Bisnis Politik Jelang Pemilu 2014

Bisnis Politik Jelang Pemilu 2014 Abd Hannan ;  Anggota Tim Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura

SUARA KARYA, 28 Mei 2013

Menjelang perhelatan akbar Pemilu 2014, diperkirakan gonjang-gonjang politik akan semakin membahana. Bahkan, hampir menapaki puncak inti klimaks. Di pertengahan tahun ini saja, sudah banyak dinamika yang mengarah ke sana. Diawali dari mengemukanya kasus pengaturan daging impor sapi yang diduga melibatkan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq sehingga mengakibatkan PKS menjadi 'bulan-bulanan' media. Kemudian, diikuti oleh prahara internal partai penguasa, Demokrat. Disusul kemudian oleh keluarnya Hary Tanoesoedibjo, sang taipan grup media massa MNC yang manarik diri dari barisan partai Nasdem.

Menjelang perhelatan Pemilu 2014, dinamika politik di negeri kita dalam waktu-waktu dekat praktis akan mengalami peningkatan. Sedini mungkin setiap parpol akan memasang jurus kuda-kuda untuk menguatkan dukungan publik sebagai langkah meningkatkan elektabilitas partai. Tak ketinggalan pula para petinggi partai yang kebetulan menduduki kursi penting di berbagai struktural kenegaraan tentu tidak akan tinggal diam. Seoptimal mungkin mereka akan berpikir dan berupaya keras bagaimana parpol kepunyaannya mampu menduduki kursi teratas.

Mencuatnya isu-isu personal kepartaian yang akhir-akhir mengemuka di berbagai media mengindikasikan betapa para petinggi parpol sudah mulai memperhatikan kepentingan personal partainya. Kepentingan personal di sini mereka wujudkan dengan cara melakukan konsolidasi internal kepartaian serta merealisasikan konsep komunikasi dan sosialisai politik secara lebih intens dan aktif. Dengan begitu, maka kegaduhan politik di sektor internal kenegaraan kita akan tambah menggeliat lantaran banyak petinggi pemerintahan kita semakin menyibukkan diri mengurusi kepentingan partai ketimbang persoalan kebangsaan.

Fenomena kepentingan personal yang kental dalam diri partai bukan tidak mungkin mengakibatkan dinamika politik kita akan semakin tidak jelas arahnya. Demikian dikarenakan partai politik yang bergerak di dalamnya tidak betul-betul berangkat atas dasar kepentingan rakyat. Melainkan, lebih dikarenakan berangkat atas dasar kepentingan kelompok partai secara kolektif.

Karenanya, tak sedikit parpol yang keberadaannya tidak bersahabat dengan rakyat dan belum cukup amanah mewakili kebutuhan-kebutuhan rakyat. Mereka hanya datang saat menjelang pemilu untuk berkampanye, membawa sempalan-sempalan janji yang enak didengar. Namun, itu hanya musiman, setelah masa-masa pemilu usai, sesigap mungkin parpol menghilang. Janji tinggal janji, sedangkan rakyat gelisah menanti.

Sampai di sini, maka kehadiran parpol sebagai mesin politik telah gagal dalam menjalankan fungsi-fungsi yang semestinya mereka jalankan dengan baik, yaitu menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa. (Budiardjo, 2008: 405)

Kegaduhan politik di negeri yang (katanya) demokratis ini bisa saja ditengarai karena sulitnya parpol dan politisi kita melepaskan diri dari sifat pragmatis. Bukan rahasia umum lagi, kita dapati berbagai aktivitas politik yang kerapkali menjadikan uang sebagai subtansi utama. Bahkan, jika boleh mengatakan, dinamika politik kita sejauh ini masih terbelit dengan krisis idealis kepartaian. Tahun politik yang sejatinya dijadikan ajang memperkenalkan visi-misi partai, kini dijadikan moment melakukan transaksi jabatan. Bisnis politik seperti ini biasanya dijalankan dengan cara melakukan rekrutmen politik lewat jalan "tawar menawar" antara parpol dan kader rekrutannya.

Bisnis politik di tahun politik memang menjanjikan begitu banyak keuntungan. Karena, pada tahun-tahun ini kaum elite berduit berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai anggota kader supaya bisa memiliki 'kendaraan' menduduki kursi legislatif. Tak pelak, mereka yang duduk di Senayan adalah pentolan kaum-kaum berduit yang sejatinya kapasitas mereka sebagai politisi belum teruji. Istilah miring perihal politisi dadakan berkembang pesat, sebagai refleksi atas model rekrutmen politik yang terlampau bersifat pragmatis.

Bisnis politik sebagai bagian dari kegaduhan politik bisa pula kita dapati ketika muncul kemungkinan adanya penyelewengan para aktor politik yang memiliki wewenang di kursi parlemen, dalam hal ini adalah para wakil rakyat. Sebagaimana kita tahu keberadaan para wakil rakyat di Gedung Senayan tidaklah independen, melainkan berangkat atas nama fraksi-fraksi kepartaian. Bukan bermaksud buruk sangka, namun bukan rahasia umum lagi, jika kebanyakan para anggota dewan memiliki kecenderungan lebih memprioritaskan kepentingan partai dan dirinya ketimbang rakyat.

Karenanya, menghadapi Pemilu 2014, kecendrungan para politisi Senayan untuk mendapatkan 'dana siluman' sangat potensial. Modusnya pun beraneka ragam, ada yang melalui pengelambungan anggaran, permainan kebijakan, dan ada pula yang melalui permainan tender dan proyek. Untuk itulah, kesigapan elemen masyarakat dalam melakukan kontrol dan pengawasan memiliki peran sentral, agar tahun politik saat ini tidak dijadikan ajang menjarah kekayaan negara.

Sampai di sini, maka kehadiran konsensus politik sebagai langkah mengantisipasi kegaduhan politik mutlak diperhatikan. Beberapa faktor kegaduhan politik yang terjadi belakangan ini bisa saja disebabkan tidak adanya sebuah konsensus bersama yang betul-betul mengarah pada kepentingan nasional dan masa depan bangsa, serta belum mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari hiruk-pikuk politik yang bersifat pragmatis. Untuk itu, reformasi politik dari model pragmatis menuju idealis perlu ditanamkan pada diri masing-masing partai. Jika perlu lakukanlah perbaikan, syukur-syukur bila sampai menciptakan perubahan. Semoga! ●

Terorisme, Sebuah Skenario Pengalihan Isu

Terorisme, Sebuah Skenario Pengalihan Isu Abd Hannan ;  Anggota Tim Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Budaya Universitas Trunojoyo Madura

SUAR OKEZONE, 17 Mei 2013

Isu terorisme kembali hangat diperbicangkan media setelah pada Kamis (2/5/2013) jajaran kepolisian Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penyergapan. Sebagaimana dilaporkan banyak media pada saat itu Densus 88 sukses menangkap dua terduga teroris yakni JM alias Asep dan Ovie di Jalan Jenderal Sudirman. Keduanya diciduk saat menuju Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan yang diperoleh keduanya didapati membawa lima bom pipa siap ledak. 
  
Selang beberapa hari kemudian, jajaran kepolisian Detasemen Khusus (Densus) 88 kembali melanjalankan operasinya. Kali ini adalah mereka menggerebek rumah kontrakan terduga teroris di RT2/RW8 Batu Rengat, Cigondewah Hilir, Bandung, Rabu (8/5/2013). 

Dalam operasinya kali ini 11 orang berhasil disergap, 4 di antaranya tewas. Terduga teroris tersebut tewas di tempat setelah terjadi baku tembak antarkeduanya. Terduga teroris yang tewas di Bandung diketahui bernama Budi Syarif alais Angga, Sarene, dan Jonet. Sementara yang tewas di Kendal bernama Abu Roban alias Bambang alias Untung.

Terlepas dari benar atau tidaknya isu teroris tersebut penulis tak ingin terlampau jauh masuk kewilayah tersebut. Karena bagi penulis benar hanyalah persoalan subjektivitas yang bisa dipelintirkan, bahkan dimanipulasi sekalipun melalui berbagai konspirasi dan skenario yang sulit diterawang. Namun yang jelas apresiasi rasanya perlu kita berikan kepada jajaran pasukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri yang sudah ikut andil menjaga keamanan negeri kita, Indonesia. Dan itu harus kita syukuri meski pada beberapa kesempatan keberadaan Densus kerapkali juga menebarkan keresahan, lantaran tidak bisa “menjaga” sikap dalam menjalankan operasinya.

Sebagai rakyat yang baik, penting rasanya ditegaskan bahwa penulis bukanlah tipe orang yang suka berprasangka buruk, dalam hal apapun itu. Apalagi menyangkut perihal kebijakan dan intrik politik yang ada dilingkungan birokrasi. Hanya saja, kaitannya dengan isu penangkapan teroris di Jakarta kemarin sungguh membuat diri penulis terjebak dalam penasaran mendalam. Penulis menilai fenomena tersebut merupakan suatu yang amat janggal, menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar. Setidaknya perihal momentum kejadiannya yang berbarengan dengan gonjang-ganjing politik dan persoalan kenegaraan yang lagi akut. Yang demikian hemat amatlah menarik dibicarakan, karena walau bagaimanapun isu teroris di negeri ini bagai “celengan” yang menyeruak di saat ada kebutuhan politik mendesak.

Komoditas politik rezim teroris?

Belajar dari sejarah sebelumnya, mungkin tidaklah berlebihan jika penulis sedikit beranikan diri berasumsi, bahwa bangsa kita terlalu berlebihan menyikapi sempalan isu pinggiran. Ketika ada satu kasus menyeruak di media yang kebenarannya belum diketahui pasti, serentak publik gempar. Jutaan pasang mata pun fokus mengalihkan diri mengikuti perkembangannya. Tak ketinggalan pula media dibuat kalang kabut, serentak mereka berebutan melakukan liputan. Padahal jika mau jujur hal demikian kadang merupakan semapalan isu yang sengaja dibuat sebagai media pengalihan, menghilangkan isu-isu vital yang ada dielemen kebangsaan dan kenegaraan.

Sebagai contoh, adalah Penangkapan Ibrohim di Temanggung 10 Agustus 2009 lalu yang diklaim sebagai kelanjutan operasi terduga teroris Hotel Ritz Charlton. Pada saat itu, pemerintah dalam hal ini SBY sedang ditekan mengenai penyelenggaraan pemilu terkait dengan hilangnya potensi 60 juta suara dan menangnya Partai Demokrat dalam 1 putaran. Dan bersamaan dengan itu sedang merebak pula persoalan birokrasi perihal Kasus Cicak dan Buaya yang melibatkan Susno Duadji. Dia dianggap melakukan suap dalam penanganannya terhadap kasus century, serta Kasus terbunuhnya Nasrudin Zulkarnaen sebagai Dirut salah satu BUMN, di mana dalam perkembangannya melibatkan Antasari yang pada masa itu menjabat sebagai Ketua KPK.

Dan yang masih segar dalam ingatan kita adalah meledaknya bom rakitan di Semarang yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2012. Uniknya peristiwa tersebut terjadi pada waktu wacana kenaikan BBM menjadi isu besar, sedang hangat–hangatnya diperbincangkan media dan pemerintah. Rakyat yang saat itu getol melakukan demonstrasi dibuat “terhipnotis” oleh sempalan isu teroris Semarang. Alih-alih menantang kebijakan pemerintah akhirnya meredup lantaran rakyat terbawa skenario teroris.

Begitu juga dengan penyergapan teroris di Solo pada 31 Agustus 2012 kemarin, di mana operasi tersebut terjadi bersamaan dengan menggeliatnya isu terhadap peninjuan kembali kontrak karya Freeport serta kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Selain itu, juga sebagai pengalihan terhadap upaya membuka kembali kasus Century dengan pemanggilan Antazari ke Senayan.
  
Dan “Alhamdulillah” intrik demikian betul-betul manjur, KPK pun dibuat ompong lantaran ketuanya dihadapkan pada persoalan hukum. Sedangkan para koruptor berkeliaran hingga kasus Century pun mengambang tak terurus hingga sekarang. Penulis mulai khawatir ketika nantinya terekpos isu-isu vital perihal kebijakan negara dan peroblem kenegaraan, maka akan mencuat isu-isu baru. Teroris dan selalu teroris.

Dan ternyata apa yang penulis hawatirkan ternyata berbanding lurus dengan realitas yang terjadi sekarang. Terbukti ketika kasus eksekusi Susno Duadji atau kasus mantan Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo masih bergulir, pada waktu yang bersamaan menyeruak isu hangat yang lagi-lagi melibatkan nama teroris. Nampaknya isu teroris di negeri ini betul-betul kental, menjadi media komoditas politik yang banyak digandrungi.

Rekayasa yang Mengerikan

Jika mau jujur sebenarnya kita ngeri melihati beberapa fenomena di atas. Penulis lebih suka melihatnya sebagai satu agenda ketimbang ketepatan atau kebetulan. Kenapa ada korelasi isu besar dengan peladakan bom atau dengan digrebeg dan dieksekusinya para teroris tersebut? Sungguh tidak mudah menjawabnya tetapi fakta demikian sudah mengindikasikan terdapat satu skenario besar yang bermain dibalik layar. 

Sampai di sini, penulis tidak ingin terlampau jauh menjustifikasi dengan mengatakan, bahwa ada konspirasi yang sedang bersembunyi di sektor internal pemerintahan kita. Penulis tidak ingin dibilang ngaur lantaran mengklaim sesuatu yang belum sepenuhnya terbukti kepastiannya. Hanya saja sebagai pengamat kecil-kecilan, penulis pribadi tidak ingin dikatakan bodoh karena harus menutup mata perihal isu teroris yang berkembang saat ini. Yang jelas dibalik sekenario ini ada aktor pelaku pemain utama yang keberadaannya sulit dijangkau media.

Bukan maksud penulis mengharap isu teroris menjadi suatu kenyataan, namun jika memang benar isu tersebut hanya merupakan rekayasa belaka, maka betapa berdosanya pemimpin kita yang sudah membohongi jutaan umat. Dan betapa piciknya pemimpin kita yang sampai hati tega membuat gelisah masyarakat. Sekalipun itu rekayasa, namun sudah lebih dari cukup menebarkan keresahan dan kekacauan di tengah kehidupan publik.

Akhir kata, semoga kebenaran segera terungkap dan bangsa Indonesia mendapatkan perlindungan dari Allah SWT serta kita menjadi bangsa yang lebih baik. Bangsa yang jujur, penuh amanah, dan bertanggung jawab. mien! ●

Negeri Darurat Premanisme

Negeri Darurat Premanisme Abd Hannan  ;   Anggota Tim Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Budaya Universitas Trunojoyo Madura

SUAR OKEZONE, 08 Mei 2013

Beberapa waktu lalu media disibukkan pemberitaan perihal premanisme. Diawali dari penangkapan Hercules, si penguasa tanah abang hingga meluas pada skandal premanisme struktural kenegaraan, melibatkan nama besar Kopassus (baca, Cebongan). Seakan membudaya, setiap kali muncul aksi premanisme, maka muncul gerakan balasan yang disertai dengan aksi premanisme pula. Bedanya, aksi premanisme yang pertama dilakukan oleh kelompok preman. Sedangkan yang kedua aksi premanisme pembalasan dilakukan oleh sejumlah oknum aparat negara. Hal itu menunjukkan, negeri kita sedang berada dalam posisi genting, terperangkap di tengah-tengah pusaran premanisme.
  
Jika boleh menyatakan, premanisme di negeri ini bukan lagi sekadar bentuk perilaku menyimpang. Melainkan kian bergeser menjadi satu “profesi” memenuhi kebutuhan hidup. Meski tergolong suatu yang negatif, namun tak bisa dielak, bahwa premanisme dewasa ini menjadi satu ajang “industrialisasi ekonomi”  yang begitu menjanjikan.
  
Faktor penyebab menggeliatnya perilaku premanisme tidaklah tunggal, namun ada banyak faktor melatarbelakanginya. Dalam konteks sosiologis, perilaku menyimpang merupakan salah satu bentuk realitas sosial. Dan itu akan terus selalu ada sebagai kelanjutan atas pribadi manusia yang memiliki kehendak untuk bebas. Sedangkan dalam konteks bermasyarakat, premanisme adalah satu jenis peyimpangan norma-nilai yang perlu dikontrol. Baik dalam bentuk represif maupun preventif. Karenanya, keterlibatan semua pihak, khususnya aparatur pengamanan negara memiliki peran sentral dalam menekan aksi premanisme.

Lemahnya Supremasi Hukum
  
Lemahnya supremasi hukum dalam kapasitasnya sebagai salah satu pilar penegakan peradilan menjadi satu faktor paling rasional. Demikian tidaklah berlebihan, mengingat hukum merupakan satu lembaga peradilan yang memiliki kekuatan besar memberi efek jera terhadap para pelaku kekacauan. Belajar dari realitas yang ada, supremasi hukum di negeri kita masih bisa dikatakan berada pada titik rendah, timpang dan lebih cenderung diskriminatif. Ompong, dan belum cukup maksimal menunjukkan taring. Kalaupun sudah, itu sebatas pada “gertak sambel”, paling rentan bisa dilihati manakala berhadapan dengan kelas bawah.

Bobroknya penegakan hukum di negeri kita terungkap melalui hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Hasil itu menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia berada pada titik terendah. Hanya 29,8 persen responden yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum. Sebanyak 56 persen responden menyatakan tidak puas. Sisanya sebanyak 14,2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. (al-Islam 12/4/2013).

Adalah hal wajar jika banyak asumsi miring berkenaan dengan kondisi peradilan kita. masyarakat mulai hilang kepercayaan perihal penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Istilah hukum yang berbasis keadilan dan independen tak ubahnya simbol dan hiasan belaka. Bukan rahasia umum lagi bila penerapan hukum bisa dibeli degan uang. Jika ada pulus, hukum pun mulus. Jika tidak, mampus!

Uang seolah menjadi dewa di negeri ini. Apa-apa selalu saja diukur dengan uang, sekalipun itu harus menggadaikan harga diri dan mengorbankan hak rakyat. Dapat dibayangkan, bagaimana kondisi bangsa ke depan jika setiap permasalahan yang timbul selalu saja dihadapkan pada nilai materi. Hedonisme seakan menjadi identitas para pilar penegak hukum kita. Entah itu polisi, hakim, jaksa, apalagi pengacara. Substansi hukum yang sebenarnya bermuara pada keadilan kini berpindah haluan menjadi pembela yang punya uang.

Sebagai korbannya, hak rakyat pun banyak berlarian lantaran pemegang tampuk kekuasaan cenderung mata duitan. Bagaimana bangsa ini bisa hidup nyaman jika untuk menagih hak pribadi saja sudah harus ditukar dengan uang.  Nampaknya sifat materialisme sudah menjadi identitas dan karakter peradilan kita. Jika kondisi negara tetap saja demikian, lantas sampai kapan bangsa ini bisa mendapati rakyatnya hidup tenteram jika diusianya yang ke 67 ini lembaga peradilan kita masih terkatung-katung dan jungkar balik tak menentu arah
  
Hal lain yang menambah lemah penegakan hukum di negeri kita adalah adanya kemungkinan persekongkolan antara aktor preman dengan para pemangku kekuasaan, pejabat negara. Sebab seperti diungkapkan oleh sosiolog UI Paulus Wirutomo, organisasi preman itu sampai ke atas, sampai pada orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, pejabat-pejabat yang duduk dalam pemerintahan atau negara, baik militer maupun sipil, dan orang-orang yang punya modal kuat. Karenya, tidak heran manakala tumpukan kasus premanisme tidak begitu disigapi oleh penegak hukum. Dikarenakan sudah diintervensi oleh kekeuasaan dan wewenang pihak tertentu. Sampai disini, maka wajar-wajar saja jika premanisme menggeliat, berkecambah diberbagai penjuru negeri.

Kesenjangan Ekonomi
  
Faktor lain yang menjadi pangkal penyebab menggeliatnya aksi premanisme di negeri kita sebagian besar dipicu tuntutan ekonomi yang kian hari kian mencekik (al-Islam.12/04/2013). Sulitnya mencari penghidupan membuat masyarakat terjebak pada pola kehidupan yang disebut Rimba. Dimana adu kekuatan menjadi satu modal mempertahankan hidup. Anarkisme dan pemeberontakan menjadi satu tontonan lumrah. Layaknya di Hutan, satu persatu dari mereka saling senggol menyenggol karena harus berkompetisi, berebutan kebutuhan komoditas yang semakin menghimpit. 
  
Di negeri yang (katanya) kaya akan sumber daya alam ini, isu kemiskinan menggurita mewarnai lingkup elemen masyarakat. Bukan hanya di pedesaan, di sudut perkotaan pun kemiskinan menjadi satu pemandangan lazaim kita dapati. Di kolom jembatan, hingga dipinggiran sungai sedeeretan rumah kumuh dan tak layak huni membanjiri. Realitas demikian merupakan satu potret nyata bagaimana kesenjangan ekonomi sampai detik ini masih menghantui bangsa kita. 
  
Adalah sangat memungkinkan jika pada suatu saat negeri ini akan dihuni oleh premanisne. Lantaran kondisi bangsa terus saja terkatung-terkatung dibawah keterbatasan. Lebih-lebih kita tahu, komoditas ekonomi merupakan kebutuhan sentral. Suatu bangsa dapat dikatakan sejahtera manakala keberadaan negara mampu mengakomodir kebutuhan rakyat. Jika tidak, maka sudah sepantasnya negara tersebut dibilang gagal.
  
Karenanya, perbaikan dalam segala lini perlu dipertegas kembali. Utamanya perihal penegakan kembali supremasi hukum dan perbaikan ekomoni sosial. Syukur-syukur jika sampai menciptakan perubahan. Pada satu sisi, aparat peradilan sebagai salah satu pilar pengakan hukum harus menunjukkan sikap konsistensi dan memiliki mental kuat. Jangan sampai mau diintervensi—atau dalam bahasa ekstrimnya—diperbudak oleh pihak manapun, termasuk pemerintah. Sekalipun itu penguasa tertinggi, Presiden.
  
Dan bersamaan dengan itu, pemerintah selaku pengayom rakyat diharapkan betul-betul menjalankan amanah sebagai mana mestinya. Jangan sampai lengah, terlebih jika sampai menyalahgunakan wewenang. Kedepankan kepentingan rakyat, dan kuatkanlah perekonomian bangsa agar setiap lapisan masyarakat tidak lagi terjebak pada pergumulan sosial. Karena apabila suatu negera mampu menjamin kebutuhan hidup setiap warganya, maka ketentraman pun akan mudah didapati, dan konfrontasi sosial pun bisa ditekan. ●