|
SUARA KARYA, 23 Mei 2013
Lima belas tahun reformasi berjalan, namun agenda-agendanya tidak berhasil dilaksanakan. Indikasinya dapat dilihat dari lemahnya pemberantasan korupsi, penegakan hukum, kualitas ekonomi, dan di bidang kehidupan lainnya. Sejumlah indikator itu memperlihatkan bahwa reformasi tidak berhasil memenuhi tuntutan rakyat.
Sekarang rakyat hidup dalam tekanan karena ekonomi yang selalu bergejolak dan tidak stabil. Lihat saja harga kebutuhan pokok yang selalu melonjak, bahkan bisa naik dua tiga kali lipat. Tentu, hal ini sangat berdampak terhadap kelompok rakyat berpenghasilan rendah dan miskin.
Pemerintah juga bersikap liberal, apalagi dengan ditunjuknya Chatib Basri menjadi Menteri Keuangan yang notabene adalah anak didik Boediono yang dikenal liberalis. Sepanjang ekonomi negara adalah liberal, jangan berharap kesejahteraan rakyat secara merata bisa tercapai. Ini jelas pelanggaran terhadap konstitusi. Agenda perbaikan ekonomi dalam arti upaya peningkatan kesejahteraan secara merata bakal sia-sia.
Satu hal yang harus diakui, reformasi politik berhasil meletakkan politik di atas semuanya. Bahkan membuat politik kebablasan. Politik menjadi raja dan kebebasan politik sudah melebihi segalanya. Banyak partai politik yang terlalu berkuasa dan tidak berjalan sesuai fungsinya. Fungsinya hanya menjadi pencari uang. Politik mengalahkan supremasi hukum yang seharusnya ditegakkan agar agenda seperti pemberantasan korupsi bisa berjalan. Tidak seperti sekarang, praktik korupsi malah makin parah.
Lihatlah, koruptor bisa hidup bersenang-senang di tahanan; koruptor bisa menikmati hasil korupsinya di penjara. Seperti apa penegakan hukum di negeri ini jika koruptor malah menikmati hasil korupsinya di penjara sementara banyak rakyat kelaparan. Teradang rakyat hanya bisa makan sekali sehari?
Itulah hukum rimba. Hanya mereka yang kuat yang menguasai hukum sehingga akhirnya pemerintah terkesan tebang pilih menangani orang yang terbelit masalah hukum. Kegagalan reformasi juga tecermin dari konflik sosial yang merebak di berbagai daerah dan pemicunya bermacam-macam.
Begitu juga berkaca pada berbagai kasus yang terindikasi korupsi seperti kasus Hambalang, kasus Century, maupun kasus yang menimpa petinggi PKS hingga rekening gendut Polri, semua itu menunjukkan reformasi "macet". Kasus skandal Bank Century mesti dihadapi dengan sabar menunggu Pemilu 2014 hingga penguasa yang sekarang lengser.
Harus diakui, tahun 2014 menjadi tonggak reformasi berikutnya. Apakah partai pemenang pemilu nanti bisa melanjutkan agenda reformasi masih harus ditunggu. Di antara parpol yang ada, belum kelihatan mana-mana partai yang kukuh melaksanakan reformasi. Partai Demokrat sudah melenceng dari agenda reformasi memberantas korupsi. Kinerja partai semuanya sudah masuk dalam pusaran korupsi.
Oleh sebab itu, agenda reformasi tidak bisa digantungkan pada partai saja tanpa ada upaya dari luar partai, katakanlah stakeholder yang punya daya tekan terhadap kekuasaan. Memang daya tekan inilah yang diharapkan agar reformasi dapat dilanjutkan mengikuti agenda yang telah ditetapkan. Intinya untuk perbaikan kehidupan bangsa. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar