●

Benih Konflik pun Ditabur di Jakarta

Benih Konflik pun Ditabur di Jakarta

Bambang Soesatyo, ANGGOTA KOMISI III DPR RI DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR

Sumber : SINDO, 10 Januari 2012

Imbauan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar politisi tidak membuat kegaduhan dilanggar sendiri oleh para kader Partai Demokrat dengan menyerang kader partai lain yang selama ini kritis terhadap pemerintah. Tak peduli dengan rangkaian peristiwa konflik berdarah di sejumlah daerah, orang-orang kepercayaan SBY, termasuk kader Partai Demokrat (PD), menyulut bara politik di Jakarta.

Efektivitas pemerintahan ini memang sangat rendah. Situasi keamanan dan ketertiban umum di sejumlah daerah akhir-akhir ini benar-benar sangat memprihatinkan. Pecah konflik di sejumlah daerah karena berbagai alasan.Semua warga bangsa bersedih karena korban tewas bergelimpangan di manamana seperti di Papua, Aceh, Palu,Bima,Sampang,Tiaka,Mesuji, sertabanyaktempatlainnya.

Di tengah keprihatinan warga bangsa, pemerintah di Jakarta terus saja minimalis menyikapi kecenderungan itu. Pada hampir semua konflik di daerah peran pemerintah sebagai penengah nyaris nol.Pemerintah di Jakarta lebih disibukkan dengan urusan politik kekuasaan yang praktis tidak berkait langsung dengan aneka persoalan yang tengah dihadapi warga di sejumlah daerah.

Ketidakpedulian

Bobot kepedulian Kantor Kepresidenan terhadap rangkaian konflik di daerah pun amatlah minim.Kecenderungan itu tecermin dari kesibukan dan perilaku orang-orang kepercayaan Presiden yang hari-hari ini tampak panik,lalu melancarkan serangan membabi buta ke partai politik yang bersikap kritis, khususnya terhadap skandal Bank Century. Oleh kader PD, ada parpol yang dijuluki “ikan salmon”(kependekan dari intelektual kagetan asal ngomong). Ada pula yang disebut ”ikan tongkol” alias asal ngomong bikin dongkol.

Memalukan memang. Perilaku tersebut mencerminkan kualitas politisi yang jauh dari harapan masyarakat. Kita senang PD sekarang sudah menerima hasil audit investigasilanjutanBPK. Tidakseperti dalam audit investigasi pertama dulu yang mereka tolak mentah- mentah. Seperti diketahui, audit BPK yang baru ini menguatkan yang pertama.

Bahkan mengungkap secara gamblang adanya hubungan istimewa pemilik Bank Century dengan HEW dan hubungan istimewa pemilik deposito hampir Rp2 triliun yang bernama BS dengan parpol tertentu melalui anaknya SS di PT MNP.Sebagaimana diketahui, jika Bank Century ditutup dana jumbo itu hanya dijamin sesuai undangundang, Rp2 miliar.Selain dana BS yang triliunan tadi,ada dana BI dalam bentuk FPJP senilai Rp632 miliar yang digelontorkan Boediono sebelumnya ke Bank Century akan lenyap. Jadi,pertanyaan yang timbul sekarang,apakah benar langkah bailout Bank Century itu untuk penyelamatan ekonomi nasional?

Atau hanya penyelamatan parakroniyangmemilikisimpanan dana jumbo di bank tersebut sekaligus menyelamatkan diri dari kebijakan yang keliru saat menggelontorkan FPJP senilai Rp632 miliar ke bank tersebut? Kalau dikaitkan dengan surat Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden akan klop.Bahwa bailout dipaksakan oleh BI dengan datadata yang tidak akurat. Kalau ada yang mengatakan partai-partai yang kritis terhadap skandal gila Bank Century adalah kumpulan ikan salmon yang asal ngomong, itu keliru.

Partai-partai itu bicara fakta.Justru kader PD yang telah kehilangan argumentasi karena panik. Sebelum serangan PD itu dimulai, telah beredar informasi yang menyebutkan bahwa telah ada “perintah” untuk melakukan serangan balik terhadap pihak-pihak yang selama ini bersikap kritis terhadap pemerintah. Lucunya, sikap kritis berbagai kalangan itu diterjemahkan sebagai upaya menggoyang pemerintahan saat ini.

Minus Informasi

Jadi,alih-alih peduli pada persoalan konflik berdarah yang terjadi di sejumlah daerah,pemerintah melalui orang-orang kepercayaannya justrusedangmenyulut barapolitikdiJakarta.Benih-benih konflik pun sedang ditabur di ibu kotanegara.Benar-benartidakproduktif karena ”serangan terbuka” kader-kader PD hanya bertujuan memuaskan syahwat politik penguasa yang ketakutan oleh bayangannya sendiri.

Pemerintah tidak pernah serius menghitung ekses dari rangkaian konflik berdarahdisejumlahdaerahitu. Bahkan muncul kesan Jakarta membuat gap,dengan menyerahkan persoalan-persoalan itu kepada pemerintah daerah atas nama otonomi daerah. Kalau pemerintah daerahnya kebetulan siap, persoalannya barangkali bisa direduksi. Sialnya, banyak pemerintah daerah belum bisa responsif terhadap persoalan-persoalan yang mengemuka di daerahnya. Idealnya, potensi persoalan di semua daerah bisa direkam di Jakarta.Perkembangan potensi persoalan itu terus diamati.

Jika dianggap perlu, Jakarta melakukan intervensi mengatasi persoalan.Intervensi pemerintah pusat halal demi ketertiban umum dan mencegah jatuhnya korban jiwa. Lantaran pemerintah pusat pun lengah,rangkaian ledakan konflik akhirnya hanya bisa ditanggapi dengan keterkejutan. Jakarta dihebohkan oleh tragedi Mesuji setelah peristiwanya berumur hampir dua bulan. Konflik berdarah di Sape,Bima, tak bisa dicegah walaupun potensi masalahnya sudah terbaca berhari-hari sebelumnya.

Rangkaian konflik berdarah di tanah Papua adalah buah dari kegagalan pemerintah berdialog dengan warga Papua. Budaya minimalis dalam menyikapi setiap potensi masalah sudah menggejala ke daerah. Meniru gaya pemerintah pusat, sejumlah pemerintah daerah pun tidak responsif terhadap potensi masalah atau potensi konflik yang muncul di daerahnya.Pemerintah daerah membiarkan saja potensi konflik tereskalasi dari waktu ke waktu.Contoh kasusnya adalah bentrok antara warga Kelurahan Nunu dan warga Kelurahan Tavanjuka yang sudah lima kali dalam dua bulan terakhir.

Potensi konflik tereskalasi karena masyarakat terpaksa harus mencari caranya sendiri untuk menyelesaikan persoalan mereka. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tak pernah proaktif tampil sebagai penengah, atau menawarkan pendekatan preventif. Akibatnya, ketika pecah konflik horizontal maupun konflik antara warga versus aparat, tindak kekerasan sudah sulit dihindari.Ketika aksi kekerasan menjadi pilihan untuk menyelesaikan masalah, jatuhnya korban jiwa sulit dihindari. ●