Senin, 17 Maret 2014

Sertifikasi Pranikah

Sertifikasi Pranikah

Mansata Indah Dwi Utari  ;   Wakil Ketua Fatayat NU Grobogan
JAWA POS,  16 Maret 2014
                                      
                                                                                         
                                                                                                             
ANGKA perceraian di Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun. Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI pada 2010 melansir bahwa selama 2005 sampai 2010, atau rata-rata satu dari 10 pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan. Dari dua juta pasangan menikah pada 2010 saja, 285.184 pasangan bercerai. Tingginya angka perceraian di Indonesia itu adalah angka tertinggi se-Asia Pasifik (BKKBN.go.id, 24/12/2013).

Lebih lanjut data tersebut menunjukkan bahwa 70 persen perceraian itu karena gugat cerai pihak istri dengan alasan tertinggi ketidakharmonisan. Angka itu tidak mengalami deflasi. Ia terus stagnan bahkan sering mengalami inflasi. 

Dalam kacamata mana pun, perceraian lebih baik dihindari. Ini karena perceraian lebih banyak menimbulkan mudarat. Pertama, psikologi anak. Mental anak yang masih labil sangat mudah terpengaruh. Terutama pada anak usia remaja, kejadian seperti ini akan menjadi faktor dominan pembentukan sikap. Karena itu, tidak jarang kita sering melihat imbas negatif anak korban broken home. Belum lagi imbas lainnya, seperti masalah sengketa hak asuh anak.

Kedua, masalah sosio-ekonomi. Masyarakat Indonesia masih menganggap perceraian adalah aib. Tidak heran pasutri yang bercerai sering menjadi pergunjingan warga sekitar. Masalah ekonomi juga turut menjadi beban. Semula kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Pasca perceraian kebutuhan menjadi tanggung jawab masing-masing. Apalagi, jika salah satu pihak tidak memiliki penghasilan sendiri, persoalan akan semakin pelik. 

Dalih ekonomi dan ketidakharmonisan rumah tangga yang menjadi latar belakang perceraian kiranya merupakan alasan klasik. Namun, juga tak bisa dimungkiri bahwa dua alasan tersebut merupakan faktor yang paling krusial. Tapi, di era digital modernisasi ini, ada faktor unik lain sebagai pemicu perceraian. Faktor tersebut adalah infotainment. 

Setiap jam televisi berlomba-lomba memperebutkan hati pemirsa. Semakin banyak pemirsa yang menyaksikan suatu program, semakin tinggi rating acara tersebut. Pebisnis media elektronik dengan cerdas membaca pangsa pasar. Infotainment yang menampilkan para selebriti idola masyarakat muda sekaligus menampilkan tayangan perceraian pun ramai dihidangkan. 

Artis sebagai figur publik memang selalu menjadi perhatian dan panutan publik. Ironisnya, bagi mereka bongkar pasang pasangan adalah hal lumrah, bahkan terkesan bangga. Karena setiap hari disuguhkan di layar kaca, fenomena perceraian seperti bukan masalah lagi. Fenomena yang tidak sehat ini, perlahan tapi pasti, telah menggeser norma dan cara pandang ma­syarakat terhadap institusi perkawinan ke arah negatif. 

Menikah merupakan sebuah ikatan sakral yang mestinya selalu dijaga. Faktor paling penting untuk menjaga kelanggengan pernikahan harus datang dari internal pasutri. Hal tersebut bisa direpresentasikan seperti mengingatkan kembali komitmen awal pernikahan dan menerima pasangan apa adanya. 

Orang tua juga turut bertanggung jawab menjaga keutuhan pernikahan anak. Salah satu keputusan orang tua yang kurang tepat adalah menikahkan anak di usia dini. Para orang tua berpikir jika anaknya sudah menikah, tanggung jawab sebagai orang tua untuk menafkahi anaknya sudah selesai. Karena itu, ketika anak menginjak umur tertentu dan sudah ada yang mendekati, mereka langsung dinikahkan.

Alasan lain orang tua adalah untuk menghindari perzinaan. Memang alasan ini cukup rasional. Tapi, pertanyaannya kemudian apakah pernikahan hanya masalah biologis? Kita pasti sepakat menjawab tidak. Sebab, pernikahan dibangun dari aspek yang kompleks dan semuanya perlu dipersiapkan masak-masak. 

Pemerintah wajib mengantisipasi maraknya perceraian. Kita patut mengapresiasi program pemerintah melalui Kementerian Agama berupa BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Kendati demikian, Kemenag kiranya juga perlu mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan sertifikasi pranikah. 

Tujuan sertifikasi tersebut adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku positif calon pengantin dalam membangun bahtera rumah tangga, baik secara agama maupun kesehatan. Sertifikasi ini juga bisa dijadikan bekal pasutri meminimalkan konflik di rumah tangga. 

Kebijakan sertifikasi dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun lembaga di bawah naungan suatu organisasi kemasyarakatan, seperti Muslimat (NU), Aisyiah (Muhammadiyah), dan sebagainya. Pasutri yang dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat dapat melangsungkan pernikahan. 

Persoalan mediator perceraian di Indonesia juga perlu diubah. Hingga kini hakim dipaksa merangkap menjadi mediator perceraian. Padahal, kapasitas hakim adalah individu yang paham masalah hukum. Sementara, untuk menjadi mediator butuh orang yang memahami psikologis pasangan. Untuk itu, selama proses gugatan dan persidangan dibutuhkan psikiater sebagai mediator. Dengan memahami psikis pasutri, sangat mungkin jalan damai bisa ditemukan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar