Malakama Presiden Baru Garin Nugroho ;   Sutradara Film, Kolumnis “Udar Rasa” Kompas

KOMPAS, 30 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Berdiskusi dengan para ahli ketahanan energi membawa saya pada sebuah kenyataan bahwa presiden Indonesia pasca 2014 akan menghadapi periode sangat rentan, jika presiden terpilih tak cukup berkualitas, maka Indonesia pasca 2018 dalam situasi yang disebut ”terjun bebas”. Alias, krisis besar berbasis energi, pangan, dan hilangnya produktivitas berbangsa bahkan akan mampu menyulut kerusuhan sosial. Salah satu aspek yang harus dicermati adalah ketahanan energi dan pangan. Perspektif pertama, produksi minyak sesungguhnya mengalami pelemahan sejak tahun 1995, meski akan mengalami kenaikan periode 2014-2018, namun berjangka pendek, sementara pasca 2018 Indonesia hanya mengolah sisa-sisa kecil. Perspektif ke dua, pasca 2018 kebutuhan minyak dalam negeri bertumbuh tiga kali lipat dalam perbandingannya dengan kemampuan produksinya, ditambah lagi konsumsi yang terus meningkat serta beban subsidi, yang jika dikurangi menjadi kebijakan yang tidak populer. Perspektif ke tiga, kewajiban membayar utang yang jika ditunda melahirkan penumpukan masalah. Perspektif ke empat, belum adanya strategi membangun ketahanan energi alias cadangan energi bagi anak cucu, lebih cenderung energi dipergunakan untuk stabilitas ekonomi dalam rentang waktu pengambil kebijakan berkuasa. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor batubara dalam jumlah besar ke Tiongkok, padahal Tiongkok adalah salah satu negara dengan strategi cadangan energi terbesar di dunia. Kelima, menjadi kenyataan politik, bahwa presiden beserta kabinet hingga DPR dari periode ke periode sebelum 2014, menjalankan kebijakan politik populer di mata masyarakat, yang mengacu pada kestabilan dan pertumbuhan ekonomi seumur periode berkuasanya. Sebutlah aspek ketahanan pangan, pasca reformasi terbaca 39 jenis hasil bumi diimpor (beras, garam, kedelai, dsb). Akibatnya, dampak besar melemahnya produktivitas pangan lokal akan dibebankan kepada presiden baru pasca 2014. Oleh karena itu, presiden pasca 2014 akan memegang bola api panas berbagai persoalan energi dan pangan serta produktivitas lokal. Bisa diduga, presiden pasca 2014 layaknya makan buah malakama, di satu sisi wajib menjalankan kebijakan politik tidak populer, namun penting bagi beragam ketahanan energi, pangan hingga tenaga kerja. Di sisi lain, masyarakat Indonesia sedang dalam euforia kepemimpinan dengan jejak kerja populer yang langsung dirasakan rakyat. Membaca situasi malakama di atas, maka presiden dan para menteri pasca 2014 dihadapkan pada tantangan melahirkan strategi panduan komunikasi berbangsa untuk mentransformasi masyarakat dalam dua perspektif keutamaan. Pertama, keutamaan warga melihat realitas daya hidup bangsa secara rasional disertai laku prihatin berbangsa. Kedua, memandu warga memahami serta berpartisipasi dalam garis besar haluan negara sebagai sebuah proses bukan hasil jadi. Celakanya, tantangan transformasi di atas menghadapi kenyataan bahwa pasca reformasi tumbuh lebih sebagai perlombaan industri komunikasi sebagai komoditas semata, berbasis konsumerisme kecanggihan teknologi serta rating yang bertumpu lomba pameran perhatian. Pada akhirnya, ranah komunikasi publik dipenuhi konsumerisme komunikasi serba olok-olok, gosip, heboh peristiwa politik , hiburan vulgar dan dangkal, demokrasi sebagai kekerasan jalanan, sementara panduan haluan kerja berbangsa tidak terkomunikasikan. Ranah komunikasi kehilangan kewajiban demokrasi mengelola komunikasi sebagai informasi publik yang kritis dan produktif. Alias rendahnya ranah komunikasi-informasi sebagai ketahanan karakter nilai keutamaan berbangsa mengelola tantangan masa depan. Agaknya, sangatlah mendesak melahirkan pemilu sebagai pendidikan warga negara yang membukakan masyarakat terhadap tantangan presiden pasca 2014 berkait kapasitas calon presiden. Oleh karena itu, saatnya mengubah pemilih yang melodramatik serta serba cinta monyet menjadi masyarakat rasional-kritis. Sebuah pemilu yang mampu memilih presiden sebagai pemandu partisipasi warga dengan visi yang panjang, meski penuh beban, namun mampu menumbuhkan Indonesia ke depan, tidak lagi memilih presiden populer yang mampu mengelola kestabilan, namun sehabis masa jabatannya melahirkan krisis permanen yang membawa bola api panas masa depan bangsa. ●

Rasa Haru Aktivis

Rasa Haru Aktivis Garin Nugroho ;  Sutradara Film

KOMPAS, 19 Mei 2013

"Aku harus meninggalkanmu meski kamu sekarang punya segalanya: uang, kekuasaan, dan jabatan. Kamu kehilangan satu hal yang membuatku mencintaimu: rasa haru. Kamu tidak seperti dulu ketika kamu masih menjadi aktivis melawan pemerintahan yang tak berlaku adil pada rakyat. Kamu dulu bisa menangis haru sambil memeluk rakyat yang terzalimi, rasa harumu menggerakkan tangan, kaki, dan mulutmu untuk membangkitkan rakyat bergerak mencari keadilan. Kini kamu takut kehilangan kenyamanan kekuasaan jabatanmu, meski kekuasaan sekelilingmu melakukan beragam penyelewengan, kamu mendiamkannya. Rasa harumu kamu sembunyikan dan perlahan mati. Kamu berkelit dari ketidakberdayaanmu dengan pidato penuh wacana demokrasi, yang cuma hidup dalam lingkungan pendukungmu serta kekuasaanmu, tak lagi hidup dan menghidupi rakyatmu. Aku harus pergi kekasihku, aku kehilangan cintamu tetapi aku tidak mau kehilangan cinta rakyatku. Aku kehilangan seorang aktivis....”

Kalimat perpisahan di atas diucapkan seorang perempuan kepada Mussolini, tiran terbesar Italia dalam sejarah perang dunia. Bagi saya, kata ”rasa haru” yang sederhana ini terasa menjadi relevan dalam kehidupan politik sekarang ini, khususnya di hari Kebangkitan Nasional.

Rasa haru adalah gabungan kompleks indra dan pikiran kemanusiaan ketika pemimpin membaca gejala ketidakadilan kehidupan. Inilah aulia kebangkitan untuk munculnya rasa krisis dan mendorong politik yang bertindak melayani rakyat.

Celakanya, kini, sangatlah langka, aktivis yang berada dalam kekuasaan memberi pernyataan sekaligus tindakan politik yang mencerminkan rasa haru untuk mendorong kebangkitan lewat rasa krisis.

Sebutlah rasa krisis terhadap kekerasan agama, konsumerisme yang banal mengikis ruang produktif berbangsa, semisal maraknya mal serta langkanya gedung serba guna masyarakat. Atau sengketa lahan hingga penjarahan sumber daya alam. Bahkan, rasa krisis terhadap perilaku bunuh diri keluarga-keluarga ataupun frustrasi sosial yang terus membengkak, sebut perilaku kekerasan pelajar. Demikian juga politik serba massal yang vulgar hingga perilaku pejabat yang korup dan melayani fasilitas bagi dirinya, sebutlah fasilitas legislatif.

Pada gilirannya, lembaga, partai, dan aparat negara kehilangan kepercayaan dan kewibawaan. Sebutlah kasus bentrok aparat hingga berbagai bentuk penyerangan kantor polisi, ataupun juga tumpang tindih informasi elite politik sehingga masyarakat kehilangan panduan, maupun berfokusnya gerak politik hanya bicara kekuasaan. Dikhawatirkan, demokrasi hanya jadi prosedur, proses berbangsa menjadi semakin banal, vulgar, jalan pintas, korup, dan ekstrem. Yang tersisa, politik bukan memecahkan masalah, melainkan jadi beban masalah rakyat.

Saya masih teringat situasi mencekam di dalam gedung MPR menjelang turunnya Presiden Soeharto. Para aktivis dan mahasiswa begitu gelisah dengan kekerasan yang muncul, karena situasi menunggu ketidakpastian, maka lahirlah kecurigaan terhadap penyusup yang masuk, sehingga beberapa kali terjadi kekerasan penghakiman terhadap seseorang yang dicurigai. Para aktivis tergerak untuk terus berpidato dan berbagi perasaan agar rasa kemanusiaan tidak hilang dan pendudukan MPR tidak menjadi tirani baru. Bahkan, tidak sedikit aktivis yang menangis melihat situasi itu. Sesungguhnya, rasa haru sebagai sifat aulia manusia terus menjadi panduan situasi bersejarah itu.

Kini, ketika begitu banyak para aktivis dalam kekuasaan, haruskah kita seperti pacar Mussolini, berbicara ke aktivis di kekuasaan: ”Aku harus berpisah darimu karena kamu sudah tak lagi punya rasa haru, tak ada lagi aulia kebangkitan untuk rakyat darimu”. ●