Dari Ormas Menjadi Parpol

Dari Ormas Menjadi Parpol Salahuddin Wahid ;  Pengasuh Pesantren Tebuireng

KOMPAS, 17 Mei 2013

Sejak awal, organisasi massa di Indonesia memang tidak dapat dilepaskan dari politik. Tokoh yang aktif di Kongres Pemuda berasal dari ormas-ormas pemuda. Bung Karno dan Bung Hatta juga mendidik rakyat melalui ormas yang kuat nuansa politiknya. Partai Syarikat Islam Indonesia didirikan untuk menjadi alat perjuangan politik. Tokoh-tokoh Syarikat Islam (SI), Muhammadiyah, dan NU sudah terlibat perjuangan kemerdekaan dalam MIAI (Majelis Islami). Tokoh-tokoh Islam ikut merumuskan UUD. Ormas-ormas Islam lalu bergabung dalam Partai Masyumi.

NU menjadi partai

NU, pada 1952, keluar dari Partai Masyumi dan menyatakan diri sebagai Partai NU. Di luar dugaan, Partai NU jadi pemenang ketiga Pemilu 1955, lalu jadi partai Islam terdepan setelah Masyumi dibubarkan Bung Karno. Saat penyederhanaan partai, NU dan partai-partai Islam melebur ke PPP. Dalam Muktamar Situbondo (1984), NU kembali ke khitah 1926 dan menyatakan diri tak terkait partai apa pun dan menjaga jarak yang sama. Muktamar NU 1984 menerima Pancasila yang mengubah sikap mendasar warga NU dalam memandang hubungan agama Islam dengan politik. Dua sikap itu—tak terkait partai apa pun dan mencairnya hubungan agama Islam dengan politik—dibaca banyak warga NU bahwa NU melepaskan diri dari partai Islam (PPP). Apalagi, banyak tokoh NU kemudian menjadi anggota DPR/DPRD dari Golkar, bahkan Gus Dur menjadi anggota MPR dari FKP. Keberadaan warga dan aktivis NU di PPP dan Golkar tetap bertahan hingga kini.

Keterlibatan ormas NU dalam kegiatan politik praktis mulai meningkat saat tokoh-tokoh puncak ormas NU mendirikan PKB (1998) dan sejumlah tokoh NU di pusat dan daerah terlibat langsung dalam kegiatan PKB. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden saat menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dianggap sebagai pembenaran terhadap keterlibatan organisasi NU dalam politik praktis.

Perolehan suara PKB pada Pemilu 1999 lebih dari 12 persen turun dibandingkan Pemilu 1955 (18 persen lebih). Konflik internal PKB membuat suara PKB merosot ke sekitar 5 persen pada Pemilu 2009. Artinya, suara warga NU menyebar ke banyak partai. Aktivis dan tokoh NU juga menyebar ke sejumlah partai. Artinya, bagi warga NU, aspirasi politik mereka bisa disalurkan ke partai apa pun.

Banyak tokoh NU menyadari, kekuatan politik NU tak efektif jika tersebar ke banyak partai. Mereka mulai berpikir, bukankah ormas NU yang berusia panjang dengan warga berjumlah besar perlu sayap politik untuk menyalurkan gagasan politik kebangsaan yang perlu diperjuangkan? Amat mungkin jawaban pertanyaan ini bersifat positif. Namun, partai mana yang dipilih dan bagaimana mewujudkannya? Selain itu, perlu dipikirkan bagaimana mencegah jangan sampai NU sebagai ormas jadi alat partai, dan partai menjadi kendaraan politik tokoh NU, baik di pusat maupun daerah. Kita tahu, partai-partai politik saat ini bukanlah partai yang mendekati ideal. Para tokohnya jarang yang negarawan dan pada umumnya politisi yang berpandangan jangka pendek.

Ormas Islam lain

Muhammadiyah punya pengalaman sama. Tahun 1998, saat Amien Rais mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk mendirikan dan menjadi Ketua Umum PAN. Harapan warga Muhammadiyah melambung. Itu wajar, saat itu Amien tokoh utama gerakan reformasi. Ternyata, perolehan suara PAN tak terlalu tinggi. Lalu timbul konflik internal yang membuat banyak tokoh seperti Gunawan Mohammad dan Faisal Basri dkk meninggalkan PAN.

Konflik internal berikutnya terjadi saat sebagian aktivis Muhammadiyah meninggalkan PAN lalu membentuk PMB. Ternyata, PMB tak mendapat sambutan seperti diharapkan sehingga tak lolos ke Senayan. Kita mencatat, cukup banyak tokoh Muhammadiyah yang aktif di Partai Golkar dan PPP. Bisa disimpulkan, Muhammadiyah juga tak punya sayap politik, tetapi itu tak terlalu dipikirkan para tokoh Muhammadiyah. Naluri politik mereka tidak sebesar tokoh-tokoh NU. SI yang beralih menjadi PSII tak sehebat SI pada era HOS Cokroaminoto. PSII hanya menjadi partai kecil pada 1955 dan terpaksa melebur ke PPP. Pada Pemilu 1999, suaranya kecil sekali, lalu hilang dari panggung politik. Demikian pula Perti. Upaya menghidupkan kembali Masyumi melalui sejumlah partai gagal. Terbesar, PBB yang pada Pemilu 2009 tak lolos ke Senayan.

Gerakan di luar parpol yang kemudian berhasil mengembangkan parpol adalah gerakan Tarbiyah yang selama Orde Baru aktif berdakwah membina mahasiswa di banyak kampus. Saat ada kesempatan mendirikan partai baru, mereka mendirikan Partai Keadilan (1998) yang lalu berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. PKS adalah partai yang organisasinya berjalan baik dan punya garis komando kuat. Jika berhasil mengatasi masalah tuduhan korupsi, PKS akan jadi partai yang harus diperhitungkan pada Pemilu 2014. Kelemahan PKS, kesulitan menembus lapisan bawah masyarakat pedalaman dan belum ada tokoh yang layak jadi capres.

Sempalan Golkar

Ada beberapa ormas di bawah Golkar di era Orde Baru yang bisa berkembang, seperti MKGR, Kosgoro, dan SOKSI. Pada era Reformasi, MKGR beralih jadi parpol, tetapi tak berhasil muncul secara berarti. Kosgoro lebih memilih aktif di pendidikan, tetapi tak terlalu menonjol. Kini ada dua Kosgoro dan pengaruh politiknya tak terlalu besar. Tampaknya yang kini berpengaruh di Golkar adalah pemilik uang.

Pasca-Pemilu 2004, dua jenderal purnawirawan mendirikan ormas yang beralih jadi parpol, yakni Prabowo (Gerindra) dan Wiranto (Hanura). Kedua partai itu berhasil masuk ke DPR. Kini, ormas yang mereka dirikan tak lagi terdengar gaungnya. Gerindra, oleh beberapa lembaga survei, dianggap berpeluang besar jadi partai menengah dan juga untuk mengajukan Prabowo sebagai capres. Suara Hanura pada Pemilu 2009 tak setinggi Gerindra, tetapi kini dapat manfaat besar dengan bergabungnya Hary Tanoe. Cara ini ditiru Surya Paloh yang mendirikan ormas Nasdem, lalu beralih menjadi Partai Nasdem.

Kesimpulan sementara, tak mudah bagi ormas yang sungguh-sungguh ormas seperti Muhammadiyah dan NU bermetamorfosis jadi parpol. Fitrah ormas agama sering tak sejalan dengan fitrah parpol. Bahkan, kalau NU tak bergabung ke PPP, belum tentu Partai NU bisa sekuat pada 1955-1971. Namun, terlihat insan politik dapat membuat ormas yang hanya bersifat sementara lalu dikembangkan jadi parpol yang cukup berhasil. Setelah itu, ormas diistirahatkan. Tentu, kesimpulan ini masih harus diuji dengan hasil Pemilu 2014, bahkan mungkin perlu beberapa pemilu lagi. Apalagi, ikon partai-partai itu berusia senja. Akankah partai-partai itu surut pascamundurnya ketiga tokoh? PKS jelas lebih mengandalkan organisasi dibandingkan ketiga partai sempalan Golkar.

Jika Gerindra, Hanura, dan Partai Nasdem membuat ormas sebagai alat mendirikan partai, tak ada yang risau. Namun, jika ormas seperti Muhammadiyah dan NU yang sudah berusia panjang dan nyata-nyata hidup di tengah masyarakat di seluruh Indonesia diperalat untuk kepentingan partai (mana pun juga), rasanya banyak yang keberatan, termasuk yang bukan warga Muhammadiyah dan NU. ●

Pola Pikir Memilih Capres

Pola Pikir Memilih Capres

Salahuddin Wahid, PENGASUH PESANTREN TEBUIRENG     

Sumber : SINDO, 25 Januari 2012

Kita baru dua kali melakukan pemilihan presiden secara langsung yaitu pada 2004 dan 2009.Tidak banyak tokoh yang telah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden,hanya 12 orang.

Mereka yang pernah menjadi calon presiden hanya ada enam orang, yang pernah menjadi calon wakil presiden ada delapan orang dan yang pernah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden hanya ada dua orang. Kini sudah mulai muncul sejumlah nama yang punya ambisi menjadi capres atau cawapres untuk Pemilihan Presiden 2014. Itu adalah hal wajar dan positif sesuai dengan prinsip demokrasi.

Ada sekitar 20 nama yang mulai muncul di permukaan. Bagaimana kita menyikapi nama-nama tersebut dan siapa yang diperkirakan bisa muncul sebagai capres/cawapres pada 2014? Kita coba melihat apa yang terjadi pada pemilihan yang lalu. Awalnya pada pemilihan presiden secara langsung pada 2004 banyak sekali nama-nama yang muncul dan menun-jukkan minat untuk menjadi capres/ cawapres.

Nama-nama yang muncul sebagai capres pada 2004 adalah mereka yang pernah menjadi menteri,ketua MPR,presiden, dan wakil presiden. Untuk mendampingi capres itu dibutuhkan cawapres yang bisa menjadi vote getter (pengumpul suara). Maka para capres melirik nama-nama tokoh dari ormas atau komunitas yang diharapkan bisamenjadi penarik suara pemilih.

Lalu muncullah nama Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid dari komunitas NU dan Siswono dari komunitas nasionalis serta Agum Gumelar dari kelompok militer dan Jusuf Kalla dari Indonesia timur. Pilihan di atas berdasar pada peta politik 1955 yang membagi dunia politik Indonesia menjadi kelompok (nasionalis) Islam dan kelompok nasionalis (sekuler). Juga pola pikir sipil-militer serta Jawa dan non-Jawa.

Ternyata latar belakang calon dari komunitas NU terlihat tidak punya dampak berarti dalam mengumpulkan suara pemilih. Buktinya, warga NU lebih memilih SBY dibanding Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi. Pada Pilpres 2009, jumlah pasangan calon berkurang karena persyaratan bagi partai politik untuk bisa mengajukan capres/cawapres ditingkatkan menjadi 20% jumlah suara pemilih.

Sudah diperkirakan bahwa SBY akan terpilih lagi. Yang juga membuat kejutan ialah munculnya Prabowo sebagai salah satu calon yang mendapat dukungan kuat dari rakyat.Pada 2004 Prabowo belum berani tampil,mungkin karena stigma sebagai pelanggar HAM berat masih kuat melekat.

Tampaknya kini bangsa Indonesia sudah melupakan peristiwa kelam pada masa Orde Baru.Sudah tidak banyak lagi yang meributkan keterlibatan ketiga jenderal capres/ cawapres yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM belasan tahun lalu. Ternyata sekali lagi terbukti bahwa dukungan tokoh dan para ulama NU bahkan ditambah tokoh Muhammadiyah terhadap capres/cawapres tertentu tidak memberi pengaruh yang kuat.

Terbukti bahwa pasangan JK/Wiranto yang mereka dukung hanya menjadi juru kunci.Pemilihan Presiden 2004 dan 2009 tampaknya mempunyai pola yang betul-betul berbeda dengan pola pengelompokan 1955.Yang akan menentukan kemenangan adalah tingkat keterpilihan (elektabilitas) sang capres dibantu cawapres, bukan partai pendukung.

Pada Pilpres 2014 diduga akan ada tiga partai besar yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Golkar (PG),dan PDI Perjuangan yang punya peluang untuk mengajukan capres/cawapres. Beredar berita bahwa Ketua Umum PG dan Ketua Umum PDIP akan maju menjadi capres. Tampaknya kedua calon itu kurang memenuhi harapan masyarakat. Pola seperti pada masa lalu masih bertahan pada 2014, yaitu munculnya sejumlah nama yang kini menjadi menteri atau pejabat tinggi negara dan yang pernah menjadi pejabat negara.

Mereka diincar oleh para capres untuk menjadi cawapres. Fenomena itu wajar karena para menteri dan pejabat negara itu punya kesempatan menunjukkan prestasi yang langsung bisa diketahui masyarakat.Yang sudah lama muncul ialah Mahfud MD. Yang baru muncul ialah Dahlan Iskan dan yang sayupsayup muncul ialah Gita Wiryawan. Mereka menarik perhatian publik karena langkah dan kebijakan mereka.

Tetapi, kedua menteri itu masih harus membuktikan terlebih dulu prestasi mereka dalam waktu dua tahun ke depan. Sejumlah tokoh partai sudah menyatakan akan maju sebagai capres, padahal partai mereka masih belum jelas sejauh mana capaiannya dalam Pemilu Legislatif 2014.Mereka adalah Prabowo (Partai Gerindra), Hatta Rajasa (PAN), dan SuryadharmaAli (PPP).Tetapi, mereka harus bekerja keras dan cerdas tanpa kenal lelah untuk bisa lolos dulu dalam pemilu legislatif yang dinaikkan batas minimalnya dari 2,5% menjadi 4 atau 5% dari jumlah pemilih untuk bisa masuk DPR.

Mengubah Pola Pikir

Ada sejumlah pola pikir yang menurut saya kurang tepat dan di masa depan akan terkoreksi sendiri sesuai dengan tuntutan keadaan. Selama ini beberapa tokoh puncak partai muncul sebagai calon presiden, tetapi tidak ada yang berhasil kalau hanya bergantung pada posisi mereka sebagai tokoh partai, bukan pada elektabilitas.

Berbeda dengan di Amerika Serikat, tokoh yang menjadi calon presiden bukan tokoh puncak partai.Di AS yang muncul ialah tokoh yang didukung oleh masyarakat melalui konvensi terbuka.Untuk pemilihan gubernur, bupati,dan wali kota di Indonesia, bahkan jarang pimpinan puncak partai setempat yang maju jadi calon.

Artinya tokoh partai di daerah lebih sadar tentang tidak tepatnya pola pikir semacam itu dibanding tokoh partai tingkat nasional. Pola pikir lain yang masih bertahan ialah mengambil tokoh ormas Islam sebagai cawapres. Karena Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI keempat saat menjadi ketua umum PBNU, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi juga dianggap layak menjadi calon presiden.

Maka kita saksikan ada manuver Hasyim Muzadi dan kelompok pendukungnya untuk menampilkan namanya sebagai capres pada Konbes NU 2002 di Pondok Gede.Akhirnya Hasyim Muzadi menjadi cawapres. Pola ini masih diikuti dengan ditampilkannya nama Khofifah yang kini menjadi ketua umum PP Muslimat NU oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra. Pola berikutnya ialah faktor keturunan.

Karena Megawati sebagai putri Bung Karno bisa menjadi wakil presiden lalu menjadi presiden,Puan Maharani juga dianggap layak menjadi calon wakil presiden. Lepas dari kemampuannya, pola ini kurang tepat, kecuali dibuktikan oleh survei bahwa Puan memang bisa menjadi pendulang suara pemilih.Yang dilupakan oleh banyak orang termasuk mereka di sekeliling Megawati ialah fakta bahwa Megawati telah menanam investasi sosial dengan perlakuan negatif Presiden Soeharto.

Puan belum banyak punya investasi sosial bagi masyarakat di luar PDIP. Pola pikir positif yang perlu kita kembangkan dalam memilih capres ialah menampilkan tokoh yang mempunyai nama baik dan potensi untuk mencapai tingkat keterpilihan (elektabilitas) tinggi,punya kemampuan, dan punya integritas, walaupun bukan pimpinan atau tokoh utama partai.

Kita bisa melihat fakta bahwa ada sedikit tokoh yang memenuhi kriteria tersebut, tetapi sulit untuk bisa muncul sebagai calon presiden atau calon wakil presiden karena mereka tidak mendapat dukungan partai yang punya hak mencalonkan. Tokoh yang paling menonjol adalah Jusuf Kalla (JK).Tidak terpilih sebagai presiden atau menjabat lagi sebagai wakil presiden tidak menenggelamkan pamor JK.

Harus diakui bahwa JK adalah semacam kepala pemerintahan dan SBY adalah kepala negara sehingga masa bakti pertama SBY sebagai presiden menunjukkan kinerja cukup baik. JK dikenal sebagai pemimpin yang efektif, cepat menangkap masalah,dan cepat mengambil keputusan. Boleh dibilang,JK adalah calon terbaik untuk menjadi presiden berbekal pengalaman sebagai pengusaha,menteri,wakil presiden, dan tokoh partai. Kelemahan JK adalah pada usia. Pada 2014 usianya akan mencapai 72 tahun, tetapi kondisinya sehat.

Kita bisa ambil contoh Ronald Reagan yang menjadi presiden pada usia 74 tahun.Atau Pak Harto yang menjadi Presiden pada usia 72 tahun pada 1973. Juga bisa kita bandingkan dengan Mahathir Mohammad yang menjadi PM sampai usia menjelang 80 tahun. Tokoh lain yang juga menarik perhatian banyak pihak ialah Mahfud MD. Selama sekitar tiga tahun menjadi ketua MK, Mahfud telah menunjukkan kinerja yang baik.Visinya bagus, punya keberanian dan integritas.Kita layak berharap Mahfud dapat menyelesaikan masalah itu. ●