Menyoal Pemilu Luar Negeri Ahmad Sahidah  ;   Dosen Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia

KORAN SINDO,  26 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

Pada Senin, 10 Maret 2014, penyedia layanan komunikasi Digi memberi tahu pengguna layanan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR akan dilaksanakan pada 6 April 2014. Pesta demokrasi di negeri jiran dihelat tiga hari lebih awal daripada pelaksanaan di Tanah Air. Tentu pemilihan hari Minggu adalah tepat sehingga warga Indonesia yang berada di negara tetangga bisa menunaikan hak pilihnya untuk memilih calon wakil rakyat dari daerah pemilihan II Daerah Khusus Istimewa Jakarta. Hanya, perlu diketahui bahwa negara bagian Kedah, Trengganu, dan Kelantanhari Minggu adalah permulaan kerja, termasuk yang paling baru adalah Johor. Menariknya, panitia pemilihan luar negeri Kuala Lumpur yang meliputi Selangor, Negeri Sembilan, Perak, dan Trengganu berhasil mengumpulkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 402.730 orang. Besaran angka ini menakjubkan karena belasan petugas lapangan berhasil mencatat pemilih hingga ratusan ribu. Dengan meliputi empat negara bagian dan ibu kota, tentu sebagian besar angka itu tidak diperoleh dari pendataan dari rumah ke rumah atau rumah “kongsi”, tempat kebanyakan buruh bangunan tinggal. Bisa diduga bahwa data itu juga diambil dari daftar tenaga kerja Indonesia di Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur. Hanya, dalam laporan PPLN di laman web KBRI, kita memang mendapatkan nama, nomor paspor, dan alamat, tetapi verifikasi tetap diperlukan untuk pengesahan calon pemilih. Implikasi dari kesalahan dalam verifikasi cukup besar. Apabila alamat yang tertera itu didapat dari lapor diri kedatangan pertama ke negeri jiran, mereka mungkin telah pindah alamat. Lebih malangnya lagi, mereka telah pulang ke Indonesia karena kontrak kerja berakhir, terutama buruh migran yang bekerja di kilang (pabrik) dan penata laksana rumah tangga. Sementara kebanyakan buruh yang bekerja di sektor konstruksi bangunan sering berpindah- pindah, sesuai permintaan pasar di lapangan. Mustahil pendata pemilih mendatangi semua rumah “kongsi” di seantero negara bagian, apalagi masuk ke rumah-rumah majikan di Semenanjung. Pelajaran Betapapun kesahihan data dipersoalkan, pemilu tetap bermakna bagi warga kita di luar negeri. Bagi mereka yang berkorban untuk mencoblos langsung ke tempat pemungutan suara (TPS) merupakan pengalaman berharga karena jumlah TPS sangat terbatas. Bayangkan! Untuk wilayah utara yang terdiri atas tiga negara bagian, Pulau Pinang, Perlis, dan Kedah, PPLN hanya menyediakan dua TPS yaitu kantor konsulat dan rumah dinas konsul di Jalan Burma dan Tunku Abdurrahman. Karena faktor jarak, sebagian besar memilih menggunakan hak pilihnya melalui pos atau kotak keliling (drop box). Terkait pencoblosan melalui pos, pengalaman buruk mungkin terulang. Dengan hanya bermodal data pemilihan tetap dari data konsuler, ternyata banyak buruh migran yang bekerja di pabrik telah menyelesaikan kontrak sehingga yang bersangkutan telah kembali ke Indonesia. Tak hanya itu, kadang alamat yang tertera di data induk juga tempat tinggal lama. Mereka berpindah ke tempat lain. Akibat itu, surat tanda suara itu tidak dikembalikan ke alamat panitia meskipun telah dibubuhi prangko balasan. Malah, di Kuala Lumpur, ada banyak kotak suara yang dibawa ke rumah “kongsi” tercoblos satu partai saja. Isu terakhir ini sempat menggegerkan milis Persatuan Pelajar Indonesia Se- Malaysia, namun gonjangganjing ini menguap begitu saja. Tentu, hal lain yang perlu dicermati adalah keterwakilan pemilih luar negeri. Sohibul Iman, calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2009, yang meraup banyak suara dari Malaysia dan negara-negara lain. Setelah melenggang ke Senayan, apa yang dilakukan oleh mantan rektor Universitas Paramadina itu? Menjawab pertanyaan saya melalui akun Twitter-nya, lulusan doktoral universitas di Jepang ini mengatakan bahwa ia tidak ditugaskan oleh partai di Komisi 1, 3, dan 9 yang relatif berhubungan dengan TKI. Kendati demikian, anggota DPR ini tetap membantu buruh migran yang ijazahnya ditahan oleh majikan, mencarikan kerja, dan meminta teman-teman dari FPKS untuk memperbaiki tata aturan dan pelaksanaan pengelolaan TKI. Apakah pemilih kita di sana percaya? Perbaikan Mengingat kenyataan pahit di atas, pendataan pemilih semestinya dilakukan secara hatihati. Tentu tenggat waktu dan keterbatasan petugas akan menghalangi pendataan dari rumah ke rumah. Selain itu, verifikasi data induk di Kedutaan Besar dan Konsulat juga perlu dilakukan agar pelaksanaan pemilu di luar negeri tidak sia-sia karena banyak surat suara terbuang percuma. Kadang penggunaan data induk itu dimanfaatkan sebagai jalan mudah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pemilih karena ia terkait kucuran dana pemilu dari Komisi Pemilihan Umum pusat. Selain itu, pemilihan umum juga bukan sekadar perhelatan untuk menyukseskan pesta demokrasi, tetapi lebih jauh bagaimana ide dasar dari keterwakilan itu betul-betul bekerja. Seorang anggota DPR dari daerah pemilihan II DKI Jakarta sepatutnya bersuara paling keras terhadap kepentingan buruh migran di dalam maupun luar negeri. Malangnya, partai kadang mengebiri kadernya dengan menentukan keanggotaannya di komisi yang tidak terkait janji-janji (manifesto atau platform) yang diungkapkan. Bayangkan! Sebelum pemilu, para calon berdatangan ke Kuala Lumpur, tapi setelah menang, yang bersangkutan tak kelihatan batang hidungnya, alih-alih menyuarakan kemaslahatan buruh. Tentu, untuk tidak mengulang kekecewaan, kita mesti melihat rekam jejak para calon yang ingin mendulang suara dari luar negeri. Akhirnya, usulan agar wakil luar negeri sepenuhnya mewakili suara warga kita di sana, bukan menumpang pada dapil II Jakarta, segera diwujudkan pada 2019. ●

Menimbang Kemenangan Nadjib dan Anwar

Menimbang Kemenangan Nadjib dan Anwar Ahmad Sahidah  ;   Dosen Filsafat dan Etika Universiti Utara Malaysia

TEMPO.CO, 08 Mei 2013

Barisan Nasional menang dengan angka yang tak cukup meyakinkan, 133 kursi, dibanding pemilu 2008 sebelumnya, 140 kursi. Padahal, jika dibandingkan dengan kepemimpinan Abdullah Badawi, Najib Tun Razak jauh lebih kuat. Tentu saja, dukungan sang mentor, Mahathir Mohammad, makin mengukuhkan kedudukan anak perdana menteri kedua negeri jiran ini. Rumor yang sebelumnya menyebar, bahwa Najib berseberangan dengan Mahathir, tak menjadi kenyataan. Dua orang kuat PERKASA—organisasi ultra-Melayu, yang berada di bawah patronase Mahathir—turut dicalonkan. Ibrahim Ali dan Zulkifli Noordin bertarung di kubu kuat PAS (Partai Islam se-Malaysia) dan PKR (Partai Keadilan Rakyat), meskipun keduanya kalah telak.

Menariknya, sementara dulu terjadi tsunami politik secara umum, pada pemilu kali ini hampir secara bulat pemilih Tionghoa mendukung Pakatan Rakyat. Semua calon Tionghoa dari MCA (Malaysia Chinese Association) yang bertarung untuk merebut tiket ke parlemen tumbang. Ini berarti tidak akan ada menteri yang akan diwakili oleh komponen koalisi dari partai yang diketuai oleh Chua Soi Lek. Sekaligus, pemilu ke-13 telah menguburkan karier politik bekas menteri kesehatan ini. Fenomena ini tentu akan mempersulit Barisan Nasional untuk menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan tanpa dukungan dari kuasa politik terbesar kedua, setelah Melayu di UMNO (United Malaysian National Organization).

Boleh dikatakan, pemilu yang paling sengit dalam sejarah Malaysia ini merupakan masa keemasan DAP (Democratic Action Party). Partai yang dipimpin oleh politikus gaek, Karpal Singh, hampir berhasil menyapu bersih seluruh kursi yang diperebutkan dengan seterunya, MCA. Malah Lit Kit Siang mampu menaklukkan pesaingnya Ghani Othman, bekas gubernur Negara Bagian Johor di daerah pemilihan Gelang Patah. Jelas hal ini bukan hanya persoalan menang-kalah, tapi calon wakil rakyat Tionghoa juga bisa mengandaskan laju lawannya yang sangat kuat di basis tradisional UMNO. Meskipun Pakatan Rakyat tidak bisa merebut negara bagian ini, setidak-tidaknya ini isyarat bahwa Pekembar—nama lain UMNO—tidak lagi bisa tidur nyenyak.

Persaingan isu

Betapa pun kesejahteraan menjadi isu pokok, tapi perilaku moral tetap menggema dalam persaingan kedua kubu. Anwar Ibrahim, Ketua Umum PKR, dikatakan sebagai penyangak, orang jahat yang buruk secara moral karena kecenderungan seks tidak normal. Hampir semua media arus utama memainkan isu ini sebagai kelemahan sang calon. Sebenarnya ada banyak calon lain yang lebih bersih, seperti Hadi Awang—presiden PAS—apabila koalisi Pakatan Rakyat ingin menempatkan kadernya di kursi perdana menteri. Sementara Najib acap kali diserang dari perilaku koruptif ketika menjabat posisi elite pemerintahan.

Tak kalah sengitnya, PKR acap kali dituduh sebagai organisasi politik berhaluan kiri, yang merupakan label menjijikkan bagi orang Melayu. Warna merah pada kedua sisi bendera partai ini adalah pertanda bahwa Partai Sosialis Malaysia mendapat tempat yang berarti dalam kubu Anwar Ibrahim. Pentolan partai kiri ini, Syed Husin Ali, merupakan sahabat karib Anwar yang membantu fusi kaum sosialis ke dalam PKR. Dalam sejarah kelam komunisme di tanah Semenanjung, tentu label kiri masih menjadi momok dalam pikiran dan hati khalayak.

Dengan kekuatan media dan uang, Barisan Nasional jelas lebih bisa berbuat banyak. Menjelang hari pemilu, Najib menggelontorkan pelbagai jenis bantuan untuk rakyat. Tak hanya itu, sekolah Tionghoa dan Tamil juga mendapatkan donasi berlimpah. Dengan langkah ini, suara dari dua etnis terbesar setelah Melayu ini diharapkan akan dilimpahkan kepada Barisan Nasional. Namun politik tidak hanya menggerojok uang, tapi juga memenangkan hati rakyat. Setelah pemilu 2008, etnis Tionghoa dan India tampak lebih nyaring bersuara dan menuntut hak-hak yang lebih besar. Meskipun Barisan Nasional telah memenuhi tuntutan itu, pada pemilu kali ini mereka bergeming. Suara telah diberikan sepenuhnya kepada PR (Pakatan Rakyat).

Sedangkan PR hanya mengandalkan pemerintah negara bagian yang berada dalam kekuasaannya, seperti Selangor, Kedah, dan Kelantan. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya, misalnya, pemerintah Negara Bagian Selangor memberikan akta pemilikan tanah kepada 108 pekebun, pemberian bantuan untuk warga tua, air gratis, serta simpanan warisan untuk anak Selangor. Hanya saja berita ini bisa dilihat di koran Sinar Harian, satu-satunya media yang netral dan dengan sendirinya turut membantu oposisi untuk memperlihatkan pada rakyat bahwa mereka mampu menunaikan janji.

Realistis

Dengan hasil di atas, akhirnya semua pihak akan kembali ke rumah masing-masing. Pergulatan meraih dukungan politik telah usai. Meskipun Anwar Ibrahim tidak puas dan akan menuntut tindakan terhadap kecurangan, seperti pemilih “hantu” (phantom voters), diharapkan tidak akan menempatkan Malaysia pada ketidakpastian. Apatah lagi, sehari setelah pilihan umum, Najib telah dilantik oleh Sultan Halim Muazzam Shah sebagai perdana menteri di Balai Rong Istana Negara Kuala Lumpur. Betapa pun, Jusuf Kalla telah berhasil menemui Anwar Ibrahim untuk menerima tawaran rekonsiliasi, ikon Reformasi tetap memilih untuk menuntut keadilan bagi rakyat.

Secara moral, Anwar Ibrahim mendapatkan dukungan lebih banyak dari warga Malaysia, yaitu 5,4 juta, dibanding Najib, yang 5,2 juta. Dengan selisih 200 ribuan dari 13.105.407 juta suara dan partisipasi pemilih sebanyak 80 persen, tentu selisih suara itu cukup besar bagi oposisi. Sayangnya, ia tidak berbuah bilangan pembagi pemilih (BPP) yang mendatangkan kursi parlemen. Adapun tantangan bagi Najib cukup besar karena, sebagai Presiden UMNO yang menjabat koordinator pemenangan Selangor, dirinya tidak bisa menumbangkan dominasi PKR, malah kursi DPRD UMNO di negara bagian terkaya di Malaysia ini makin merosot.

Pada waktu yang sama, Najib juga harus merebut hati warga Tionghoa karena begitu banyak orang-orang dari etnis kedua terbesar di Malaysia ini yang tidak memilih Barisan Nasional dan pada waktu yang sama, kelompok terpelajar dari etnik ini turut menyuarakan ketidakpuasan atas pemilihan umum dengan mengganti gambar profil media sosial mereka dengan warna hitam. Dengan tidak adanya wakil Tionghoa di barisan kabinet, tentu koalisi Najib akan berjalan pincang, meskipun para towkay (orang kaya) Tionghoa banyak berada di sekeliling perdana menteri.

Meskipun Anwar Ibrahim akan turun ke Kelana Jaya untuk memprotes kecurangan, hal ini tidak akan mengubah apa-apa karena, secara formal, Najib telah dilantik sebagai orang nomor satu. Mungkin ayah Nurul Izzah ini tidak akan menggugat keabsahan secara radikal dan berharap perubahan rezim, namun lebih pada politik etik, bahwa Pakatan Rakyat berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan transparansi. Akhirnya, kedua petinggi ini hakikatnya sama-sama memenangi pertandingan dalam sudut yang berbeda. ●