Menghindari Bom Waktu Krisis Air Posman Sibuea  ;   Guru Besar di Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Unika Santo Thomas Sumatera Utara dan Ketua LPPM Unika Santo Thomas

KORAN SINDO, 31 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Tema yang diangkat pada peringatan Hari Air Sedunia yang baru saja berlangsung, 22 Maret 2014, adalah Air dan Energi. Tema ini amat relevan dengan kondisi saat ini. Sebagian besar masyarakat sudah lama mengalami krisis air dan krisis energi yang memantik lahirnya krisis pangan. Di sejumlah daerah, kekeringan masih berlanjut yang memicu kebakaran hutan. Meski hujan sudah mulai turun, bukan berarti musim kemarau berakhir di kawasan Riau. Kekeringan telah bermuara pada gagal panen. Dampaknya tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber konflik baru. Meski Indonesia sudah merdeka 69 tahun, krisis air yang sudah lama menghantam ketahanan ekonomi, khususnya bagi warga miskin di desa, belum teratasi dengan baik. Sebagian dari mereka harus berjalan berpuluh kilometer hanya untuk memperoleh beberapa jeriken air bersih. Waktu yang dialokasikan setiap hari lebih banyak mencari air daripada aktivitas lain yang bisa menghasilkan sesuatu yang tidak kalah bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Diperebutkan Air dapat menjadi sumber konflik baru jika krisis air yang lebih buruk terjadi. Setetes air bersih menjadi amat berharga sehingga pantas diperebutkan. Manusia bisa hidup selama dua bulan tanpa makan, tetapi jika tidak minum dalam beberapa hari akan mati. Permenungan ini mendorong kita untuk mulai belajar menghargai air. Fakta menunjukkan sekitar 100 juta penduduk Indonesia tidak akses terhadap air bersih dan sebagian di antaranya harus meregang nyawa karena penyakit akibat buruknya kualitas air. Belajar menghargai air kini menjadi tema sentral di tengah kian menipisnya cadangan air tawar di perut Bumi. Data tahun 2009 menunjukkan, sekitar 1,6 miliar penduduk dunia atau satu dari empat orang mengonsumsi air tidak bersih setiap hari. Sekitar 1,25 miliar penduduk dunia atau satu dari lima orang belum memiliki fasilitas sanitasi. Dampaknya, dari sekitar 50.000 orang yang meninggal setiap hari, 16.000 orang di antaranya meninggal akibat mengonsumsi air yang kurang bersih. Ini artinya setiap menit satu orang meninggal akibat kelangkaan air bersih. Konon WHO dalam estimasinya baru-baru ini menyebutkan jika tidak ada perbaikan dalam pengelolaan air, maka menjelang tahun 2025 ada sekitar 2,7 miliar orang atau sekitar 40% populasi dunia akan menghadapi krisis air pada tingkat yang parah. Fenomena inilah yang mendorong PBB melakukan kampanye gerakan hemat air. Krisis air akan bermetamorfosa menjadi ”bom waktu” yang menghancurkan kehidupan jika kepedulian pada lingkungan kian menipis. Fungsinya sebagai sumber kehidupan menempatkan air tidak sebagai ”komoditas” yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan apalagi memandangnya sebagai objek yang harus dieksploitasi. Fakta di tengah masyarakat perkotaan, merekamenyedotair tanah secara berlebihan menyusul pembangunan pemukiman dan industri baru yang bertumbuh secara signifikan. Ditambah lagi kebiasaan buruk membuang segala macam sampah ke sungai sehingga saat musim hujan kerap menimbulkan banjir dan jika musim kemarau menyebabkan suasana kumuh, bau busuk, dan sumber penyakit. Penebangan hutan yang makin masif dan tanpa aturan menjadi ancaman serius terhadap pembangunan ketahanan pangan. Praktik pembangunan ekonomi yang tak berkelanjutan telah menguras sumber daya hutan secara berlebihan, yang pada gilirannya mengganggu ketersediaan air untuk sektor pertanian. Menghargai Air Keadaan bumi yang menjadi rumah kita bersama mengalami pelapukan dan semakin tidak nyaman lagi dihuni. Suhu bumi semakin panas—dalam dua minggu terakhir suhu di Kota Medan sekitar 34 derajat Celsius— karena gaya hidup yang konsumtif sebagian besar masyarakat. Pemerintah sudah gagal dan tak bisa diandalkan sepenuhnya untuk mengatasi masalah lingkungan. Persoalan lingkungan yang didera pemanasan global dan perubahan iklim di satu sisi hanya dijadikan perdebatan tak berujung, sementara di pihak lain jadi sarana mencari popularitas di dunia internasional, dan mengorbankan pembangunan berkelanjutan di dalam negeri. Pemanasan global ekstrem dipicu oleh perusakan hutan melalui pembalakan liar untuk kepentingan bisnis perkebunan dan pertambangan. Dalam ukuran luas, menurut data FAO, Indonesia telah membabat 1,87 juta hektare hutan setiap tahun. Yang identik dengan sekitar 51 kilometer persegi hutan setiap hari atau setara luas 300 lapangan sepak bola setiap jam. Prestasi yang memalukan ini layak menempatkan Indonesia di dalam The Guinness Book of World Record sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia. Belajar menghargai air menjadi sulit dilakukan ketika ada sekelompok orang yang berperilaku tidak jujur dalam menguras dan merampas sumber daya alam demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Hutan dibabat dan limbah beracun dibuang ke sungai secara diam-diam adalah serpihan contoh bentuk perilaku buruk pemilik industri terhadap lingkungan hidup. Sandiwara satu babak pun acap digelar untuk menutupi ketidakjujuran itu dengan menggaji orang untuk memancing di sungai yang sudah tercemar seolah-olah di sana masih ada ikan yang masih hidup. Lantas, apa langkah antisipasi ke depan yang patut dilakukan untuk menghindari bom waktu krisis air? Tiga langkah berikut patut dipertimbangkan untuk dilakukan. Pertama, menghijaukan kembali hutan gundul dengan menyediakan anggaran yang cukup dan ”steril” dari para koruptor. Sebagai aktor penguasa air, pemerintah berkewajiban melakukan konservasi sumber daya hutan secara terpadu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat pengguna air, sebab air adalah hak asasi manusia Kedua, pemerintah harus melakukan sejumlah inisiatif untuk membantu mengatasi perubahan iklim. Salah satunya adalah program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (Reduced Emisions from Deforestation and Degradation/REDD). Deforestasi merupakan salah satu penyebab munculnya pemanasan global yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Kekeringan yang berulang setiap tahun adalah akibat perbuatan manusia yang merusak hutan yang berhuludari kesalahankebijakan pembangunan Ketiga, memperkenalkan pendidikan lingkungan hidup sejak di sekolah dasar. Mata pelajaran lingkungan hidup harus dijadikan muatan lokal agar murid SD mulai memahami permasalahan lingkungan hidup lewat sekolah dan keluarga. Jika mereka diperkenalkan pada fungsi hutan sebagai reservoir air, kelak setelah besar mereka dapat mengatakan tidak untuk penggundulan hutan. Ketiga hal di atas diharapkan dapat memacu produksi adrenalin kesadaran kita untuk selalu memosisikan air pada tempat yang berharga, yakni sebagai sumber kehidupan. Menjaga kelestarian sumber daya air menjadi kewajiban kita bersama sebab air adalah anugerah alam yang diberikan Tuhan untuk dipakai bersama membangun ketahanan pangan nasional. ●

Air dan Krisis Lingkungan Posman Sibuea  ;   Guru Besar Tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Sumut, Direktur Center for National Food Security Research

MEDIA INDONESIA,  25 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

HARI Air Sedunia (World Water Day), yang diperingati setiap 22 Maret, pada tahun ini mengambil tema water and energy (air dan energi). Tema itu dipilih dengan mempertimbangkan keterkaitan yang erat antara air dan energi. Di masa datang, ketersediaan energi dengan harga terjangkau dan harga air tawar yang makin mahal akan menjadi masalah pelik bagi setiap negara. Meski air kebutuhan dasar manusia, peringatan Hari Air Sedunia belum mendapat perhatian luas dari masyarakat. Di tengah kehidupan yang kian boros energi karena tersedianya berbagai fasilitas yang memanjakan kehidupan, setiap anggota masyarakat diharapkan mau melaksanakan berbagai kegiatan gerakan hemat air dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan hemat air semakin penting ketika krisis lingkungan yang kian masif belakangan ini dapat menetaskan defisit air tawar di tengah penduduk dunia yang jumlahnya terus meningkat. Dalam 10 tahun terakhir meningkat menjadi 7 miliar, dan akan mendekati angka 9 miliar dalam kurun waktu 30 tahun yang akan datang. Defisit air tawar menjadi ancaman baru. Kebutuhan sekarang dan masa datang akan lebih sulit karena masyarakat membutuhkan pangan yang jumlahnya dua kali produksi pangan saat ini, yang berarti meningkatkan kebutuhan air. Itu menunjukkan kebutuhan air bagi umat manusia sangatlah penting karena air ialah sumber kehidupan. Defisit Kebutuhan air yang makin meningkat setiap tahun di tengah krisis lingkungan yang kian masif patut mendapat perhatian dari pemerintah. Di mata masyarakat dunia, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya air yang cukup besar.  Namun, mereka juga mencatat bahwa bencana kebakaran hutan yang terjadi di Riau dan di sejumlah daerah baru-baru ini telah menetaskan defisit air tawar. Fenomena krisis lingkungan yang makin buruk ini akan memicu kelangkaan pangan di negeri yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Tanpa pengelolaan serius, di masa datang air akan menjadi sumber konflik di tengah warga. Para ahli konservasi air mengestimasi dua dari tiga penduduk akan semakin sulit mengakses bersih tawar pada 2025. Air merupakan kebutuhan vital manusia. Namun, krisis lingkungan yang kian masif mengakibatkan pemenuhan kebutuhan air tawar bagi penduduk dunia menghadapi masalah pelik. Sekitar 1,8 miliar penduduk dunia mengonsumsi air tidak bersih setiap hari dan 1,3 miliar penduduk dunia belum memiliki fasilitas sanitasi. Dampaknya dari sekitar 50 ribu orang meninggal setiap hari di dunia, sedikitnya 16 ribu orang di antaranya meninggal akibat mengonsumsi air yang kurang bersih. Lalu, bagaimana pemenuh an air bersih di Indonesia? Sudahkah seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih secara merata baik kuantitas maupun kualitas untuk kebutuhan sehari-hari? Apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah krisis air? Apakah sudah terjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat luas untuk mengatasi pencemaran air di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan? Kerja sama kian penting mengingat harga air semakin mahal. Ilmu ekonomi zaman dulu mengajarkan air ialah barang gratis. Kini terbukti air lebih mahal daripada bensin. Dahulu, untuk minum dan kebutuhan rumah tangga cukup mengambil air dari sumur. Namun, seiring dengan kualitas air sumur yang kian diragukan kelayakannya karena tercemar, masyarakat harus membuka dompet untuk membeli air kemasan yang diproses dari air pegunungan demi menjaga kesehatan. Sudah menjadi rahasia umum warga Jakarta dan kota besar lainnya seperti Medan dan Surabaya terus menyedot air tanah secara berlebihan menyusul pembangunan permukiman baru yang bertumbuh secara signifikan. Penggunaan air tanah dengan cara menyedot secara berlebihan dapat mengakibatkan intrusi air laut di berbagai kota pantai. Air di sumur-sumur penduduk berubah menjadi asin alias payau. Penyedotan air tanah secara berlebihan akan membentuk rongga-rongga di dalam tanah dan banjir besar akan selalu mengintai karena terjadi penurunan permukaan tanah. Di Jakarta belahan utara, menurut data terkini, tanahnya sudah turun secara bermakna dalam jangka waktu 30 tahun belakangan. Intrusi air laut sudah mencapai daerah Monas. Jika eksploitasi air tanah ini dilanjutkan secara terus-menerus tanpa pengendalian, penurunan tanah akan mencapai 4 meter pada 2030. Dalam kondisi demikian, bisa dipastikan akan sangat sulit mengatasi bahaya banjir yang kerap terjadi belakangan ini. Bahkan tidak mustahil kawasan Jakarta Utara akan menjadi waduk raksasa. Gerakan hemat air Mengatasi defisit air tawar patut dilakukan melalui gerakan hemat air dan dikampanyekan secara terus-menerus. Kesadaran masyarakat akan terbangun untuk memahami bahwa sumber daya air itu harus dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup bangsa. Hal itu akan menetaskan paradigma baru, yakni memberi pemahaman bahwa fungsi air tidak sekadar untuk mandi, cuci, dan kebutuhan minum, tetapi juga berfungsi untuk membilas kota. Kota Jakarta, yang saat ini berpenguhuni sekitar 12 juta jiwa, setiap hari menghasilkan sekitar 3.000 ton tinja. Jumlah limbah yang luar biasa itu dikhawatirkan dapat menjadi `bom waktu' yang mencemari seluruh air tanah dangkal oleh bakteri koli yang hidup dalam tinja manusia. Untuk itu, dibutuhkan air yang cukup untuk membilas Kota Jakarta dari cemaran dan ancaman penyakit akibat bakteri koli. Kecukupan air bersih sebagai hak asasi manusia masih terjadi kesenjangan. Masyarakat miskin yang tidak mampu berlangganan air minum harus membayar lebih mahal dari tukang pikul jika dibandingkan dengan tarif air minum yang dibayar warga yang mendapatkan pelayanan air bersih dari PAM. Sekadar menyebut contoh, masyarakat miskin di Jakarta Utara harus membeli air bersih yang harganya lebih mahal daripada yang dinikmati masyarakat mampu di Menteng dan Kebayoran Baru. Data menunjukkan warga Medan yang bisa menikmati air PAM baru mencapai 40%. Warga lainnya mendapatkan air bersih dari air tanah yang kualitasnya sudah mulai menurun. Untuk kebutuhan mandi dan cuci, sebagian warga menggunakan air dari Sungai Deli dan Babura yang warnanya kerap berubah menjadi cokelat karena tercemar baik secara kimia maupun biologis. Mengingat kian masifnya krisis lingkungan belakangan ini dan sudah berdampak buruk pada defisit air tawar untuk kehidupan, saatnya kita belajar menghargai setiap tetes air. Jika setiap orang, misalnya di Jakarta, dapat menghemat 1 liter air setiap hari, berarti ada 12 juta liter air yang bisa diselamatkan. Nah, mulai sekarang mari berhemat air guna mencegah konflik baru memperebutkan sumber kehidupan yang satu ini. ●

Akar Pembakaran Hutan Posman Sibuea  ;   Guru Besar Tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Unika Santo Thomas, Sumatra Utara

KORAN JAKARTA,  26 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

Baru-baru ini, masyarakat di wilayah Riau dan sekitarnya dikepung kabut asap. Hutan yang terbakar sudah lebih dari 11.000 hektare (ha). Tidak saja sejumlah penerbangan yang dibatalkan, sekolah juga diliburkan karena udara yang sangat tidak sehat sehingga mengganggu pelihatan dan pernapasan. Awalnya, penjarahan kayu, lantas hutan yang sudah ditebangi secara liar itu sengaja dibakar sekelompok warga yang akan dijadikan areal perkebunan kelapa sawit. Kebakaran paling luas berada di kawasan Bengkalis mencapai sekitar 3.000 hektare. Menyusul di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih dari 2.500 hektare dan di sejumlah kabupaten lainnya serta di kawasan konservasi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil. Padahal, Cagar Biosfer adalah kawasan tertutup yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2009 sebagai hutan konservasi, bukan untuk perkebunan. Bencana kabut asap akar masalahnya bukan disebabkan alam, tetapi ulah manusia sendiri. Manusia kehilangan etika lingkungan hidup dalam pengelolaan bisnis kelapa sawitnya. Hutan seharusnya berfungsi sebagai pemberi kehidupan bagi semua orang, bukan sebaliknya sebagai sumber bencana dan malapeta asap. Teologi penciptaan menegaskan tanggung jawab pada sebuah etika lingkungan hidup. Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai dan memelihara Bumi dan segala isinya untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia dan anak cucunya, bukan sebaliknya untuk memenuhi kerakusan manusia. Meski manusia penerima mandat yang diberi kuasa untuk mengatur alam, dia bukan pemilik yang semena-mena memeras madu sumber daya hutan untuk pemuas dahaga kerakusannya. Penguasaan atas hutan harus terkait dengan kesejahteraan yang berkelanjutan sebagai wujud penguasaan manusia atas alam bukan sebaliknya menggunduli dan membakar hutan secara membabi buta. Ekonomi Seiring dengan sejarah perjalanan hidup umat manusia yang kian salah arah, sumber daya alam kini dikuras secara berlebihan demi memuaskan nafsu keserakahannya terhadap harta. Kini umat manusia telah menjelma menjadi makhluk ekonomi (homo economicus). Makluk ciptaan Tuhan yang paling berdaya akal budi tinggi ini seharusnya berevolusi menjadi makhluk budaya (cultural man). Namun, karena keserakahannya, manusia sudah menjadi “binatang ekonomi”. Manusia menjadi serigala bagi yang lain. Binatang ekonomi memandang hanya dirinya yang subjek dan memandang orang lain hanya sebagai objek. Atas dasar itu, keserakahan terhadap sumber daya alam dalam bentuk “budaya” bakar hutan semakin masif. Dampaknya, bencana asap dari budaya bakar hutan di Riau sempat meluas hingga ke Sumatra Utara dan Sumatra Barat serta memperpanjang penderitaan warga. Sebelumnya, warga di Sumatra Utara, khususnya di Tanah Karo, mengalami bencana erupsi Gunung Sinabung. Sebagian dari mereka belum pulih untuk bisa menjalani kehidupan yang normal, namun juga harus berhadapan dengan kabut asap yang semakin mengganggu kesehatan. Meski belum ada protes dari masyarakat negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, makin luasnya kebakaran lahan dari hari ke hari maka komplain dari negara jiran itu hanya menunggu waktu. Bencana asap yang memalukan bukan yang pertama kali, sudah menjadi kalender rutin tahunan di musim kemarau. Pada tahun 1982, kebakaran hutan hebat pernah melanda Kalimantan dan terulang lagi tahu1997. Pemerintah kewalahan menanggulangi bencana sehingga asap yang ditimbulkan “diekspor” ke negara tetangga, seperti Thailand. Setelah tahun 1997, kebakaran hutan kerap terulang. Pembukaan lahan untuk tujuan perluasan perkebunan kelapa sawit kerap dilakukan dengan cara pembakaran. Metode kuno ini dinilai sebagian masyarakat sangat praktis, mudah dilakukan, dan murah. Sayangnya, yang diuntungkan hanya segelintir orang, perusahaan besar yang bergerak di bisnis kelapa sawit. Kerugian besar yang ditimbulkan dialami masyarakat luas lainnya. Kehidupan masyarakat kebanyakan sudah terganggu. Dengan kabut asap yang semakin tebal, beberapa waktu lalu di Riau, membuat kualitas udara di Kota Pekanbaru sangat buruk. Nyaris semua bangunan dan gedung bertingkat sempat dibungkus asap tebal dan tak terlihat dari jarak 100 meter. Masyarakat Riau meyakini bencana asap kemarin itu merupakan yang terburuk dalam sejarah peristiwa kabut asap. Kebakaran dan pembakaran hutan di daerah yang dikenal kaya emas hijau ini selalu terjadi setiap tahun. Pada setiap awal musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan bisa karena tindakan pembakaran untuk kepentingan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Kobaran api amat mudah menjalar. Kayukayu hasil tebangan liar mengering dan bisa memicu kian luasnya kebakaran jika tidak ada pengendalian dini. Meski kebakaran selalu terjadi setiap tahun, pemerintah belum mampu membangun sebuah sistem yang andal untuk mengendalikan titik api. Pengalaman buruk kebakaran hutan sebelumnya tidak dijadikan sebagai guru yang baik sehingga membuat penanganan kebakaran hutan berjalan lambat. Bencana asap sudah berlangsung sekitar satu bulan, namun tindakan pemadaman kebakaran hutan sangat minim. Sebaliknya perhatian pemerintah tersedot untuk persiapan Pemilu 2014 guna merebut kembali kursi singgasana kekuasaan. Selama ini, pemerintah belum mau belajar dari sejumlah negara yang piawai menghadapi kebakaran hutan seperti Australia dan Amerika Serikat. Kedua negara maju ini memiliki danau yang banyak dan dipelihara dengan baik. Airnya yang melimpah sangat dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran hutan. Dengan menggunakan helikopter maupun pesawat terbang khusus, mereka mematikan api dengan bom air yang berasal dari danau. Berulangnya bencana asap setiap tahun dan kurangnya perhatian pemerintah untuk tindakan pencegahan kebakaran (pembakaran) hutan menggambarkan kita sudah mengalami proses perapuhan etika lingkungan hidup. Kita sedang menjalani proses penggiringan menjadi binatang ekonomi. Manusia Indonesia patut berevolusi menjalani transformasi, dari manusia ekonomi menjadi manusia budaya. ●

Perkebunan Sawit (Tidak) Berkelanjutan Posman Sibuea  ;   Guru Besar Tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Sumatera Utara, Penulis Buku ”Minyak Kelapa Sawit: Teknologi dan Manfaatnya untuk Pangan Nutrasetikal”

KORAN SINDO,  16 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                                                                             

Masalah kabut asap akibat pembakaran hutan di Riau sangat kontras dengan tema Konferensi Internasional Minyak Sawit dan Lingkungan atau International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) ke-4 yang digelar di Badung, Bali pada 12 hingga 14 Februari 2014. Tema yang diangkat pada konferensi ini ialah ”Budi Daya Kelapa Sawit: Menjadi Model untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Masa Depan”. Pemilihan tema ini sangat relevan ketika negara-negara maju kian kerap menyudutkan minyak sawit Indonesia lewat kampanye hitam. Pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia yang sangat pesat telah mengancam pasar minyak nabati lainnya produk negara-negara maju. Hingga 2013, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai 9,2 juta hektare, terbesar di dunia. Indonesia pun mampu menggenjot produksi 26 juta ton minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Sebanyak 21,2 juta ton CPO diekspor, naik dari 15,6 juta ton oada 2012. Hal ini membuat produsen minyak nabati nonsawit mulai galau dan mencoba menyudutkan citra minyak sawit. Seiring dengan itu, perkebunan kelapa sawit di Indonesia dituduh telah merusak lingkungan hidup. Sekitar 70% perkebunan kelapa sawit dibangun dari lahan hutan alam dan 30% dari lahan gambut. Pembukaan lahan ini kerap menggunakan cara-cara lama, yakni dengan pembakaran lahan dan hutan. Tingkat deforestasi ini sudah mengkhawatirkan masyarakat internasional karena mendorong proses pemanasan global dan memicu perubahan iklim global. Tulang Punggung Kini Indonesia mengandalkan CPO sebagai salah satu tulang punggung ekspor untuk sumber devisa. Sejak 2007, CPO menjadi komoditas ekspor unggulan karena lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, seperti kedelai, bunga matahari, dan kanola di pasar internasional. Dari 25,7 juta ton CPO yang diproduksi pada 2012, 15,6 juta ton diekspor sehingga menghasilkan devisa sebesar Rp252 triliun dan bea keluar sedikitnya Rp50 triliun. Namun, krisis global membuat permintaan melemah, termasuk dari China dan India, yang merupakan dua pasar tradisional ekspor CPO Indonesia. Di masa datang, Eropa merupakan pasar potensial yang harus ditembus ekspor minyak sawit Indonesia. Meskipun tantangannya tidak ringan, ada peluang yang sangat besar. Total penduduk yang mencapai 500 juta jiwa, ekonomi yang kuat dan tingginya penghasilan masyarakatnya, merupakan peluang masuknya produk CPO di Eropa. Tantangannya adalah kampanye negatif yang datang silih berganti. Mulai isu lingkungan, tuduhan melalukan dumping, hingga rendahnya kesejahteraan buruh kebun. Penguatan kampanye positif untuk memperluas ekspor minyak sawit mentah patut dimulai diplomasinya secara baik. Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus didorong untuk memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil ( ISPO) sebagai komitmen pengusahakelapaIndonesia yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Sekadar mengingatkan, telah dua kali kita gagal memperjuangkan masuknya produk kelapa sawit dalam daftar produk ramah lingkungan (environmental goods list/ EG List). Kegagalan pertama terjadi saat KTT APEC 2012 di Vladivostok, Rusia. Produk CPO Indonesia dinilai belum memenuhi ambang batas maksimum pengurangan emisi gas rumah kaca. Kegagalan kedua adalah pada saat menjadi tuan rumah KTT APEC 2013 pada 1–8 Oktober 2013, di Nusa Dua, Bali. Memasukkan produk sawit dalam daftar EG List saat kita menjadi tuan rumah KTT APEC 2013, di Nusa Dua, Bali ditolak. Forum KTT APEC 2013 belum bisa menyepakati masuknya produk sawit dalam 54 EG List. Forum hanya berjanji melonggarkan pintu masuk CPO asal Indonesia. Tidak lolosnya produk kelapa sawit asal Indonesia menandai diplomasi pemerintah Indonesia masih kerap kedodoran. Pasar Eropa terus membatasi produk kelapa sawit dan turunannya baik dengan cara menggunakan hambatan tarif maupun nontarif. Produk kelapa sawit dari Indonesia acap dikaitkan dengan masalah deforestasi dan pembakaran hutan. Bahkan saat berlangsung konferensi RSPO di Medan barubaru ini, muncul isu sertifikasi menjadi tiket bagi pengusaha kelapa sawit di Indonesia untuk menggunduli hutan. Seperti saat ini, asap dari pembakaran hutan yang melanda wilayah Riau menjadi bukti konkret. Kalangan LSM menyoroti soal pembukaan lahan dengan jalan pembakaran hutan dianggap mengancam hidup dan kehidupan penduduk dan satwa-satwa di sekitar hutan. Di sisi lain, masyarakat Eropa meyakini mengonsumsi minyak sawit tidak sehat bagi tubuh. Minyak sawit dituduh sarat asam lemak jenuh yang sangat potensial menyumbat pembuluh darah yang mengakibatkan penyakit jantung. Tuduhan ini sama sekali tidak benar dan harus diluruskan melalui diplomasi minyak kelapa sawit yang melibatkan kalangan akademisi. Pemerintah harus selalu aktif menjelaskan dan menjawab berbagai kampanye negatif tersebut. Namun jika kampanye negatif itu tetap dilanjutkan dan citra minyak sawit Indonesia terus dirugikan, langkah terbaik adalah membawanya ke ranah hukum lewat WTO atau forum APEC. Patut diduga, penentangan yang dilakukan sejumlah kalangan di Eropa dan negara-negara maju lainnya, karena mereka tidak ingin kelapa sawit Indonesia menjadi saingan bagi produk-produk minyak nabati yang sudah duluan mereka kenal. Persoalannya sekarang apa upaya yang hendak dilakukan agar produk kelapa sawit Indonesia bisa diterima pasar Eropa? Langkah-langkah strategis perlu terus dilakukan, baik dalam hal proses produksinya, infrastruktur maupun pelestarian lingkungan. Perlu diupayakan agar semua perkebunan dan pabrik mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang mampu meluruskan dan menjawab berbagai kampanye hitam itu. Ditata Kembali Pemerintah harus mengupayakan agar produk minyak sawit mentah Indonesia dapat diterima di pasar Eropa. Atmosfer politik pertanian yang carut-marut yang memosisikan Indonesia kesulitan menghadapi perdagangan global yang kian liberal harus ditata kembali. Hasil Konferensi Internasional Minyak Sawit dan Lingkungan ke-4 dijadikan sebagai mesin pendorong untuk fokus menghadapi kampanye negatif karena seluruh negara di Eropa menjadi tujuan ekspor CPO terbesar kedua setelah India. Patut disadari bahwa kampanye negatif minyak kelapa sawit tak cukup hanya dilawan dengan mengatakan itu bagian dari persaingan bisnis minyak nabati. Citra positif perkebunan sawit harus dibangun kembali secara baik. Pendekatan sistematik melalui Pedoman Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang sudah diluncurkan sejak Maret 2011 perlu dukungan semua stakeholder. Tim diplomasi sawit Indonesia harus dapat menjelaskan ISPO lewat pembuktian secara ilmiahbahwaperkebunankelapa sawit tidak merusak lingkungan. Dengan standar ISPO diharapkan Indonesia menunjukkan komitmen baru dalam memproduksi minyak sawit berkelanjutan dengan menjaga kelestarian sumber daya hutan sesuai tuntutan masyarakat global. Karena itu, mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri. Masa depan industri kelapa sawit harus diarahkan menjadi sebuah model pembangunan pertanian lestari yang hijau, sustainable, dan mampu mendorong kesejahteraan petani. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit menuntut perubahan perilaku dan pola konsumsi yang berbasis ekonomi kapitalistik menjadi ekonomi hijau yang proenvironment guna mengurangi kemiskinan secara bermakna di tengah warga. Satu hal yang kerap dilupakan saat melawan kampanye negatif adalah agroindustri berbasis kelapa sawit ini baru bisa membesarkan kalangan pemodal besar dan sejumlah kecil petani mandiri. Masih banyak petani dan buruh kelapa sawit yang masih miskin karena belum terangkat kesejahteraannya. Mereka hanya sekadar bagian dari sistem pendorong peningkatan nilai ekspor CPO, tetapi belum ikut menikmati madu keuntungan komoditas emas hijau ini. ●