Indeks Perdamaian Kota Itu Perlu

Indeks Perdamaian Kota Itu Perlu Bernando J Sujibto ;  Penggerak Rainbow for Peace, Yogyakarta

KOMPAS, 28 Mei 2013

By measuring the state of peace, we can further our understanding of the social, political and economic factors that help develop more peaceful environments (IEP, 2013).

Di tengah eskalasi kekerasan yang terjadi dalam satu dekade lebih di Indonesia, saya melihat kita perlu semacam indeks perdamaian kota untuk melihat skala kekerasan dan sekaligus peringkat kota damai di Indonesia.

Sejauh ini, kita belum konsisten membuat indeks berdasarkan indikator dan metode penelitian terpercaya. Indeks seperti ini diharapkan menjadi parameter yang memaparkan kondisi riil skala perdamaian di tiap kota sehingga data seperti itu bisa menjadi otokritik bersama demi membangun perdamaian di republik ini. Kita bisa belajar pada Institute for Economics and Peace (IEP) yang tekun merilis hasil penelitian seputar isu perdamaian dan terorisme setiap tahun. Pada 24 April 2013, lembaga yang bermarkas di Sydney dan punya cabang di New York ini kembali merilis The UK Peace Index yang resmi disiarkan Steve Killelea selaku pendiri/direktur eksekutif.

Sebelumnya, IEP secara berkala merilis Global Peace Index, The United States Peace Index, dan Global Terrorism Index setiap tahun. Dalam Global Peace Index, misalnya, kita bisa melihat posisi Indonesia: urutan 61 dari 154 negara yang diteliti. Indonesia kalah dari negara tetangga, seperti Malaysia (21) dan Singapura (24), bahkan Vietnam (34). Indeks perdamaian global 2012 itu menempatkan Islandia sebagai peringkat pertama negara damai, sedangkan Somalia di peringkat terbawah dan dinobatkan sebagai negara gagal.

Global Terrorism Index yang terbit akhir 2012 menyajikan data menarik dengan menempatkan Indonesia dalam 30 negara berdasarkan maraknya aktivitas teroris. Lima besar ditempati Irak, Pakistan, Afganistan, India, dan Yaman. Adapun tiga negara terbawah paling sedikit aktivitas terorisnya adalah Uzbekistan, Yordania, dan Bahrain.

Indeks perdamaian yang diterbitkan berkala oleh IEP adalah proyek penting untuk melihat eskalasi kekerasan dan terorisme di sebuah negara atau kota. Dari indeks itu kita bisa belajar melihat ke dalam aspek penting mengakhiri berbagai macam bentuk kekerasan di sebuah negara. Indeks yang mereka terbitkan punya sistem pengangkaan dan metodologi amat ketat dengan puluhan indikator yang bisa dipertanggungjawabkan terbuka para peneliti di dalamnya.

Pada konferensi Peace Metrics di Kogod School of Business, American University, 11 April 2013, Killelea mengatakan, ”The Global Peace Index was born out of a desire to know why states are peaceful.” Itu spirit yang menggerakkan mereka berkarya untuk tidak hanya mewujudkan perdamaian yang abstrak, tetapi juga mengukur tingkat perdamaian dan mengerti tingkatannya.

Inisiatif

Inisiatif indeks perdamaian kota untuk mengukur tingkat perdamaian sangat penting. Kita butuh data resmi dan bernas untuk melihat kondisi riil tentang kekerasan, dan sejauh mana hasil proses perdamaian di tiap daerah. Upaya itu bisa menjadi awal keseriusan bagi kita untuk konsisten membangun perdamaian di tengah ancaman eskalasi konflik yang kian tak terkendali.

Faktanya, selama ini kita banyak menyaksikan kekerasan dan konflik yang melanda daerah-daerah di Indonesia tanpa ada cara dan upaya untuk melihat seberapa bahaya tindakan itu kepada masyarakat. Aksi-aksi kekerasan itu antara lain kasus Ahmadiyah, Syiah, Cebongan, bentrok warga sipil, konflik agraria, tawuran pelajar dan mahasiswa, dan kekerasan geng yang memorak-porandakan rasa aman dan harmoni rakyat Indonesia.

The UK Peace Index adalah bukti sangat menarik dihadirkan di sini. Berdasarkan penemuan IEP, dalam dekade terakhir Inggris menjadi kawasan dengan angka kasus kekerasan dan kriminalitas turun drastis hingga 11 persen ketimbang negara Eropa Barat lain. Kasus pembunuhan per 100.000 orang menurun drastis dari 1,99 kasus (2003) menjadi 1 kasus (2012) (BBC, 24/4). Penelitian terpisah oleh Cardiff University menunjukkan penurunan angka kekerasan dan kriminalitas hingga 14 persen pada tahun 2012. Ini mencengangkan banyak pihak, termasuk masyarakat Inggris sendiri.

Rilis indeks perdamaian kota itu diapresiasi sebagai buah kerja keras pemerintah dan warga dalam membangun dan menjaga perdamaian di daerah masing-masing dengan memperhatikan kasus-kasus seperti geng kekerasan, penurunan konsumsi alkohol, dan di waktu yang bersamaan kenaikan gaji dan kesejahteraan warga kota terus ditingkatkan. Indeks itu menyebutkan lima daerah terdamai di Inggris, yakni Broadland, Three Rivers, South Cambridgeshire, East Dorset, dan Maldon. Sementara five least peaceful local authority areas-nya Hammersmith dan Fulham, Islington, Southwark, Brent, dan di posisi paling buncit Haringey dengan indikator pembunuhan, kekerasan, kejahatan dengan senjata, public disorder offenses, dan police officers—masing-masing per 100.000 orang per kasus.

Dari indeks itu, kita dapat belajar tentang tingkat perdamaian yang bisa diukur. Upaya serius membangun perdamaian dengan mengangkat isu kekerasan dan perdamaian ke publik akan menawarkan upaya mengurangi dan mengatasi kasus kekerasan yang kian marak di lingkungan kita. ●

“Mainan” Pemekaran Wilayah

“Mainan” Pemekaran Wilayah Bernando J Sucibto ;  Sosiolog, Alumnus Cultural and Language  Program University of South Carolina, AS

SUARA KARYA, 24 Mei 2013

Dalam sebuah kesempatan di penghujung tahun 2012, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memberikan penilaian kritis tentang pemekaran wilayah yang telah bergulis demikian cepat hingga hari ini. Setelah mengevaluasi 205 DOB yang terdiri atas 7 provinsi, 146 kabupaten, dan sisanya kabupaten kota, Kemendagri berkesimpulan bahwa pemekaran wilayah belum memuaskan bagi kesejahteraan rakyat. Gamawan secara tegas bahkan mengatakan 70 persen dari 205 daerah otonom baru (DOB) gagal.

Kita perlu mencermati hasil evaluasi tersebut secara proporsional terkait dampak pemekaran wilayah yang hingga hari ini terus didengungkan di beberapa daerah. Kesadaran melihat secara kritis kasus ini untuk melihat sejauh mana efektivitas pemekaran daerah bagi kesejahteraan rakyat di daerah.

Namun faktanya, ada kecenderungan naif yang terjadi di beberapa daerah yang telah resmi menyandang DOB, yaitu terjadinya kebuntuan proses reformasi pemerintahan lokal untuk perbaikan pelayanan publik. Upaya memperbaiki layanan publik demi kesejahteraan bersama di daerah, sebagai spirit dasar di balik otonomi, sama sekali tidak diurus secara serius. Akhirnya, keberadaan DOB tidak meningkatkan pelayanan publik secara signifikan. Jika dipersentase, hanya 30 persen saja yang benar-benar menjalankan amanah.

Kasus kekerasan di balik upaya pemekaran wilayah di beberapa daerah kerap terjadi. Pemanfaatan gerakan massa dengan mengumpan rakyat sipil sebagai ujung tombak berakibat fatal. Kematian pun merupakan pola lama yang kerap kali ditemukan dalam aksi-aksi kekerasan sipil di berbagai daerah di Indonesia. Lawannya selalu sama, yaitu aparat keamanan sendiri yang tidak mampu mengelola konflik dan menemukan negosisasi dengan cara yang elegan dan damai.

Padahal negara sudah mempunyai UU dan sejumlah kriteria dan indikator yang mengatur secara ketat pengajuan pemekaran di sebuah daerah, seperti tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004.

Di samping itu, PP 129/2000 yang diganti dengan PP 78/2007 telah menjelaskan proses pemekaran daerah yang harus berdasarkan kepada aspirasi dari akar rumput secara eksplisit. Tapi, sayang sekali, dalam banyak pratiknya, rakyat kecil hanya menjadi umpan yang sengaja dipasang oleh sebagian kelompok berkepentingan untuk menyuarakan dukungan pemekaran. Dalam kondisi masyarakat sudah terbiasa dijejali aksi-aksi kekerasan yang terjadi di daerah lain, memungkinkan kekerasan menjadi jalan yang akan ditempuh ketika chaos dan kebuntuan terjadi. Akhirnya amuk massa, sebagai ciri khas kekerasan masif yang melekat dengan masyarakat kita, menjadi salah satu jalan yang harus terjadi dari anomali kultur kekerasan yang terbentuk, tanpa adanya manajemen konflik secara konprehensif.

Sindrom kekerasan akhirnya menjadi semacam simtom bagi masyarakatnya. Sintom kekerasan dan amuk massa akan semakin menghinggapi 'kesadaran' masyarakat dengan menunjukkan ekses ketidakpercayaan terhadap aparat negara. Hal ini tentu tidak diharapkan terjadi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah dengan mengajak semua elemen harus mempunyai political will dalam hal menangani kekerasan dengan nirkekerasan, baik dalam pendekatatan demokratis, kesejahteraan dan lebih-lebih keadilan.

Siapa pun rakyat Indonesia tentu tidak ingin mendengar lagi hasil survei yang diperlihatkan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tentang merosotnya kepuasan publik terhadap penegakan hukum, sehingga masyarakat setuju untuk menegakkan keadilan dengan main hakim sendiri. Untuk itu, semua pihak harus menyadari beberapa pelajaran yang sudah ditunjukkan secara konktret dalam kasus-kasus pemekaran wilayah.

Menurut catatan Zuly Qodir (2012), setidaknya ada enam masalah yang ditemukan dalam kasus-kasus pemekaran wilayah. (1) Yuridis: tidak jelasnya batas daerah dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah. (2) Ekonomi: Perebutan Sumber Daya (SDA, Kawasan Niaga/Transmigrasi, Perkebunan). (3) Kultural: Isu terpisahnya etnis atau sub etnis. (4) Politik dan Demografi: Perebutan pemilih dan perolehan suara bagi anggota DPRD/KDH. (5) Sosial: Munculnya kecemburuan sosial, riwayat konflik masa lalu, isu penduduk asli dan pendatang. (6) Pemerintahan: Jarak ke pusat pemerintahan, diskriminasi pelayanan, keinginan bergabung ke daerah tetangga.

Lebih lannjut ada catatan menarik tentang evaluasi dampak pemekaran wilayah yang diterbitkan oleh Bappenas bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP). Menurut laporan Bappenas, dari aspek kinerja perekonomian daerah ditemukan dua masalah utama yang dapat diidentifikasi. Yaitu: pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi.

Di sisi keuangan daerah disimpulkan bahwa daerah baru yang terbentuk melalui kebijakan Pemerintahan Daerah menunjukkan kinerja yang relatif kurang optimal dibandingkan daerah kontrol. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, hasil studi menunjukkan bahwa daerah otonom baru lebih fluktuatif dibandingkan daerah induk yang relatif stabil dan meningkat. Dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah DOB belum dapat mengejar ketertinggalan daerah induk.

Dari sisi ekonomi, ketertinggalan daerah otonom baru terhadap daerah induk maupun daerah lainnya pada umumnya disebabkan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia (Bappendas, 2008). Melalui tumpukan hasil penelitian yang secara spesifik menelaah tentang kasus-kasus pemekaran wilayah, pemerintah sudah harus melakukan langkah konkrit demi menjamin proses daerah otonomi baru benar-benar terbebas dari segala bentuk gejolak kekerasan dan sengketa. Penemuan-penemuan penting di atas harus ditempatkan sebagai evaluasi bersama hingga pun ke pemerintah-pemerintah daerah di mana isu-isu pemerakan sedang digodok. ●