Kampanye Tolak Politik Uang Umi Nadliroh  ;   Anggota KPU Kabupaten Pati

SUARA MERDEKA,  25 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

Pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 tinggal beberapa hari lagi. Salah satu tahapan penting pemilu ini adalah kampanye, di mana peserta pemilu menawarkan visi, misi, serta programnya dengan tujuan agar dipilih. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik. Kegiatan ini tentu strategis untuk memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya dari konstituen atau pemilih. Sejak tiga hari ditetapkan menjadi peserta pemilu, partai politik sudah boleh melakukan kampanye (kecuali kampanye rapat umum dan melalui iklan media cetak dan elektronik). Sementara untuk kampanye rapat umum dan melalui iklan media cetak dan elektronik dilakukan pada tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan 5 April 2014. Kini, kampanye rapat umum dan melalui iklan media cetak dan elektronik sudah dimulai sejak 16 Maret 2014 dan akan berakhir 5 April 2014. Masyarakat bisa mencermati visi misi dan program yang ditawarkan oleh partai politik. KPU, sesuai tingkatannya,  telah menetapkan tanggal, tempat, serta jadwal pelaksanaan kampanye rapat umum, yang harus dipedomani oleh peserta pemilu. Di tengah sikap pragmatisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, berbagai upaya harus dilakukan oleh peserta pemilu, tidak hanya kampanye dengan menyampaikan janji-janji saja, melainkan memberikan kampanye yang mencerdaskan pemilih. Tentunya, kampanye melalui pertemuan terbatas dan tatap muka harus banyak dilakukan oleh peserta pemilu agar terbangun dialog antara partai politik atau calon dengan pemilih. Gerakan Moral Problem apa yang dihadapi oleh masyarakat serta harapan-harapan apa yang ingin diwujudkan, perlu disampaikan rakyat kepada partai politik dan calon, kalau perlu dilakukan kontrak politik dan kesepakatan bersama untuk perubahan lima tahun ke depan antara pemilih dengan peserta pemilu. Perempuan merupakan bagian dari pemilih pada Pemilu 2014, bahkan jumlah mereka lebih banyak dibanding pemilih laki-laki. Dengan demikian, tentunya perannya sangat strategis dalam menyukseskan Pemilu 2014. Menciptakan pemilu yang berintegritas dan bermartabat, tentu menjadi kewajiban bagi semua pihak, tidak hanya penyelenggara, tapi juga partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilih, termasuk pemilih perempuan dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Salah satu peran penting yang harus dilakukan oleh perempuan adalah melakukan gerakan moral untuk menolak politik uang. Gerakan ini harus dikampanyekan dan digencarkan secara masif dan terstruktur, agar calon-calon yang terpilih nanti benar-benar orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan bersih. Keterpilihan calon bukan karena mereka membagi uang, melainkan karena memang layak untuk dipilih dan konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat. Money politics atau politik uang harus dihindari, karena calon yang terpilih karena melakukan politik uang, biasanya akan  mencari berbagai cara untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan. Perempuan harus menjadi pemilih yang cerdas. Sebelum memilih calon tertentu, mereka bisa menempuh langkah-langkah sebagai berikut. (1) Mencermati terlebih dahulu bagaimana visi, misi, dan program dari partai politik atau calon. (2) Mengetahui rekam jejak calon. (3) Pilih calon yang dekat dengan pemilih. (4) Pilih calon yang menawarkan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemilih. 5) Pilih calon yang tidak menggunakan cara-cara politik uang. Sembari partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD melakukan kampanye terbuka, para perempuan dan pemilih juga berkampanye kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada 9 April 2014 serta menolak politik uang demi terwujudnya anggota DPR, DPD dan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten, yang bersih dan tidak korup. ●