SBY dan Perspektif Kebajikan

SBY dan Perspektif Kebajikan

Jannus T.H. Siahaan, ANALIS SOSIAL KEMASYARAKATAN, TINGGAL DI PINGGIRAN BOGOR

Sumber : KOMPAS, 1Februari 2012

Dalam strata kepemimpinan nasional, Susilo Bambang Yudhoyono berada di tingkat teratas. Ia presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan sekaligus. Bahkan karena jabatan itu, beberapa jabatan informal dan nonformal melekat kepadanya.

Jabatan-jabatan itu telah membuat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir hampir pada setiap momen dalam kehidupan rakyat. Itu sebabnya, sosoknya gampang dikenal. Tentu dengan bentuk pengenalan yang berbeda pada setiap orang. Bergantung pada beragamnya perspektif yang melekat pada diri SBY, seberagam label yang ia bawa selama mengurus negeri ini.

Sebagai pemimpin, SBY harus pandai berbagi empati dengan semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Ia juga harus sukarela menyelami bagian terdalam samudra kehidupan rakyat karena di pundaknya diletakkan amanat mulia sebagai representasi kehadiran misi Tuhan di tengah- tengah kehidupan ini.

Karena tanggung jawabnya amatlah besar di mata manusia dan di mata Tuhan, ia harus selalu berada dalam posisi siaga memikul dan mengambil alih segenap tugas dan wewenang yang secara sadar telah ia delegasikan kepada para pembantunya, termasuk kepada Polri dan TNI.

Beberapa waktu lalu, Presiden menunjukkan betapa ia memang telah membuktikan hal itu. Empati yang tinggi ia berikan kepada kepolisian ketika, menurut dia, kinerja aparat penegak hukum ini berada di ujung tanduk sebab disorot secara kritis oleh masyarakat meskipun para pemangku keamanan dan ketertiban umum ini telah melakukan pencapaian tertentu dalam tugas.

Terhadap mereka, SBY menegaskan posisinya yang senasib. ”Kekurangan Polri memang demikian kelazimannya. Saya berharap tak perlu Saudara terlalu gundah. Saya pun mengalami,” kata SBY saat membuka Rapim Polri di Mabes Polri.

Tak lama berselang, SBY kembali memberi pengarahan pada acara rapat pemimpin TNI/Polri 2012 di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan: ”Biasanya untuk jajaran TNI dan Polri, kalau ada kesalahan dan kekurangan, itu segera mencuat dan beritanya beredar ke mana-mana. Tetapi, kalau ada prestasi dan capaian-capaian baik, suka nyaris tak terdengar. Tetapi, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin di Kemayoran, tak perlu Saudara gundah.”

Beginilah kira-kira perspektif SBY tentang kebajikan yang lahir dari kebaikan sebuah pranata atau lembaga tertentu. Negara ini dibentuk dengan tujuan demi tercapainya kemaslahatan bersama. Untuk kepentingan itu, secara nasional bangsa ini memiliki konsensus dalam menentukan peta masa depan dan dalam memilih para pemimpin untuk diserahi amanat melaksanakan konsensus dimaksud.

Konsensus itu bisa berupa garis-garis besar haluan negara atau rencana pembangunan berjangka pendek, menengah, dan panjang. Para aparatur negara harus berjalan di atas garis-garis yang sudah disepakati bersama. Garis- garis itu juga berfungsi sebagai rambu agar penyelenggaraan negara tak meleset.

Konsensus serupa biasa dibuat sekelompok orang untuk tujuan tertentu dengan skala dan jangka waktu tertentu pula. Anggota kelompok harus berkomitmen menegakkan misi bersama untuk tujuan pembentukan kelompok itu.

”Summum Bonum”

Jika ada anggota yang melaksanakan fungsinya sebagaimana disepakati dan ditetapkan, memang begitulah yang seharusnya dia lakukan. Pada titik itu, ia baru sebatas menegakkan eksistensi kelompok. Untuk tujuan lahirnya summum bonum, masih diperlukan komitmen lain bagi terciptanya kebajikan untuk bersama. Kebajikan dalam makna yang sangat luas, yang memiliki daya jangkau dari langit tertinggi ke ceruk terbawah bumi.

Kalau aparat kepolisian mengayomi dan melayani masyarakat tanpa pretensi apa pun sebagaimana telah digariskan, memang begitulah yang seharusnya terjadi. Begitu pula jika mereka melakukan penyidikan suatu kasus sesuai dengan hukum beracara, memberantas aksi premanisme, membabat habis para penjahat, perang mati-matian menghadapi para koruptor, menjadi tempat berlindung masyarakat dari berbagai ancaman, dan memberi rasa aman. Itulah beberapa di antara garis-garis yang dibuat untuk terciptanya keamanan umum yang diamanatkan oleh undang-undang kepada kepolisian.

Lalu, apakah yang berjalan sesuai dengan ketetapan harus disebut prestasi? Prestasi adalah sebuah capaian yang berada di atas rata-rata garis yang sudah dipancangkan. Seorang pelajar yang mampu naik kelas akan di- anggap biasa, tetapi namanya akan disebut sebagai satu di antara the best ten kalau ia mencapai nilai di atas rata-rata alias di atas garis yang ditentukan. Prestasinya akan kian memunculkan kebajikan jika kepintarannya menular kepada kawan-kawannya di sekolah dan menjadi sumber hikmah bagi adik-adiknya di rumah untuk ikut berprestasi.

Jika seorang penganut agama tertentu menjalankan perintah tertentu dalam agamanya, memang begitulah komitmennya terhadap agama. Namun, agama bukan semata-mata pranata. Demikianlah, pemerintahan sebagai roda penggerak negara juga bukan semata-mata pranata.

Di sinilah pentingnya kita membuat dan terus mengembangkan sudut pandang atau perspektif tentang kebajikan hidup. Kalau perspektifnya adalah berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan sesuai rencana pembangunan berjangka pendek, menengah, dan panjang, memang demikianlah target capaian yang telah dibuat presiden sebagai kepala pemerintahan. Jika dengan modal tertentu seseorang melakukan kegiatan bisnis, lalu di ujung usaha modal kembali sebagaimana jumlah asalnya, tentu ia belum dapat dikatakan beruntung. Untung adalah kelebihan dari modal dan itulah yang kita sebut dengan kebajikan.

Balik Modal

Namun, seseorang yang balik modal saja sudah dianggap selamat jika kita menggunakan perspektif tertentu. Seperti perspektif yang digunakan SBY saat menilai dan membesarkan hati anak buahnya di kepolisian. SBY menyebut pelaksanaan SEA Games yang aman sebagai prestasi, yang ia nilai kurang diapresiasi semestinya. Padahal, penyelenggaraan SEA Games yang aman adalah sebuah keniscayaan dari tugas kepolisian.

Cukuplah disampaikan ”salut” karena tak melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas pengamanan. Tak perlu dengan pembelaan berlebihan sehingga membuka ruang melupakan kesalahan yang terjadi di bagian lain dari banyak tugas yang melekat pada lembaga kepolisian.

Kasus pencurian sandal jepit di Sulawesi Tengah, dua remaja yang mati tergantung di tahanan Polsek Sijunjung, aksi koboi anggota Brimob yang menyebabkan tewasnya warga di Bima (NTB), kasus pencurian tandan pisang, serangkaian aksi kekerasan di Papua dan Aceh, atau kasus berkelas nasional, seperti dugaan adanya rekening gendut, hanyalah beberapa di antara begitu banyak kasus yang menyebabkan kepolisian kita bukan semata-mata balik modal, melainkan justru menghanguskan modal yang diberikan rakyat.

Kebajikan itu berada di atas modal. Bukan karena ia meluap ke lingkungan sekitar sebab berlebih, tetapi ia selalu siap dituangkan tanpa menunggu isi harus memenuhi gelas dan cawan. ●

Dicari Capres yang Bukan “Bukan”

Dicari Capres yang Bukan “Bukan”

Jannus T.H.Siahaan, MANTAN WARTAWAN, KINI KONSULTAN KOMUNIKASI,

KANDIDAT DOKTOR SOSIOLOGI DI FISIP UNIVERSITAS PADJAJARAN

Sumber : SINAR HARAPAN, 19 Januari 2012

Hingga 2011 berakhir dan 2012 tiba, belum ada arus besar yang bisa dibuat sebagai pendulum politik, ke mana arus akan bermuara. Bahkan, partai sebesar Partai Demokrat (PD) tak berani memetakan kekuatan sendiri.

Situasi ini amat berbeda dengan Pemilu 1998 di mana masing-masing OPP (Organisasi Peserta Pemilu), berani mengusung calon dan menjualnya secara bebas ke tengah-tengah masyarakat.

Saat itu, seiring berkecambahnya partai politik baru, muncul pula tokoh-tokoh sebagai ikonnya. Sebutlah Megawati Soekarnoputri sebagai ikon “wong cilik” melalui PDI-Perjuangan, KH Abdurrahman Wahid dengan PKB, HM Amien Rais dengan PAN, BJ Habibie melalui Partai Golkar, atau Partai Keadilan yang lalu bermetamorfosis menjadi PKS terang-terangan mengajukan nama Nurmahmudi Ismail.

Bahkan partai gurem semacam PARI (Partai Rakyat Indonesia) tidak canggung menawarkan tokoh internalnya, Agus Miftach, aktivis flamboyan. Tapi, beberapa ikon kecil berguguran jauh sebelum menjadi peserta pemilu karena tak lolos verifikasi faktual di KPU.

Euforia politik di awal era reformasi semakin riuh karena melibatkan emosi rakyat pemilih yang gempita dengan suasana baru. Namun, setelah satu dekade berlalu, keriuhan berubah menjadi kejenuhan. Rakyat, pada titik tertentu, mulai antipati terhadap partai politik karena perilaku para politikus yang cenderung tidak jujur dan korup.

Bahkan, sejakmenjelang berakhirnya era Megawati hingga senja kala kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini, beberapa menteri, puluhan anggota DPR, gubernur, DPRD I, bupati, dan wali kota, serta anggota DPRD II, menjadi pesakitan di penjara.

Karena situasi inilah maka berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) 2014 benar-benar belum bisa diprediksi ujungnya. Lihatlah betapa keras badai menghantam biduknya sehingga SBY sebagai ketua Majelis Tinggi terkesan tak berani mencari tokoh yang sepadan dengan dirinya untuk diusung PD.

Ia dengan keras pula menepis kemungkinan memunculkan istrinya, “The First Lady” Ani Yudhoyono. “Dalam kapasitas saya sebagai ketua Majelis TinggiPartai, setelah berkomunikasi dengan ketua umum partai, saya ingin sampaikan bahwa saat ini PD belum tentukan Capres 2014,” ujar SBY saat memberikan pidato di acara “Sarasehan Partai Demokrat” di PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat, di penghujung akhir 2011.

Begitulah “titah” SBY yang pasti menjadi pegangan kader-kader PD. Jangan harap ada yang berani berbeda apalagi menentangnya. Kalau istrinya saja tidak, apalagi yang lain. Kini tinggal rakyat yang menimbang.

Bahkan, jenderal yang paling “jago” berhitung ini seolah tampak menyerah sehingga mulai menyebut-nyebut nama Tuhan, sesuatu yang sulit ditemukan dalam kamus SBY. “Untuk jadi presiden, sesungguhnya perlu dapat dukunganrakyat yang kuat dan berkah Allah SWT,” katanya.

Meskibegitu, kalau masih mungkin memilih, SBY menginginkan yang muda. Karena tak muda lagi, jelas ia tak menginginkan istrinya. Bukan Ani Yudhoyono, lalu siapa?  Anas Urbaningrum? Hampir mustahil. Ketua Umum DPP-PD ini kabarnya hanya kuat di inner circle-nya. Di kalangan senior, ia kabarnya sudah habis. Kekuatan di luar PD setali tiga uang. 

ARB Tak Diinginkan Partai Golkar telah menegaskan pencapresan Aburizal Bakrie. Tapi itu tak akan mudah. Selain masih adanya resistensi internal, di mata rakyat ARB—begitu Aburizal minta namanya disingkat, bukanlah tokoh yang diinginkan.

Dari sisi internal, Jusuf Kalla (JK), mantan Ketua Umum Partai Golkar dan mantan wapres, jelas tidak mungkin diabaikan. Kekuatannya melimpah, popularitasnya jelas di atas ARB. JK amat pintar menabung kekuatan politiknya. Partai Nasdem pun tak akan berat hati menawarkan jasanya. Nasdem plus sisa-sisa “laskar pajangnya” di Beringin akan sangat berarti bagi JK.

Jadi, yang diinginkan bukan ARB. Namun, jika ukurannya usia, JK juga bukan yang diinginkan, tapi ia cerdik.  Belakangan muncul wacana kongsi dua kekuatan: Beringin dan Banteng. Melalui rakernasnya di Bandung, Banteng tetap istiqamah untuk tak melepas ikonnya, Megawati.

Bahkan suaminya, M Taufiq Kiemas,  tak suka Megawati “mentas” lagi. Di kandang banteng, pengaruh Kiemas tak bisa diabaikan. Yang jelas, dari beberapa kekuatan internalnya saja, yang diinginkan bukan Megawati. Lalu siapa? Bagaimana dengan Puan Maharani? Dia jelas anak ideologis ”Banteng” sekaligus anak kandung Megawati.

Tapi aura politik Puan belum sejajar dengan tokoh-tokoh lain. Kiprahnya belum kelihatan, kecuali di dalam partainya sendiri. Di DPR, nama Puan berada di bawah bayang-bayang rekan separtai, Ganjar Pranowo atau Maruarar Sirait, misalnya. Apalagi dengan Pramono Anung yang kepak sayapnya sudah merentang jauh. Jadi, Puan juga bukan calon yang diinginkan.

Partai Menengah Bingung Beginilah gambaran sesungguhnya internal di tiga partai terbesar, PD, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan, dua tahun menjelang Pilpres 2014. Di luar ketiganya, masih ada kelompok menengah, seperti PKS, PAN, PPP, PKB, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Dalam kancah perpolitikannasional dan peta pertarungan memperebutkan kursi RI-1 dan RI-2, mereka tidak berada dalam posisi determinan. Kehadiran mereka hanya untuk memperkuat fungsi dan posisi yang sudah dimiliki ketiga partai besar di atas. Kenapa? Karena partai kelas menengah ini tidak memiliki figur yang benar-benar melebihi kapasitas partai. 

Tidak ada tokoh semacam Gus Dur di PKB atau Amien Rais di PAN.  Muhaimin Iskandar jelas tak sekelas dengan Gus Dur. Meski begitu, Ketua Umum DPP-PKB itu berdiri berseberangan jalan dengan pamannya itu, hingga Gus Dur dijemput maut. Begitu pula M Hatta Radjasa. Saat partai matahari itudilahirkan, dia bukan siapa-siapa.

Hatta ada di bawah bayang-bayang tokoh lain, semisal Faisal Basri, sekjen pertama PAN. Apalagi dengan Goenawan Mohamad, AM Fatwa, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Toety Heraty, Emil Salim, Alvin Lie Ling Piao, dan lainnya. PAN menyodorkan nama Hatta. Seriuskah ? Bahkan, sebagai mahagurunya, Amien Rais tampak kurang “pede”.

Urusan akan kian berat, karena lumbung PAN, PP Muhammadiyah, menampik terlibat dalam urusan politik praktis. Bos Muhammadiyah, Din Syamsuddin, belum-belum sudah berteriak. Yang sejatinya berani mengusung nama Hatta Radjasa adalah para demonstran.

Mereka membawa gambar Hatta terkaitan kasus hibah 60 gerbong KA eks Jepang saat masih menjadi Menteri Perhubungan. Jadi, bukan Hatta yang diinginkan. Lalu siapa? Selain PAN, masih ada PKS. Tapi partai yang dikenal mempunyai sistem pangkaderan paling militan ini tengah dirundung masalah. Konflik internalnya sampai mencuat ke ranah publik.

Sekjen PKS HM Anis Matta dipaksa diam oleh tarik-menariknya kekuasaan. Sikap Anis yang mengendur adalah buah dari perombakan kabinet pertama KIB II. Sayang sekali PKSterlambat, kalau cerdik, tentu jatah kursi mereka di KIB IItak akan berkurang.

Kini, jangankan ikut meneriakkan kandidat presiden, mengurus diri sendiri bukan perkara mudah bagi partai yang lahir sebagai berkah reformasi itu. Praktis, PKS tidak memiliki tokoh sekuat HidayatNurwahid, sang mantan presiden. Tifatul Sembiring? Dia kalah kelas, sementara Didin Hafidhudin sudah lama mengundurkan diri.

Nur Mahmudi kelasnya turun menjadi Wali Kota Depok, Jawa Barat. Praktis PKS hanya mempunyai Hidayat. Nama-nama lain dari partai lain tinggal PPP dengan Suryadharma Ali-nya, Partai Gerindra yang masih setia dengan Prabowo Subianto-nya, dan Partai Hanura yang nyata-nyata sudah kehilangan gairah.

Bahkan, nama Wiranto, pendiri Hanura, sudah mulai lamat-lamat terdengar, berdiam di alam bawah sadar dunia politik. Khusus Hanura, performanya amat bergantung kepada kadernya di DPR, Akbar Faisal. Belakangan, Faisal yang merasa kesepian agak tenang setelah mentasnya Syarifuddin Sudding. Tapi Faisal pasti akan bersiap mencari kendaraan baru.

Praktis, tidak ada kandidat yang benar-benar menarik. Ternyata capres yang dicari bukan Ani, Anas, ARB, JK, Megawati, Puan, apalagi Hatta dan Prabowo, terlebih Wiranto. Mereka masuk kelompok “Bukan”. Yang dicari adalah calon yang bukan “Bukan”. Siapa mereka? Mungkinkah Sri Mulyani Indrawati, Moh Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Jimly Asshiddiqie? Entahlah! ●