PM IX Malaysia dan Presiden VII RI

PM IX Malaysia dan Presiden VII RI Christianto Wibisono  ;   Pendiri Institute Kepresidenan Indonesia

KOMPAS, 08 Mei 2013

  

Hasil pemilu Malaysia 5 Mei 2013 meredupkan karier politik Anwar Ibrahim yang gagal menjadi perdana menteri ketujuh Malaysia.

Versi klenik Notonegoro (yang dipaksakan di Indonesia sebagai Soekarno, Soeharto, dan seterusnya) punya ekuivalen Rahman (dari PM pertama Malaysia Tunku Abdul Rahman, lalu Tun Abdul Razak, Husein Onn [ipar Tun Razak], Mahathir Mohamad, Abdullah Ahmad Badawi, dan Najib Razak [putra Tun Razak]). Anwar Ibrahim selalu berusaha menempatkan dirinya pada abjad ”A” atau ”N” dari akhiran Rahman. Gagalnya Anwar menjatuhkan petahana Najib Razak mengisyaratkan pertarungan dinasti politik Malaysia akan dilanjutkan oleh Mukhriz Mahathir, yang dibantu ayahnya merebut Kedah dari oposisi Pakatan Rakyat.

Putri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, bertahan dan akan mengulangi peran Megawati pada politik Malaysia. Namun, Khairy Jamaluddin, menantu Abdullah Ahmad Badawi, juga mengintai kursi PM. Sementara itu, ayah beranak Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng memimpin Partai Aksi Rakyat (DAP) merebut 38 kursi, lebih besar daripada Partai Keadilan Rakyat (30) dan Partai Islam se-Malaysia (21). Koalisi Pakatan Rakyat hanya memperoleh 89 kursi dan Barisan Nasional menguasai 133 dari 222 kursi DPR, membuyarkan impian Anwar Ibrahim menjadi PM ketujuh Malaysia.

Selalu menjiplak

Dalam banyak hal, Malaysia selalu meniru dan menjiplak Indonesia, tetapi dengan sentuhan terakhir yang lebih baik sehingga murid mengalahkan guru. Bahkan, dalam hal yang kurang terpuji, seperti diskriminasi rasial dan etnis, Kuala Lumpur dan Jakarta selalu merujuk atau menjiplak dan mengulangi kesalahan yang sama sebelum bertobat mengobati kekeliruan yang memacetkan kehidupan masyarakat keseluruhan.

Lima puluh tahun yang lalu, mahasiswa ”asli” merusak sepeda motor mahasiswa keturunan Tionghoa di Bandung yang dikenal sebagai insiden rasialis 10 Mei 1963. Di antara korban yang frustrasi dan mengungsi ke luar negeri adalah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Yap Tjwan Bing.

Empat tahun kemudian, Kuala Lumpur dilanda kerusuhan rasial akibat kekalahan UMNO dalam pemilu 13 Mei 1969 oleh DAP. Wakil Perdana Menteri Tun Abdul Razak mengudeta PM Tunku Abdul Rahman, mirip Soeharto menggulingkan Bung Karno, dan memperkenalkan New Economic Policy, aksi afirmatif untuk bumi putera Melayu, mengacu pada politik Benteng, proteksi pengusaha asli pribumi di Indonesia dasawarsa 1950-an. Hubungan etnis di Malaysia mirip dengan Lebanon, api dalam sekam, dan insiden 13 Mei selalu dipakai sebagai momok untuk tidak menerapkan demokrasi secara benar.

Indonesia di bawah Soeharto menyapu masalah di bawah karpet yang kemudian meledak dalam pemerkosaan di Jakarta, 13 Mei 1998, yang hingga detik ini belum terungkap dalang politiknya, kecuali peradilan terhadap polisi penembak mahasiswa Trisakti dan penculik aktivis mahasiswa. Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo adalah Kapolres Jakarta Barat waktu itu. Calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo, Pangkostrad waktu itu, sudah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Militer di bawah KSAD Subagyo. Adapun Panglima TNI juga menjadi calon presiden dari Partai Hanura.

Menarik bahwa Wakil Menteri Hukum dan HAM mengungkapkan kembali isu peradilan HAM dalam rangka ratifikasi Statuta Roma oleh Pemerintah RI. Bersama media yang meliput luas, Wakil Menteri bertemu dengan Ketua Mahkamah Peradilan HAM Internasional di Den Haag. Di DPR trio Partai Demokrat, PDI-P, Golkar, menyiasati pembentukan peradilan HAM tentu saja untuk mendulang suara pemilih 2014 agar tak memilih capres bermasalah yang bisa tersandung Statuta Roma.

Politik tak pernah sepi dari pengkhianatan. Perubahan sikap bunglon membingungkan masyarakat yang polos dan lugu serta perselingkuhan Ken Arok yang juga universal.

Di Malaysia, Barisan Nasional selalu mengingatkan bahaya 13 Mei 1969 terulang jika golongan Tionghoa menuntut emansipasi hak dan menggugat privilese ketuanan Melayu. Namun, proteksi terhadap Bumiputera Melayu sejak Tun Razak sudah berlangsung 30 tahun dan harus diakhiri pada tahun 2000, ternyata dilestarikan oleh elite Mahathir dan konco-konconya sehingga rakyat menyebut dominasi UMNOputera, sedangkan bumiputera jelata tetap saja melarat.

Mahathir belajar dari Soeharto

Mahathir belajar jadi diktator seperti Soeharto dengan korban pesaing yang jatuh dari sampingnya, mulai dari Musa Hitam, Razaleigh Hamzah, Ghafar Baba, dan kemudian Anwar Ibrahim yang dituduh sodomi. Mahathir tidak memakai tuduhan korupsi karena akan ditertawakan orang bahwa Mahathir sendiri adalah biang koruptor. Karena itu, ia memakai jurus sodomi Anwar terhadap sopirnya sendiri. Mahathir melakukan jurus sodomi karena Anwar Ibrahim menggunakan jurus Reformasi Habibie untuk mendongkel Mahathir.

Di AS, Obama melakukan terobosan pada 2008 dengan menjadi presiden kulit hitam pertama. Di Indonesia, Basuki Tjahaja Purnama menjadi wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, suatu preseden baru dalam sejarah politik RI. Sejak zaman revolusi sudah ada menteri dari keturunan Tionghoa. Namun, wakil gubernur terpilih adalah terobosan yang mungkin belum sekelas Obama: jelas Indonesia menjadi contoh sukses demokrasi yang kompatibel dengan Islam dan Islam Indonesia kompatibel dengan toleransi, multikultur, dan pluralisme.

Dengan kemenangan yang diprotes Anwar Ibrahim, Barisan Nasional Najib Razak mirip Soeharto yang ngotot pada Pemilu 1997 dan Harmoko yang mengangkat lagi Soeharto pada 12 Maret, kemudian berbalik memunggungi Soeharto 18 Mei 1998.

Pemilihan presiden ketujuh RI juga diwarnai terobosan kebekuan oligarki kartel politik. Duet Jokowi-Basuki menghancurkan mitos koalisi parpol yang, meskipun bergelimang uang, tidak bisa membendung tsunami arus bawah rakyat yang sadar akan hak dan kualitas pemimpin. Konglomerat dikerahkan ke JIEP untuk mendukung petahana, tetapi suara karyawan dan masyarakat jauh lebih besar dari suara elite. Karena itu, tergusurlah simbol status quo oleh figur jelata Jokowi-Basuki.

Salah satu kritik kepada Jokowi, selain yang ditulis Sunny Tanuwidjaja di rubrik ini pada 6 Mei lalu, adalah bahwa dia kurang ”intelektual” untuk jadi calon presiden. Ronald Reagan adalah aktor kelas dua yang mungkin secara kualitas kalah dari Richard Burton sebagai aktor. Namun, Reagan adalah komunikator politik yang paham arus bawah dan mengantarkan program. Karena itu, dia terpilih dua kali masa jabatan dan dinilai sebagai salah satu presiden Amerika Serikat dengan kinerja terbaik. Lagi pula, di eranya komunisme bangkrut dan Perang Dingin selesai setelah Tembok Berlin dihancurkan oleh grass root antidiktator.

Elite politik Indonesia harus belajar dari sejarah kepresidenan Republik Indonesia yang, harus diakui, selalu penuh intrik dan membingungkan masyarakat. ●

Anatomi Politik Tionghoa (108)

Anatomi Politik Tionghoa

Christianto Wibisono, CEO GLOBAL NEXUS INSTITUTE

Sumber : KOMPAS, 25 Januari 2012

Daniel Johan, calon legislator dari PKB DKI Jakarta 2009 dan sekarang anggota staf khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, menulis kolom di Kompas (21/1) dengan identitas Direktur Institute of National Leadership and Public Policy.

Kolom itu renungan kontemplatif tentang makna Imlek di Tahun Naga Air dengan tema ”Menanti Pemimpin Tegas dan Berani”. Indonesia memiliki segala potensi menjadi ”Naga Asia” yang dikagumi bangsa-bangsa di dunia. Namun, itu semua akan terwujud jika bangsa ini punya pemimpin tegas dan berani. Kepemimpinan seperti itulah yang ditunggu rakyat dan sejarah.

Pada hari yang sama, Hermawi Taslim, yang menyebut diri mewakili Komunitas Glodok, menyatakan dalam diskusi Warung Daun Cikini bahwa etnisitas Tionghoa kecewa berat kepada SBY dan Partai Demokrat pasti akan merosot tajam pada Pemilu 2014.

Selaku pengamat sejarah politik Indonesia, saya menyambut positif debat, dialog, dan diskusi tentang politik sepanjang tak menimbulkan disharmoni karena generalisasi dan eksploitasi politik partisan.

Benang merah sejarah keterlibatan politik warga Tionghoa sejak perjuangan kemerdekaan hingga Orde Reformasi adalah bahwa keturunan Tionghoa itu plural, bukan satu tribal monolit. Ini penting supaya ada penjernihan pikiran untuk tak menggebyah-uyah seluruh keturunan Tionghoa dengan stigma economic animal dan tidak patriot.

Empat dari 62 anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah Oei Tjong Hauw, putra pendiri Oei Tiong Ham Concern, konglomerat pertama di Asia Tenggara; Liem Koen Hian, Ketua Partai Tionghoa Indonesia; Tan Eng Hoa, Ketua Waroengbond Tionghoa; dan Oei Tiang Tjoei, Ketua Hoo Hap Hwee Kwan, ormas sosial budaya. BPUPKI membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Yap Tjwan Bing sebagai satu dari 21 anggota.

Berisiko

Elite politik Indonesia berisiko menjadi tahanan politik. Namun, bagi Tionghoa risikonya lebih berat karena faktor rasisme. Bung Karno, Sutan Sjahrir, Mohamad Natsir, Burhanudin Harahap, dan Amir Sjarifuddin korban perang saudara atau tahanan politik.

Beban elite Tionghoa lebih berat. Liem Koen Hian ditahan oleh Kabinet Sukiman hingga frustrasi dan kecewa berat menanggalkan kewarganegaraan Indonesia. Yap Tjwan Bing cedera pada aksi rasis 10 Mei 1963 sehingga ia hijrah ke San Francisco, tetapi di hari tuanya kembali dan wafat di Indonesia.

Putri saya mengalami rasisme dalam the rape of Jakarta, Mei 1998, sehingga keluarga saya hijrah ke Washington DC. Seluruh tokoh kiri Tionghoa, mulai dari PKI, Baperki, sampai Sukarnois, menjadi tapol rezim Soeharto. Namun, seperti juga warga Indonesia yang lain berideologi kiri komunis, sosialis, nasionalis, dan islamis, keturunan Tionghoa juga bukan suatu tribal monolit.

Dua menteri dari kabinet Sutan Sjahrir III (2 Oktober 1946-3 Juli 1947) dan Kabinet Amir Sjarifuddin (3 Juli 1947-29 Januari 1948) adalah tokoh Partai Sosialis: Tan Po Goan dan Siauw Giok Tjhan. Siauw kemudian menjadi ketua Baperki dan menjadi tapol korban G30S.

Pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-12 Agustus 1956), Ong Eng Die dari PNI menjadi menteri keuangan dan Lie Kiat Teng alias Mohamad Ali menjadi menteri kesehatan dari PSII. Dalam kurun ini pluralitas Tionghoa tecermin dari polemik antara Auwjong Peng Koen (PK Ojong) yang menulis di majalah Star Weekly dan Ong Eng Die, menteri yang Tionghoa.

Setelah Pemilu 1955 justru tak ada menteri Tionghoa dalam kabinet. Uniknya, baru setelah meledak peristiwa rasialis Bandung 10 Mei 1963, Oei Tjoe Tat yang tokoh Baperki dan Partindo diangkat menjadi menteri negara diperbantukan Presidium Kabinet pada 13 November 1963. Bung Karno mengangkat Oei Tjoe Tat dan Mohamad Hasan alias Tan Kiem Liong, mantan fo- tografer istana harian Duta Masyarakat, organ resmi NU, sebagai menteri.

Tan Kiem Liong menggebrak dengan pengampunan pajak 1964, pemutihan dana pajak masyarakat untuk pendapatan negara. Sementara David G Cheng, arsitek perancang menara Bung Karno, dijadikan menteri cipta karya di lingkungan Pekerjaan Umum. Setelah kabinet terakhir Bung Karno dilikuidasi oleh Soeharto, sejak 29 Maret 1966 tak pernah ada menteri Tionghoa dalam kabinet Soeharto.

Baru pada saat kepepet Soeharto nekat mengangkat kroninya, Bob Hasan alias The Kian Seng, menjadi menteri perindustrian dan perdagangan yang hanya dua bulan (Maret-21 Mei 1998). Habibie tak mengangkat menteri Tionghoa, tetapi menunjuk James Riady sebagai salah satu Utusan Khusus Presiden untuk AS. Saya batal dilantik jadi anggota MPR oleh Presiden BJ Habibie karena mendampingi putri saya ke AS.

Apakah peran Tionghoa dalam politik punah pada era Soeharto oleh pembubaran PKI, Baperki?

Nyaris punah, tetapi justru perbedaan dalam tubuh masyarakat Tionghoa sama dengan perbedaan dalam tubuh seluruh masyarakat Indonesia: tak memusnahkan peranan Tionghoa sebagai individu. Namun, memang hanya beberapa gelintir yang aktif berpolitik.

Meski tak menjabat menteri, Harry Tjan Silalahi kepada Soeharto tak kalah dengan Oei Tjoe Tat kepada Bung Karno. Sama-sama pembisik, tetapi Harry melakukannya melalui Ali Moertopo dan Benny Moerdani. Setelah Benny Moerdani berani mempertanyakan bisnis putra-putri Cendana, barulah Soeharto naik pitam dan mencuekkan CSIS yang di dalamnya tersua Jusuf Wanandi dan Sofjan Wanandi sebagai pelobi politik dan pengusaha penyandang dana yang sangat efektif.

Liem Sioe Liong mengganti konglomerat Oei Tiong Ham menjadi konglomerat baru Indonesia. Sejarah terulang saat Soeharto tersinggung dengan ”arogansi” William Soeryadjaya ketika Soeharto minta konglomerat menyisihkan saham untuk koperasi. Bank Summa bangkrut selain karena kegagalan Edward Soeryadjaya mengelola, juga karena BI menolak menyelamatkan.

Setelah reformasi, iklim liberal justru menguak perbedaan elite Tionghoa, baik secara personal maupun ideologi. Perpecahan dalam organisasi pengusaha Tionghoa berebut legitimasi, bahkan sempat meledak jadi adu jotos dalam rapat yang diadakan untuk mengampanyekan Indonesia sebagai tuan rumah World Chinese Entrepreneurs Convention. Akibatnya, Indonesia gagal menjadi tuan rumah WCEC.

Saya ingin mengingatkan politisi Tionghoa bahwa Anda berkiprah sebagai individu untuk bangsa dan negara, bukan mendaku mewakili secara partisan seperti kritik PK Ojong bahwa Ong Eng Die adalah tokoh PNI dan bukan mewakili Tionghoa.

Silakan memihak atau mengkritik presiden petahana karena itu hak asasi warga negara. Namun, jangan mengklaim mewakili seluruh etnisitas Tionghoa karena Tionghoa bukan tribal monolit, melainkan plural dan berhak meluruskan posisi petahana secara rasional. ●

Tritura untuk Presiden Ketujuh?

Tritura untuk Presiden Ketujuh?

Christianto Wibisono, PENULIS BUKU AKSI-AKSI TRITURA 1970

Sumber : KOMPAS, 10 Januari 2012

Tanggal 10 Januari, 46 tahun lalu, Sarwo Edhie Wibowo berpidato di atas meja praktikum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia menyambut peluncuran aksi Tri Tuntutan Rakyat.

Tri Tuntutan Rakyat alias Tritura terdiri atas tiga hal: (1) bubarkan PKI; (2) rombak kabinet; dan (3) turunkan harga. Aksi ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang memburuk, terutama setelah Presiden Soekarno melakukan sanering pada 13 Desember 1965 yang mengganti uang Rp 1.000 lama menjadi Rp 1 uang baru. Inflasi pun meroket 500 persen.

Rentetan Peristiwa

Banyak peristiwa terjadi setelah itu: Soeharto mbalelo terhadap panggilan Panglima Tertinggi Soekarno untuk datang ke Halim Perdanakusuma, demo mahasiswa yang terus berlanjut, dan pembiaran oleh Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) terhadap pembantaian massa PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Demo mahasiswa menjadi benih gerakan rakyat (people power) yang semakin menguat setelah sidang kabinet di Istana Cipanas. Bung Karno nekat merombak kabinet, 22 Februari 1966. Ia memecat Jenderal AH Nasution dari jabatan Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata serta membubarkan Staf Angkatan Bersenjata.

Pelantikan Kabinet 100 Menteri itu, 23 Februari, didemo mahasiswa dan memakan korban Arief Rahman Hakim. Ia terkena peluru Resimen Cakrabirawa di depan Istana Merdeka. Esoknya, demo menjadi gerakan rakyat, bergerak dari Monas ke Jalan Thamrin-Sudirman sampai ke pemakaman Blok P. Diperkirakan setengah juta penduduk Jakarta tumplek bleg di jalan. Itulah Tahrir Square Indonesia, 45 tahun sebelum rakyat Mesir menggulingkan Hosni Mubarak.

Soeharto bergerak dengan gaya wayang orang yang lemah gemulai, melakukan kudeta merangkak dengan membubarkan PKI sehari setelah memperoleh Supersemar pada 12 Maret. Dalam seminggu, 15 menteri kabinet Soekarno ”diamankan”.

Kemudian Soeharto memakai cara legal konstitusional untuk mengabsahkan suksesi kepresidenan. Supersemar dipakai untuk merombak MPRS dengan memecat semua anggota PKI dan kelompok kiri. Sidang Umum IV MPRS kemudian menunjuk Soeharto sebagai formatur Kabinet Ampera.

Bung Karno protes karena sistem presidensial UUD 1945 tidak mengenal formatur sistem parlementer 1950-1959 dalam UUDS RI 1950. Namun, MPRS minus PKI—yang dalam SU III April 1963 mengangkat Bung Karno sebagai presiden seumur hidup—pada 1966 meralat dan mencabut Ketetapan MPRS itu dan menunjuk Jenderal Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk membentuk kabinet.

Inilah untuk kedua kalinya kabinet presidensial Soekarno dikudeta dalam sejarah kemelut politik di puncak Republik. Pada 16 Oktober 1945, ketika kabinet presidensial Soekarno baru berumur 45 hari, Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X (baca huruf X, bukan angka 10 Romawi) karena memang dibuat mendadak dalam situasi ”darurat elite”.

Soekarno diisukan sebagai kolaborator Jepang dan karena itu sekutu menolak berunding dengan Kabinet Soekarno sebagai lanjutan kekuasaan Jepang. Bung Karno memang mengangkat mantan bucho (birokrat pribumi bekas kolonial Jepang).

Sistem kabinet parlementer berlangsung terus hingga 1959 dengan 10 perdana menteri silih berganti memerintah kurang dari dua tahun. Ada Bung Karno, Syahrir, Amir Syarifudin, Hatta, Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo, Burhanudin Harahap, dan Djuanda.

Bung Karno hanya menjadi ”diktator” lima tahun sejak ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 pada 1960. Selama tiga tahun, ia membangun armada serta skuadron Angkatan Laut dan Udara terbesar di belahan Bumi Selatan. Ia memperoleh kemenangan geopolitik berkat mediasi Presiden John F Kennedy (AS) memasukkan Irian Barat sebagai provinsi RI yang diakui oleh PBB dan diterima oleh Belanda.

Bung Karno juga menyelenggarakan Asian Games IV di Jakarta pada 1962 dan memulai Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) delapan tahun, 1961-1969. Sebetulnya Bung Karno sangat sadar dan ingin membangun ekonomi, bahkan menerima konsep Deklarasi Ekonomi yang dibuat kelompok teknokrat PSI di bawah Soedjatmoko.

Masa Konfrontasi

Ketika itu, Menlu Filipina Carlos Romulo mengingatkan Bung Karno sebaiknya mundur saat menduduki puncak kekuasaan. Namun, Bung Karno bertahan. Apalagi, konfrontasi terhadap Malaysia dan kebencian emosional Bung Karno terhadap PM Malaysia Tengku Abdurahman mencapai puncaknya ketika Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadilah Indonesia negara yang pernah keluar dari PBB.

Setahun kemudian, Ketua Presidium Kabinet Ampera Soeharto mengutus Roeslan Abdul Gani untuk kembali masuk PBB dan berdamai dengan Malaysia. Soeharto kemudian berbulan madu dengan partai politik dan media massa selama tujuh tahun sejak menjadi Presiden, Maret 1967.

Tahun 1970, Pemimpin Redaksi Harian Nusantara TD Hafas diadili karena menghina presiden dan keluarga. Namun, harian Nusantara tidak dibredel dan setiap hari membela diri sambil terus menyerang Bogasari dan kongsi Liem Sioe Liong-Cendana. Mochtar Lubis sebagai anggota Dewan Pers memuji Soeharto sebagai demokrat yang taat Trias Politika: tidak membredel, hanya mengadili pemred.

Bulan madu berakhir ketika demo mahasiswa tahun 1974 berlanjut huru-hara yang membakar Jakarta. Soeharto membubarkan Dewan Mahasiswa dan sejak itu ia memerintah dengan tangan besi hingga jatuh 21 Mei 1998.

Karma sejarah berulang ketika Soeharto ditinggalkan oleh ketua DPR, wakil presiden, dan menteri koordinatornya. Soeharto pun lengser hari itu dengan dendam yang dibawa sampai mati kepada tiga orang yang dia besarkan, tetapi menjadi Ken Arok saat ia kehilangan wahyu.

Diskusi The Soldier and the State mengontekskan Tritura 1965 menjadi Tritura 2012: (1) bubarkan PKI (”Partai Koruptor Indonesia”) yang telah membajak negeri ini dari negarawan sejati; (2) reformasi birokrasi agar proaktif pada kebutuhan masyarakat; (3) tingkatkan kualitas harkat martabat manusia Indonesia sebagai bangsa terbesar keempat dunia secara kualitatif.

Tritura 2012 ini ditujukan kepada Presiden dan elite DPR. Presiden yang kebetulan menantu Sarwo Edhie tidak bisa sendirian memenuhi Tritura 2012 karena SBY bukan dan tidak boleh menjadi diktator seperti Soekarno dan Soeharto. Maka, capres ketujuh harus memimpin partai terkuat agar tidak tersandera oleh DPR dan mampu merespons Tritura 2012. ●